Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Negara merupakan otoritas publik yang memiliki kewenangan serta kedaulatan yang besar terutama berkaitan dengan semua kegiatan yang dilakukan dalam daerah yg tunduk pada yurisdiksinya. Kondisi tersebut telah menempatkan adanya superioritas negara dalam hubungan yang timbul baik antara negara sebagai pihak dalam transaksi bisnis internasional ("TBI") maupun terhadap hubungan yang timbul antara negara sebagai negara tuan rumah (host country) dengan investorasing. Negara dalam TBI mempunyai kedudukan yang mau tidak mau harus diakui "lebih tinggi" dari individu maupun badan hukum. Oleh karena itu kedudukan negara sebagai salah satu pihak dalam TBI menyebabkan timbulnya kompleksitas tertentu dibandingkan dengan kontrak komersial biasa. Dalam tesis ini penulis mencoba mengangkat suatu topik yang terkait dengan hubungan yang timbul antara negara sebagai negara tuan rumah dengan pihak asing, yaitu pengambilalihan hak milik asing oleh negara (property taking). Sebelumnya harus dibedakan antara bentuk pengambilalihan yang diakui oleh hukum internasional yaitu nasionalisasi dengan intervensi yang akan dibahas dalam tesis ini. Dalam hukum internasional dikenal dua istilah intervensi yaitu intervensi menurut hukum internasional publik dan intervensi dalam transaksi bisnis internasional. Intervensi yang dimaksud dalam tesis ini yaitu sebagai bentuk campur tangan negara dalam transaksi bisnis internasional yang dapat berupa sebagai creeping expropriation berwujud breach of contract maupun pencabutan izin bahkan juga dapat berupa illegal confiscation seperti pendudukan tanpa hak. Bentuk-bentuk intervensi negara dalam TBI di Indonesia dapat dilihat dalam kasus-kasus yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu kasus Karaha Bodas v. PERTAMINA & PLN serta kasus AMCO ASIA v. Republik Indonesia. Sebagai tambahan juga dibahas mengenai kasus penerbitan Promissory Notes DepHanKam dalam kasus Curtis A. Phaneuf vs Republik Indonesia, et. al yang menjadi gambaran pembatasan negara sebagai jure imperil dan negara sebagai jure gestiones.

---

A state is a public authority which has a sovereignty over within territories under its jurisdiction". This sovereignity grants the state a superiority in international relations whether as a party in an international business transactions ("IBT") or as a host country for foreign investors. In the IBT, even though the state acts in its private capacity, it is still considered that the state posseses a "higher" position than an individual or legal entity. Therefore its position as a counter party in the IBT causes a significant complexity as compared to ordinary commercial transactions. In this thesis, the writer distinguishes two kinds of property taking acknowledged by international law, namely nationalization and intervention. This thesis will focus on intervention, which consists of intervention based on public international law and intervention on the IBT. In this thesis, the intervention on the IBT is defined as a state involvement in the IBT. The writer also discusses creeping expropriation which essentially leads to a breach of contract, license revocation or even illegal confiscation such as unlawful possession. The state intervention in the IBT in Indonesia can be seen in cases discussed, i.e. Karaha Bodas v. Pertamina & PLN and AMCO ASIA v. Republic of Indonesia, et. al. In addition, this thesis will also discuss about the issuance of Promissory Notes by The National Department of Defense and Security Council which describes acts of the state as juri imperil and jure gestiones."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak intervensi gizi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menurunkan prevalensi stunting. Intervensi tersebut bertujuan untuk memberikan tambahan anggaran bagi daerah yang diprioritaskan untuk melaksanakan upaya kesehatan masyarakat yang ditargetkan untuk mengurangi stunting. Intervensi dimulai pada tahun 2018 di 100 kabupaten/ kota dan diperluas secara bertahap untuk mencakup 260 kabupaten/ kota pada tahun 2020. Studi ini mengadopsi metode quasi-natural experiment dengan menggunakan staggered difference-in-differences dan propensity score matching pada data panel prevalensi stunting, capaian intervensi kesehatan secara agregat, dan karakteristik lainnya di tingkat kabupaten/ kota tahun 2018- 2020. Prevalensi stunting kabupaten/ kota digunakan sebagai ukuran hasil kebijakan, sedangkan dummy kabupaten/ kota prioritas digunakan untuk mengukur efek treatment dari intervensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik kabupaten/ kota prioritas maupun nonprioritas mengalami penurunan prevalensi stunting, namun penurunan prevalensi di kabupaten/ kota prioritas lebih tinggi 2,160% dibandingkan penurunan yang terjadi di kabupaten/ kota nonprioritas. Studi ini juga menemukan bahwa dampak intervensi lokasi prioritas signifikan di kabupaten/ kota wilayah Indonesia Barat dibandingkan dengan bagian Tengah dan Timur. Temuan ini menyiratkan bahwa pemilihan kabupaten prioritas mungkin bias terhadap wilayah Barat yang lebih berkembang dibandingkan dengan wilayah lainnya.

