Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 174984 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Gapit Banuadi
"Kerjasama pengelolaan Terminal Peti kemas Pelabuhan, Tanjung Priok antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II dengan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menimbulkan permasalahan terhadap pelaksanaan persaingan usaha sehat dalam Pasar Bongkar Muat Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Tujuan awal pelaksanaan kerjasama dalam rangka mewujudkan pelayanan jasa bongkar muat yang optimal bagi masyarakat menjadi tidak terpenuhi. Hal ini ditandai dengan terbuktinya JICT melakukan pelanggaran Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Pasal 17 tentang Monopoli dan Pasal 25 Tentang Posisi Dominan, dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan tujuan mematikan pesaing-pesaingnya para pelaku usaha yang sama dan menjalankan pola kegiatan usaha yang bernuansa persaingan usaha tidak sehat."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16605
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
R.M. Firdaus
"Adanya potensi yang sangat besar mendorong para pelaku usaha di bidang pasar retail hypemarket bersaing untuk mencari keuntungan dengan menguasai pasar seluasluasnya dan mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya melalui berbagai cara. Mengingat para pelaku usaha di bidang retail hypemarket ini bersaing secara langsung di wilayah-wilayah tersebut, maka dalam prakteknya terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul, salah satunya adalah laporan pada tanggal 20 Oktober 2004 yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), adapun laporan tersebut berisi mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh PT. Carrefour Indonesia (Carrefour)."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16596
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arum Tarina
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S23322
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Oshie Bimantara
"Skripsi ini membahas tentang larangan penguasaan pasar dan persekongkolan berdasarkan Undang-Udang Nomor 5 Tahun 1999 dalam kasus importasi bawang putih. Bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu penguasaan pasar secara tidak adil dan persekongkolan diduga terjadi pada kasus Importasi Bawang Putih di Indonesia untuk Periode Bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013 yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan bawang putih dan harga yang sangat melonjak. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Importasi Bawang Putih. Skripsi ini menjelaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan keterlibatan pemerintah pada kasus importasi bawang putih terkait Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2013 tidak dikecualikan dalam ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta pertimbangan KPPU mengenai adanya pelanggaran Pasal 19 huruf c tentang Penguasaan Pasar dan Pasal 24 tentang Persekongkolan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sesuai dengan perspektif Hukum Persaingan Usaha tidak bisa menjadikan institusi pemerintah sebagai terlapor.

This undergraduate thesis explains about the prohibition of market control and conspiracy by Law Number 5 Year 1999 on The Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition in the case of garlic importation (Case Study: KPPU Decision on Case No. 05 / KPPU-I / 2013). This research is conducted by way of normative legal research. This thesis tries to elaborate the kind of action that could lead to monopolistic practices and unfair business competition in form of unfair market control and conspiracy which has occurred in the case of importation of garlic in Indonesia for the period of November 2012 to February 2013 which had resulted in a scarcity and the soaring price of garlic. The analysis explains that the issue of the violations conducted by business actors and government involvement in the case of importation of garlic related to the KPPU Decision No. 05 / KPPU-I / 2013 could not be exempted in Article 50 letter a of Law No. 5 Year 1999. Moreover, regarding KPPU considerations on the violations of Article 19 letter c of Market Control and Article 24 of Conspiracy in Act No. 5 Year 1999 should not draw any Government institution as a Reported subject in accordance with the Competition Law perspective."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S65306
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Butarbutar, Yosep
"[Skripsi ini membahas mengenai putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
tentang kewajiban penggunaan alat bongkar muat Gantry Luffing Crane. Dalam
rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas bongkar muat di lingkungan
Pelabuhan Tanjung Priok, Para terlapor yakni PT Pelabuhan Indonesia II dan PT
Multi Terminal Indonesia mengeluarkan surat pemberitahuan pemakaian alat
bongkar muat Gantry Luffing Crane secara bersama-sama di Dermaga 101, 101
utara, 102, 114 dan 115 bagi para pengguna jasa pelabuhan. Tindakan tersebut
dirasa KPPU merupakan salah satu bentuk persaingan yang tidak sehat karena PT
Pelabuhan Indonesia II dan PT Multi Terminal Indonesia dinilai telah melakukan
tying agreement dan praktik monopoli yang merugikan pengguna jasa pelabuhan.
