Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan berinvestasi adalah kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia (muamalah), Salah satu produk investasi di pasar modal syariah yang saat ini dikembangkan adalah obligasi syariah. Obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga, tetapi merupakan penyertaan dana yang didasarkan prinsip bagi hasil. Landasan transaksinya bukan utang piutang melainkan penyertaan atau investasi. Dalam bentuknya yang sederhana obligasi syariah diterbitkan oleh sebuah perusahaan sebagai pengelola dan dibeli oleh investor. Dana yang dihimpun dapat digunakan untuk pengembangan usaha lama atau pembangunan suatu unit baru yang benar-benar berbeda dari unit lama. Atas penyertaannya maka investor berhak mendapatkan nisbah keuntungan tertentu yang dihitung secara proporsional dan dibayarkan secara periodik Pernegang obligasi syariah (syariah bond holders) dapat mengalihkan (al hawalah) yaitu mekanisme pengalihan piutang dengan tanggungan bagi hasil kepada pihak lain dengan perjanjian revenue sharing, dengan mengeluarkan syariah bonds atas nama, berarti dapat dilakukan di pasar sekunder. Di Indonesia baru terdapat dua jenis obligasi syariah yaitu obligasi syariah mudharabah dan obligasi syariah ijarah.Untuk menciptakan sistem perpajakan yang mendukung bagi para pelaku pasar obligasi maka harus dipegang teguh asas-asas pemungutan Pajak Penghasilan. Dalam tesis ini akan dibahas tentang dua asas pemungutan pajak yaitu asas kepastian dan asas keadilan.Dasar hukum dalam pelaksanaan transaksi obligasi syariah di Indonesia baru berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional, belum terdapat peraturan yang dibuat khusus untuk mengatur tentang obligsi syariah ini sehingga untuk pengenaan Pajak Penghasilan atas transaksi obligasi syariah masih mengacu pada Undang undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaan obligasi secara umum (konvensional). Undang-undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaan obligasi ini tidak mengatur tentang premium obligasi, hakekat ekonomi dari premium adalah suatu jumlah di atas nominal yang pembeli bersedia bayar.Penghasilan dengan jumlah yang sama (dari jenis penghasilan yang sama) namuii transaksi berbeda, yaitu penghasilan bagi hasil berjalan yang diterima atau diperoleh penjual obligasi dikenakan pajak dengan tarif yang berbeda. Untuk menjamin asas keadilan dalam pemungutan pajak seharusnya atas jumlah seluruh penghasilan yang memenuhi definisi penghasilan, apabila jumlahnya sama, dikenakan pajak dengan tarif yang sama, tanpa membedakan jenis - jenis penghasilan atau sumber penghasilan. Yang membedakan besarnya taril, adalah jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tarn bahan kemampuan ekonomis, bukan perbedaan sumber penghasilan atau perbedaan jenis penghasilan (unequal treatment for the unequal). Hal tersebut dapat terpenuhi bila kita menggunakan global taxation dengan tarif progresif.Kedua hat tersebut menunjukkan bahwa pengenaan pajak penghasilan atas transaksi obligasi syariah belum memenuhi asas kepastian ( certainty ). Adanya sistem pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan sistem pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak secara global taxation tidak menjamin asas keadilan dalam pemungutan pajaknya. Selanjutnya, disarankan agar dilakukan perubahan ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan yang mengatur mengenai obligasi sehingga sesuai dengan asas keadilan dalam pemungutan Pajak Penghasilan dan segera dikeluarkannya peraturan perpajakan khusus mengenai obligasi syariah sehingga memenuhi asas kepastian.

---

Investment is activity to arranging relation of human being (muamalah). One of product of investment in Islamic capital market which developing in this time is syariah bonds. Syariah bonds non representing interest bonds , but representing and also the fund based by a result sharing principle. Base of the transaction is non receivable and liability but join and investment. In the form of simple model, syariah bonds published by a company as organizer and bought by investor. Fund used to development the old effort or development the real new unit. Investor have rights For sharing holder ratio which certain advantage by proportional and paid periodic. Syariah bonds holders can transfer (al hawalah) by the mechanism of transfer of receivable with responsibility of sharing holder to other party with agreement of revenue sharing, released by syariah bonds on behalf of, meaning can be done in secondary market. In Indonesia newly there are two type of syariah bonds that is mudharabah bonds and ijarah bonds.

To create system of taxation which supporting to all items in market bonds must have to be holding a tax income principle. This thesis will be analyzing about two tax income principle of certainty and equality.

Legal fundament in execution of transaction of syariah bonds in Indonesia newly pursuant to religious advices from Council of Moslem law National, there not are regulation yet made special to arrange about syariah bond so that for imposition of income lax for transaction of syariah bonds still relate of Income Tax laws and regulation of general bonds. The income tax laws and regulation of general bonds do not arrange about premium bonds - economic essence from premium is a nominal above amount which the buyer ready pay.

