Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini melakukan evaluasi penerapan penyesuaian kapasitas dengan menggunakan Metode Transactional Net Margin (TNMM) pada dua putusan banding atas sengketa transfer pricing PT F berdasarkan sudut pandang konsultan pajak. Penyesuaian kapasitas adalah salah satu teknik yang dijelaskan dalam panduan transfer pricing OECD untuk analisis harga transfer perusahaan yang belum mencapai kapasitas produksi optimalnya. Penyesuaian kapasitas berguna untuk meningkatkan kesebandingan antara perusahaan yang diuji dengan data pembandingnya dengan membuat simulasi kapasitas perusahaan pada tingkat normal. Namun, dalam praktiknya terdapat perbedaan interpretasi antara otoritas pajak Indonesia dan panduan transfer pricing OECD. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan analisis dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penyesuaian kapasitas memerlukan alasan komersial yang rasional dan dasar perhitungan yang tepat. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi revisi aturan berupa contoh terkait penyesuaian kapasitas dalam regulasi Indonesia.

---

This study evaluates the implementation of capacity adjustment using the transactional net margin method (TNMM) on two appeal decisions of transfer pricing dispute based on the tax consultant's point of view. Capacity adjustment is one of the techniques described in the OECD transfer pricing guidelines (OECD TPG) for transfer pricing analysis of companies that have not yet reached their optimal production capacity. However, in practice there are differences in interpretation between the Indonesian tax authorities and the OECD TPG. The study uses a qualitative approach which consists of document analysis of the two appeal decisions and semi-structured interviews. Based on the results of the study, the implementation of capacity adjustment requires rational commercial reasons and the basis for proper calculations."

"ABSTRACTPenelitian ini menganalisis Putusan Majelis Hakim atas sengketa Peredaran Usaha PT XYZ terkait dengan koreksi transfer pricing berdasarkan faktor analisis kesebandingan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Di dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa secara umum telah mempertimbangkan faktor analisis kesebandingan yaitu faktor karakteristik barang atau jasa, analisis fungsional, ketentuan kontrak, keadaan ekonomi, dan strategi bisnis. Namun demikian, dikarenakan tidak adanya permasalahan dalam faktor strategi bisnis yang diangkat secara spesifik oleh PT XYZ, maka Majelis Hakim dalam memutus sengketanya tidak mempertimbangkan faktor strategi bisnis dalam putusannya. Selain itu, dalam penelitian ini ditemukan hakim kurang mempertimbangkan faktor karakteristik barang atau jasa di mana terdapat perusahaan pembanding yang seharusnya dikeluarkan dari data pembanding karena memiliki perbedaan jenis usaha. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah dalam melakukan analisis kesebandingan seharusnya disertakan bukti yang kuat sehingga mendukung argumen yang dipakai. Kemudian, dalam melakukan analisis kesebandingan apabila terjadi keadaan khusus yang mempengaruhi kondisi ekonomi pihak yang diuji sebaiknya dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan perbedaan kondisi dengan perusahaan pembanding.style

---

ABSTRACTThis study analyzes the Judges Court Decisions on PT XYZ Business Circulation disputes related to transfer pricing corrections based on comparative analysis factors. This research is a qualitative research with descriptive design. In this study, it was found that the Panel of Judges in deciding disputes in general had considered comparative analysis factors namely the characteristics of goods or services, functional analysis, contractual conditions, economic conditions, and business strategies. However, due to the absence of problems in the business strategy factors specifically raised by PT XYZ, the Panel of Judges in deciding the dispute did not consider the business strategy factors in the decision. In addition, in this study, judges found that they did not consider the characteristics of goods or services in which there was a comparison company that should have been excluded from the comparison data because they had different types of businesses. The advice that can be given from this research is that in conducting a comparative analysis strong evidence should be included so as to support the arguments used. Then, in conducting a comparative analysis in the event of special circumstances that affect the economic conditions of the party being tested it should be adjusted to eliminate differences in conditions with the comparison company."