---

This study aims to evaluate the impact of Indonesian’s government public health intervention in reducing the stunting prevalence. The strategy aims to provide an additional budget for prioritized regions to implement public health measures that are targeted to reduce stunting. The intervention was started in 2018 in 100 districts and expanded in stages to cover 260 districts by 2020. This study adopts a quasi-natural experiment by employing staggered difference-in-difference and propensity score matching on regional-level 2018-2020 panel data on stunting prevalence, aggregate public health outcomes targeted under the intervention, and other regional characteristics. District’s stunting prevalence is used as a measure of the policy’s outcome while dummy of priority districts is used to measure treatment effect from the interventions. The result indicates that both priority and non-priority districts experienced a declining stunting prevalence, but the reduction of prevalence in priority districts was 2.160% higher than the reduction that occurred in non-priority districts. The study also finds that the impact of priority districts intervention is significant in districts in Western Indonesia compared to the Central and Eastern parts. This finding implies that the selection of priority districts might be biased towards Western regions which have been more developed compared to the other regions."

"ABSTRAKStres merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari terutama stres yang berhubungan dengan pekerjaan atau stres kerja. Karyawan yang mengalami stres kerja akan menurun motivasi kerjanya, kesehatan juga menurun sehingga tidak akan produktif bekerja. Para guru dan staf operasional di sekolah HIJ merasakan stres kerja yang salah satunya karena tuntutan kerja di sekolah HIJ yang tidak menentu dan tidak dapat diantisipasi. Tujuan penelitian ini untuk menelaah hubungan antara tuntutan kerja dengan stres kerja kemudian menentukan intervensi yang sesuai. Pengambilan data untuk penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner secara online menggunakan gform kepada guru dan staf dengan kriteria para guru dan staf operasional sekolah HIJ, WNI, tingkat pendidikan minimal Sarjana, lama bekerja minimal 2 tahun. Responden yang mengisi kuesioner sebanyak 56 orang dan digunakan untuk pengolahan data. Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan analisis korelasi Pearson dengan menggunakan SPSS. Alat ukur yang digunakan adalah Job Stress Scale untuk stres kerja DV dengan nilai cronbach rsquo;s alpha = 0.86 dan alat ukur untuk tuntutan kerja IV menggunakan Challenge- and Hindrance-Related Self-Reported Stress Measures dengan nilai cronbach rsquo;s alpha = 0.90. Responden untuk intervensi sebanyak 6 orang staf operasional dan intervensi yang dilakukan adalah program pengenalan job crafting. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel tuntutan kerja memiliki hubungan dengan stres kerja dengan nilai sig = 0.00 dan hasil intervensi menunjukan dengan melakukan job crafting, ada penurunan persepsi tuntutan kerja dengan adanya perbedaan nilai pre-test dan post-test dari 38.33 menjadi 31.00.

---

ABSTRACT Stress is something that can not be avoided, especially stress related to work or job stress. Employees who experience job stress will decrease their work motivation and health, so that they will not be productive at work. The teachers and operational staff at the HIJ school felt the job stress due to the unpredictable job demands at the HIJ school. The purpose of this study is to examine the relationship between job demands with job stress and then determine appropriate interventions. Data collection for this research is distributed the online questionnaire using gform to teachers and staff with criteria Indonesian citizens, minimum education level Bachelor degree, work experiences minimum 2 years. Respondents who filled the questionnaire are 56 people and used for data processing. The design of this research is quantitative by using correlation analysis using SPSS. The measuring tool that researcher used are Job Stress Scale for job stress DV with cronbach 39 s alpha 0.86 and measuring tool for job demands IV using Challenge and Hindrance Related Self Reported Stress Measures with cronbach 39 s alpha 0.90. Intervention rsquo s respondents are 6 operational staff and intervention that been used were job crafting programme. The result of the research shows that job demands have relationship with job stress with sig 0.00 and the result of the intervention shows that with job crafting, the perception about job demand is decrease and it shows by the difference the pre test and post test from 38.33 to 31.00. "