Income with same amount (from same type of income) but the different transaction, is sharing income which accepted or obtained by seller of bonds imposed with different rate. To guarantee of equality principle in imposition ought to for all amount all income which fulfilling income definition, if it amount is of equal, imposed by lease with same rate, without differentiating type - type of income or production source. Differentiating the level of rate is amount of all income or addition of economic ability, non difference of source income or difference of income type unequal treatment for the unequal). The mentioned can be fulfilled when we used global taxation with progressive rate.

Both the things indicate that imposition of income tax for transaction of syariah bonds yet fulfilled certainty principle. Existence system for imposition of income tax having the final character and not globally taxation make not guarantee ground of equality principle. Hereinafter, suggested to be made a change a income tax regulation so that as according to equality principle and is immediately released the regulation tax of syariah bonds."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan mengetahui langkah-langkah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi obyek penelitian apa adanya sesuai fakta di lapangan. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui hubungan/pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal ini digunakan uji statistik Paired Sample T-test (pengujian terhadap dua sampel yang berpasangan). Penelitian mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, terutama dengan mengandalkan teknik kuesioner. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif.Dari hasil analisis dan pembahasan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:1. Terdapat hubungan positip dan signifikan antara pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa dengan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua dengan tingkat hubungan yang terkategori tinggi (0,801), dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 (<0,05) pada taraf kepercayaan 95%.2. Terdapat sejumlah hambatan yang mengganggu pelaksanaan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua, antara lain:a. Jangka waktu pemeriksaan yang lama bahkan ada yang sampai bertahun-tahun sehingga dokumen wajib pajak yang diperiksa lama dikembalikan.b. Pemeriksa kurang komunikatif/mau menang sendiri/arogan.c. Tidak ada transparansi mengenai cara-cara penghitungan ketetapan pajak.d. Prosedur pemeriksaan tidak berjalan baik, misal: tanggapan wajib pajak atas PHP diabaikan dan dianggap tidak ada.Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah:1. KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak karena walaupun berdasarkan analisis kuantitatif terbukti terdapat hubungan antara pemeriksaan dan tingkat kepatuhan wajib pajak tetapi dari hasil kuesioner mengenai lima variabel proses pemeriksaan yaitu kelengkapan sarana pemeriksaan, prosedur pemeriksaan, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan, pengetahuan dan sikap pemeriksa ternyata variabel pengetahuan dan sikap pemeriksa menempati ranking terakhir.2. Untuk menindaklanjuti penelitian ini ada baiknya dilakukan penelitian lanjutan sejenis dengan mengambil obyek pajak yang berbeda agar ditemukan bahan perbandingan yang obyektif.

---

The objective of this research is to understand the obedience level of the tax payer in complying tax obligation, to understand the tax audit impact to the tax payer obedience in complying tax obligation, and to understand the actions to improve tax payer obedience in complying tax obligation in the Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua.This research uses the Descriptive-Quantitative method. The descriptive approach is used to describe the condition of the tax payer in what is looked like in accordance with the facts. The Quantitative approach is used to describe the tax audit impact to the tax payer obedience. In more specific, the Paired Sample T-test (pairing of two sample testing) is used as the statistical testing.This research was taken in Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. The data collection was conducted with the following methods, the literature research and the field research. It is also rely with the questionnaire technique. To analyze the data, the descriptive-Quantitative technique was used.The research provides following results:1. There is a positive and significant relationship between the audit conducted by auditor and the tax payer obedience in Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. This relation was categorized high (0,801) with the significant level 0,000 (<0,05) 2. There are several obstacles to the audit process in Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua as follows:a. The tax payer document takes to long time to return due to the long duration of the audit process. In some cases audit process could takes several year to complete.b. There is less communication from the auditor.c. There is no transparency regarding the calculation approach of the tax assessment.d. The tax audit procedure is not implemented well, for instance the tax payer response of the PHP is ignored by the auditor.Based on those findings, there are several recommendations proposed, as follows:1. KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua needs to improve the tax audit quality. This action could improve tax payer obedience in complying tax obligation according to the tax regulation.2. A further research with different tax object is recommended as the follow up on this research in order to get the more objective comparison."

