Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Upaya paksa dan tidak ditahannya terdakwa atau penangguhan penahanan banyak menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat, yang dalam batas-batas apakah upaya paksa penahanan diperlukan dalam proses pemeriksaan terdakwa di peradilan. Suatu hal yang menarik perhatian apabila penangguhan penahanan tidak diperlukan lagi ditingkat peradilan, mengingat pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa dan penuntut umum diwajibkan menghadirkan terdakwa di persidangan. Di dalam upaya penangguhan penahanan paling tidak terkait oleh dua kepentingan yaitu apabila dilihat dari hak terdakwa adalah memperjuangkan asas praduga tidak bersalah sedangkan disisi aparat penegak hukum upaya paksa penahanan adalah guna kepentingan proses pemeriksaannya yang patutnya dalam rangka perlindungan masyarakat dimana sifat dari pelaksanaan upaya paksa di satu sisi adalah upaya untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Dalam hal kaburnya terdakwa di perlukan perhatian dalam hal perlunya dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa baik ditingkat penyidikan atau penuntutan. Pemahaman mengenai tujuan sistem peradilan pidana ini sangatlah penting. Menjadi keharusan dalam sebuah sistem berorientasi pada tujuan yang lama, untuk mencapainya dibutuhkan mekanisme yang terarah, kitidakpaduan antara sub system administrasi peradilan pidana akan menyebabkan terhambatnya proses peradilan pidana."

"Dalam proses kepailitan, kurator memainkan peran krusial dalam proses pengurusan, terutama pada tahappencatatan daftar piutang. Tidak jarang masih terdapat kurator yang lalai dalam melakukan tugasnya pada tahap pengurusan yang menyebabkannya harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab kurator dalam proses pencatatan daftar piutang pada kepailitan PT Ricky Kurniawan Kertapersada berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Medan No. 18/Pdt.Sus- Renvoi/2023/PN Niaga Mdn serta jangka waktu pengajuan tagihan yang terdapat dalam kasus tersebut. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode doktrinal. Pada hakikatnya, kurator terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya dapat dibebankan tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab dalam profesinya sebagai kurator. Pada kasus ini, kurator dinilai melakukan kelalaian dengan tidak menghubungi kreditor yang alamatnya diketahui terkait dengan status kepailitan PT Ricky Kurniawan Kertapersada sebagai debitor. Hal tersebut berdampak kepada ditolaknya pengajuan tagihan salah satu kreditor, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang terlambat mengajukan tagihan dengan alasan tidak mengetahui status kepailitan dari debitor.Majelis hakim dalam putusan renvoi prosedur menyatakan bahwa kurator telah lalai dan sebagai akibatnya, maka kurator harus bertanggung jawab memasukkan KLHK ke dalam daftar piutang tetap sebagai kreditor konkuren. Melihat jangka waktu pengajuan tagihan yang ditetapkan oleh kurator dalam kasus ini ternyata sudah ideal berdasarkan praktik yang biasanya berlaku pada perkara kepailitan di Indonesia. Dengan demikian, jangka waktu pengajuan tagihan yang telah ditetapkan bukan menjadi alasan kreditor terlambat mengajukan tagihan.

---

In the bankruptcy process, the receiver plays a crucial role in the management process, particularly in the stage ofrecording the list of creditors. It is not uncommon for receivers to be negligent in carrying out their duties at the management stage, leading them to be held accountable for such negligence. This research analyzes the receiver's liabilityin the process of recording the list of creditors in the bankruptcy of PT Ricky Kurniawan Kertapersada based on the decision of the Medan Commercial Court No. 18/Pdt.Sus- Renvoi/2023/PN Niaga Mdn and the deadline for filing claimsin the case. This research is compiled using a doctrinal method. In essence, a receiver can be held personally liable or liable in their profession as a receiver for any errors or negligence committed. In this case, the receiver was deemed negligent for failing to contact creditors whose addresses were known regarding the bankruptcy status of PT RickyKurniawan Kertapersada as the debtor. This resulted in the rejection of a claim from one creditor, namely the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), which filed a late claim on the grounds of not being aware of the debtor's bankruptcy status. The panel of judges in the renvoi procedure decision stated that the receiver had been negligent and, as a result, the receiver must be responsible for including KLHK in the final list of creditors as a concurrent creditor. Considering thedeadline for filing claims set by the receiver in this case, it appears to be ideal based on the usual practice in bankruptcycases in Indonesia. Thus, the deadline set for filing claims is not a reason for the creditor to file a late claim.

