Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak akhir PELITA V semakin banyak muncul sorotan terhadap peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalarn setiap perekonomian nasional dan peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sistem perekonomian daerah, baik dari kalangan ekonom maupun masyarakat. Munculnya sorotan tersebut karena apa yang secara normatif diharapkan dari BUMN dan BUMD dalam menjalankan misi sebagai sumber pendapatan Negara atau Daerah (profit making) dan sebagai penyedia pelayanan umum (public services) belum menunjukkan kinerja yang me in ua ska n (Rachbini, 1994:46-48)."

"Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping memberikan pelayanan umum, salah satu misi utama dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan DKI Jakarta adalah mencari keuntungan atau sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Dalam menjalankan misi tersebut ternyata kinerjanya belum memuaskan. Sumbangan BUMD kepada APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 1993/1994 hanya sebesar 0, 81%. Kemudian menurut hasil pemeriksaan Akuntan Publik dan BPKP, kondisi kesehatan BUMP di lingkungan DKI Jakarta pada umumnya belum memuaskan. Penelitian ini terpusat pada faktor-faktor dominan yang menjadi penyebab kinerja BUMD yang demikian dengan menggunakan Pendekatan Biaya Transaksi Ekonomi (BTE) sebagai alat analisis, yaitu suatu pendekatan interdisipliner yang mencakup hukum, ekonomi, dan teori organisasi. Periode yang diteliti adalah tahun 1990-1994. BUMD di lingkungan DKI Jakarta yang seluruhnya berjumlah 34 buah, dikelompokkan ke dalam, tiga bentuk yaitu Perusahaan Daerah (PD), Perseroan Terbatas (PT) dan Badan Usaha Daerah (BUD). Penelitian ini hanya memusatkan perhatian pada dua bentuk BUMD, yaitu PD dan PT, sedangkan bentuk BUD tidak diteliti karena belum dapat dikategorikan sebagai organisasi bisnis penuh dan masih beroperasi seperti organisasi Dinas atau Biro Pemerintah. Beberapa aspek BTE yang diteliti adalah (1) kerangka hukum, (2) organisasi perusahaan, (3) hubungan keagenan, (4) birokratisme, (5) biaya yang berpotensi sebagai biaya transaksi ekonomi, dan (6) kinerja BUMD. Dari hasil penelitian disinrpulkan bahwa BTE dari PD lebih tinggi dibandingkan dengan BTE dari PT, dan kinerja PD lebih rendah dibandingkan dengan kinerja PT yang dibuktikan dengan angka rata-rata Rol per tahun: PD sebesar 1,68% dan PT sebesar 12,66%; angka rata-rata perkembangan aktiva per tahun: PD sebesar 23,49% dan PT sebesar 38,74%; angka rata-rata perkembangan labs busk per tahun: PD sebesar 22,15% dan PT 84,32%; dan opini Akuntan Publik dan BPKP dengan nilai PD sebesar 1,92 dan PT sebesar 2, 75. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa BTE dari PD lebih tinggi dibandingkan dengan BTE dari PT. Oleh karena itu sesuai dengan anggapan dasar teori BTE, maka BUMD berbentuk PD selayaknya digantikan oleh struktur pengaturan lain yang lebih rendah BTEnya, seperti pasar, myriad hybrid organization, struktur multidivisi, struktur holding company, strategic business units dan strategic networks. Di samping melalui perubahan struktur pengaturan PD, beberapa kebijaksanaan lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMD di lingkungan DKI Jakarta adalah regulasi dan deregulasi kerangka hukum, mendesentralisasikan kewenangan pengambilan keputusan, mengurangi pengaruh birokratisnne dan mengatasi masalah keagenan yang secara simultan akan mengurangi komponen biaya yang berpotensi menjadi BTE."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh AnggotaDireksi Perseroan, sebagai organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan, terutama bagi Perusahaan Publik. Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip good corporate governance bagi Perusahaan Publik, maka Otoritas Jasa Keuangan (?OJK?) sebagai pengawas Pasar Modal Indonesia telah mengeluarkan Peraturan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dimana didalamnya diatur juga mengenai persyaratan menjadi Anggota Direksi Perusahaan Publik. Penelitian ini dinilai penting karena dalam prakteknya masih banyak pihak-pihak yang belum mengetahui secara detail atas persyaratan Anggota Direksi Perusahaan Publik, yang dapat berpotensi dikenakannya sanksi bagi Perusahaan Publik atas adanya pelanggaran pemenuhan persyaratan Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: pertama, mengenai perbandingan ketentuan persyaratan Anggota Direksi Perusahaan Publik berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan kedua, mengenai peranan OJK dalam menangani adanya pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik

