Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoieh pemahaman' yang. komprehensif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan terhadap istri dari perspektif suami maupun istri dalam konteks sosial budaya. Data dikumpulkan melalui wawancara terfokus, dilakukan terhadap suami sebagai pelaku kekerasan dan suami yang diidentifikasi tidak melakukan kekerasan serta pihak terkait yang melakukan usaha untuk mencegah kekerasan terhadap istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Janis kekerasan yang dilakukan suami adaiah mencakup kekerasan fisik, verbal dan ekonomi. Dari perspektif pelaku, kekerasan dianggap sebagai hal yang lumrah. Pelaku bersikap menutup-nutupi fakta atau mengambil rasionaiisasi mengenai apa yang sesungguhnya terjadi daiam keluarga dan menganggap apa yang telah dilakukannya adalah hak pribadinya sehinga orang Iuar tidak periu campur. Hal berbeda terjadi pada istri. Bila istri menyadari bahwa apa yang terjadi merupakan suatu perlakuan yang meianggar haknya yang tidak seharusnya terjadi akan lebih mudah mengungkapkan kejadian sesungguhnya. Tetapi bagi istri yang masih bimbang akan merasa malu bila masalah keluarga diketahui orang lain. Hal lain yang terungkap daiam peneiitian ini adaiah bahwa tradisi barfaque tidak berkontribusi langsung pada kekerasan terhadap istri. Namun yang menjadi akar permasalahan kekerasan terletak pada peran dan status subordinasi perempuan di dalam sistem sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya penelitian pada suami,non kekerasan terungkap bahwa faktor komunikasi yang terbuka dapat mencegah konflik dalam keluarga. Rekomendasi yang diberikan adalah diperlukan suatu pendekatan yang terintegrasi, baik( dari segi pendidikan terhadap keluarga,masyarakat, profesional dan menciptakan suatu sistem hukum yang melindungi istri sebagai korban kekerasan domestik.

---

This study intends to gain a comprehensive insights on matters related to wife-abuse from the perspectives of husbands as perpetrators and wives as the victims in socio-cultural context. Data gathered through focused interviews to abusive and non-abusive husbands as well as competent authorities concerned with wife-abuse. Results of study reveal that types of abuse perpetrated by the husbands fall into three categories: physical assault, verbal abuse and economic violence. From the perpetrators' perspectives, violence is prevalent. They tend to conceal facts or rationalize what had happened at home. They also believe that it is their rights to do whatever they want to do with their wives and no outsider shall intervene his rights and privacy. From the victims' perspectives, in the case that the victim have already perceived that the act is a violation against their rights, they would find it easy to disclose the factual case to the public. On the other hand, if the wives still believe that violence against wives is a private matter, exposing the violence to the outsiders will bring a disgrace to them. Other finding shows that the tradition of barlaque does not directly account for the wife abuse. The root of problem is more to the subordinate roles and status of women within the prevailing social system than the barlaque alone. Study also finds that non-violent husbands believe that communication plays a key role to avoid domestic conflicts."

"[ABSTRAKTesis ini membahas tentang Pengaruh Jaminan Sosial untuk Lansia (Idosos) terhadapPemenuhan Kebutuhan dasar Lansia, Penelitian ini menggunakan pendekatankuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Jaminan Sosialuntuk Lansia (idosos) terhadap pemenuhan kebutuhan dasar lansia di Distrik Dili,Sub-Distrik Nain Feto, Timor Leste. Melakukan penelitian terhadap 100 orang dari1,139 orang, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh jaminan sosial untuklansia (idosos) terhadap pemenuhan kebutuhan lansia, melalui Uji Gamma, memilikiderajat kekuatan menengah atau cukup 0,643 dan hubungan ini signifikan.