"Pemerintah pada tahun 1983 melakukan reformasi perpajakan, satu perubahan yang mendasar adalah diberikannya kepercayaan yang besar kepada Wajib Pajak. Hal ini ditandai dengan perubahan sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment system. Dengan self assessment system tugas fiskus juga berubah dari pihak yang menentukan jumlah pajak terutang menjadi pihak yang memberikan pelayanan dan pengawasan.Salah satu hal yang penting demi terlaksananya self assessment system adalah adanya kesadaran dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Untuk itu pihak fiskus harus melakukan penyuluhan baik untuk memasyarakatkan peraturan perundang-undangan maupun untuk mengetahui tingkat kepatuhan dari. Wajib Pajak dengan melakukan pemeriksaan.Penyuluhan yang telah dilakukan oleh Pusat Penyuluhan Pajak Direktorat Jenderal Pajak, dilaksanakan dengan berbagai cara, antara lain melalui seminar, penataran, lokakarya, sarasehan, semiloka, pendidikan dan latihan, dan lain lain. Hasil penelitian menunjukan bahwa frekuensi pelaksanaan penyuluhan pajak yang telah dilakukan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.Dalam tesis ini, analisis data dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menganalisis kepatuhan formal Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran maupun pelaporan, dan dengan menganalisis kepatuhan material dengan melihat surat ketetapan pajak atas dasar hasil pemeriksaan yang kemudian dibandingkan dengan frekuensi penyuluhan yang telah dilakukan.Berdasarkan data yang diperoleh, untuk kepatuhan formal dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak cukup patuh, hal ini dapat dilihat dari ketepatan pembayaran dan pelaporan, baik untuk pembayaran masa, pembayaran akhir tahun, SPT masa maupun SPT Tahunan.Dalam hal kepatuhan material untuk tahun 1995 dan 1996 belum dapat dikatakan patuh, karena berdasarkan jumlah Wajib Pajak yang diperiksa, sebagian besar mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Khusus untuk tahun 1997 dari semua Wajib Pajak yang diperiksa mendapat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan penyuluhan pajak meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara formal, yang dapat dilihat dari peningkatan dalam melakukan pembayaran maupun pelaporan, maupun secara material, yang dapat dilihat dari penurunan jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan sebagai hasil pemeriksaan."

"Kebutuhan akan adanya instrumen lindung nilai (hedging instrument) telah mendorong para pelaku pasar untuk menggunakan instrumen keuangan derivatif sebagai alat lindung nilai. Perkembangan yang pesat dalam transaksi instrumen keuangan derivatif pada kenyataannya sering menimbulkan perbedaan penafsiran yang pada akhirnya menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dengan fiskus.Di satu sisi, Wajib Pajak menggunakan instrumen keuangan derivatif dengan tujuan lindung nilai dan atau spekulasi. Disisi lain pajak digunakan sebagai salah satu alat untuk meningkatkan penerimaan negara. Dalam hal ini dibutuhkan adanya sinergi perumusan kebijakan perpajakan yang seksama atas penghasilan yang berasal dari transaksi instrumen keuangan derivatif. Perumusan dan penyusunan kebijakan perpajakan harus dapat mencapai hasil yang optimal, sehingga Wajib Pajak dapat menggunakan instrumen keuangan derivatif sesuai dengan tujuan Wajib Pajak, yaitu sebagai lindung nilai dan atau spekulasi. Pemerintah dapat juga memperoleh penerimaan pajak yang optimal.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang diperoleh melalui buku, laporan penelitian, peraturan, dan media masa lainnya serta mengumpulkan data secara langsung dari otoritas pajak, konsultan pajak dan Wajib Pajak.Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa peraturan perpajakan yang tersedia sampai dengan bulan Desember 2000, belum dapat memberikan kepastian dan kejelasan tentang perlakuan pajak atas penghasilan yang berasal dari transaksi instrumen keuangan derivatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para ahli instrumen keuangan derivatif dan atau ahli perpajakan lebih mempertimbangkan hakekat ekonomi dari transaksi instrumen keuangan derivatif. Demikian pula dengan Wajib Pajak pengguna instrumen keuangan derivatif. Sedangkan pihak fiskus lebih mempertimbangkan peningkatan penerimaan pajak.Disarankan untuk segera dikaji dan disusun ketentuan perpajakan yang mengatur pengenaan pajak atas penghasilan dari transaksi instrumen keuangan derivatif secara menyeluruh dengan memperhatikan hakekat ekonomi dari transaksi instrumen keuangan derivatif sehingga Wajib Pajak dapat menggunakan instrumen keuangan derivatif sesuai dengan kebutuhannya dan negara akan menerima tambahan penerimaan pajak."