---

ABSTRACTThis thesis discusses the requirements to be fulfilled by a Member of the Board of Directors of the Company, as the organ who has authority and full responsibility for the management of the Company, especially for Public Company. In order to improve the application of the principles of good corporate governance for the Public Company, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as the supervisor of the Capital Market in Indonesia, has issued Regulations concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer or Public Company where as it regulated the requirements as well to become a member of the Board of Directors of Public Company. This research is important due to during the practicing there are many parties who do not understand in detail on the requirements of the Board of Directors of Public Company, which can potentially have sanctions for violations of Public Company on their eligibility for the requirement of the Directors of Public Company. This writing method is utilizing the normative legal research to address the problem as follows: first, regarding the comparison of clause requirements of Directors Public Company pursuant to Company Law and OJK Regulation concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer and Public Company, and second, regarding the role of the OJK in addressing violations for the fulfillment of the members requirements of the Public Company Board Directors."

"ABSTRAKRingkasan Eksekutif Profil Perusahaan PT Pertamina Persero adalah sebuah BUMN yang dahulu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang menempati urutan ke 122 dalam Fortune Global 500 pada tahun 2013. Pertamina adalah hasil gabungan dari perusahaan Pertamin dengan Permina yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. PT Pertamina Persero merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi meliputi minyak gas serta energi baru dan terbarukan berdasarkan prinsip prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi. Analisis SituasiDalam rangka memperkenalkan praktik praktik Pertamina Values kepada seluruh pekerja salah satunya PT Pertamina Persero menggelar Road Map Internalisasi Budaya Perusahaan Setelah road map berjalan akan diadakan 6 monthly values assessment setiap tahunnya pada tahun 2013 dan 2014 hasilnya menunjukkan bahwa tata nilai Competitive Commercial dan Capable kembali menjadi tata nilai terendah Hal ini disebabkan jiwa berkompetisi pegawai PT Pertamina Persero baru mulai ditanamkan sejak tahun 2007 saat adanya transisi nilai dari Pertamina lama menuju Pertamina baru Di sisi lain PT Pertamina Persero akan menghadapi tantangan terkait akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean MEA sehingga ia akan bersaing dengan berbagai perusahaan lain baik BUMN dan Non BUMN untuk meraih sumber daya manusia yang kompeten dan mempertahankan sumber daya manusia yang telah ada Pernyataan MasalahKurangnya peresapan Tata Nilai Perusahaan Pertamina 6C dan implementasinya oleh khalayak internal PT Pertamina SolusiSpecial events Perlombaan PR Campaign Publisitas internal magazines Siaran televisi internal Pameran Presentasi final Gathering Realisasi karyaTujuan ProgramUntuk menginternalisasi Tata Nilai Perusahaan secara mendalam pada khalayak internalnya secara pengetahuan dan implementasi Khalayak SasaranKhalayak internal PT Pertamina Persero pada kelompok M30 terdiri dari Level3 Level4 Manajemen F28 terdiri dari Level5 Level8 Karyawan Pesan Kunci PT Pertamina Persero ingin meningkatkan pemahaman khalayak internalnya akan Tata Nilai Perusahaan 6C dengan melibatkan mereka melalui program perlombaan komunikasi secara aktif Jadwal ProgramFebruari September 2015Tempat Pelaksanaan Ballroom Utama Gedung Utama Kantor Pertamina PusatKerangka EvaluasiMatriks Evaluasi Input Output dan Outcome 6 Monthly Value Assessment AnggaranRp 196 295 000.

