Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang balk (GCG) pada perseroan terbuka merupakan cerminan bahwa perusahaan dikelola oleh Direksi dan Kornisaris dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Hubungan yang tercipta antara Direksi dan Komisaris dalam menerapkan prinsip GCG adalah check and balances yang bertujuan untuk kemajuan dan kesehatan Bank Mandiri. Direksi berkewajiban untuk melaksanakan pengurusan perseroan, sedangkan Komisaris bertindak sebagai pengawas dan untuk memastikan pengurusan perseroan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Mandiri sebagai suatu perseroan terbuka tunduk pada peraturan perundang-undangan yaitu UUPT, UUPM, dan UU Perbankan. Adapaun latar belakang dibentuknya pedoman pelaksanaan GCG di Bank Mandiri dikarenakan Direksi dan Komisaris Bank Mandiri memiliki kornitmen untuk menegakkan sistem perbankan yang sehat dan kuat di Indonesia. Penerapan GCG di Bank Mandiri juga untuk memenuhi tuntutan pilar ke-4 API yakni membentuk perbankan domestik yang kuat, dikelola dengan baik dan memiliki keahlian yang memadai. Penerapan GCG panting karena pengelolaan perusahaan yang baik dapat menarik minat dan kepercayaan investor, meningkatkan kinerja bank, euisiensi dan pelayanan kepada stakeholders, dan melindungi Bank Mandiri dari intervensi politik dan tuntutan hukum. Dalam menerapkan GCG di Bank Mandiri terdapat beberapa kendala yang dihadapi yakni baik dari faktor eksternal berupa pengumuman basil audit BPK yang mengindikasikan perbuatan kolusi dan korupsi Direksi Bank Mandiri dan ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan mengenai kerugian dalam pengelolaan kekayaan BUMN yang berbadan hukum perseroan yang identik dengan kerugian keuangan negara. Sedangkan kendala yang berasal dari faktor internal perseroan yakni fraud dan kurang berperannya fungsi Kornite Audit untuk membantu Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terkait informasi keuangan dan efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal. Untuk menghadapi kendala dalam penerapan GCG tersebut, pihak manajemen menempuh solusi-solusi sebagai berikut : Panama, memperbaiki image perusahaan, meningkatkan penerapan GCG dan memperkuat kapabilitas. Kedua, meningkatkan profesionalisme sumber Jaya manusia melalui sistem pengendalian internal berbasis risiko untuk mengawasi terjad i nya fraud dan memberdayakan fungsi Komite Audit."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai penilaian penerapan tata kelola perusahaan pada PT KLM untuk tahun 2017. PT KLM merupakan salah satu anak perusahaan BUMN. Laporan ini menjelaskan mengenai kebijakan tata kelola PT KLM, cara penilaian yang dilakukan oleh KAP ABC, nilai yang diadapatkan oleh PT KLM, serta rekomendasi untuk peningkatan tata kelola PT KLM. Berdasarkan penilaian atas tata kelola perusahaan, telah ditemukan adanya beberapa peraturan yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Namun, dari analisis yang dibuat disimpulkan bahwa PT KLM telah menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik.

---

ABSTRACTThis internship report explains corporate governance assessment at PT KLM for the year 2017. PT KLM is one of the subsidiaries of SOEs. This report contains analysis of PT KLM, the assessment method that is done by KAP ABC, the result value earned by PT KLM, and the recommendation based on analysis to improve PT KLM rsquo;s management. Based on the corporate governance assessment, there are several indicators which do not meet the regulation. However, from the analysis made, it is confirmed that PT KLM has introduced good corporate governance. "

"Some weakness in corporate governance in 1980 in America and England, make it urgent to reform corporate governance in order to guarantee stakeholders for good business competition. Good governance is a guideline for companies to actualizes goals and governance. Application of good governance still not fully done by many company because this principle was not binding as a legal rules. This principle applied only as non-explicitly guideline by companies. This situation discourage good governance in practice. Legal construction is important to legitimate good corporate governance as a rule that should be obeyed by companies organs. Companies obligated to manifest principle of good corporate governance as legitimate rules."

