Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka memasuki kemerdekaan bangsa Indonedia ke 60 tahun, patutlah kita merenungkan kembali apakah perempuan Indonesia masa kini telah dapat menikmati hak-hak dasarnya sebagaiman disyaratkan dalam negara modern"

"ABSTRAKPerempuan adalah manusia sebagaimana laki-laki Islammemberi hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikankepada laki-laki dan membebankan kewajiban yang samakepada keduanya, kecuali beberapa hal yang khas bagiperempuan atau laki-laki karena adanya dalil syara. Dalilsyara bukan diciptakan khusus untuk untuk perempuan ataukhusus untuk laki-laki, melainkan keduanya sebagai insan.Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami dariAl-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan,"Haimanusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seoranglaki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsabangsadan bersuku-suku supaya kamu saling kenalmengenal.Sesungguhnya yang paling mulia disisi Allahialah yang paling bertakwa di antara kamu. SesungguhnyaAllah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar."Islam menetapkan hak dan kewajiban bagi laki-lakidan perempuan ada yang sama dan ada yang berbeda, tidakmempersoalkan Kedudukannya tetapi fungsi dan tugasnya.Pada dasarnya Allah Swt menciptakan manusia, baik lakilakidan perempuan semata-mata ditujukan agar merekamampu mendarmabaktikan dirinya untuk mengabdi kepada-Nya.Dalam banyak hal kaum perempuan diberikan hak dankewajiban serta kesempatan yang sama dengan kaum lakilaki.Namun, dalam masalah-masalah yang berkaitan dengankodrat dan martabat perempuan, Islam menempatkan fungsidan kedudukannya.Tema utama yang sampai saat ini sering menimbulkanpemahaman yang kontroversi di masyarakat yaitu tentangkepemimpinan perempuan. Dalam bidang kepemimpinanperempuan memperoleh akses yang kurang, disebabkan adanyapemahaman yang sudah melekat di masyarakat bahwakepemimpinan adalah domain laki-laki.Kepemimpinan perempuan di dalam Islam masihmerupakan persoalan yang debatable, hal ini tentunyabanyak faktor yang melatarbelakangi munculnya berbagaipenafsiran. Salah satu yang tidak dapat dipungkiri adalahkemampuan manusia di dalam menafsirkan ayat-ayatAl-Qur'an terbatas karena bersumber dari Allah Swt yangilmu-Nya Maha Tidak Terbatas."

"Globalisasi yang menghadirkan keterbukaan dengan pesatnya perkembangan teknologi transportasi, informasi dan telekomunikasi menjadikan batas antar negara menjadi kabur. Rasa kebangsaan merupakan nilai yang harus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dimana hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, universal dan langgeng. Paradigma baru pembangunan nasional yang berwawasan kedepan dengan berazaskan Pancasila, demokratisasi dan wawasan kebangsaan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Propenas. Dalam kaitan tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana strategi pembangunan dalam menunjang ketahanan wilayah. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan judul "Strategi Pembangunan Aceh Pasca Operasi Militer Dalam Perspektif Ketahanan Nasional".Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran kondisi obyektif strategi pembangunan, dan mengidentifikasi berbagai faktor lingkungan eksternal maupun internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan, serta mencari berbagai alternatif strategi yang sesuai dan mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.Penelitian dilakukan dengan obyek penelitian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan menggunakan analisis SWOT sebagai. metode penelitian. Pada lingkungan internal dilakukan analisis dengan bantuan pemerintahan Provinsi NAD, masyarakat, dan analisis potensi wilayah yang dimiliki, sedangkan pada lingkungan eksternal dengan menganalisa data yang diperoleh dan berbagai institusi dan kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan wilayah.Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, dengan menggunakan metode penelitian analisis SWOT, maka strategi pembagunanan Aceh yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan adalah strategi pembangunan melalui diversifikasi. Meskipun strategi terpilih adalah strategi pembangunan melalui diversifikasi, namun dalam aplikasinya tidak boleh mengesampingkan strategi pembangunan melalui integrasi horizontal, sebab strategi tersebut yang merupakan bagian dari strategi alternatif berdasarkan analisis SWOT dan keduanya dapat saling memperkuat. Strategi pembangunan melalui integrasi horizontal secara umum ditujukan untuk mempertahankan hasil dan manfaat yang ada.

