Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study proposes a research question on why six of Eastern European countries held the same their foreign policy orientation toward EU. To answer the question,the study relies on comparative perspective in which its level analysis is still nation state level.Despite of same factors on European-based context, there are substantial different factors on individual contex and process of their negotiations. Breakdown of the Soviet Union and the Warwasa Pactare dominant factors of the regional context, and by this way, EU gives the highest point of his foreign policy's priority to this Eastern Europe countries.Basically,changing of their political systems from close to open society determined their positions in process of the negotiation and the current "

"Historically, the Balkans has been the object of territory disputes since 14th century. Surrounding countries have fought to expand their sphere of influence over the area. This is unsurprising, given the strategic value of the Balkan countries even now. The fact of the matter is the demand for natural gas in Europe is increasing annually, while at the same time the rate of gas production is steadily plummeting. For this very reason, the West makes if a top priority to keep Balkan countries stable and peaceful, especially because it will secure gas supply from Central Asia to Europe. On the other hand, Russia will not remain silent under the threat of encroachment upon its sphere of influence by the West. To understand this issue, the author uses geopolitics perspective and Heartland theory by Sir Halford J. Mackinder (1861 - 1947) as a framework to analyze the behavior of great powers that are involved in this conflict of interest."

"ABSTRAK Lima belas negara Eropa bergabung dalam sebuah union, mencoba saling mengerti segala perbedaan budaya, kebiasaan, dan pengalaman. Mereka menyatukan keinginan untuk dapat hidup damai serta memainkan peran dan pengaruhnya dalam percaturan politik dan keamanan internasional. Cita-cita Uni Eropa (UE) menjadi salah satu aktor politik internasional jelas membutuhkan suatu Common Foreign and Security Policy (CFSP) dari kelima belas anggotanya, sehingga pada akhirnya kelak terwujud suatu foreign and security policy identity. Berakhirnya Perang Dingin serta munculnya kembali konflik-konflik di Eropa dan kawasan sekitarnya makin menambah pentingnya bagi UE untuk segera mewujudkan CFSP. Hal ini bukan saja penting bagi eropa untuk mengembangkan dan meningkatkan pengaruh mereka di panggung politik dunia, tetapi juga bagi struktur politik internasional itu sendiri. Tujuan penelitian ini selain berusaha mendeskripsikan permasalahan yang ada, ada juga menjelaskan CFSP berdasarkan perjanjian Masstricht dan/atau Perjanjian Amsterdam, serta segala hal yang menyangkut dengan kepentingan nasional dan sen-timen kedaulatan nasional Negara anggotanya. Pada akhirnya tampak bahwa sejak semula permasalahan utama pembentukan kerjasama politik dan keamanan di Eropa ternyata ialah bagaimana menurunkan sensivitas kedaulatan nasional Negara-negara anggotanya, sehingga jika setiap Negara anggota mampu menurunkannya maka akan lebih mudah bagi UE untuk melaksanakan setiap keputusan dan mewujudkan keberhasilan CFSP yang efektif dan efisien di masa depan. Permasalahan mengenai kedaulatan Negara ini antara lain tampak nyata dan dapat diidentifikasikan dalam berbagai hal antara lain sebagai berikut: (1) bagai-mana menyelaraskan politik luar negeri Negara-negara anggota secara efektif di dalamnya; (2) masalah instrument atau alat pelaksana kebijakan; dan tidak kalah pentingnya (3) bagaimana UE menyikapi dan mengatasi prosedur pencapaian suatu posisi, tindakan, dan deklarasi bersama dalam lingkup CFSP yang dirasakan belum sempurna."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang motivasi dan tujuan bantuan luar negeri Uni Eropa (UE) kepada Indonesia periode 2002-2011 serta kesesuaian pelaksanaan pemberian bantuan tersebut dengan lima kriteria Deklarasi Paris 2005. Teori yang digunakan untuk meneliti motivasi dan tujuan pemberian bantuan UE adalah teori politik bantuan luar negeri. Selanjutnya, lima kriteria dalam Deklarasi Paris 2005 digunakan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan bantuan UE di Indonesia. Hasil penelitian menemukan adanya fakta tentang empat motivasi pemberian bantuan UE antara lain ide yang mendasari, institusi dan organisasi yang berperan dalam menentukan pemberian bantuan serta kepentingan. Hal yang tidak kalah penting adalah identifikasi tiga tujuan pemberian bantuan yaitu diplomatik, pembangunan serta komersial. Kemudian, dalam faktanya, pelaksanaan pemberian bantuan UE masih belum sesuai dengan kelima kriteria Deklarasi Paris 2005 sehingga menyebabkan ketidakefektifan pemberian bantuan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the motivations and purposes of the European Union (EU) foreign aid program and its implementation in Indonesia between 2002 until 2011. The research uses the political of foreign aid theory and the five criteria of Paris Declaration 2005 to analyze those two subjects mentioned above. The result of the research found four motivations and three purposes which are believed to be The EU’s motivations and purposes concepting foreign aid program in Indonesia. Those motivations are idea, organization, institution and interest and the three purposes are diplomatic, development and commercial. Then, the EU assistance still does not meet the five criteria of Paris Declaration 2005. The ineffective of EU’s foreign aid program may be caused by the EU character which is likely to dominate the implementation of aid distribution in Indonesia."