"

"Dalam proses kepailitan, kurator memainkan peran krusial dalam proses pengurusan, terutama pada tahappencatatan daftar piutang. Tidak jarang masih terdapat kurator yang lalai dalam melakukan tugasnya pada tahap pengurusan yang menyebabkannya harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab kurator dalam proses pencatatan daftar piutang pada kepailitan PT Ricky Kurniawan Kertapersada berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Medan No. 18/Pdt.Sus- Renvoi/2023/PN Niaga Mdn serta jangka waktu pengajuan tagihan yang terdapat dalam kasus tersebut. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode doktrinal. Pada hakikatnya, kurator terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya dapat dibebankan tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab dalam profesinya sebagai kurator. Pada kasus ini, kurator dinilai melakukan kelalaian dengan tidak menghubungi kreditor yang alamatnya diketahui terkait dengan status kepailitan PT Ricky Kurniawan Kertapersada sebagai debitor. Hal tersebut berdampak kepada ditolaknya pengajuan tagihan salah satu kreditor, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang terlambat mengajukan tagihan dengan alasan tidak mengetahui status kepailitan dari debitor.Majelis hakim dalam putusan renvoi prosedur menyatakan bahwa kurator telah lalai dan sebagai akibatnya, maka kurator harus bertanggung jawab memasukkan KLHK ke dalam daftar piutang tetap sebagai kreditor konkuren. Melihat jangka waktu pengajuan tagihan yang ditetapkan oleh kurator dalam kasus ini ternyata sudah ideal berdasarkan praktik yang biasanya berlaku pada perkara kepailitan di Indonesia. Dengan demikian, jangka waktu pengajuan tagihan yang telah ditetapkan bukan menjadi alasan kreditor terlambat mengajukan tagihan.

---

In the bankruptcy process, the receiver plays a crucial role in the management process, particularly in the stage ofrecording the list of creditors. It is not uncommon for receivers to be negligent in carrying out their duties at the management stage, leading them to be held accountable for such negligence. This research analyzes the receiver's liabilityin the process of recording the list of creditors in the bankruptcy of PT Ricky Kurniawan Kertapersada based on the decision of the Medan Commercial Court No. 18/Pdt.Sus- Renvoi/2023/PN Niaga Mdn and the deadline for filing claimsin the case. This research is compiled using a doctrinal method. In essence, a receiver can be held personally liable or liable in their profession as a receiver for any errors or negligence committed. In this case, the receiver was deemed negligent for failing to contact creditors whose addresses were known regarding the bankruptcy status of PT RickyKurniawan Kertapersada as the debtor. This resulted in the rejection of a claim from one creditor, namely the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), which filed a late claim on the grounds of not being aware of the debtor's bankruptcy status. The panel of judges in the renvoi procedure decision stated that the receiver had been negligent and, as a result, the receiver must be responsible for including KLHK in the final list of creditors as a concurrent creditor. Considering thedeadline for filing claims set by the receiver in this case, it appears to be ideal based on the usual practice in bankruptcycases in Indonesia. Thus, the deadline set for filing claims is not a reason for the creditor to file a late claim.

"

"Penelitian ini adalah penelitian hukum/normatif. Penelitian ini membahas kasus Pilav v. Bosnia Herzegovina yang diadili di European Court of Human Rights. Dalam tesis ini dibahas kedudukan konstitusi negara sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan negara, yang dilindungi dari intervensi asing oleh hukum internasional. Dibahas pula perkembangan penegakan Hak Asasi Manusia yang berimbas pada pembatasan terhadap jurisdiksi domestik negara untuk menetapkan hukum bagi wilayah dan warga negaranya, termasuk adanya kewenangan pengadilan internasional untuk mengadili konstitusi negara yang bertentangan dengan norma hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal pertentangan antara konstitusi negara dengan aturan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia, digunakan sudut pandang hukum internasional dan hukum nasional. Kedua sudut pandang ini digunakan untuk menganalisis putusan European Court of Human Rights dalam kasus Pilav v. Bosnia Herzegovina.

---

The purpose of this thesis is to present a case study of Pilav v. Bosnia Herzegovina before European Court of Human Rights. This thesis uses theoretical arguments and international law instruments to analyse the violation of international norms on human rights by state constitution. This thesis discusses the legal status of state constitution as a part of domaine r serv, which is protected from foreign intervention according to international law. It also discusses the development of international law on human rights, which leads to the limitation on domestic jurisdiction of a state including the emergence of international courts which have the jurisdiction to adjudicate violation of international norms on human rights by state constitution. In the conflict between international norms on human rights and state constitution, there are two perspectives that can be used international law and national law. These two perspectives are used in this thesis to examine ECtHR rsquo s jurisdiction on this case."