"Jalan tol sebagai suatu jasa publik yaitu jasa transportasi jalan pada penentuan tarifnya selama ini selalu diupayakan memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat yaitu operator, pengguna dan regulator. Khususnya untuk kepentingan pengguna jalan tol yang menyangkut kemauan (willingness) membayar tarif tol yang dibatasi kemampuannya (ability) sampai saat ini masih diukur dengan sederhana (kira-kira) sehingga kadang menimbulkan perdebatan mengenai kepantasan besarnya tarif dari sisi kepentingan penggunanya. Untuk itu dirasakan perlu dibuat suatu cara atau pendekatan willingness to pay (WTP) tarif tol yaitu suatu tarif yang mau dan mampu dibayar penggunanya. Pengukuran WTP dilakukan berdasarkan data stated preference dan sebagai exercise dipakai objek jalan tol Serpong-Bintaro yang akan dioperasikan dalam waktu dekat. Adapun WTP direpresentasikan sebagai suatu probabilitas masuk tol berdasarkan utilitas jalan tol tersebut. Untuk melihat probabilitasnya digunakan model logic dan untuk utilitas jalan tol yang terdiri dari komponen biaya dan waktu digunakan estimasi maksimum likelihood dengan bantuan software alogit keluaran Hogue Consulting Group. Selanjutnya dilihat bagaimana hubungan WTP dengan penentuan tarif tol secara normatif berlaku yaitu berdasarkan selisih biaya operasi kendaraan di jalan non tol dengan tol ditambah dengan Nilai Waktu. Nilai waktu diperoleh juga berdasarkan utilitas sedangkan selisih biaya operasi kendaraan dimaksud merupakan data sekunder yang diperoleh operator jalan tol. "

"Dalam kondisi persaingan yang semakin ketat, diperlukan penelitian tentang efektifitas strategi pricing yang diterapkan bank untuk mencapai return yang optimal serta dapat mempertahankan market share dan loyalitas nasabahnya. Efektifitas strategi pricing dievaluasi dengan menggunakan Customer Profitability Analysis (CPA).Bank X menerapkan strategi Full Absorbtion Pricing kepada seluruh nasabahnya, termasuk Transco Group. Strategi ini dimaksudkan agar Bank X akan memperoleh Return on Risk Asset (RORA) sebesar 2% dan Return on Equity (ROE) sebesar 29,38%.Dengan mengaplikasikan Customer Profitability Analysis dapat disimpulkan bahwa strategi full absorbtion pricing tidak efektif diterapkan kepada Transco Group karena hanya menghasilkan RORA 1,71% dan ROE 21,37% (lebih rendah dari target).Berdasarkan analisis wallet size, diketahui bahwa Transco Group masih potensial untuk menyerap produk-produk Bank X. Untuk itu disusun skenario peningkatan wallet share dan pricing yang lebih kompetitif berdasarkan strategi relationship pricing.Skenario A berupa optimalisasi transaksi produk assets dengan menurunkan suku bunga Kredit Modal Kerja (KMK) menjadi 18% suku bunga KI tetap 16% dengan syarat fasilitas kredit tersebut ditarik 100%. Skenario ini menghasilkan RORA 1,68%, ROE 21,05%, yang berarti masih lebih rendah dari pada target return.Skenario B berupa optimalisasi produk assets dan liabilities, dengan menurunkan suku bunga KMK menjadi 18% suku bunga KI tetap 16% dengan syarat fasilitas kredit ditarik 100% dan Transco Group harus menempatkan deposito dan gironya 100% di Bank X. Skenario ini menghasilkan RORA 1,72%, ROE 21,45% (lebih rendah dari target return).Skenario C berupa optimalisasi produk assets, liabilities dan fee based product, dengan menurunkan suku bunga KMK menjadi 18% suku bunga KI tetap 16% dengan syarat fasilitas kredit ditarik 100%, penempatan seluruh deposito dan giro serta penyaluran seluruh aktifitas ekspor/impor melalui Bank X. Skenario ini menghasilkan RORA 2,38%, ROE 29,76% (melebihi target return).Dengan demikian skenario C yang merupakan penerapan strategi relationship pricing approach direkomendasikan untuk diterapkan Bank X kepada Transco Group."

