Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banyaknya tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji serta upah yang tinggi, merupakan suatu anugerah dan suatu kesempatan bagi sebagian orang untuk mencoba nasib peruntungan di negeri orang. Tenaga kerja Indonesia (TKI/TKW) yang berangkat ke luar negeri sebetulnya sadar akan resiko yang dihadapi, namun kelangkaan peluang kerja dan untuk mendapatkan upah yang tinggi mendorong mereka pergi ke luar negeri dan berani menanggung segala resiko. Kurangnya pengawasan pemerintah maupun instansi yang terkait dalam proses pengiriman tenaga kerja keluar negeri seolah-olah menjadi bumbu penyedap untuk melancarkan tujuan para penyalur tenaga kerja mengeruk keuntungan dari para pencari pekerja tersebut dan menjadikan mereka tersebut hanyalah objek dari suatu kejahatan yang dinamakan perdagangan manusia. Perdagangan Manusia merupakan suatu tantangan yang sangat mendasar di bidang Hak Asasi Manusia karena sangat kental dengan unsur-unsur ancaman, kekerasan dan bentuk-bentuk pemaksaan lainnya.Penulisan tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peranan pemerintah dalam menangani permasalahan TKI/TKW yang menjadi korban dari perdagangan manusia, dan memberikan informasi yang jelas tentang persyaratan menjadi TKI/TKW yang hendak bekerja di luar negeri serta usaha/tindakan pemerintah dalam pemberian sanksi hukum terhadap para pelaku kejahatan perdagangan manusia. Dalam tujuan penulisan tersebut, mungkin sudah tiba saatnya bagi Indonesia memikirkan perlunya semacam. Badan Usaha Milik Negara yang menangani TKI/TKW secara professional dibawah pengawasan DEPNAKERTRANS dan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan para pengerah tenaga kerja di seluruh Indonesia. Tenaga kerja yang dilatih secara professional, pasti akan mendapatkan. hasil optimal."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tentang jaringan kriminal (criminal network) perdagangan manusia dengan memanfaatkan perekrutan TKI secara ilegal. Jaringan kriminal yang dibahas disini adalah hubungan aktor-aktor dan perannya dalam perekrutan dan pengiriman calon TKI ke Timur Tengah secara ilegal. Kasus yang dibahas dalam kasus ini merupakan kasus yang sudah diputus pengadilan dan kedua pelaku sudah dipidana dan menjalani hukumannya. Kedua pelaku bekerja sama dengan agensi di Timur Tengah merekrut korban sebagai calon TKI untuk bekerja di Timur Tengah tetapi dengan prosedur yang ilegal. Dalam menjelaskan criminal network ini menggunakan social network analysis dan kejahatan terorganisir. Skripsi ini diharapkan dapat menggambarkan proses dan mata rantai dalam perekrutan dan pengiriman TKI dari Indonesia ke negara tujuan (Timur Tengah). Dalam proses pengumpulan data, peneliti mewawancara kedua pelaku yang sedang menjalani hukumannya dan didukung dengan data sekunder dari pengadilan. terorganisir dengan memanfaatkan hubungan sosial dengan agensi di Timur Tengah. Melalui hubungan sosial yang berkembang menjadi jaringan kriminal ini para pelaku atau aktor yang terlibat dalam perdagangan manusia membangun criminal enterprise yang beroperasi pada skala transnasional

---

ABSTRACTThis thesis discuss about criminal network at human trafficking on Indonesias migrant worker. The criminal network discussed here is the relationship between actors and their role in recruitment and sending of Indonesia migrant worker to Middle East illegally. The case discussed in this thesis and research is a case that has been decided by the court and the two perpetrators have been convicted and served their sentences. The two actors worked with agency in Middle East to recruit victims as migrant worker to work in the Middle East but with illegal procedures. This thesis using organized crime and social network analysis to explain criminal network on human trafficking. This thesis is expected to be able to describe the processes and chain in the recruitment and delivery of migrant worker from Indonesia to destination countries (Middle East). In the process of collecting data, I interviewed the two actors who involved in this migrant worker trafficking case and were supported by secondary data from the court. From interviewed and document from court, They are connected and work together based on their social relation/network. Social network between them change into criminal network and become criminal enterprise that worked in transnational scale."

"Skripsi ini membahas mengenai apa yang menjadi faktor penyebab perdagangan manusia human trafficking demikian marak menimpa Tenaga Kerja Indonesia TKI dan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia terhadap bahaya perdagangan manusia human trafficking . Untuk mengetahui factor penyebab perdagangan manusia yang menimpa TKI, maka dilakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri No: 387/Pid.Sus/2012/PN Krw dan putusan Pengadilan No: 2044/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Bar. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berdasarkan asas-asas norma hukum tertulis dengan cara penggambaran yang deskriptif analitif. Sehinnga melalui analisis kedua putusan tersebut kita mengetahui factor apa saja yang menyebabkan perdagangan manusia menimpat TKI. Kata kunci:Tenaga Kerja Indonesia, Perdagangan Manusia.