---

ABSTRACTThis thesis is discussed about Social Security for Elderly Pension (idosos) to the fulfillment of senior citizens primary needs using quantitative approach. The purpose of this research is to find out the impact of Social Security for Elderly (idosos) towards the fulfillment of senior citizens primary needs in Dili District, Sub-District of Nain Feto, Timor-Leste. This research conducted to 100 people out of 1,139 people, the results of the research is showed that the impact of social security for the elderly (idosos) towards the fulfillment of the primary need of citizens, through Gamma testing, strength and medium degree or only 0.643 and this is a significant relationship.;This thesis is discussed about Social Security for Elderly Pension (idosos) to the fulfillment of senior citizens primary needs using quantitative approach. The purpose of this research is to find out the impact of Social Security for Elderly (idosos) towards the fulfillment of senior citizens primary needs in Dili District, Sub-District of Nain Feto, Timor-Leste. This research conducted to 100 people out of 1,139 people, the results of the research is showed that the impact of social security for the elderly (idosos) towards the fulfillment of the primary need of citizens, through Gamma testing, strength and medium degree or only 0.643 and this is a significant relationship., This thesis is discussed about Social Security for Elderly Pension (idosos) to the fulfillment of senior citizens primary needs using quantitative approach. The purpose of this research is to find out the impact of Social Security for Elderly (idosos) towards the fulfillment of senior citizens primary needs in Dili District, Sub-District of Nain Feto, Timor-Leste. This research conducted to 100 people out of 1,139 people, the results of the research is showed that the impact of social security for the elderly (idosos) towards the fulfillment of the primary need of citizens, through Gamma testing, strength and medium degree or only 0.643 and this is a significant relationship.]"

"Bahasa dalam proses nation-building dan dekolonisasi sebuah bangsa merupakan aspek yang sangat penting, karena bahasa dapat mempengaruhi aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Tulisan ini fokus pada kajian mengenai pengaruh bahasa terhadap proses nation-building dalam kaitannya dengan dekolonisasiTimor-Leste sebagai sebuah bangsa. Kompleksitas sejarah menyebabkan masyarakat Timor-Leste terbagi menjadi beberapa kelompok generasi dengan penguasaan bahasa yang berbeda. Berangkat dari praktik berbahasa sehari-hari yang dibedakan menjadi ranah formal dan nonformal, diketahui bahwa bahasa memiliki peranan penting dalampembentukan identitas bangsa. Tuntutan untuk menguasai setidaknya empat bahasa: Tetum, Portugis, Inggris, dan Indonesia memiliki konsekuensi dan membuat bahasa kemudian menjadi tantangan bagi proses nation-building dan dekolonisasi Timor-Leste. Pendidikan selalu menjadi salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk mengonstruksi identitas masyarakatnya dan bahasa adalah alat yang mendukungnya. Namun, hal yang seringkali luput dari perhatian adalah bahwa praktik berbahasa pada ranah formal dan nonformal sama sekali berbeda. Artinya, kekuatan dan kontrol terhadap proses nation-building dan dekolonisasi juga berbeda.Language is a crucial aspect in the process of nation-building and decolonization of a nation by means of its power to influence other aspects, such as economic, politic, culture, and education. This paper focuses on the influence of language towards the nation-building process in the decolonization of Timor-Leste as a nation. The consequences of historical complexity construct several generation groups of Timorese with distinct language proficiency. Drawing from language practice in everyday life which is distinguished to formal and nonformal sphere, known that language has a significant role in the formation of national identity. The demand to be proficient at thevery least in four language: Tetum, Portuguese, English, and Indonesian leads to the consequences and language subsequently becomes the challenge for nation-building and decolonization process of Timor-Leste. Education has always been used by the state to construct national identity and language is an instrument to promote the process.However, the discrepancy between formal and nonformal sphere of practicing language usually unrecognize. By which it means, the power and control towards the process is also distinctive."

"[ABSTRAKPenelitian ini merupakan penelitian kualitatif tentang Upaya Preventif ChildProtection Networks Dalam Merespon Kekerasan Terhadap Anak, di Kota Dili,Timor-Leste. Child Protection Networks dibentuk oleh Pemerintah DemokratikTimor-Leste, yakni Kementrian Solidaritas Sosial dalam rangka merespon kekerasanterhadap anak. Pelaksanaan kegiatan mobilisasi sosial dalam rangka upaya preventifterahadap kekerasan anak di Dili masih pada tingkat pemahaman mendasar tentanghak-hak anak dan perlindungan anak. Faktor pendukung mobilisasi sosail antara lainadanya partisipasti stakeholder, serta komitmen pemeritntah dalam pelakasanaannya.Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan mobilisasi sosialdiantaranya: kurangnya ketrampilan staff, pergantian staff, ketergantugan pada donor,dan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan.

