Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keinginan pemerintah untuk keluar dari kemelut utang luar negeri dan mandiri dalam pembiayaan negara, membuat pemerintah harus berupaya untuk memanfaatkan potensi yang ada dalam masyakarat, yaitu dengan mengandalkan sektor perpajakan sebagai tulang punggung dalam mencari dana dalam rangka pembangunan. Sebagai sumber utama penerimaan dalam negeri, sektor perpajakan yang dari tahun ke tahun peranannya menunjukkan kenaikan.Dalam rangka memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, serta mendorong peningkatan investasi, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan yang merupakan keringanan atau insentif perpajakan dalam bentuk tidak diterapkannya undang-undang yang beriaku umum.Sistem self-assessment yang telah diterapkan sejak tahun 1984 sampai saat ini belum berjalan dengan baik. Keadaan lain adalah keadilan yang tidak dirasakan oleh para Wajib Pajak, baik yang disebabkan oleh aturan maupun yang disebabkan oleh sikap arogansi petugas pajak dengan penafsirannya ataupun sikapnya yang dianggap merugikan.Dalam rangka melaksanakan sistem perpajakan dengan baik diperlukan adanya pangkal tolak yang bersih berlandaskan kejujuran dan keterbukaan dari masyarakat dan itikad baik pemerintah. Hal ini menjadi landasan bagi pemberian fasilitas pengampunan pajak. Dari pengampunan pajak ini diharapkan akan memberikan pengaruh positif terhadap kejujuran dan keterbukaan wajib pajak, sehingga dengan pengampunan pajak tersebut diharapkan akan dapat memperluas jumlah wajib pajak dan dapat menjadi pendongkrak penerimaan negara yang sedang terus dikumpulkan oleh pemerintah, atau dengan kata lain pemerintah dapat mengumpulkan dana tanpa harus melakukan ekstensifikasi objek pajak.Dari uraian yang terdapat di dalam tesis ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa pengampunan pajak masih diperlukan meskipun perundangundangan pajak telah memberikan berbagai fasilitas perpajakan dan pengampunan pajak ini masih dapat dianggap memberikan keadilan dan kepastian hukum."

"In order to increased voluntary disclosure from the tax payer, the Indonesian government trough Directorate General of Tax making a tax reforms and the policy that the government choose is by using tax amnesty policy. At the year 1984 the government has been issued a tax amnesty policy, but this policy failed in implementation and the government never evaluated the failure. At 2008 the government issuing the same tax amnesty policy and it called sunset policy.

This research will explain about government comparison when issuing tax amnesty policy at the year 1984 and the year 2008, what exactly becomes the major obstacle on the implementation of the tax amnesty policy at the year 1984, and what are the differences between tax amnesties that were used at 1984 with tax amnesty that used in 2008. The approach used in this research is qualitative approach. The goal is to find an understanding about tax amnesty policy that implemented in Indonesia since 1984 until 2008. The research type is descriptive because the researcher tries to give a detailed description about tax amnesty policy that implemented in Indonesia since 1984 until 2008. Data collected in this research is by trough in depth interview with Directorate General of Tax, academic, tax payer, and tax expert. Beside that the data was also collected trough study literature, books, magazine, journals, and the tax regulation which are related to tax amnesty at the year 1984 and 2008.

The result from this research found that the government rationale issuing tax amnesty policy at the year 1984 because of the change of tax system in Indonesia from official assessment system to self assessment system. The change of tax system needs honesty and voluntary disclosure from every tax payer. Based on that reason, the government issuing tax amnesty policy. At the year 2008 the government tries to collect taxation data from Indonesian citizen who already registered as tax payer and the citizen who are not registered as tax payer. In order to make the tax payer willing to declare the taxation data that they have, government issuing tax amnesty policy. The obstacle on the implementation of tax amnesty at the year 1984 are because the limitation of taxation data, information technology, tax authorities who are not ready with this policy, and public perception of unfairness in tax amnesty. The main differences between tax amnesty at the year 1984 and 2008 is what the government forgiven. At the year 1984 the government forgives all the tax liabilities including interest, penalties, and other prosecution, whereas tax amnesty at the year 2008 only forgive the interest."

"Masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh melaporkan dan membayar utang pajaknya, dengan diterapkannya sistem pemungutan pajak self assessment. Maka dari itu, lahirlah program pengampunan pajak 2016 dengan bentuk penghapusan pajak yang terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi Wajib Pajak yang melaporkan harta yang belum dibayar pajaknya. Atas keringanan yang diberikan tersebut, sudah seyogianya pemerintah mengatur pelaksanaan pengampunan pajak dengan benar hingga pengaturan atas penyelesaian sengketa terkait yang timbul. Skripsi ini membahas pengaturan upaya hukum sengketa. Tax Amnesty di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai peraturan pelaksana, ditinjau dari pemenuhan asas kepastian hukum.Penelitian penulis menggunakan metode yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya dilakukan wawancara dengan narasumber terkait. Permasalahan berupa tidak terciptanya kepastian hukum karena pengaturan upaya hukum dalam Peraturan Menteri Keuangan yang secara hierarki peraturan berada dibawah Undang-Undang, mengatur berlainan. Ketidaksinkronan pengaturan menimbulkan dualisme hukum terhadap Wajib Pajak selaku pihak yang mengajukan upaya hukum. Dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak, segala sengketa terkait Tax Amnesty diselesaikan melalui upaya gugatan ke Pengadilan Pajak, sedangkan ketentuan tambahan dalam Peraturan Menteri Keuangan, atas sengketa SKPKB yang terbit dalam hal pelaksanaan pengampunan pajak, diselesaikan melalui upaya hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yakni keberatan, kemudian banding, atau permohonan pembatalan/pengurangan atas Surat Ketetapan Pajak, disamping upaya gugatan langsung.  Maka dari itu, penulis menyarankan adanya penyempunaan pengaturan berupa revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) khususnya pada bagian pengaturan upaya hukum.

---

There are a lot of taxpayers who are not compliant to report and pay their tax arrears with the applied tax collection system called self-assessment. Consequently, a tax amnesty program was made in 2016 in a form of the elimination of tax payable-it is not subject to administrative and criminal sanctions for taxpayers who report assets which taxes have not been paid. With the remission given, it is in the government`s part to control things from the implementation of tax amnesty properly to the arrangements for resolving related arising disputes. This research paper discusses the regulation of legal efforts regarding disputes related to the Tax Amnesty in Indonesia which is stated in the Tax Amnesty Law and the Minister of Finance Regulation as the implementing regulation in terms of fulfilling the principle of legal certainty.

This research uses juridical-normative method with data collection tools in the form of document studies consisting of primary and secondary legal materials, including interviews with related sources. The problem in the form of not creating legal certainty is because the regulation of legal efforts in the Minister of Finance Regulation, which is in the hierarchy of regulations under the Law, regulates differently. Irregularities in the regulation have led to legal dualism of taxpayers as those who submit legal remedies. In the Tax Amnesty Law, all disputes related to Tax Amnesty are resolved through a lawsuit to the Tax Court, while additional provisions in the Minister of Finance Regulation regarding Notice of Tax Underpayment Assessment disputes issued in the case of tax amnesty implementation are settled through legal remedies as in the Law on General Provisions Act and Tax Procedures, namely objections, then appeals, or cancellation/reduction requests for Notice of Tax Assessment, in addition to direct claims. Therefore, author suggests that there should be a refinement regarding regulations in the form of revisions to Law No. 11 of 2016 concerning Tax Amnesty, especially in the regulation of legal efforts."

"ABSTRAKTesis ini menganalisa tentang keefektifan pemberian insentif pajak berupafasilitas tax holiday di Indonesia untuk menarik investor luar dan dalam negeri.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisa deskriptif.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemberian insentif pajakberupa tax holiday mampu memberikan dampak yang signifikan terhadappeningkatan investasi di Indonesia. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwaterdapat berbagai faktor dan tujuan investasi yang menciptakan suatu lingkunganinvestasi yang merupakan pertimbangan utama bagi investor sebelum mengambilsuatu keputusan investasi. Lingkungan investasi di Indonesia sudah relatif baik,sehingga ada tidaknya fasilitas tax holiday yang ditawarkan tidak berpengaruhsecara signifikan terhadap keputusan investasi. Selain itu, pemberian tax holidaybagi penanam modal asing hanya akan efektif apabila metode penghindaran pajakberganda yang dianut adalah credit method yang disertai tax sparing danexemption method. Dari kesimpulan tersebut maka disarankan agar pemerintahmempertahankan dan memperbaiki lingkungan investasi secaraberkesinambungan dan memberikan transparansi bagi para penanam modalsehingga peningkatan investasi dapat direalisasikan.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is to analyze the effectiveness of tax incentives in the formof tax holiday in Indonesia to attract both foreign and domestic investor. Thisresearch utilises qualitative approach and descriptive analytical method. Thepurpose of this research is to identify whether such tax incentive in the form of taxholiday is capable to encourage the growth of investment rate in Indonesia. Thefinding from this research indicates that many factors and investment purpose thatcreates condusive investment environment are the main considerations forinvestors to make any investment decision. Investment environment in Indonesiahas been relatively good thus regardless tax holiday facility offered, there is nosignificant impact toward investment decision. Besides, tax holiday facility givento foreign investors would only be effective if the type of tax treaty implementedis credit method with tax sparing and exemption method. From previousconclusion, it is recommended that govenrment maintain and improve investmentenvironment continuously and offers transparency for investors so that increase ininvestment could be realized."

