Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam dunia pengangkutan udara masalah tanggungjawab pengangkut/operator merupakan hal yang paling penting untuk ditetapkan secara tegas dan yang berdaya laku seragam di seluruh negara.Salah satunya adalah sistem tanggungjawab mutlak bagi pihak ketiga yang berada di darat dan diatur melalui Konvensi Roma 1952. Saat ini Konvensi Roma 1952 tersebut perlu mendapat pemikiran ulang dan perhatian khusus, karena sistem tangungjawabnya lebih memberikan kepastian dalam melindungi penduduk (baik secara fisik maupun mentalnya), harta benda juga wilayah udara negara. Serta perlunya masalah kebisingan/'sonic boom' diatur di dalamnya.Dalam hal ini, Indonesia sebagai Salah satu negara yang memiliki armada pengangkutan udara telah menetapkan masalah tersebut melalui Pasal 44, UU No. 15 Tahun 1992, tentang penerbangan, namun masih belum sempurna (tidak diatur secara rinci).Diharapkan peraturan yang baru tersebut diikuti dengan peraturan pelaksanaannya dan dihimbau pula untuk segera meratifikasi Konvensi Roma 1952."

"ABSTRAKKecelakaan pesawat udara dapat menimbulkan kerugian atau bencana pada pihak lain. Dapat saja pesawat udara yang secara utuh jatuh ataupun bagian-bagiannya saja (misal : pintu, jende1a, mesin dll). Hasil tersebut dapat ditimbulkan oleh karena adanya kesalahan manusia (Human Errors) yaitu : Penerbang; teknisi; petugas menara bandara; petugas pengatur navigasi; juru parkir atau disebabkan oleh adanya kesalahan teknis (Technical Errors). Kendatipun tidak terlepas kemungkinan kesalahan sejak awal yakni konstruksi pesawat udara telah ada kesalahan saat diproduksi oleh pabrik. Dengan telah sangat majunya masalah transportasi udara dapat menimbulkan bermunculannya jenis-jenis pesawat udara 1 ), mu1ai dari yang sangat ringan sampai pada yang sangat berat, mulai dari yang lambat sampai yang dapat terbang dengan kecepatan dua kali kecepatan suara. Jelas ini mengandung resiko yang tidak kecil akan terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian atau bencana pada pihak lain yang ada dipermukaan bumi. Ramainya lalu lintas udara memang beralasan karena udara merupakan medium transportasi tanpa hambatan (non obstacle I medium), sehingga dapat dengan mudah dan cepat memperpendek jarak dan waktu antara satu tempat dengan tempat yang lain. Tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk pembayaran ganti kerugian oleh pihak penyelenggara penerbangan terhadap pihak ketiga merupakan salah satu sebab hapusnya tanggung jawab. Hal tersebut dibahas oleh Sistim Roma, sehingga Sistim ini menganut prinsip tanggung jawab mutlak (Strict/Absolute Liability). Penempatan pihak operator pacta kedudukan harus bertanggung jawab dianggap akan dapat menyelesaikan masalah kerugian yang ditimbulkannya terhadap pihak ketiga didarat sebagai pihak yang tidak mempunyai hubungan kontraktual apapun dengan pihak operator tersebut. Apapun alasannya serta ada atau tidak ada perbuatan melanggar hukum, maka operator adalah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab. ( FH UI )"

"Artricle 24 and 29 of Air Operalor Ordonance 1939 and article 17 and 18 of Warsawa Convention 1929 follow air operator principle of presumption of liability. The provision mentioned above give more attention to protection of air operator rather than passenger and does not regulate air opera for liabilty against third party injury. In recent development, the Act No. I5 of 1992 on Flight has adopted absolute liability principle and presumption of liability principle is no Ionger can he maintained as well as the principle of air operator liabiliy on injury that is faced by third party is no relevant anywhere. The Wama Convention of 1929 has been amanded and it adopts absolute liability principle as effort to provide more protection to passenger and third party."