---

ABSTRACTThis is a qualitative research about the Prevention Effort of Child ProtectionNetworks in Responding Child Abuses in Dili, Timor-Leste. Child ProtectionNetworks was established by the Democratic Government of Timor-Leste, Ministryof Social Solidarity in responding to child abuses. The implementation of socialmobilization activities as a prevention effort in responding child abuses in Dili is stillon the basic level of child rights and child protection. The contributing factors ofsocial mobilization activities such as participation of stakeholders as well as thecommitment of the government on its implementation. The inhibiting factors thateffected the implementation of social mobilization activities such as: lack of skilledstaff, turn-over staff, dependency to donor, and less transparency in budget reporting;This is a qualitative research about the Prevention Effort of Child ProtectionNetworks in Responding Child Abuses in Dili, Timor-Leste. Child ProtectionNetworks was established by the Democratic Government of Timor-Leste, Ministryof Social Solidarity in responding to child abuses. The implementation of socialmobilization activities as a prevention effort in responding child abuses in Dili is stillon the basic level of child rights and child protection. The contributing factors ofsocial mobilization activities such as participation of stakeholders as well as thecommitment of the government on its implementation. The inhibiting factors thateffected the implementation of social mobilization activities such as: lack of skilledstaff, turn-over staff, dependency to donor, and less transparency in budget reporting, This is a qualitative research about the Prevention Effort of Child ProtectionNetworks in Responding Child Abuses in Dili, Timor-Leste. Child ProtectionNetworks was established by the Democratic Government of Timor-Leste, Ministryof Social Solidarity in responding to child abuses. The implementation of socialmobilization activities as a prevention effort in responding child abuses in Dili is stillon the basic level of child rights and child protection. The contributing factors ofsocial mobilization activities such as participation of stakeholders as well as thecommitment of the government on its implementation. The inhibiting factors thateffected the implementation of social mobilization activities such as: lack of skilledstaff, turn-over staff, dependency to donor, and less transparency in budget reporting]"

"Kompleksitas Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dan Implikasinya pada keterpilihan ldquo;Candidata Feto Chefi Suco rdquo; Perempuan Calon Kepala Desa . Studi Kasus di Desa Ma rsquo;abat, Aiteas, dan Ailili ndash; Distrik Manatuto ndash; Timor Leste.Banyak calon kepala desa perempuan gagal terpilih menjadi Kepala Desa di Timor Leste, merupakan kenyataan yang memprihati kan bagi perempuan dalam persaingan meraih posisi pengambilan keputusan di tingkat Desa. Penelitian ini berfokus pada perempuan dalam pemilihan kepala desa yang berlangsung di Distrik Manatuto. Sebagai studi kasus, penelitian ini mengangkat pengalaman lima perempuan calon kepala desa yang gagal pada pemilu 2016 di Desa Ma rsquo;abat, Aiteas, dan Ailili dengan pendekatatan penelitian kualitatif berperspektif feminis. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kegagalan perempuan calon kepala desa dalam pencalonan dan pemilihan kepala desa di Distrik Manatuto. Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan pemilihan desa tidak sesuai dengan Undang-Undang No.9/2016, tentang Pemilihan desa. Pihak penyelenggara tidak netral dalam menjalankan tugas mereka, serta partai politik tidak mendukung perempuan dalam pencalonan diri menjadi kepala desa. Kedua, kuatnya pengaruh budaya yang menghambat pada pemilihan kepala desa di Timor Leste dan adanya pengaruh lingkungan/masyarakat yang patuh mengikuti himbauan tokoh adat untuk tidak memilih perempuan menjadi kepala Desa. Kata Kunci: perempuan kepala desa, kompleksitas, pencalonan, pemilihan kepala desa, patriarki.

---

The complexities of nominations and elections of village chiefs and their implications on the elections of women Village Chief Candidates. A case study in Ma 39 abat, Aiteas and Ailili Villages ndash the Municipality of Manatuto ndash Timor Leste. Many women village chief candidates failed in the village chief elections or were not elected to become village chiefs in Timor Leste is a fact that women are apprehensive about competition to gain decision making positions at the village level. This research focused on women in the elections of village chiefs in the Municipality of Manatuto. As a case study, this research raised the experiences of five women village candidates who failed in the 2016 elections in the villages of Ma 39 abat, Aiteas and Ailili, and the research applied a qualitative research with feminist perspectives. The purpose of this research was to examine the failure of women candidates for village chiefs in the village chief elections in Manatuto Municipality. This research resulted the following findings. First, the implementation of village election was not in compliance with the Law No. 9 2016 about Village Election. The Electoral body was not neutral in performing their duties, and lack of endorsement from political parties. Second, there were strong cultural influences impeding the village chief election in Timor Leste and there were influences of the environmental factors society which tended to dutifully follow the appeal from the traditional figures not vote for women to become the village chiefs. Keywords Women village chiefs, complexities, nomination, village chief elections, patriarchy."