Dalam memutus perkara ini, KPPU menjatuhkan hukuman kepada mereka dengan
ketentuan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Skripsi yang
dibuat dengan metode yuridis normatif ini meyimpulkan bahwa KPPU tidak tepat
dalam memutus bersalah para terlapor dengan ketentuan mengenai tying
agreement dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengingat surat
pemberitahuan bukanlah termasuk dalam pengertian perjanjian.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision of
Bussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloading
equipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency and
productivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,
PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter of
notification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Crane
together at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.
According the Commision, this case one form of unfair bussiness competition
because PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done a
tying agreement and monopoly practices that harm users port service. In deciding
this case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15
paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridical
method concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guilt
of the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,
considering letter of the notification is not included in the definition of the
agreement.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision of
Bussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloading
equipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency and
productivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,
PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter of
notification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Crane
together at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.
According the Commision, this case one form of unfair bussiness competition
because PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done a
tying agreement and monopoly practices that harm users port service. In deciding
this case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15
paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridical
method concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guilt
of the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,
considering letter of the notification is not included in the definition of the
agreement.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision of
Bussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloading
equipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency and
productivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,
PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter of
notification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Crane
together at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.
According the Commision, this case one form of unfair bussiness competition
because PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done a
tying agreement and monopoly practices that harm users port service. In deciding
this case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15
paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridical
method concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guilt
of the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,
considering letter of the notification is not included in the definition of the
agreement.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision of
Bussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloading
equipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency and
productivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,
PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter of
notification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Crane
together at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.
According the Commision, this case one form of unfair bussiness competition
because PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done a
tying agreement and monopoly practices that harm users port service. In deciding
this case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15
paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridical
method concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guilt
of the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,
considering letter of the notification is not included in the definition of the
agreement.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision of
Bussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloading
equipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency and
productivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,
PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter of
notification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Crane
together at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.
According the Commision, this case one form of unfair bussiness competition
because PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done a
tying agreement and monopoly practices that harm users port service. In deciding
this case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15
paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridical
method concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guilt
of the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,
considering letter of the notification is not included in the definition of the
agreement., This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision of
Bussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloading
equipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency and
productivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,
PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter of
notification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Crane
together at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.
According the Commision, this case one form of unfair bussiness competition
because PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done a
tying agreement and monopoly practices that harm users port service. In deciding
this case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15
paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridical
method concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guilt
of the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,
considering letter of the notification is not included in the definition of the
agreement.]"
Universitas Indonesia, 2015
S59187
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Mulyani Sri Suhartuti
"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa krisis yang melanda perekonomian Indonesia pada pertengahan tahun 1997, telah berpengaruh negatif terhadap kondisi makro ekonomi secara menyeluruh dan membawa Indonesia ke dalam keterpurukan. Bangsa Indonesia sangat tertinggal dibanding dengan bangsa-bangsa lain di Asia Tenggara dalam mengatasi krisis ekonomi tersebut. Hal ini tentu tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan ekonomi yang diaplikasikan oieh masing-masing negara. Salah satu pilar dari keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia adalah adanya pelaksanaan persaingan usaha yang sehat.
Salah satu sumbangan terbesar dalam kekacauan ekonomi di Indonesia adalah dikukuhkannya praktek monopoii secara membabi buta. Begitu dahsyatnya praktek ini, sampai-sampai tercipta integrasi vertikal dan horizontal yang dikoordinasikan secara mesra antara pengusaha dan penguasa. Banyak contoh praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat yang teljadi di Indonesia yang menghambat kemajuan pembangunan ekonomi, antara Iain adanya persekongkolan dalam berbagai hal, misalnya dalam penawaran tender (bid rigging), dalam penetapan harga (price fixing) dan dalam pembagian wilayah (market allocation).
