Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menarik untuk diperhatikan bahwa hanya ada sedikit pasal di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas ("UU PT") yang mengatur masalah laporan keuangan suatu Perseroan Terbatas. Pasal 59 dari UU PT hanya mewajibkan perseroan yang berkaitan dengan kriteria-kriteria tertentu untuk menyerahkan laporan keuangannya agar diaudit oleh akuntan publik. Kriterianya adalah berkaitan dengan perusahaan (i) yang berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat, (fi) yang mengeluarkan surat utang, dan (iii) yang merupakan perusahaan terbuka."

"ABSTRAKPengembangan sebuah sistem informasi, menggunakan metode pengembangan dengan tujuan agar produk berupa perangkat lunak atau software dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan dari pemilik pekerjaan atau penggunanya. Metode pengembangan tersebut di kenal sebagai software development Life Cycle (SDLC) yang terdiri dari berbagai model diantaranya Waterfall Model dan Iteracy Model. Guna memastikan tercapainya tujuan seperti tersebut diatas, dilakukan serangkaian pengujian atau testing yang diakhiri dengan uji penerimaan atau acceptance test. Terlepas dari pemilihan metode pengembangan yang diambil, didalam tiap tiap uji penerimaan terdapat tahapan yang menyangkut aspek teknis dan aspek hukum sebagai akibat dari hubungan kerja antara pemilik pekerjaan dengan pelaksana pekerjaan. Berdasarkan aspek tersebut maka dibutuhkan suatu pemahaman mengenai konsep konsep pelaksanaan uji penerimaan atau acceptance test agar tujuan dari pengembangan sistem informasi dapat tercapai dan kepentingan para pihak dapat terlindungi. Untuk itulah kiranya perlu dilakukan kajian dan penyusunan suatu kerangka acuan yang didasari oleh teori dan praktek terbaik yang pemah dilakukan sebagai wacana tambahan dalam teknik pelaksanaan dari acceptance test.

---

ABSTRACTDevelopment of an information system based on methodology is aimed to achieve stakeholder's or user's requirement. Common methodology for developing software is software development Life Cycle (SDLC) which consist of Waterfall model, iteracy model and some other models.To ensure completion of the software, developer has to executed a series of testing wich ended by acceptance testing before delivery phase. Each of acceptance test taken which is not dependent to the methodologies, consist of technical aspect and legal aspect. They are generated by relationship beetwen user(s) or stakeholder(s) as owner and developer(s) as executor of the work.Based on these aspects, owner and executor should have a comprehensive understanding to implement an acceptance test in order to gain objective of the work and each party have their obligation secured. For those reasons, it is need to explore and to compose a template based on best practices as an additional reference to implementation technique of an acceptance test."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris atas pengaruh efektivitas Board of Directors dan komite audit terhadap risiko perusahaan secara langsung dan secara tidak langsung melalui kualitas IR. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel. Sampel yang digunakan adalah 143 perusahaan yang terdaftar di Johannesburg Stock Exchange (Afrika Selatan) dengan 4 tahun pengamatan yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Structural Equation Model digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas BOD dan komite audit secara langsung berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko perusahaan. Efektivitas BOD dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas IR, dan kualitas IR tidak berpengaruh terhadap risiko perusahan secara langsung. Penelitian ini juga menemukan bahwa kualitas IR tidak dapat memediasi pengaruh efektivitas BOD dan komite audit terhadap risiko perusahaan karena penerapan IR hanya digunakan untuk memenuhi persyaratan regulasi.

---

ABSTRACT This study aims to provide empirical evidence on the effect of the board of directors and audit committee effectiveness on firm risk directly and indirectly through IR quality. This study is a quantitative research and used panel data. The sample used is 143 listed companies on the Johannesburg Stock Exchange (South Africa) with 4 years observation that is from 2014 to 2017. Structural Equation Model is used to analyze data and test hypotheses. The results of this study found that BOD and audit committee effectiveness has a significant negative effect on firm risk directly. BOD and audit committee effectiveness has not affect IR quality, and IR quality has not affect firm risk directly. This study also found that IR quality can not mediate the effect BOD and audit committee effectiveness on firm risk because IR implementation is only used to comply with regulatory requirements. "