"Menyadari tingginya tingkat kejahatan, secara langsung maupun tidak langsung mendorong pula perkembangan dan pemberian reaksi terhadap para tersangka pelaku kejahatan. Reaksi akan dapat melahirkan stigmatisasi yang menyebabkan seseorang yang secara yuridis formal belum dikatakan bersalah, telah dicap sebagai penjahat atau telah melakukan suatu perbuatan jahat. Teori labeling, dimana stigmatisasi menekankan pada suatu proses interaksi manusia yang mengasilkan adanya pemberian peranan, setelah peranan didefinisikan, maka disimpulkan adanya pemberian suatu cap terhadap seseorang yang melakukan kejahatan atau penyimpangan. Reaksi dalam penelitian ini, berujung pada pendapat James Garofalo dan analisa situasi William I Thomas serta diperkuat oleh penekanan teori labeling menurut Michalowsky dan outsider oleh Howard. S. Becker.Metode penelitian, menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat eksplanatoris, melakukan wawancara mendalam (depth interview) dan observasi partisipasi.lnforman penelitian, informan utama para tersangka pelaku kejahatan kekerasan sebanyak 7 (tujuh) orang dan informan pendukung sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari keluarga, teman dekat dan tenaga kesehatan di rumah sakit X. Untuk melindungi nama baik informan dan rumah sakit, semuanya menggunakan nama samaran.Hasil penelitian dan kesimpulan, adanya perlakuan yang berbeda dalam pelayanan kesehatan terhadap tersangka pelaku kejahatan kekerasan dengan tersangka pelaku kejahatan tindak pidana korupsi serta terhadap pasien biasa. Bentuk perlakuan yang lain adalah; Sering mendapatkan penolakan, dipermalukan, terpojokan, dicela, dihina dan mendapatkan perlakuan kasar. Pelayanan, fasilitas, tindakan medis dan obat-obatan yang diberikan ala kadarnya. Adapun pandangan tenaga kesehatan terhadap para tersangka pelaku kejahatan kekerasan, adalah; Mereka telah dicap (dilabel) sebagai penjahat, mereka bukanlah orang yang berkelakuan balk, Mereka sebagai tahanan dan bukan pasien. Sakit, luka tembak, penderitaan atau tekanan psikologis yang dialami oleh mereka akibat ulah perbuatannya sendiri dan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, perbuatannya keji dan menyengsarakan masyarakat. Adanya pembedaan perlakuan, pandangan dan pelayanan kesehatan, maupun dalam bentuk fasilitas dan pengobatan terhadap para tersangka pelaku kejahatan kekerasan, merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap hak asasi manusia yang masuk dalam kategori diskriminasi."

"Skripsi ini membahas tentang kekerasan yang dialami oleh lesbian yang berada di masyarakat patriarki. Skripsi ini juga membahas tentang resistensi seorang lesbian 'pelaku' ketika ia berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana di dalam konteks budaya patriarki. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan perspektif feminis. Lesbian juga rentan untuk dipenjara terkait dengan orientasi seksualnya. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan masyarakat dan Sistem Peradilan Pidana terdiri dari kekerasan fisik berupa pemukulan, disetrum, hingga dimasukkan ke dalam sel tikus pada saat berada di dalam rumah tahanan. Sedangkan kekerasan mental yang dialami subyek berupa penghinaan hingga ancaman diperkosa beramai-ramai oleh penduduk di kampungnya.

---

This thesis is trying to describe about violence against lesbian in patriarchal society. It also examines lesbian's resistance in dealing with criminal justice system in patriarchal context. This research is a qualitative research with feminist perspective. The researcher found that lesbian also vulnerable to be jailed in prison related to her sexual orientation. The violence from public and Criminal Justice System against lesbian consists of physic violence such as beating, electrocuted during investigation, and isolated in a mouse cell. Subject has also gotten mental violence such as humiliation and threatened to rape by society in her neighborhood."