---

This thesis discusses about what the causal factors of trafficking so rampant override Indonesian Workers and legal protection for Indonesian Workers against the dangers of human trafficking. To determine the cause of human trafficking factor affecting migrant workers, the authors conducted an analysis of court rulings with registry number 387 Pid.Sus 2012 PN Krw and 2044 Pid.Sus 2013 PN.JKT.Bar. This thesis is a normative juridical research is based on the principles of the rule of law is written in a way that descriptive depiction analitif. Thus, with both analyzes of the decision we determine what factors are causing human trafficking afflict the TKI.Key words Legal Protection, Indonesia Labour, Trafficking Crimes, Human Trafficking."

"Penelitian ini mengkaji tentang gerakan advokasi yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah terhadap penyelesaian isu kerja paksa dan perdagangan manusia yang terjadi di sektor perikanan tangkap Thailand dan Indonesia. Adanya laporan investigasi oleh beberapa media internasional telah mengungkap sisi gelap dari sektor perikanan tangkap Thailand dan Indonesia terkait dengan isu praktek kerja paksa dan perdagangan manusia di atas kapal penangkapan ikan. Tidak terselesaikannya permasalahan kerja paksa dan perdagangan manusia tersebut membuat organisasi non-pemerintah (NGO) di Thailand dan Indonesia melaksanakan berbagai gerakan advokasi dalam mendorong penyelesaian permasalahan kerja paksa dan perdagangan manusia. Meskipun begitu belum banyak penelitian yang membahas gerakan advokasi organisasi non-pemerintahan yang ada di Thailand dan Indonesia terkait isu perbudakan modern. Melihat hal tersebut, muncul pertanyaan tentang bagaimana gerakan advokasi yang dilakukan NGO di Thailand dan Indonesia dalam mendorong diselesaikannya permasalahan perbudakan modern di sektor perikanan tangkap. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini akan menggunakan teori jaringan advokasi transnasional oleh Keck dan Sikkink (1999), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam analisis, peneliti menemukan adanya berbagai bentuk gerakan dalam advokasi transnasional yang dilakukan NGO untuk mendorong adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan isu perbudakan modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam gerakan advokasi transnasional untuk mendorong penyelesaian isu mengenai kerja paksa dan perdagangan manusia, NGO Thailand dan Indonesia telah melakukan pembingkaian tentang isu tersebut yang kemudian disebarluaskan kepada publik dan organisasi lainnya agar terbentuk sebuah gerakan advokasi yang masif. Bersamaan dengan itu, NGO di Thailand dan Indonesia juga melakukan pendekatan-pendekatan kepada para aktor-aktor yang memiliki kuasa lebih, seperti pemerintah negara-negara importir produk perikanan maupun agensi-agensi PBB, untuk dapat memberikan dorongan kepada kedua pemerintah agar mengadopsi berbagai aturan internasional sebagai upaya untuk menyelesaikan dan menghentikan praktek kerja paksa dan perdagangan manusia di sektor perikanan tangkap.

---

This study examines the advocacy movement of NGOs to enforced the settlement of forced labour and human trafficking issues in Thailand and Indonesia capture fisheries sector. The publications of investigation reported by some international medias revealed the dark side of Thailand and Indonesia fisheries sector regarding forced labour and human trafficking practices towards fishing workers on the fishing boats. The unresolved of forced labour and human trafficking issues has led NGOs in Thailand and Indonesia to carry out various advocacy movements in enforcing the settlement of forced labour and human trafficking issues. Nonetheless, there are still lack of studies exploring the advocacy movement of NGO in combating forced labour and human trafficking practices. Hence, the research question of this study is how the advocacy movement of NGOs in Thailand and Indonesia in enforcing the settlement of forced labour and human trafficking issues on the capture fisheries sectors. In this study, the author used transnational network advocacy theory by Keck dan Sikkink (1999), as well as qualitative research method. In the analysis, this study found various type of activities of NGOs transnational advocacy movement to enforce the improvement of governments policies to end forced labour and human trafficking practices in fisheries. This study concluded that in the transnational advocacy movement to enforce the settlement of forced labour and human trafficking issues, Thailand and Indonesian NGOs have framed the issues which was then shared to public and other organizations, in order to form a massive advocacy movement. At the same time, NGOs in Thailand and Indonesia also approached other actors who had more power, such as the government of the fisheries importing country and UN agencies, to enforce those two governments to adopt various international regulation as an effort to resolve and diminish the forced labour and human trafficking practices in catch fisheries sector."

"Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah disepakati hukum internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara ideal harus bersifat universal. Akan tetapi, dalam implemantasinya, atas nama kepentingan dalam negeri, kedaulatan negara, agama, ataupun budaya, keuniversalitasan HAM ini dibatasi oleh negara atau pihak-pihak tertentu, sehingga HAM menjadi relatif dalam pelaksanaanya. Termasuk pada isu LGBT yang masih menuai perdebatan baik di tingkat lokal maupun nasional. Padahal pengakuan, perkindungan dan pemenuhan HAM LGBT menjadi tanggung jawab negara. Tulisan ini akan mengurai bagaimana hak asasi manusia LGBT dilaksanakan dalam kebijakan dalam negeri Indonesia."

"Pada tahun 2007, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan menurun antara kelompok umur 20-24 dan 30-34 tahun. Keberadaan anak umur tertentu dikatakan menjadi penyebab perubahan partisipasi kerja perempuan ini. Dengan menggunakan data SAKERTI 2000 dan 2007, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh umur anak terhadap transisi keluar kerja perempuan menikah menjadi ibu rumah tangga. Penelitian ini menemukan bahwa anak umur 0-2 tahun merupakan faktor utama yang mendorong perempuan menikah untuk keluar kerja. Selain itu, anak umur 3-5 dan 18 tahun ke atas cenderung mendorong perempuan menikah untuk keluar kerja, sementara anak 12-14 tahun cenderung mendorong perempuan menikah untuk tetap bekerja.

---

In 2007, Female Labor Force Participation Rate declined between the ages of 20-24 and 30-34 years old. It was said that the presence of children at certain ages cause changes in women’s work participation. Using IFLS 2000 and 2007, this study aims to analyse the effect of children’s age on married women’s transition out of employment to become housewives. This study finds that children aged 0-2 are the main factor that encourage married women to exit employment. Moreover, children aged 3-5 and 18 years and over are more likely to encourage married women to exit employment, while children aged 12-14 are more likely to encourage married women to stay employed."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Kasus ? kasus Perdagangan Orang yang terjadi diIndonesia, terkait dengan penegakan Hak Asasi Manusia. Indonesia dikatakan sebagaisalah satu negara terburuk dalam menangani kasus perdagangan orang. Banyaknyakasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa negara inimenjadi salah satu negara yang tidak dapat memberantas perdagangan orang.Keberadaan Undang ? Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak PidanaPerdagangan Orang belum berarti tindak pidana perdagangan orang yang terjadi diIndonesia telah efektif diberantas. Tindak pidana perdagangan orang dikategorikansebagai salah satu tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Oleh sebab itu,keberadaan Undang ? Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak PidanaPerdagangan Orang juga sudah seharusnya dan sepantasnya mencakup juga tentangpemenuhan hak asasi korban perdagangan orang. Selain mengacu pada Undang ?undang tersebut, konsep pemenuhan hak asasi korban perdagangan orang juga dapatdilihat dari berbagai sumber. Undang ? undang Nomor 26 tahun 2000 tentang HakAsasi Manusia menyatakan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia mempunyaihak untuk memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Konsep pemenuhanhak asasi manusia inilah yang menjadi acuan penulis dalam menganalisis kasus ?kasus perdagangan orang di Indonesia. Di dalam kasus yang terjadi baik di Medanmaupun di Kalabahi, hal yang diperhatikan adalah apakah Majelis Hakim dalammemutuskan perkaranya sejalan dengan tujuan diberlakukannya Undang ? UndangNomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan terlebihapakah dengan adanya Undang ? Undang tersebut korban perdagangan orang telahterpenuhi hak asasi manusianya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the cases of trafficking that occurred in Indonesia , related to theenforcement of human rights . Indonesia is said to be one of the worst countries in dealing with trafficking cases. The number of trafficking cases that occurred in Indonesia proves that the country is becoming one of the country that could notcombat human trafficking . The existence of Law Number 21 Year 2007 concerningthe Crime of Trafficking in Persons does not mean the human trafficking crime thatoccurred in Indonesia has been effectively eradicated . Human trafficking crime iscategorized as one of the crime that violate human rights . Therefore , the existence ofLaw Number 21 Year 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons shouldand rightly include also on the fulfillment of human rights of victims of trafficking.In addition to referring to the Act - the law , the concept of the fulfillment of humanrights of victims of trafficking can also be viewed from a variety of sources. Law No. 26 of 2000 concerning Human Rights states that victims of human rights violations have the right to compensation , restitution and rehabilitation . The concept of thefulfillment of human rights is the author reference in analyzing the cases of humantrafficking in Indonesia . In the case both in Medan and in Kalabahi , things to lookfor is whether the judges in deciding the case is in line with the objective ofenactment - Law Number 21 Year 2007 concerning the Crime of Trafficking inPersons and especially whether the presence of the law of human trafficking havefulfilled the victim?s human rights"