Banyak pelaku usaha melakukan bisnis dengan melakukan persekongkolan (perjanjian kolusif) karena tidak sanggup menghadapi tantangan pasar. Perusahaan di banyak negara melihat dan menganggap kolusi sebagai memberi order pada pasar dan menghilangkan kompetisi yang sehat. Hal ini mempunyai dampak langsung dan negatif bagi konsumen. Mereka mengkonsumsi produk yang Iebih sedikit dan membayar Iebih untuk hal itu. Adanya kebijakan yang melarang persekongkolan/kolusi yang tegas akan membantu mencapai tujuan ekonomi yang Iebih luas yang pada akhirnya akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasar yang kompetitif dapat memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan membenkan dasar untuk standar hidup yang Iebih tinggi. Selain itu, persekongkolan/kolusi juga membahayakan karena menghilangkan kepercayaan publik dalam sistem pasar yang kompetitif.
Persekongkolan/kolusi merupakan salah satu bentuk persaingan yang dilarang oleh Undang-undang. Persekongkolan dapat dianggap sebagai konspirasi usaha. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 disebutkan bahwa persekongkolan adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkoi. Dengan adanya persekongkolan, para pihak yang terlibat sama-sama melakukan suatu tindakan untuk memperoleh hasil yang telah disepakati secara bersama-sarna pula, dan persekongkolan yang ditindak adalah price fixing (penetapan harga), bid rigging (persekongkolan tender), atau market allocation (pembagian pasar atau skema alokasi)."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T16422
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fina Puspita Fitriyanti
"ABSTRAK
Skripsi ini mebahas tentang analisis yuridis terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan dalam sektor minuman olahan serbuk yang dilakukan oleh PT Forisa Nusapersada melalui Program Pop Ice The Real Ice Blender yang termuat dalam Internal Office Memo No. 15/IOM/MKT-DB/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014. Program ini diperkuat dengan adanya Surat Perjanjian Kontrak Dislay Pop Ice antara PT Forisa Nusapersada dengan para pemilik kios minuman dan atau toko pasar. KPPU menyatakan bahwa PT Forisa Nusapersada terbukti bersalah dan melanggar Pasal 19 huruf a dan b dan Pasal 25 ayat 1 huruf a dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sekaligus membayar denda sebesar Rp 11.467.500.000,00. Adapun dalam penulisan skripsi ini Penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan tujuan menganalisis Program Pop Ice The Real Ice Blender yang dilakukan oleh PT Forisa Nusapersada berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Peraturan Komisi No. 3 Tahun 2009, dan Peraturan Komisi No. 6 Tahun 2010. Penguasaan Pasar merupakan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Namun, penguasaan pasar diperbolehkan apabila dilakukan dengan cara yang sehat. Kemudian, seorang pelaku usaha dinyatakan memiliki posisi dominan apabila menguasai 50 atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

ABSTRACT
This thesis analyzes about judicial analysis towards the Commission for the Supervision of Busioness Competition decision No. 14 KPPU L 2015 related to market controlling and abuse of dominant position in powdered beverage sector which conducted by PT Forisa Nusapersada through Pop Ice The Real Ice Blender Program in Internal Office Memo No. 15 IOM MKT DB XII 2014 on 24th December 2014. The Program is strengthened by the letter of Pop Ice contract agreement between PT Forisa Nusapersada and the owner of kiosk or shop in the market. KPPU stated that PT Forisa Nusapersada was found guilty and violated the article 19 a and b , and article 25 1 a and c Law No. 5 Year 1999 and pay a fine of 11.467.500.000,00. The writer used yuridis normative method to analyze Pop Ice The Real Ice Blender Program by PT Forisa Nusapersada based on the Law No. 5 Year 1999, Commission Regulation No. 3 Year 2009, and Commission Regulation No. 6 Year 2010. Market Controlling is an activity that is prohibited under the Law No. 5 Year 1999. However, market controlling is allowed if conducted fair and achieved in a legal way. Also, if a businessman stated has a dominant position if they holds 50 or more market controlling of one particular type of goods or service."