"Kekerasan terhadap Istri adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis yang merupakan cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga Kekerasan terhadap Istri menimbulkan dampak yang serius pada kesehatan dan kualitas hidup wanita, sehingga kekerasan menjadi prioritas kesehatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya (WHO, 1996). Studi mengenai Kekerasan terhadap istri di masyarakat yang menunjukan tentang masalah kekerasan terhadap istri sebagai masalah kesehatan masyarakat masih kurang, sehingga sangat sedikit sekali laporan mengenai dampak kekerasan terhadap istri (Suryadi, 1999 : 23).Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap akibat kekerasan pada aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada korban dan keluarganya . Lokasi penelitian dilakukan di kota Jakarta dan Bandung. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari enam orang informan korban dan enam orang informan keluarga korban sebagai tringulasi sumber.Dampak fisik yang dialami oleh informan dalam penelitian ini adalah memar, gatal-gatal dan kulit panas, darah mengucur dari hidung dan mata bengkak , timbulnya perubahan pola menstruasi dan merasa enggan untuk melakukan hubungan seksual.Dampak kekerasan terhadap aspek psikologis menyebabkan timbulnya perasaan ketakutan dan munculnya gejala-gejala depresi seperti harga diri rendah, merasa tidak berdaya dan kehilangan harapan untuk tetap mempertahankan perkawinannya, penurunan nafsu makan dan kurang tidur, perasaan sedih, menurunnya gairah untuk menjalani kehidupan sehari-hari , mengalami putus asa dan cenderung berkeinginan untuk mengakhiri hidup.Dampak kekerasan pada aspek sosial yang dialami oleh informan antara lain terbatasnya interaksi dengan dengan orang lain karena suami sering membatasi pergaulannya dan perasaan malu korban terhadap orang lain, Dampak kekerasan terhadap aspek ekonomi yang dialami adalah istri harus mengeluarkan uang untuk mengobati lukanya dan keterbatasan pemenuhan ekonomi karena suami jarang memberikan nafkah, sehingga istri harus meminta bantuan pada keluarga, orang tua dan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.Peneliti menyarankan kepada Pemerintah untuk mempercepat pengesahan RUU KDRT serta mengimplementasikan kebijakan "Toleransi nol" secara menyeluruh dan termonitor dengan baik. Terhadap Kelompok Profesi kesehatan peneliti menyarankan untuk Lebih peka terhadap pasien dengan cedera khas akibat penganiayaan, Membuka unit-unit layanan perempuan korban kekerasan di Rumah Sakit Umum yang melibatkan perawat, dokter, psikiatri dan psikolog dalam upaya penanganannya, Melakukan advokasi kepada Pemerintah untuk membuat kebijakan mengenai keringanan pembiayaan untuk korban kekerasan terhadap istri. Terhadap kelompok psikologis peneliti menyarankan membuat shelter pelayanan pendampingan psikologi dengan biaya gratis dan bekerjasama dengan sektor kesehatan dan LSM untuk menjaring korban kekerasan terhadap istri yang mengalami gangguan psikologis.

---

Abuse to wife is a form of maltreatment physically and also emotional/ physiologist which is a controlling way to couple in householder life. Wife abuse has generating serious effects to wife health and quality of life, so that abuse become the public health priority in prevention and overcome effort (WHO, 1996). Study of wife abuse in society which is show about wife abuse as a public health problem is still less, so that there's still very small amount report about the effect of wife abuse (Suryadi, 1999:23).Problem in this research is not yet known clearly the effect of abuse victim in physically, psychology, social, and economy aspect.

This research use qualitative approach by doing interview to victims and their family. Research is conducted in Jakarta and Bandung. Informant that entangled in this research composed from six informants from victims and six informants from their family as the source of triangulation.

Physical effect which is felt by victims is bruise, itches and hot skin, nose bleeding and bloated eyes, menstruation pattern changed and sexual desire decrease.

Abuse effect to physiology aspect mention the appearance of fear and the appearance of depression symptoms like lack of self-confidence, empowered, feel not powered and lost the will to keep her marriage, the decrease of eating desire and lack of sleep, sad feeling, the decrease of desire to live on daily life, desperate and tend to suicide.Abuse effect in social aspect which is experienced by informant for example is the lack of interaction with other people because her husband oftenly strict her association and victim embarrassed to other people. Abuse aspect to economy is wife has to spend some money for healing her wound and the economy fulfill limitation because husband rarely gives maintenance, so that wife has to ask help from family, parents, and has to work to fulfill the daily life.