---

The globalization which has brought about openness along with the development of transportation, information and telecommunication technology has removed the borders between countries. Nationalism constitutes a value which has to be instilled in the life of the community, the nation and the country, where human rights constitute basic rights which are naturally embedded in human being, universal and eternal in nature. The new paradigm of the national development which is future-oriented and based on the state ideology, democracy, and the nationalism concept in the context of the Unitary State of the Republic of Indonesia become a consensus which is formulated into Propenas. In this connection the writer is interested in conducting a research on the development strategy in supporting the regional resilience. In this case the research is carried out and it is entitled "Post-Military Operation Development Strategy of Aceh in the Framework of National Resilience."

The objective of this research is to find out about the objective condition of the development strategy, and to identify various factors -- both external and internal environments - which constitute strengths and weaknesses, as well as to seek for various alternative strategies which are relevant and feasible to be implemented by the local government and the community in overcoming the problems they encounter.

The research is implemented using the Province of Nanggroe Aceh Darussalam as the research object, by means of SWOT analysis as the research methodology. With regard to the internal environment, an analysis is conducted with the assistance of the Administration of the Province of Nanggroe Aceh Darussalam, the community, and the analysis on the regional potential; whereas with regard to the external environment the writer analyzes the data obtained from various institutions and the Government policy in regional development.

Based on the findings of the research which is conducted by means of --SWOT Analysis research methodology, it is discovered that the most feasible strategy for Aceh development is the development strategy through diversification. Despite the fact that the selected strategy is the development strategy through diversification. in practice we cannot disregard the development strategy through horizontal integration since it constitutes part of the alternative strategy based on the SWOT Analysis and both of them reinforce each other. The development strategy through horizontal integration in general is aimed at maintaining the existing result and benefit."

"Pembaharuan (revisi) yang akan dilakukan terhadap UUPA memerlukan pengkajian secara mendalam dan komprehensif dari berbagai aspek terkait dengan pengaturan pertanahan nasional seperti misalnya spek hukum, sosial, ekonomis, politis yang terdapat dalam lingkup obyek pertanahan dari sisi konsepsi pemikiran maupun realitasnya. Berbagai aspek yang terkait itu harus dipertimbangkan sebagai elemen-elemen yang merupakan mata rantai yang terkait erat dan saling mempengaruhi (independency). Tanah sebagai obyek yang diatur dalam UUPA memiliki komplesitas permasalahan sebanyak kebutuhan manusia yang memerlukan tanah untuk berbagai keperluannya. Peran hukum dalam wacana ini adalah sebagai fasilitator sekaligus media atau wadah yang harus mampu mengakomodasikan, mengintegrasikan, menyerasikan berbagai aspek kepentingan (yang juga terdapat dalam bidang pertanahan)."

"Skripsi ini membahas tentang kemerdekaan Negara Kosovo ditinjau dari segi Hukum Internasional. Permasalahan hukum internasional yang akan dibahas adalah Pertama, mengenai hak penentuan nasib sendiri (right of self-determination), yang dalam skripsi ini akan ditunjukkan bahwa kemerdekaan Kosovo menunjukkan bahwa bangsa Kosovo-Albania merupakan pemegang hak penentuan nasib sendiri ini. Kedua, intervensi militer NATO yang dalam skripsi ini akan dibahas mengenai status hukumnya menurut ketentuan hokum internasional, dan Ketiga, adalah mengenai implikasi dari kemerdekaan Kosovo, yaitu terkait teori pengakuan. Kata Kunci : Hak Penentuan Nasib Sendiri, Intervensi Militer, Pengakuan.

---

The focus of this study is the Independence of Kosovo from International Law?s Perspective. The problems of international law that will be discussed are; First, Right of self-determination, which will be shown that Kosovo independence indicated that the nation of Kosovo-Albania was the holder of right of self-determination, Second, the military intervention of NATO, which will be discussed the legality of NATO?s military intervention according to the provisions in international law, and Third, the implication of Kosovo independence, which is related to the theory of Recognition in international law. Keywords: Right of Self-Determination, Military Intervention, Recognition."