"Kondisi negara yang dalam keadaan krisis multidimensi, menimbulkan tuntutan peningkatan penerimaan negara dari berbagai sumber. Salah satu sumber penerimaan negara yang potensial untuk terus digali adalah pajak.Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sebuah sistem informasi yang disebut dengan Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MPS), yang mengalihkan sebagian besar detail pekerjaan administratif yang rumit ke sistem informasi komputer untuk diproses secara otomatis. Tujuan sistem ini adalah memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak pada saat melakukan penyetoran pajak dan tercapainya tertib administrasi, serta efisiensi waktu dan tenaga kerja dalam pengolahan Surat Setoran Pajak.Peluncuran sistem ini beberapa waktu yang lalu, memang menemui beberapa kendala, namun Direktorat Jenderal Pajak berupaya agar beberapa komitmen dasar dapat terpenuhi, untuk menjaga agar pihak bank tetap menjalankan sistem implementasi ini sesuai dengan yang direncanakan. Upaya perbaikan terus dilakukan agar tujuan dilaksanakannya sistem ini dapat berjalan dengan baik.Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada 2 orang pejabat pajak yang memahami persoalan secara mendalam dan memiliki kewenangan dalam hal implementasi Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3). Selain itu dilakukan telaah dan analisis atas berbagai dokumen dari Direktorat Jenderal Pajak, baik pada saat dirancangnya program ini, maupun pada saat dilaksanakannya sosialisasi program ini pada pihak internal Direktorat Jenderal Pajak. Kuesioner disebarkan kepada pihak perbankan, untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) ini di institusi masing-masing. Selain itu juga digali berbagai manfaat yang dirasakan pihak bank, kendala yang dihadapi, serta harapan untuk masa yang akan datang.Dari penelitian tersebut, diperoleh gambaran implementasi Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) yang mulai dapat memenuhi harapan akan tercapainya efisiensi waktu dan sumber daya manusia serta peluang peningkatan efisiensi dan layanan kepada masyarakat di masa akan datang. Kurangnya kordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Anggaran diharapkan dapat lebih ditingkatkan guna kelancaran penerapan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak."

"An employee stock option issued as a form of compensation. Employee stock option are mostly offered to management as part of their executive compensation package. They are also offered to lower staff. Employee stock options (ESOP) are issued as a private contract between the employer and employee. Depending on the vesting schedule and the maturity of the options, the employee may elect to exercise the options at whatever stock price was used as the strike price. At that point, the employee may sell the stock or hold on to it in the hope of further price appreciation. There are a variety of differences in the tax treatment of ESOP having to do with their use as compensation. The fact that the benefits from employee stock option are tax at different times in different countries is a difficulties. Also, same country may tax different parts of the benefits at different times. Based on this problem, the writer is attracted to make a research on the Income Tax Treatment Analysis on Employee Stock Option.The point of this analysis is to find when the income tax should be taxable on the benefit from the ESOP, clasiffy the benefit derived from the ESOP and analyze the international tax issue arising from ESOP. The research approach used is qualitative and the method used is descriptive. It means that the research purpose is to describe and analyze the Income Tax Treatment on Employee Stock Option. The analysis will focus on the tax treatment from the employee point of view. The data collected through in-depth interview between the researcher and the informant considered related to this research.After the research completed, there is three conclusions of this research. First, it is concluded that the Income Tax will be taxable when the stock acquired by the option is sold. This treatment is used based on the realization of income principle. Second, the classification of benefit from ESOP treated as employment income in total or split into employment income and capital gain. And the third, a variety of differences in the tax treatment of ESOP can caused the conflict in international taxation which make double taxation and double non taxation between countries. The double taxation and double non taxation can be minimized through the credit and exemption method provided by countries."