"

Nama                         : Megan Anglingsari Raritra Intanti

Program Studi             : Ilmu Hubungan Internasional

Judul                          : Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa

Pembimbing                : Dr. phil. Yandry Kurniawan

 

Kajian Analisis Kebijakan Luar Negeri atau FPA telah menjadi bidang studi independen dalam ilmu hubungan internasional sejak tahun 1950an. Fokus FPA terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dianggap telah berhasil menjawab permasalahan studi HI yang cenderung menciptakan jarak antara politik domestik dan internasional. Menariknya, klaim bahwa FPA telah inklusif menuai kritik diantara cendekia Eropa, khususnya dalam pembahasan kebijakan luar negeri Uni Eropa. Maka dari itu, tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana literatur menempatkan kebijakan luar negeri Uni Eropa diantara kajian FPA. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penulis menyusun 96 total temuan literatur dengan akreditasi internasional dalam empat kategori tema, yaitu: (1) konsep kebijakan luar negeri Uni Eropa; (2) institusionalisasi kebijakan luar negeri Uni Eropa; (3) Uni Eropa sebagai aktor; dan (4) lingkup kawasan kebijakan luar negeri Uni Eropa. Upaya tinjauan literatur menghasilkan beberapa temuan seperti konsensus, perdebatan, dan kesenjangan terkait topik ini. Selain itu, tulisan ini juga menelusuri tren tema literatur, persebaran penulis, serta tren persebaran paradigmatik. Berangkat dari kondisi tersebut, tulisan ini berhasil menyingkap fakta bahwa FPA belum menjadi perspektif yang umum digunakan dalam mengkaji kebijakan luar negeri Uni Eropa. Meskipun begitu, tulisan ini tidak menemukan literatur yang menolak keberadaan kebijakan luar negeri Uni Eropa. Tulisan ini akan ditutup dengan penjabaran sejumlah rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang meliputi perluasan paradigmatik khususnya FPA dan pendekatan kritis, serta topik-topik yang belum banyak terbahas tetapi cukup relevan dengan kondisi empirik kebijakan luar negeri Uni Eropa.