2017
S66743
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Moch. Sa`dun
"UU Antitrust yang mulai berkembang pada awal abad 19, terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Perkembangan juga terjadi dalam penetapan kebijakan dan implementasinya. Dalam hal ini, perkembangan tentang pelaksanaan hukum persaingan usaha berkaitan erat dengan kajian ekonomi tentang persaingan usaha. Perkembangan persaingan usaha menjadi menarik, jika dikaitkan dengan keputusan perkara persaingan usaha. Bagi Indonesia perkembangan pemahaman dan implementasi terhadap UU persaingan usaha menjadi sangat penting. Karena Indonesia tergolong sebagai negara yang masih muda dalam masalah persaingan usaha. Lahirnya Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dan terbentuknya KPPU, telah membawa harapan besar terhadap pelaksanaan persaingan usaha yang sehat di Indonesia.
Disadari KPPU merupakan instrumen utama, sebagai ujung tombak dalam menjaga dan menegakkan praktek persaingan usaha yang sehat. Dalam hal ini kebijakan KPPU akan menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha yang sehat di Indonesia. Oleh sebab itu penulis memandang bahwa kajian dari aspek ekonomi terhadap putusan KPPU menjadi amat penting, terutama untuk memberikan bobot putusan yang Iebih balk dan tepat di masa yang akan datang. Hal ini sekaligus untuk mengetahui sejauhmana perkembangan persaingan usaha di Indonesia.
Dari 31 Perkara yang diputuskan KPPU dalam periode 2000-2005 terdapat 13 Janis pelanggaran. Telaah dalam tesis dibatasi pada perkara yang berkaitan dengan tender dan posisi dominan. Dalam hal ini penulis melakukan analisis terhadap pendekatan yang digunakan KPPU dalam pengambilan putusan, serta alasan-alasan ekonominya. Hasilnya, KPPU telah mengunakan pendekatan pemikiran persaingan, meskipun diperlukan penjelasan Iebih lanjut terhadap alasan-alasan teoritis di dalamnya.
Dalam proses pembuktian terhadap perkara terkait, putusan KPPU Iebih didasarkan atas unsur-unsur utama dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara tender dan posisi dominan. Sedangkan alasan-alasan dalam aspek ekonomi diperlukan penjelasan Iebih lanjut sebagai pengkayaan terhadap muatan putusan. Kiranya aspek penting tesis ini herbicara tentang upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T20036
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wahyu Bekti Anggoro
"Penguasaan pasar dilarang oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pasal 19 huruf a- d karena dapat mengakibatkan hambatan masuk (entry barrier) bagi pelaku usaha pesaing dalam pasar bersangkutan, terciptanya penghalang bagi konsumen untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing, terciptanya pembatasan peredaran dan atau penjualan barang dan jasa dalam pasar bersangkutan serta munculnya berbagai macam praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Namun demikian, masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penerapan Pasal 19 huruf a- d UU Nomor 5 Tahun 1999 pada penanganan perkara penguasaan pasar oleh KPPU terkait dengan diskriminasi berdasarkan proses penunjukkan langsung oleh institusi-institusi pemerintah atau oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), karena penunjukkan langsung yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara lebih tepat apabila dikategorikan ke dalam wilayah hukum pidana korupsi. Kemudian alasan hukum yang digunakan KPPU dalam menangani perkara penguasaan pasar yaitu terkait dengan adanya penguasaan pangsa pasar yang berakibat pada kepemilikan posisi dominan oleh pelaku usaha dalam pasar bersangkutan, terciptanya entry barrier atau hambatan masuk bagi pelaku usaha tertentu di sektor barang dan/atau jasa sejenis dalam pasar bersangkutan, terdapat pelaku usaha yang sengaja menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya supaya tidak dapat melakukan hubungan usaha, adanya upaya pembatasan atas distribusi atau penjualan barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan, terdapat perilaku diskriminatif terhadap pelaku usaha tertentu dan munculnya dampak berupa terciptanya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dari upaya penguasaan pasar oleh para pelaku usaha, dimana pendekatan yang digunakan untuk menguatkan alasan hukum yang digunakan oleh KPPU terkait dengan upaya penguasaan pasar adalah pendekatan Rule o f Reason."
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T37080
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>