"Akta otentik sebagai suatu akta yang dibuat oleh Pejabat Umum (Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah) atas dasar keinginan atau kehendak para pihak, hendaknya menjadi akta yang betul-betul bisa menjadi alat bukti yang kuat, baik secara formal yaitu adanya kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta dalam akta betul-betul dilakukan oleh Pejabat Umum atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap maupun secara materil yaitu kepastian bahwa apa yang disebut dalam akta tersebut merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapatkan hak dari padanya dan berlaku untuk umum. Agar suatu akta otentik memenuhi syarat otensitas, maka akta tersebut harus dibuat menurut bentuk dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Komparisi merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembuatan akta otentik, yang memuat informasi mengenai identitas, kecakapan dan kewenangan bertindak dari para pihak, dapat mempengaruhi otensitas suatu akta otentik.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu yang didasarkan data sekunder berupa studi dokumen dari perpustakaan juga dengan penafsiran, kontruksi serta wawancara, sehingga dapat diperoleh gambaran yang komprehensif dari permasalahan yaitu sampai sejauh mana komparisi dapat mempengaruhi kekuatan akta otentik dan apa akibatnya apabila terjadi kesalahan dalam komparisi.Kesalahan komparisi dalam suatu akta otentik dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat dalam pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), maka akta otentik tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia di tandatangani oleh para pihak.Bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pihak yang dirugikan), dengan terdegradasinya nilai pembuktian akta otentik menjadi nilai pembuktian akta dibawah tangan, dapat menjadi alasan untuk melakukan pembatalan akta tersebut karena tidak terpenuhinya syarat subjektif suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 84 UUJN, dapat melakukan penuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

---

Authentic deed as a deed that made by authorized official based on the parties will, shall become deed that really can be the evidence force, either through formal which there is certainty of occurence and fact in a deed really conducted by authorized official or explained by the parties or in materiil there is certainty of what called in authentic deed as authentication that validity to parties that apply to public. In order a authentic deed is comply with the otensitas requirements, then a authentic deed must be given in form (content) and procedures and under the terms that prescribed by law. Comparitie that includes identity, competence, and capacity to act of the parties is one of the primary part in making a authentic deed, which could influence the otensitas of a authentic deed.This research uses judicial normative method which based of the secondary data such document research from library and also with interpretation, construction and interview, so it?s can be obtained comprehensive overview that from issues that to what extent the comparitie could affect the force of a authentic deed and what the consequences of the injury/mistake/ entrenchment in comparitie. The injury/mistake/ entrenchment of comparition in a authentic deed could make a authentic deed only have strength as a private deed and couldn?t be applied as the authentic deed because is not comply the terms and conditions of articles 1869 Indonesian Civil Code and articles 41 Regulation of the Duty of Notary.The degradation of authentication value from authentic deed become private deed could be the reason for the interested parties or the injured party to conduct nullification, because the subjective requirement in an agreement doesn?t complied are reffered to articles 1320 Indonesian Civil Code and to article 84 Regulation of the Duty of Notary, that bring a prosecution for reimburse, indemnification, and interest to a Notary."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris atas pengaruh efektivitas Board of Directors dan komite audit terhadap risiko perusahaan secara langsung dan secara tidak langsung melalui kualitas IR. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel. Sampel yang digunakan adalah 143 perusahaan yang terdaftar di Johannesburg Stock Exchange (Afrika Selatan) dengan 4 tahun pengamatan yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Structural Equation Model digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas BOD dan komite audit secara langsung berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko perusahaan. Efektivitas BOD dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas IR, dan kualitas IR tidak berpengaruh terhadap risiko perusahan secara langsung. Penelitian ini juga menemukan bahwa kualitas IR tidak dapat memediasi pengaruh efektivitas BOD dan komite audit terhadap risiko perusahaan karena penerapan IR hanya digunakan untuk memenuhi persyaratan regulasi.