Researcher is suggesting the Government to haste the authentication of RUU KDRT and also implementing the "Zero Tolerance" policy totally and monitored well. To Health Profession Group researcher suggest being more sensitive to patient with abuse typical wound. Open women abuse service unit in General Hospital which is involved nurse, doctor, psychiatry, and physiology in handling effort. Conduct an avocation for Government to make a policy about priority defrayal for wife abuse victim. To physiology group researcher suggest making physiology adjacent service shelter with free cost and cooperate with health sector and LSM netting abuse victim to wife who suffer physiology trouble."

"Keterwakilan perempuan di parlemen merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesetaraan gender di sebuah negara. Per pemilihan anggota parlemen 2019, keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) baru mencapai 21.4%. Angka tersebut berada jauh di bawah Timor-Leste dan Finlandia yang masing-masing memiliki 40% dan 47% keterwakilan perempuan di parlemen nasionalnya. Dalam rangka meningkatkan angka keterwakilan perempuan di parlemen, terdapat sebuah konsep yang disebut dengan kuota pemilihan perempuan. Untuk itu, penelitian ini mencoba membandingkan bagaimana kuota pemilihan perempuan diatur di Indonesia, Timor-Leste, dan Finlandia. Selain itu, penelitian ini juga meninjau kondisi keterwakilan perempuan di parlemen ketiga negara. Tujuannya adalah untuk melihat faktor-faktor yang dimiliki oleh Timor-Leste dan Finlandia, namun tidak dimiliki oleh Indonesia, yang menyebabkan kedua negara tersebut mampu memiliki keterwakilan perempuan di parlemen yang mumpuni. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan wawancara dalam pengumpulan data. Kemudian, teori utama yang digunakan untuk analisis adalah Teori Keterwakilan yang dicetuskan oleh Hanna Pitkin, secara spesifik mengenai keterwakilan deskriptif dan substantif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi keterwakilan deskriptif, Indonesia kekurangan karena kuota pemilihan perempuan dalam bentuk nomor urut tidak berjalan dengan maksimal; serta partisipasi politik perempuan yang kurang, terutama karena partai politik di Indonesia tidak menerapkan party quotas. Sementara, dari segi keterwakilan substantif, Timor-Leste dan Finlandia sama-sama unggul disebabkan oleh berjalannya komunikasi dengan masyarakat sipil dan kuatnya peran kaukus perempuan parlemen. Dari sana, dirumuskan beberapa strategi dalam rangka peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI, yakni peningkatan partisipasi politik perempuan, pembenahan kuota pemilihan perempuan berupa nomor urut, pembukaan ruang komunikasi yang besar antara anggota parlemen perempuan dengan masyarakat sipil, dan penguatan peran kaukus perempuan parlemen di dalam DPR RI. Terakhir, strategi yang tidak kalah penting adalah dengan memberikan edukasi politik terhadap perempuan di seluruh negeri.

---

Women’s representation in parliament is an important aspect in improving gender equality in a country. As of the 2019 parliamentary elections, women’s representation in the Parliament of the Republic of Indonesia (DPR RI) has only reached 21.4%. This figure is far below Timor-Leste and Finland, which respectively have 40% and 47% representation of women in their national parliaments. In order to increase the number of women’s representation in parliament, there is a concept called women's electoral quota. For this reason, this study attempts to compare how women’s electoral quotas are regulated in Indonesia, Timor-Leste and Finland. In addition, this study also reviews the condition of women’s representation in the parliaments of the three countries. The aim is to look at the factors that are owned by Timor-Leste and Finland, but not owned by Indonesia, which causes these two countries to be able to have adequate women’s representation in parliament. This research uses literature study and interview methods in collecting data. Then, the main theory used for analysis is the Representative Theory initiated by Hanna Pitkin, specifically regarding descriptive and substantive representation. The results of this study indicate that in terms of descriptive representation, Indonesia is lacking because the women’s electoral quota in the form of serial numbers does not work optimally; and women’s less political participation, especially because political parties in Indonesia do not apply party quotas. Meanwhile, in terms of substantive representation, Timor-Leste and Finland are both superior due to ongoing communication with civil society and the strong role of the women’s parliamentary caucus. From there, several strategies were formulated in the context of increasing women’s representation in the DPR RI, namely increasing women’s political participation, reforming women’s election quotas in the form of serial numbers, opening large communication spaces between women parliamentarians and civil society, and strengthening the role of women’s parliamentary caucus in DPR RI. Finally, an equally important strategy is to provide political education to women throughout the country."