---

ABSTRACT

Executive Summary Company Profile PT Pertamina Persero is a state owned company which formerly known as Oil and Gas Company ranks 122 in the Fortune Global 500 on 2013 PT Pertamina Persero is the combined result of the Pertamin and Permina which established on December 10 1957 PT Pertamina Persero is a state owned company engaged in the energy sector include oil gas and renewable energy based on the principles of good corporate governance so as it was very competitive in this era globalization era Situational AnalysisIn order to introduce the practices of Pertamina Values to all employees one of which PT Pertamina Persero held a Road Map Internalization of Corporate Culture After that will be held a six monthly assessment values annually In 2013 and 2014 the results show that the values Competitive Commercial and Capable are back into the lowest values This is due to compete soul employees of PT Pertamina Persero just has started implanted since 2007 when the transition value from the old to the new Pertamina Pertamina On the other hand PT Pertamina Persero will face challenges related to will the enactment of the Asean Economic Community AEC so it will be competing with many other companies both SOEs and non SOEs to achieve human resources competent and retain the human resources that have been exist Problem StatementLack of internalization of Pertamina rsquo s Company Values 6C and the implementation by their internal audiences SolutionSpecial events PR Campaign Competition Internal magazines publicity Internal television broadcast Exhibition Final Presentation Gathering RealizationProgram AimInternalizating corporate values in depth in the Company 39 s for the internal audiences by knowledge and implementation Target AudiencesInternal audiences of PT Pertamina Persero in the group bull M30 consists of Level3 Level4 Management bull F28 consists of Level5 Level8 Employees Key MessagePT Pertamina Persero wants to increase the understanding of their internal Company Values 6C company by engaging them through an active communication program TimelineFebruary September 2015thLocationGrand Ballroom Main Building The Central Office of PERTAMINAEvaluationMatrix Evaluation 6 Monthly Values Assessment BudgetingRp 196 295 000."

"ABSTRAKHingga tahun 2018, perusahaan publik Indonesia mewajibkan Direktur Independen untuk menjadi bagian dewan dan mengawasi perusahaan dengan menyediakan independen dan tidak terafiliasi perspektif tentang manajemen. Tugas Dewan Komisaris juga untuk mengawasi pengelolaan perusahaan. Tesis sarjana ini mengeksplorasi dua masalah utama: (1) apakah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direktur Independen berbeda, dan (2) apakah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris di PT ABM Investama Tbk efektif. Dengan menerapkan penelitian hukum normatif dengan menggunakan undang-undang, teoritis, dan pendekatan komparatif, sarjana ini menyimpulkan bahwa ada that tidak ada perbedaan yang signifikan antara fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Komisaris dan Direktur Independen, sehingga menjadi alasan utama untukPenghapusan persyaratan Direktur Independen Bursa Efek Indonesia pada tahun sebuah perusahaan publik. Penghapusan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan diatur semata-mata untuk Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara efektif. Ini Gagasan tersebut didukung oleh studi tentang PT ABM Investama Tbk sebagai publik yang terdaftar perusahaan dengan reputasi Good Corporate Governance dan tanggung jawab yang baik dewan berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik digunakan untuk mengukur efektivitas dan kepatuhanDewan Komisaris dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya di Perusahaan publik Indonesia, termasuk PT ABM Investama Tbk. Dengan demikian, efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilakukan di perusahaan publik menunjukkan kurangnya signifikansi untuk membutuhkan Independen Direksi dan PT ABM Investama Tbk

---

ABSTRACT