"Pelayaran merupakan salah satu bagian utama dari transportasi nasional Indonesia sebagai negara maritim. Pemilik atau operator kapal dalam menjalankan kegiatan pelayaran dihadapi adanya risiko laut. Salah satunya tabrakan antar kapal yang apabila terjadi akan sangat merugikan kedua belah pihak, terlebih lagi apabila tabrakan menimbulkan adanya upaya penahanan oleh otoritas pelabuhan setempat. Skripsi ini mencoba mengkaji mengenai jaminan perlindungan yang diberikan oleh Hull and Machinery dan Protection and Indemnity Club khususnya dalam memberikan jaminan perlindungan kepada pemilik atau operator kapal dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang dirugikan ketika terjadi tabrakan kapal laut. Metode penelitian penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif. Dibutuhkan pengalihan risiko dari pemilik atau operator kapal kepada asuransi maritim.

---

Maritime transportations is one of the main part of the national transportation in Indonesia as a maritime nation. The owner or operator of ships faces risk caused by the sea in day-to-day operations. One of the risks is collisions between ships that would be highly detrimental to both sides, even more so, if these collisions causing containment efforts by the local port authority. This thesis focus to assess the protections guaranteed by the maritime insurance Hull and Machinery and Protection and Indemnity Club particularly in providing a guarantee of protection to the owner or operator of a vessel and liability towards the third party on ships collisions incidents. The research of this study was conducted through juridical normative method. Therefore, transfer of risk from the owner or operator of a ship to the marine insurers is needed."

"Skripsi ini membahas aspek asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga dan asuransi kecelakaan penumpang dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru diberlakukan pada tanggal 22 Juni 2009 yang lalu. Pokok permasalahan yang diteliti adalah asas atau teori tanggung jawab hukum apa yang dianut oleh UU tersebut dan apakah asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga dan asuransi kecelakaan penumpang sudah diatur secara baik jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;Bagaimana perbandingan ketentuan yang mengatur aspek asuransi tanggung jawab hukum dan asuransi kecelakaan penumpang dalam UU No.22 tahun 2009 dengan UU No.14 tahun 1992; dan Bagaimana pelaksanaan asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga sebelum UU No.22 diberlakukan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif terhadap asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan khususnya UU No. 22 Tahun 2009. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang ada dianalisis secara kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teori tanggung jawab hukum yang dianut oleh UU No. 22 Tahun 2009 dan apakah aspek asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga sudah diatur baik di dalam UU tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh adalah asas atau teori tanggung jawab hukum yang dianut oleh UU No 22 Tahun 2009 adalah asas atau teori tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (fault liability) UU no. 22 tahun 2009 belum mengatur dengan baik, jelas dan tegas mengenai asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga, sedangkan untuk asuransi kecelakaan penumpang sudah diatur lebih baik; dan Asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga sebelum diberlakukan UU No.22 Tahun 2009 belum dilaksanakan.

---

This undergraduate thesis discusses about aspects of third party liability insurance and passenger accident insurance in Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation that has been enacted on June 22, 2009. The issue of this research is what the legal liability doctrine or theory of law No 22 Year 2009 is and whether said law contains better rules and regulation for third party liability insurance in comparison to the previous Law Number 14 Year 1992 concerning Traffic and Road Transportation; What is the comparison of rules and regulation in Law No.22 Year 2009 and Law No.14 Year 1992; and How was the implementation of third party liability insurance prior to the enactment of Law No. 22 Year 2009. This law research is using normative legal research on principles of law and regulations relating to the subject and Law No 22 Year 2009 and Law No 14 Year 1992 in particular. For the data collection technique, researcher use secondary data by conducting literature study of the legal material of primary law material, secondary law material and tertiary law material. Data was analyzed in qualitative method. The purpose of this study is to establish conclusion of what is the doctrine or theory of the liability of the Law No 22 Year 2009 and whether the aspect of third party liability insurance has been well set up and arranged in that Law. The conclusion of this research is the legal liability doctrine or theory of Law No 22 Year 2009 is fault liability and the Law Number 22 Year 2009 has not well contained good, clear and firm rules and regulation for the third party liability insurance whilst for passenger accident insurance has been better arranged. Third party liability insurance prior to the enactment Law No.22 Year 2009 was not implemented yet."