"Tesis ini mengkaji Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan atas Leasing di Indonesia, yaitu suatu kajian atas peraturan-peraturan yang ruang lingkupnya berhubungan dengan kebijakan Pajak Penghasilan atas kegiatan leasing di Indonesia. Analisis mencakup Undang-undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.Pokok permasalahan penelitian ini berkaitan dengan bagaimana sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan leasing dan bagaimana akibatnya atas sistem tersebut terhadap perusahaan leasing, serta bagaimana seyogyanya leasing diatur lebih lanjut agar supaya fiskus tidak dirugikan dan wajib pajak tidak dibebani pajak yang lebih tinggi karena leasing.Metode penelitian dilakukan berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskritif analitis, yaitu menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian mengadakan analisis untuk dapat ditarik kesimpulan dan memberikan sara-saran yang dianggap perlu.Kebijakan perpajakan yang terkandung di dalam pengaturan tentang leasing khususnya mengenai kriteria apukah suatu leasing dikategorikan sebagai finance lease ataukah operating lease tidak sejalan dengan tingkatan hierarki peraturan perpajakan, dalam hal ini Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang peraturan pelaksanaan leasing tidak konsisten terhadap Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mengatur pelaksanaan leasing. Demikian pula halnya dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang leasing belum memuat aturan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pasal 4 Keputusan Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.04/1991 tentang leasing untuk dihapuskan karena tidak efisien dan tidak efektif karena terdapat dua positip list tentang pembagian jenis leasing. Selain itu disimpulkan pula bahwa ketentuan syarat adanya hubungan antara lessor dan lessee dihapus karena bertentangan dengan kriteria dasar leasing dengan hak opsi apabila jangka waktu leasing lebih pendek daripada yang telah diperjanjikan. Penulis menyarankan agar pemerintah segera memperbaiki aturan pelaksanaan leasing dengan menyesuaikan terhadap Undang-undang perpajakan yang terbaru."

"Berlakunya peraturan pelaksana Pasal 31 D UU Nomor 36 Tahun 2008 yaitu PP Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah pun menunjukkan adanya dukungan Pemerintah Indonesia dalam memberikan kepastian hukum dan mendorong netralitas perpajakan produk perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) atas imbalan sukuk dalam produk investasi sukuk negara/ ritel ditinjau dari asas kepastian hukum dan netralitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan wawancara mendalam kepada narasumber sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip mutatis mutandis yang berlaku sesuai PP Nomor 25 Tahun 2009 memberikan kepastian hukum bagi pengenaan pajak atas penghasilan imbalan sukuk bagi investor dan pemberlakuan tarif PPh atas obligasi syariah yang sama dengan obligasi netral dari segi pajak. Disarankan agar pemerintah membuat evaluasi yang terpisah terkait penerimaan pajak tahunan kegiatan syariah dan non-syariah untuk melihat keseimbangan ekonomi/pasar yang terjadi sehingga keputusan penyetaraan perlakuan pajak antara imbalan sukuk dan bunga obligasi yang diterima investor tetap dipertahankan/tidak sesuai pertimbangan tersebut

---

The enactment of implementing regulations for Article 31 D of Law Number 36 of 2008, namely PP Number 25 of 2009 concerning Income Tax for Sharia-Based Business Activities also shows the support of the Indonesian Government in providing legal certainty and encouraging tax neutrality of Islamic banking products. This research aims to analyze the income policy (PPh) policy on the imbalance of sukuk in the investment product of sovereign sukuk / review in terms of legal certainty and neutrality. The research is conducted using quantitative approach with in-depth interviews as data collecting technique. The results of this research indicate that the mutatis mutandis principle in accordance with Government Regulation No. 25 Year 2009 provides legal certainty for the imposition of taxes on the sukuk yield for investors and the imposition of PPh rates on sharia bonds which are same as bonds, neutral from a tax perspective. It is recommended that the government make a separate evaluation regarding the annual tax revenue for sharia and non-sharia activities to see the economic / market balance that occurs so that the decision to equalize tax treatment between sukuk returns and bond interest received by investors is maintained / not in accordance with these considerations"

"Tesis ini meneliti transaksi Murabahah. Pihak bank Syariah menganggap transaksi ini adalah jasa pembiayaan / financing. Sedangkan Ditjen Pajak menganggap transaksi ini jual-beli antara bank dengan nasabah, yang adalah obyek PPN. Tipe penelitian ini adalah yuridis normative, dengan melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan, prinsipprinsip Syariah dan peraturan lainnya.Hasil penelitian menununjukkan Murabahah merupakan bentuk jual beli menurut hukum Islam. Karena itu transaksi Murabahah masuk menjadi obyek yang dikenakan PPN. Terjadi perubahan para pihak, sehingga Murabahah tampak semata-mata hanya perjanjian pembiayaan. Pengenaan PPN adalah pada nilai tambahnya saja, dan methode tax credit membuat tidak menimbulkan pajak berganda (non kumulasi).

---

This thesis examined Murabahah transactions. Syariah banks consider this transaction is a financing service / financing. Meanwhile, the Directorate General of Taxation considers this transaction trading between banks and customers, which is the object of VAT. This type of research is normative juridical, to conduct the analysis of the legislation, the principles of Sharia and other regulations.The research conclude Murabahah is a form of buying and selling according to Islamic law. Therefore Murabahah transactions entered into are subject to VAT object. Change the parties, so the Murabahah look solely financing agreements. The imposition of VAT is the only added value, and the tax credit method does not cause a double taxation (non-cumulative)."