"Perlakuan terhadap atribut harga dengan cara yang kurang tepat berhubungan secara langsung dengan pendapatan. Kebanyakan penyusnan kebijakan harga diilhami oleh hukum permintaan dan penawaran yang menyatakan bahwa harga yang murah akan memberikan lebih banyak sumbangan kepada pendapatan dari pada harga yang mahal, Kenyataan yang terjadi tidaklah selalu demikian.Penulisan ini ditujukan untuk memberikan gambaran dan memodelkan keputusan harga yang berorientasi permintaan (demand oriented pricing). Pada demand oriented pricing, harga ditentukan oleh dua hal : value dan elasticity. Konsep Value menyatakan bahwa produk dipilih karena memiliki satu atau lebih atribut yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pembeli. Konsep elasticity menyatakan bahwa harga merupakan atribut yang paling sensitif. Demand oriented pricing yang diperdalam melalui teori customer behavior menyatakan bahwa perilaku konsumen direfleksikan pada preferensinya terhadap alternatif produk. Utilitas produk membedakan preferensi konsumen. Utilitas adalah ukuran mumerik kepuasan pelanggan.Pada hukum permintaan dan penawaran, harga dan permintaan berhubungan negatif, searah, dan memberikan pengaruh yang proporsional. Sedangkan harga dan penawaran berhubungan positif, searah dan juga memberikan pengaruh yang proporsional. Penurunan harga akan meningkat permintaan, peningkatan harga akan menurunkan permintaan. Sebaliknya, penurunan harga akan menurunkan penawaran dan peningkatan harga akan meningkatkan penawaran.Hukum permintaan dan penawaran juga mengamati peranan harga pada pendapatan ketika aspek lain diasumsikan pada kondisi konstan sehingga harga berdiri sendiri. Pada kenyataannya, hubungan ketiganya tidak selalu searah dan proposional. Setiap variabel saling memberikan pengaruh yang timbal balik, Suatu sebab yang dihasilkan suatu variabel tidak selalu memberikan pengaruh "akibat" pada variabel lain dengan jumiah yang proporsional. Ketiganya juga terkait pada pola antar variabel yang rumit dan canggih. Harga juga tidak herdiri sendiri akan tetapi terkait dalam tatanan multi atribut yang membentuk profil produk.Analisis Conjoint dan berfikir sistem yang dioperasikan melalui sistem dinamis merupakan metode pendekatan hubungan mutlit atribut yang bersifat non-linear. Kekuatan pada metode ini adalah kemampuannva mengubungan secara timbal halik berbagai atribut mengikuti pola hubungan sebagaimana seharusnya yang terjadi pada dunia nvata dengan mempertimbangkan dimensi waktu sebagai proses pembelajaran Berfikir sistem yang mengkaitkan aspek value dan elasticity untuk memberikan model simulasi harga pada sistem pasar."

"Pricing Strategy of General Nursing Room at Bhakti Yudha General Hospital, Depok.Various changes at a hospital caused the health expense to increase. As a result, a certain effort is required to maintaining a hospital to survive. One of the efforts is to calculate the unit cost correctly. This calculation will be used to determine an optimum tariff for a hospital. This optimum tariff means that the tariff is affordable for consumers and will cover the hospital operation cost including a reinvestment program. Currently, the BOR of the superior class, first and second class have not indicated the optimum value including the tariff setting which is still changed every year. This-research is intended to have the unit cost of the general nursing room at RSUBY and the relationship to the optimum tariff setting concept by considering the tariff setting goal, ATPIWTP, competitors and marketing strategy.The Unit cost calculated by double distribution method. The ATP/WTP analysis derived from the interview data on 185 respondents at general nursing room. Meanwhile, the competitors identification was performed by an observation. The unit cost calculation of RSUBY indicated that the purpose of cross subsidization from the superior class, first and second class to third class have not been successfully achieved. The 20% mark up for inflation anticipation and reinvestment also did not cover the deficit. This is because the tariff setting orientation has not figured the RSUBY future projection and the gradation index point was far away.ATP analysis showed that the demand for the general nursing room has inelastic characteristic. This means that the setting price by RSUBY does not influent the consumer buying power. This analysis also denoted that the 1st class, 2nd and 3rd class patients were at deficit financing level that might create a potential bad debt. WTP analysis showed that some of 1st, 2nd and 3rd class patients did not agree with the existing tariff. This WTP indicates the patient's relatives payment capability. Since the nursing expense is patients' relatives responsibility (both nuclear or extended family), therefore, WTP is only a rough figure of patients' willingness based on perception of serving quality that they received.The potential competitors of RSUBY are private medical physicians and 24 hours medical clinics locate at the surrounding. This is because that the patients who visited RSUBY were near and a lot of them recommended by those physicians. In this case, RSUBY needs to have join effort in a certain ethical degree with those private medical physicians. The RSUBY marketing strategy is to determine the target market for common community and give humanistic services. In performing promotion strategy, RSUBY is recommended to utilize direct contact method to the target market. In other hand, RSUBY requires to perform a tariff intervention.