 

 

 

Kata kunci:

Analisis Kebijakan Luar Negeri, Uni Eropa, kebijakan luar negeri Uni Eropa, European Foreign Policy, hubungan eksternal Uni Eropa, EPC, CFSP

 

---

Name                        : Megan Anglingsari Raritra Intanti

Study Program           : International Relations

Title                          : European Union’s Foreign Policy

Counsellor                 : Dr. phil. Yandry Kurniawan

 

Foreign Policy Analysis or FPA has been developed as an independent field of international relations (IR) studies since the 1950s. FPA’s primary focus on foreign policy decision making processes is considered to have successfully answered IR studies problem which tends to create a gap between domestic and international politics. Interestingly, the claim that FPA has been inclusive drawn criticism among European scholars, particularly in the discussion of the EU's foreign policy. Therefore, this paper aims to explain how literature interpret EU’s foreign policy among FPA studies. In order to achieve this goal, the authors compiled 96 total international accreditation literature within four categories of themes, namely: (1) the concept of EU’s foreign policy; (2) institutionalization of EU’s foreign policy; (3) European Union as an actor; and (4) regional scope of the EU’s foreign policy. This literature review has resulted in several findings such as consensus, debates, and gaps related to this topic. In addition, this paper also traces the literature trend, distribution of authors’ origin, as well as the paradigmatic trend. Based on these conditions, this paper was successfully revealed the fact that FPA is not a mainstream perspective in studying EU’s foreign policy. Even so, this paper didn’t identify scholar that rejects the idea of EU’s foreign policy. This paper will conclude with some recommendations for further research including paradigmatic diversification, especially FPA and a critical approach, as well as topics that rarely discussed but are quite relevant to the empirical conditions of EU’s foreign policy.

 

 

 

Keywords:

Foreign Policy Analysis, European Union, European Foreign Policy, EU Foreign Policy, EU External Relations, EPC, CFSP

 

"

"Sebagai hasil dari perluasan Uni Eropa pada tahun 2004 dan kemudian 2007, Uni Eropa telah memperoleh negara anggota dan tetangga baru. Di antara anggota Uni Eropa yang baru adalah negara – negara bekas blok timur dari Eropa tengah dan timur yang telah mengalami suatu transformasi sistemik dalam hal sosial dan politik pada awal tahun 1990. The Eastern Partnership merupakan salah satu kerjasama dari European Neighborhood Policy yang secara resmi disahkan pada Prague Summit tahun 2009 dihadapan perwakilan negara – negara anggota Uni Eropa, Parlemen Eropa, Komite Sosial dan Regional, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment, dan 6 negara anggota dari Eropa timur yang merupakan anggota dari Eastern Partnership Program. Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara Uni Eropa dengan negara-negara mitra timur dari empat capaian yang dibentuk oleh Uni Eropa melalui penerapan kerjasama dengan daerah timur yang terikat kontrak dalam dasar pendirian program kemitraan timur Eropa.

---

As a result of the expansion of the European Union in 2004 and 2007, the European Union has acquired new member states and neighbours. Among the new members of the European Union are the countries of the former eastern bloc from central and eastern Europe which have undergone a systemic transformation in social and political terms in the early 1990s. The Eastern Partnership is one of the collaborations of the European Neighborhood Policy which was officially ratified at the Prague Summit in 2009 before representatives of the European Union member countries, the European Parliament, the Social and Regional Committee, the European Bank for Reconstruction and Development, European Investment, and 6 member countries from eastern Europe who are members of the Eastern Partnership Program. This study was written with the aim of knowing the relationship between the European Union and eastern partner countries from the four achievements established by the European Union through the implementation of cooperation with eastern regions that are bound by contract in the basis of establishing the eastern European partnership program."

"The treaty establishing the European Union constitution has not been fully accepted by European society, which is marked with the resulth of the vote (referendum) in France and the Netherlands.But this does not mean the end of regionalization of Europe. The earlier agreements will remain to be the bases for continuation effort. The interaction growing among the citizens of Europe,which is no longer limited by states, will improve cultural assimilation as well as build awareness in further integration process."

"This article explains the development of European law in the past, and how it evolved into its contemporary state.Globalization of European law influences the relations between European Union and Indonesia, especially in the trade sector.Both legal systems inevitably become more intertwined in the global context.This article also focused on how European law has given contribution to the development of Indonesia legal system."