"Jual beli piutang mengalihkan hak tagih yang terdapat pada kreditur lama kepada kreditur baru. Pada perjanjian jual beli piutang yang dilakukan atas perjanjian kredit tahun 1998 dengan suku bunga 38% (tiga puluh delapan persen) per tahun, hakim memutuskan hanya sebesar 12% (dua belas persen) per tahun. Maka permasalahannya bagaimanakah pengaturan resiko terhadap piutang yang dialihkan secara cessie? apakah hakim dapat melakukan intervensi terhadap kewajiban debitur? dan apakah Intervensi tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan? Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi evaluatif dan diagnostik.Dari hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa resiko yang timbul di kemudian hari merupakan resiko pembeli piutang karena perjanjian merupakan bentuk dari pengalihan resiko. Hakim dapat melakukan intervensi terhadap perjanjian yang bertentangan dengan keadilan atau kepatutan, dan intervensi ini dilakukan dengan pertimbangan rasionalitas atas pelaksanaan putusan ini nantinya.

---

Selling a receivable will divert the right bill from the old creditors to the new creditors. In receivable purchase agreement that use for the credit agreement in 1998 with an interest rate of 38% (thirty eight percent) per annum, the judge decide only 12% (twelve percent) per annum. Thus the problems are how to do the risk arrangement in receivable which diverted by cessie? Is the judge can do an intervention on the debtor?s obligations? and Is that intervention already appropriate to the principles of justice? These research is the juridical normative with evaluative and diagnostic typology.

The research has been obtained some conclusion as the risks that arise in future is totally being the buyer risk because agreement is a form of risk transfer. Judges can make interventions on the agreement that is contrary to justice or decency, and this intervention is done with consideration of the rationality of this decision implementation later."

"The research was focussed on the effects of production , trade and macro economic policies on the real price, level of protection and the achievement of estate crop commodities, naeley cocoa, coffee, rubber, tea and crude palm oil (CPO), in the Indonesian domestic market. The method of analyses used includes the decomposition of relative prices of estate crop commodities and direct, indirect and total protection rates. The results show that the real prices of main estate crops in the period of 1985 - 1997 experienced, a decrease compared to that 1979 - 1985. However in the period of 1997 - 2005, the real prices of cocoa and rubber, but not for coffee , tea and CPO , showed an increase compared to the preceding periods. The indirect protection , in general indicated an increase, however, the direct protection, showed a decrease. In total , the rate protection of the estate crops resulted in positive value eventhough it seamed to decrease from time to time. Term of trade of estate crops againts the importing sugar, from 1979 to 1997 showed a decrease but they were still in positive values. The decreasing performance o of main estate crops would be more significant with respect to the capacity to import. In the future , it is suggested , it is seggested that the government of Indonesia should adjust its interventions continuosly by taking into account tha international price movements of main estate crops to give incentives t to producers and exporters. in general indicated "

"Tesis ini membahas metode dalam mengukur dampak proyek yang melakukan intervensi mata pencaharian terhadap pendapatan. Studi Kasus yang digunakan adalah Proyek PULIH di Kabupaten Belu dan NTT, dimana proyek ini melakukan intervensi di 28 desa selama 26 bulan. Intervensi mata pencaharian dilakukan sebagai salah satu usaha dalam mengurangi kemiskinan dan kerentanan, khususnya di kalangan pengungsi internal (IDPs) yang tidak dapat kembali ke wilayah asalnya. Studi ini merupakan gabungan studi kualitatif dengan metode wawancara dan kunjungan lapangan serta studi kuantitiatif dengan metode regresi data panel dan metode statistik dekriptif dengan metode perbandingan rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi mata pencaharian adalah musim. Sementara itu Proyek PULIH secara kualitatif telah memberi dampak positif mata pencaharian masyarakat intervensinya, khususnya dalam menghadapi kerentanan yang diakibatkan oleh musim.

---

This thesis discusses methods for measuring the impact of projects that carry out livelihood interventions on income. The case study used is the PULIH Project in Belu District and NTT, where the project intervened in 28 villages for 26 months. Livelihood interventions are carried out as one of the efforts to reduce poverty and vulnerability, especially among internally displaced persons (IDPs) who cannot return to their home areas. This study is a combination of qualitative studies with interview methods and field visits as well as quantitative studies using panel data regression methods and descriptive statistical methods with average comparison methods. The results of the study indicate that the factors that affect livelihoods are seasons. Meanwhile, the PULIH Project has qualitatively had a positive impact on the livelihoods of its intervention communities, particularly in dealing with vulnerabilities caused by seasons."