---

Berbagai perubahan pada rumah sakit mengakibatkan peningkatan biaya kesehatan, sehingga diperlukan upaya tertentu agar rumah sakit dapat survive. Salah satu upaya tersebut adalah perhitungan biaya satuan yang benar sehingga dapat ditetapkan tarif yang optimal bagi rumah sakit, artinya terjangkau oleh konsumen dan rumah sakit mampu menutup biaya operasional serta reinvestasi. Saat ini BOR kelas Utama, I dan II belum menunjukkan angka yang optimal demikian pula tarif yang ditetapkan, masih mengalami perubahan setiap tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya satuan kamar rawat inap umum RSUBY dan kaitannya dalam konteks proses penetapan tarif yang optimal, dengan mempertimbangkan tujuan penetapan tarif, ATP/WTP, pesaing dan strategi pemasaran.Perhitungan biaya satuan menggunakan metode double distribution, sedangkan analisis ATP/WTP berasal dari data wawancara terhadap 185 responden di rawat inap umum. Identifikasi pesaing dilakukan berdasarkan observasi. Perhitungan biaya satuan RSUBY menunjukkan bahwa tujuan untuk subsidi silang dari kelas Utama, I dan II ke kelas III belum terpenuhi, demikian pula mark-up 20% untuk antisipasi inflasi dan reinvestasi tidak bisa berjalan. Hal ini disebabkan orientasi penetapan tarif belum mencerminkan proyeksi RSUBY ke depan dan penetapan gradasi index point yang terlalu jauh. Analisis ATP menunjukkan bahwa permintaan untuk rawat inap umum bersifat inelastic, jadi berapapun harga yang ditetapkan RSUBY akan tetap dibeli konsumen.Analisis ATP menunjukkan bahwa pasien kelas I, II dan III berada pada tingkat deficit financing sehingga berpotensi menyebabkan bad debt. Analisis WTP menunjukkan pasien kelas I, II dan III sebagian menyatakan tidak setuju dengan tarif yang ada: WTP ini menunjukkan kemampuan keluarga pasien untuk membayar, tetapi karena biaya perawatan merupakan tanggungan keluarga pasien (baik inti maupun extended) maka WTP hanya merupakan gambaran kasar kemauan pasien berdasar persepsinya terhadap layanan yang diterima.Pesaing RSUBY yang potensial adalah dokter praktek swasta dan klinik 24 jam yang berada disekitarnya, karena alasan pasien yang masuk RSUBY adalah dekat dan banyak yang direkomendasikan oleh dokter tersebut. Dalam hal RSUBY perlu melakukan kerja sama dalam batas-batas etis dengan dokter swasta tersebut. Strategi pemasaran RSUBY adalah pemilihan target pasar untuk masyarakat umum dan memberikan layanan yang bersifat humanistik. Dalam melakukan promosi RSUBY sebaiknya langsung 'menyentuh' target pasar. Disamping itu RSUBY perlu melakukan intervensi tarif."