---

This study aims to provide empirical evidence on the effect of the board of directors and audit committee effectiveness on firm risk directly and indirectly through IR quality. This study is a quantitative research and used panel data. The sample used is 143 listed companies on the Johannesburg Stock Exchange (South Africa) with 4 years observation that is from 2014 to 2017. Structural Equation Model is used to analyze data and test hypotheses. The results of this study found that BOD and audit committee effectiveness has a significant negative effect on firm risk directly. BOD and audit committee effectiveness has not affect IR quality, and IR quality has not affect firm risk directly. This study also found that IR quality can not mediate the effect BOD and audit committee effectiveness on firm risk because IR implementation is only used to comply with regulatory requirements."

"Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan maupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet atau yang lebih dikenal dengan E-commerce. Di Indonesia telah mulai penggunaannya oleh beberapa perusahaan, berkembangnya teknologi menciptakan suatu bisnis baru yaitu suatu mall online online marketplace yang digunakan oleh pelaku usaha untuk sarana proses jual beli secara online, jual beli online tidak akan dapat berjalan tanpa adanya pengiriman barang karena jual beli online tersebut umumnya dilakukan antar pulau yang memiliki jarak yang cukup jauh. faktanya terdapat terdapat salah satu e-commerce yang memberikan harga yang tidak masuk akal yaitu potongan yang sangat tinggi untuk subsidi pengiriman barang dimana potongan tersebut dibawah rata-rata harga yang diberikan oleh e-commerce lainnya. Sedangkan pengaturan dibidang e-commerce atau bisnis berbasis internet masih sangat sedikit dan hampir tidak ada perlindungan hukum tertulis bagi pelaku usaha online marketplace lainnya akibat adanya indikasi Jual Rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Maka dari hal tersebut dirasa perlu melakukan penelitian terkait Pengaturan atau Kebijakan KPPU terhadap para pelaku usaha dalam melakukan Pengawasan di sektor e-commerce dan Perlindungan Hukum bagi para Pelaku Usaha e-commerce lainnya yang dirugikan akibat kegiatan Predatory Pricing. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundangundangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus. Penentuan ada tidaknya jual rugi di Indonesia Tugas dan wewenang KPPU diatur dalam pasal pasal 35 dan pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999. KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada undang-undang yang menyangkut praktek-praktek kegiatan yang dilarang, perjanjian yang di larang dan posisi dominan Berdasarkan rumusan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, dapat diketahui bahwa tidak semua kegiatan jual rugi atau sangat murah tidaklah otomatis merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal terjadi indikasi adanya tindakan predator, maka haruslah diperiksa apakah terdapat alasan-alasan yang dapat diterima dan yang membenarkan tindakan tersebut, dan apakah memang tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

---

The use of the internet as a medium of trade continues to increase from year to year, this is due to various benefits obtained by companies and consumers by conducting transactions via the internet or better known as E-commerce. In Indonesia, it has begun to be used by several companies, the development of technology creates a new business that is an online mall online marketplace that is used by businesses to process buying and selling online, buying and selling online will not be able to run without sending goods because of buying and selling online it is generally carried out between islands which have a considerable distance. the fact is that there is one e-commerce that provides an unreasonable price which is a very high discount for shipping subsidies where the discount is below the average price provided by other e-commerce. While regulations in the field of e-commerce or internet-based business are still very few and there is almost no written legal protection for other online marketplace businesses as a result of indications of Loss and Loss conducted by these business actors. Therefore, it is deemed necessary to conduct research related to the Regulation or Policy of KPPU on business actors in conducting Supervision in the e-commerce sector and Legal Protection for other e-commerce Business Actors who are disadvantaged due to Predatory Pricing activities. This study uses the Legislation Approach, Conceptual Approach, Case Approach. Determination of whether there is a sale or loss in Indonesia The duties and authority of KPPU are regulated in article 35 and article 36 of Law no. 5 of 1999. KPPU carries out its duties to supervise three things in the law concerning the practices of prohibited activities, prohibited agreements and dominant positions. Based on the formulation of Article 20 of Law No. 5 of 1999, it can be seen that not all resale or very cheap activities are not automatically unlawful acts. In the event of an indication of a predatory action, it must be checked whether there are acceptable reasons and justifications for the action, and whether the action can indeed lead to monopolistic practices and unfair business competition."