Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kewarganegaraan merupakan bagian dari hak dasar setiap individu yang keberadaannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Karena itu ketentuan hukum tentang kewarganegaraan merupakan tuntutan logis dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang-undang kewarganegaraan selain memunculkan dimensi pengaturan hak kewarganegaraan juga menentukan dimensi kepastian hukum status kewarganegaraan setiap orang. Berdasarkan peraturan kewarganegaraan Indonesia yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Pasal 17 huruf (k), seorang warga negara Indonesia yang telah,bertempat tinggal di luar negeri dalam waktu lima tahun berturutturut tanpa menyatakan diri untuk tetap menjadi warga negara Republik Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia akan kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya. Dengan hilangnya kewarganegaraan Indonesia yang apabila tidak diikuti dengan dimilikinya kewarganegaraan baru akan menimbulkan dampak yang berat yaitu hilangnya perlindungan dari negara sehingga timbul pertanyaan bagaimana dengan pencabutan kewarganegaraan tersebut apakah hak asasi manusia telah dilanggar dengan hilangnya kewarganegaraan tersebut, bagaimana perlindungan yang diberikan negara terhadap WNI khususnya yang berada diluar negeri. Dalam berbagai kasus misalnya apa yang dialami oleh warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri yang sering kali dalam kondisi tidak bebas atau karena paksaan keadaan bekerja tanpa izin dinegara lain untuk dapat setiap saat menyatakan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri. Bukan hanya itu, bagi warga negara Indonesia yang telah memiliki Surat Akuan Pengenalan (SAP), yang dapat di identikan sebagai paspor, sesuai aturan darn. Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 pasal 17 huruf (j) dapat pula mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan. Namun Karena kehilangan kewarganegaraan itu tidak disertai dengan kepemilikan kewarganegaraan Malaysia, maka kehilangan kewarganegaraan akan mengakibatkan warga negara Indonesia tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan. Meskipun demikian, pengaturan kehilangan kewarganegaraan Indonesia seperti yang diatur dalam pasal "

"Kewarganegaraan merupakan bagian dari hak dasar setiap individu yang keberadaannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Karena itu ketentuan hukunm tentang kewarganegaraan merupakan tuntutan logis dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang-undang kewarganegaraan selain memunculkan dimensi pengaturan hak kewarganegaraan juga menentukan dimensi kepastian hukunl status kewarganegaraan setiap orang. Berdasarkan peraturan kewarganegaraan Indonesia yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Pasal 17 huruf (k), seorang warga negara Indonesia yang telah,bertempat tinggal di luar negeri dalam daktu lima tahun berturut-turut tanpa menyatakan diri untuk tetap menjadi warga negara Republik Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia akan kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya. Dengan hilangnya kewarganegaraan Indonesia yang apabila tidak diikuti dengan dimilikinya kewarganegaraan barn akan menimbulkan dampak yang berat yaitu hilangnya perlindungan dari negara sehingga timbul pertanyaan bagaimana dengan pencabutan kewarganegaraan tersebut apakah hak asasi. manusia telah dilanggar? dengan hilangnya kewarganegaraan tersebut, bagaimana perlindungan yang diberikan negara terhadap WNI khususnya_ yang berada diluar negeri- Dalam berbagai kasus misalnya apa yang dialami oleh warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri yang sering kali dalam kondisi tidak 'bebas atau karena paksaan keadaan bekerja tanpa izin dinegara lain untuk dapat setiap saat menyatakan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri. Bukan hanya itu, bagi warga negara Indonesia yang telah memiliki Surat Akuan Pengenalan (SAP), yang dapat di identikan sebagai paspor, sesuai aturan dari Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 pasal 17 huruf (j) dapat pula mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan. Namun Karena kehilangan kewarganegaraan itu tidak disertai dengan kepemilikan kewarganegaraan Malaysia, maka kehilangan kewarganegaraan akan mengakibatkan warga negara Indonesia tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan. Meskipun demikian, pengaturan kehilangan kewarganegaraan Indonesia seperti yang diatur dalam pasal 17 huruf (k) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 seharusnya tidaklah serta merta nenghilangkan kewarganegaraan seorang warga negara Indonesia, terutama dalam konteks kealpaan untuk menyatakan kembali kewarganegaraan Indonesia. Walaupun telah diatur beberapa kondisi yang dapat mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, secara prinsip undang-undang kewarganegaraan Indonesia tersebut tidak mengenal bahkan mencegah apa yang dinamakan tanpa kewarganegaraan atau stateles S . Yang artinya suatu kehilangan kewarganegaraan Indonesia tidak otomatis terjadi apabila karena kehilangan tersebut seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan."