"Tanggal 5 Maret 1999 adalah sejarah baru bagi perkembangan hukum di Indonesia, karena pada tanggal tersebut telah lahir sebuah undang-undang baru yang mengatur secara khusus mengenai persaingan usaha yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya akan disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999). Undang-undang ini mendapat persetujuan dari DPR pada tanggal 18 Februari 1999 setelah melalui perdebatan yang panjang, dan berlaku efektif setahun setelah diundangkan, yaitu tanggal 5 Maret 2000. Pelaku usaha yang menjadi obyek dari undang-undang ini diberikan waktu selama 6 (enam) bulan sejak Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berlaku untuk menyesuaikan semua aktivitasnya dengan undang-undang ini. Hal ini berarti, terhitung sejak tanggal 5 September 2000, seluruh warga negara Republik Indonesia terikat dan harus mematuhi serta melaksanakan aturan "playing field" persaingan usaha yang sudah menjadi komitmen politik dan sumber hukum bersama ini.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk: menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.Tujuan utama diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah demi terciptanya persaingan usaha yang sehat, sehingga tercapai ekonomi pasar yang efisien. Ekonomi pasar yang efisien akan memberikan kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang optimal sesuai kemampuannya. Sementara itu, produsen mempunyai kebebasan untuk menentukan jumlah, jenis dan harga barang dan/atau jasa yang diproduksinya, sesuai permintaan pasar. Pelaku usaha bebas bersaing secara jujur dan sehat. Hal ini dapat pula dikatakan bahwa tujuan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat, sehingga dapat menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama baik bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, maupun pelaku usaha kecil."

"Kebijakan dalam pasar beras ditujukan untuk menstabilkan harga serta melindungi petani dan konsumen. Diantara kebijakan tersebut adalah monopoli impor beras dan ditetapkannya harga dasar gabah oleh pemerintah. Namun, monopoli impor telah dicabut pada September 1998 dan harga dasar telah diganti dengan harga pembelian pemerintah (HPP) pada Februari 2005. Tesis ini bertujuan untuk menganalis pengaruh pencabutan monopoli impor dan perubahan kebijakan penetapan harga dasar menjadi HPP terhadap disparitas harga gabah dan beras (marketing margin).Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan analisis kointegrasi dan Error Correction Model (ECM) dengan pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) dan bound test yang dikembangkan oleh Pesaran et al. (2001). Beberapa variabel yang relevan mempengaruhi marketing margin dimasukkan ke dalam model sebagai variabel kontrol, diantaranya curah hujan, kurs, volatilitas kurs, upah industri bahan makanan, volume impor dan ekspor beras, harga beras dunia, dan indeks harga transportasi. Penelitian ini juga disertai dengan studi lapangan sederhana untuk memperoleh informasi mengenai struktur pasar gabah.Dari persamaan ECM yang didapatkan disimpulkan bahwa pencabutan monopoli impor beras dapat memperkecil marketing margin, sedangkan perubahan kebijakan dari harga dasar menjadi HPP justru dapat memperlebar marketing margin. Hal ini didukung oleh fakta yang ditemukan dari studi lapangan, bahwa terdapat kekuatan pedagang gabah yang bisa menekan harga gabah petani. Oleh karenanya, intervensi pemerintah melalui penetapan harga dasar masih sangat diperlukan untuk melindungi harga gabah petani.

---

Rice market policies intended to stabilize the prices and protect farmers and consumers. Among these policies are a monopoly on rice imports and the enactment of the floor price of grain by the government. However, the import monopoly was abolished in September 1998 and the floor price has been replaced with the government purchasing price (HPP) in February 2005. This thesis aims to analyze the influence of the revocation of the import monopoly and grain pricing policies changes on grain and rice price disparity (marketing margin).To achieve these objectives, cointegration analysis and error correction model (ECM) with Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach and bound test developed by Pesaran et al. (2001) was used. Some relevant variables affect the marketing margin incorporated into the model as control variables, including rainfall, exchange rate, exchange rate volatility, wage of grocery industry, the volume of rice import and export, world rice prices, and the transportation price index. This study was also accompanied by a simple field study to obtain information on the structure of the grain market.ECM showed that revocation monopoly on rice imports reduce marketing margins, while the change of a price policy from the floor price to the HPP can actually widen the marketing margin. This is supported by the facts found from field studies, that there is a force of grain traders that could push prices of grain. Therefore, government intervention through floor pricing is still needed to protect the farm price."