"Sebagai sebuah organisasi kerjasama regional di Asia Tenggara yang berdiri sejak tahun 1967, ASEAN telah membuktikan dirinya menjadi sebuah organisasi yang kuat dan solid, berkembang dari awalnya 5 negara, kini menjadi 10 negara. Kekuatan ini terletak pada adanya keinginan ASEAN untuk mengembangkan diri dalam suatu kerjasama bersama yang dilandasi prinsip saling membangun satu dengan lainnya.
Setelah Perang Dingin berakhir berbagai negara di dunia termasuk juga di ASEAN dituntut untuk lebih memahami berbagai isu global baru yang berkembang antara lain gender, penjualan anak di bawah umur, narkotika, terorisme, trans national crime, serta isu-isu lainnya.
Salah satu isu penting adalah Hak Azasi Manusia (HAM). Dunia sedang mengalami sebuah masa dimana HAM merupakan salah satu indikator penting dalam mengembangkan kerjasama internasional. Fenomena yang terjadi adalah apabila ada negara yang dianggap melanggar HAM, maka dunia internasional atas nama kemanusiaan, dapat mengambil berbagai tindakan, baik secara langsung, misalnya pengiriman pasukan perdamaian ; ataupun tidak langsung, misalnya lewat kritik-kritik dan tekanan atau kecaman dari negara lain terhadap negara yang dianggap melakukan pelanggaran HAM.
ASEAN juga mengalami hal yang sama. Disatu sisi, konflik yang terjadi di dalam negara anggota ASEAN adalah masalah dalam negeri, sehingga sangat tidak tepat apabila ada pihak luar yang ikut campur. Tapi mengingat korban yang jatuh kebanyakan masyarakat yang tidak berdosa (sipil) dan hak-hak sipil mereka terkekang, maka sudah selayaknya ASEAN melakukan sebuah tindakan yang tepat, tanpa ada satu pihak yang merasa dirugikan haknya.
Untuk itulah, thesis ini mencoba melihat sejauh mana HAM berpengaruh di ASEAN. Kunun waktu yang diangkat adalah tahun 1997-2000, dimana pada waktu tersebut terjadi sebuah krisis ekonomi di Asia yang menyebabkan berbagai perubahan, antara lain ekonomi, sosial-budaya, termasuk politik di banyak negara di ASEAN. Salah satu akibat perubahan itu adalah timbulnya berbagai pelanggaran HAM di banyak negara anggota ASEAN tersebut.
Dalam thesis ini dipaparkan pula berbagai bentuk kerjasama (multi track diplomacy) yang berkaitan dengan HAM, antara lain jalur government to government (G to G), misal lewat KIT di ASEAN ; dan government to non-government, antara lain Working Group on ASEAN Human Rights Mechanism. Pandangan para ahli atau pakar juga dimasukkan sebagai bentuk concern mereka terhadap pengembangan kerjasama dalam bidang HAM di ASEAN.
Tindakan yang selanjutnya dapat diambil oleh ASEAN haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip kerjasama (cooperation) yang mencerminkan kehendak bersama ASEAN, dan negara-negara anggotanya untuk menghormati prinsip-prinsip universal Hak Azasi Manusia."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