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan penghapusan Pajak Penghasilan atas dividen dari dalam negeri dan dari luar negeri. Selain itu, penelitian ini juga membahas implikasi penghapusan Pajak Penghasilan atas dividen dari dari dalam negeri dan luar negeri terhadap tarif pajak efektif atas dividen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan penghapusan Pajak Penghasilan atas dividen adalah i) Sebagai respon dari adanya kebutuhan memobilisasi modal investasi dari dalam negeri dan dari luar negeri guna menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan melibatkan konsep relaksasi-partisipasi; ii) Pembebasan Pajak Penghasilan atas Dividen dari dalam negeri dimaksudkan sebagai penyeimbang/pendulum dari disinsentif yang melekat pada classical system yang dianut Indonesia saat ini. Di mana sistem ini telah mengakibatkan pajak berganda ekonomi sehingga dianggap memiliki daya saing rendah dalam menarik investasi, dan sistem ini juga dapat memicu WPDN Indonesia lebih tertarik investasi di negara yang memiliki tarif pajak efektif lebih rendah; iii) Pengahapusan pajak penghasilan atas dividen dari luar negeri dipertimbangkan dapat menjadi penyeimbang/pendulum dari disinsentif yang melekat pada sistem pajak worldwide system yang dianut Indonesia saat ini, yang dianggap memiliki daya saing rendah dan tidak menginsentif terjadinya repatriasi penghasilan dividen dari luar negeri. Pembebasan Pajak Penghasilan atas dividen yang bersumber dari dalam negeri akan menciptakan tarif pajak efektif atas dividen yang ditanggung oleh Pemegang Saham baik Orang Pribadi maupun Badan akan sama dengan tarif pajak PPh badan, yaitu sebesar 22% untuk tahun 2021 dan menjadi 20% pada tahun 2023 dan seterusnya. Sedangkan tariff pajak efektif atas dividen yang berasal dari luar negeri tidak dapat ditentukan secara pasti sebab akan tergantung pada ketentuan perpajakan yang berlaku di negara sumber, seperti besaran tarif pajak atas dividen yang berlaku di sana dan jenis corporate-shareholder taxation system yang diterapkan di sana

---

Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan penghapusan Pajak Penghasilan atas dividen dari dalam negeri dan dari luar negeri. Selain itu, penelitian ini juga membahas implikasi penghapusan Pajak Penghasilan atas dividen dari dari dalam negeri dan luar negeri terhadap tarif pajak efektif atas dividen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan penghapusan Pajak Penghasilan atas dividen adalah i) Sebagai respon dari adanya kebutuhan memobilisasi modal investasi dari dalam negeri dan dari luar negeri guna menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan melibatkan konsep relaksasi-partisipasi; ii) Pembebasan Pajak Penghasilan atas Dividen dari dalam negeri dimaksudkan sebagai penyeimbang/pendulum dari disinsentif yang melekat pada classical system yang dianut Indonesia saat ini. Di mana sistem ini telah mengakibatkan pajak berganda ekonomi sehingga dianggap memiliki daya saing rendah dalam menarik investasi, dan sistem ini juga dapat memicu WPDN Indonesia lebih tertarik investasi di negara yang memiliki tarif pajak efektif lebih rendah; iii) Pengahapusan pajak penghasilan atas dividen dari luar negeri dipertimbangkan dapat menjadi penyeimbang/pendulum dari disinsentif yang melekat pada sistem pajak worldwide system yang dianut Indonesia saat ini, yang dianggap memiliki daya saing rendah dan tidak menginsentif terjadinya repatriasi penghasilan dividen dari luar negeri. Pembebasan Pajak Penghasilan atas dividen yang bersumber dari dalam negeri akan menciptakan tarif pajak efektif atas dividen yang ditanggung oleh Pemegang Saham baik Orang Pribadi maupun Badan akan sama dengan tarif pajak PPh badan, yaitu sebesar 22% untuk tahun 2021 dan menjadi 20% pada tahun 2023 dan seterusnya. Sedangkan tariff pajak efektif atas dividen yang berasal dari luar negeri tidak dapat ditentukan secara pasti sebab akan tergantung pada ketentuan perpajakan yang berlaku di negara sumber, seperti besaran tarif pajak atas dividen yang berlaku di sana dan jenis corporate-shareholder taxation system yang diterapkan di sana."

"Based on statutes and regulation above the enactment of local taxation were decentralization pattern, even though both the system are use the same time. The local regulation have function as legal base for imposition the local tax, to fulfill the formal and materiil standard that have been determined by law and regulation upon him."