"Asuransi Tanggung Jawab Hukum Operator Pesawat Udara Terhadap Pihak Ketiga merupakan suatu cabang yang khusus dari Asuransi Penerbangan yang tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuhnya kegiatan pengangkutan udara khususnya pengangkutan udara di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan pengangkutan udara. Masalah yang diteliti adalah Sampai sejauh manakah tanggung jawab PT. Asuransi JASINDO(Persero) dan bagaimanakah tanggung jawab PT. Garuda Indonesia sebagai operator pesawat udara dalam peristiwa kecelakaan pesawat udara yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak ketiga, proses penyelesaian klaim ganti rugi yang diberikan PT. Asuransi JASINDO (Persero) kepada PT. Garuda Indonesia dalam kaitannya terhadap tanggung jawabnya kepada pihak ketiga, dan peraturan perundang-undangan asuransi tanggung jawab hukum yang ideal untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan sosiologis serta data yang diperoleh dianalisa dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan PT. Asuransi JASINDO (Persero) bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran ganti rugi sepanjang apa yang telah diperjanjikan oleh PT. Garuda Indonesia dengan PT. Asuransi JASINDO (Persero) didalam Polis Asuransi Tanggung Jawab AVN 1C 21.12.98 dan PT. Garuda Indonesia telah mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap pihak ketiga pada PT. Asuransi JASINDO (Persero) yang tercantum dalam Polis Asuransi Tanggung Jawab AVN 1C 21.12.98 sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pengangkutan udara, serta terdapat enam tahap prosedur penyelesaian klaim ganti rugi untuk pihak ketiga dimana prosedur tersebut sudah memenuhi prosedur yang berlaku dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini perlu ditinjau kembali dengan melakukan perubahan yang mampu menjawab permasalahan perdata khususnya mengenai asuransi tanggung jawab hukum yang tidak atau belum cukup diatur dan tentunya harus memenuhi rasa keadilan masyarakat banyak sehingga kongkritisasi suatu peraturan perundang-undangan yang ideal pun dapat teralisasi dengan sempurna."

"Penggunaan internet sebagai media komunikasi telah membawa banyak kemajuan bagi umat manusia. Namun di sisi lain, internet dapat juga menjadi ancaman, terutama yang berhubungan dengan Perlindungan Hak Cipta. Teknologi internet kini telah memampukan siapa pun untuk membajak ciptaan orang lain dengan waktu yang relatif lebih singkat dan dengan kualitas yang hampir sama dengan karya yang aslinya. Hanya dalam hitungan beberapa detik saja, suatu ciptaan yang dilindungi dengan Hak Cipta, seperti musik, lagu, program komputer dan materi-materi hak cipta lainnya dapat dengan mudah diperoleh, diperbanyak dan berpindah dari suatu komputer ke komputer lainnya, maupun ke media lain, seperti kertas, disket maupun compact disk (“CD”), dengan men-download-nya yang cukup dilakukan dengan satu “klik” saja. Salah satu permasalahan yang berkembang, sehubungan dengan pelanggaran Hak Cipta dalam media internet ini adalah apakah Penyelenggara Jasa Intemet/”P J r (Internet Service Provider atau “ISP”) turut bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna layanannya. PJI saat ini diposisikan sebagai penanggung jawab utama atas penerimaan dan pengiriman dari komunikasi-komunikasi di abad ke- 21. Beberapa jasa layanan tambahan yang diberikan oleh PJI justru dianggap memiliki potensi besar untuk dianggap turut membantu mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak cipta tersebut. Layanan utama sebuah PJI yaitu menyediakan akses ke internet juga potensial menyebabkan PJI turut digugat karena sebagai penyedia akses PJI dianggap mampu mengawasi setiap lalu lintas pertukaran informasi yang terjadi di dalam jaringannya, serta untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Layanan PJI lainnya yang potensial menyebabkan PJI turut digugat adalah layanan web hosting dimana PJI menawarkan layanan untuk menempatkan file-file program untuk situs web di dalam server milik PJI tersebut. Apabila content dari situs web yang ditempatkan di server PJI tersebut melanggar Hak Cipta, maka ada kemungkinan pihak yang merasa Hak Cipta-nya telah dilanggar juga akan menuntut PJI, karena dianggap turut membantu terjadinya pelanggaran Hak Cipta tersebut."