"The effect of the electric field polarization on the thermal diffusivity of biaxially strechted poly (ethylene terephtalate) PET films had been examined. The change in the Thermal diffusivity as a function of temperature was measured by temperature wave analysis (TWA) technique. The thermal diffusivity at room temperature increases with the increasing of the polarization electric field. The thermal diffusivity decreases with the increasing of the temperature. The decrease of thermal diffusivity by the increase of temperature could be caused by the effect of carbonyl depolarization. The glass transition temperature, Tg, decreased with the increasing of the polarization electric field. The increase of thermal diffusivity is due to the increase of carbonyl polarization of the PET. Segmental orientation of carbonyl in the thickness direction played an important role in the thermal diffusivity. These results implied that the temperature dependence of the thermal diffusivity was related to the change of the dipolar relaxation and microstructure of PET. "

"Pesatnya perkembangan teknologi pada media komunikasi telah membawa perubahan pada peradaban manusia ke suatu era dimana Batas waktu dan ruing dihilangkan. Dalam teorinya mengenai teknologi sebagai perluasan tubuh manusia atau human extension dan konsep global village; McLuhan mengemukakan era bare tersebut menghasilkan masyarakat informasi. Teknologi tidak hanya berdampak positif melalui kegunaannya, tetapi juga melahirkan dampak negatif yang disebut Mcl,uhan sebagai auto-amputation. Manusia semakin teramputasi dari fungsi-fungsinya secara fisik dan biologis yang nienyebabkan dehumanisasi pada manusia sebagai makhluk sosial. Penelitian ini terfokus pada hubungan manusia dan teknologi dalam perkembangannya di era informasi menurut pandangan Mashall McLuhan tenting konsep human extension dan global village, dimana dunia dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Pcngaruh teknologi yang tak terclakkan daiam peradaban manusia, berujung pada implikasi-implikasi yang menyiratkan gejala amputasi diri. Penelitian ini disusun menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan referensi teori yang sesuai dengan topik penelitian yang diangkat. Permasalahan penelitian dipaparkan secara deskriptif menggunakan teori media komunikasi Marshall McLuhan mengenai human extension dan global village. Hasil penelitian kemudian dianalisis secara kritis refleksif"

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan terhadap para peneliti Balitbang Pertanian di wilayah Jakarta dan Bogor dimana perpustakaan instansinya telah mendapat Jasa Informasi Terseleksi (JIT) dari PUSTAKA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan jumlah peneliti yang mengetahui dan yang tidak mengetahui keberadaan JIT, untuk mengetahui perbandingan peneliti yang menggunakan dan yang tidak menggunakan JIT, untuk mengetahui tanggapan peneliti terhadap JIT dilihat dari segi relevansi, cakupan, kemutakhiran, kala terbit, jumlah abstrak yang dicakup, bentuk penyajian, maupun waktu yang dihemat, serta untuk mengetahui harapan peneliti terhadap JIT. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan yaitu dari bulan April hingga Juli 1995. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan yaitu mengkaji bahan-bahan tertulis atau literatur-literatur yang memuat masalah JIT atau yang relevan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini. Cara yang kedua adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada para peneliti. Cara ini merupakan alat pengumpul data utama dalam penelitian ini. Sementara itu cara yang ketiga adalah dengan melakukan wawancara kepada staf perpustakaan instansi yang bersangkutan mengenai tindakan yang mereka lakukan setelah menerima JIT dari PUSTAKA. Mengenai analisa data yang digunakan adalah analisa data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peneliti yang mengetahui dan yang tidak mengetahui keberadaan J1T jumlahnya hampir sebanding. Peneliti yang mengetahui keberadaan JIT jumlahnya ada 47 responden atau 52,227., sedangkan yang tidak mengetahui ada 43 responden atau 47,70%. Sementara itu peneliti yang tidak menggunakan JIT jumlahnya lebih besar (55 responden atau 61,11%) dibandingkan dengan peneliti yang pernah menggunakan JIT (35 responden atau 38,697.). Mengenai tanggapan peneliti sendiri terhadap JIT adalah cukup baik. Sementara harapan peneliti terhadap JIT yang paling banyak dikemukakan adalah agar JIT lebih dipromosikan atau diperkenalkan kepada mereka. Dari hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan umum bahwa tanggapan peneliti Balitbang Pertanian terhadap mutu JIT terbitan PUSTAKA adalah cukup baik, sedangkan tidak digunakannya JIT oleh peneliti bukan karena mutunya kurang baik, melainkan karena mereka tidak mengetahui keberadan JIT itu sendiri.

---

"