"Penerapan prinsip dasar Good Corporate Governance ini pada proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Group PFA diharapkan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para rekanan atau vendor. Melalui penerapan prinsip dasar Good Corporate Governance ini, Group PFA dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk berlaku adil (Fairness) dalam pelaksanaan pengadaan , transparan (Transparency) dalam memberikan informasi tentang Iingkup, tatacara dan kriteria pengadaan , patuh (Responsible) pada peraturan yang berlaku dan memiliki sistem pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan (Accountable) yang jelas dan tegas. Dengan demikian, penerapan konsep Good Corporate Govemance diharapkan mampu memberikan kualitas Iayanan yang baik sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan para rekanan atau vendor.Berdasarkan kondisi yang melatarbelakangi tersebut, maka peneiitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu 1) Untuk mengetahui kondisi peiaksanaan Good Corporate Governance, yang terdiri dari prinsip Fairness, Transparency, Accountability dan Responsibilty, yang terdapat di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa, 2) Untuk mengidentitikasi tingkat kepuasan vendor pada proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang ada saat ini, dan 3) Untuk menjelaskan pengaruh penerapan Good Corporate Govemance berpengaruh terhadap tingkat kepuasan vendor dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Untuk mencapai beberapa tujuan ini, penelitian ini meiibatkan 79 orang responden yang berasal dari para vendor. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah Teknik Distribusi Frekwensi, Teknik analisis Rentang Kriteria dan Teknik Korelasi Rank?s Spearman.Sebagai hasil dari analisis yang digunakan dalam penelitian ini diperoteh beberapa kesimpulan, yaitu bahwa kondisi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk secara umum cenderung tidak baik atau masih belum optimal. Dilihat dari tingkat kepuasan para vendor yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk terindikasi adanya kecenderungan ketidakpuasan para vendor tersebut terhadap kondisi yang ada saat ini. Selanjutnya dari hasil analisis korelasi terindikasi bahwa terdapat korelasi antara penerapan Good Corporate Governance dengan tingkat kepuasan vendor dalam proses pengadaan barang dan jasa di Iingkungan Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Selanjutnya, jika penerapan Good Corporate Governance tersebut dirinci menurut prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, terindikasi kuat bahwa prinsip-prinsip dalam penerapan Good Corporate Governance (fairness, transparency, accountability, dan responsibility) pada proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut memiliki korelasi atau hubungan dengan tingkat kepuasan vendor.Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diindikasikan perlunya prioritas pembenahan kondisi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance untuk meningkatkan tingkat kepuasan vendor yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Iingkungan Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Adapun prioritas pembenahan dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepuasan vendor, yaitu 1) Prioritas I adalah pembenahan transparency, 2) Prioritas II adalah pembenahan faimess, 3) Prioritas III adalah pembenahan responsibility, dan 3) Prioritas IV adalah pembenahan accountability.Berdasarkan hasil temuan tersebut disarankan untuk dilakukan penelitian sejenis dengan cakupan dan ruang lingkup yang Iebih Iuas agar diperoleh gambaran yang komprehensif tentang tingkat efektivitas penerapan Good Corporate Governance di berbagai unit kerja atau bidang yang terdapat di Iingkungan organisasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Melalui gambaran yang komprehensif tentang kondisi penerapan Good Corporate Governance dimungkinkannya untuk dilakukan upaya pembenahan yang Iebih spesifik sesuai kondisi dan karakteristik unit kerja atau bidang tugasnya."

"ABSTRAKPenerapan tata kelola perusahaan di perusahaan publik merupakan suatukeharusan guna melindungi pemegang saham dari kepentingan terselubungmanajemen dan juga melindungi pemegang saham minoritas dari tindakankesewenang-wenang pemegang saham mayoritas.Penelitian ini bermaksud untuk melakukan evaluasi penerapan tata kelolaperusahaan PT Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan gap analysis dalamrangka melaksanakan penawaran saham perdana. Gap analysis dilakukan denganmembandingkan penerapan tata kelola perusahaan saat ini dengan (a) lima prinsiptata kelola perusahaan sesuai dengan PBI no.11/33/PBI/2009, (b) lima pilar tatakelola perusahaan untuk perusahaan penyedia jasa keuangan sesuai denganIslamic Financial Services Board dan (c) Keputusan Ketua Bapepam-LK no.KEP-431/ BL/2012.Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT Bank Syariah Mandiri telah memilikifondasi tata kelola perusahaan yang baik untuk menjadi perusahaan publik, namunmasih memerlukan penguatan sistem, infrastruktur dan proses partisipasi publikguna melakukan pengawasan kepatuhan syariah.Sembilan poin rekomendasi ditawarkan dalam penelitian ini yaitu (a) menyusunprosedur kerja sesuai standar IFSB, (b) melakukan pembentukan unit audit syariahinternal, (c) melakukan rekrutmen pegawai untuk mengisi Sharia ComplianceDepartment, (d) menyertakan jumlah rapat dan opini syariah dalam KPI DewanPengawas Syariah (DPS), (e) melakukan pengembangan anggota DPS dan ShariaCompliance Department, (f) menyelenggarakan forum public guna mengevaluasiOpini Syariah, (g) mengungkapkan keterkaitan keluarga/perusahaan anggota DPSdalam laporan tahunan, (h) meningkatkan peran kepatuhan syariah oleh DPS dan(i) mengoptimalkan sistem kontrol internal.

---

ABSTRACTThe implementation of corporate governance among public companies ismandatory as it protects the shareholders from management’s vested interest andalso protects minority shareholder from arbitrary decision of majority shareholder.This research aims to evaluate the implementation of corporate governancepractice in PT Bank Syariah Mandiri in order to undertake initial public offering(IPO). Gap analysis was conducted to compare current practice of corporategovernance with (a) five principles of corporate governance vide. BI Regulationno.11/33/ PBI/2009 (b) five pillars of corporate governance according to IFSB forInstitution offering financial services, and (c) decree of Bapepam-LK Chairmanno.KEP-431/ BL/2012.This research concludes that PT Bank Syariah Mandiri has implemented a solidcorporate governance foundation to transform itself to become a public company,yet still need the system, infrastructure and public participation to ensure thatsharia policy has been set in place consistently.Nine points of recommendations was proposed: (a) construct key terms andoperating procedures consistent with IFSB framework, (b) create internal shariaaudit department, (c) recruit manpower to fill the position of Sharia ComplianceDepartment, (d) include meeting participation and sharia resolution published asSharia Board’s KPI, (e) develop members of Sharia Board and Sharia ComplianceDepartment, (f) explain sharia resolutions published in the annual report, (g)disclose related family/company of Sharia Board member in the annual report, (h)increase Sharia Board’s role in sharia compliance functions and (i) optimalizeinternal control in order to decrease fraud."

"Krisis ekonomi yang melanda Asia khususnya Indonesia pada pertengahan tahun 1997 diyakini karena lemahnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) di dalam sistem perbankan nasional dan korporasi kita. Tesis ini membahas mengenai penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia dimana dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Penelitian yang dikembangkan adalah penelitian normatif.Hasil dari penelitian ini, pada dasarnya dari sisi peraturan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yaitu transparansi, kewajiban, pertanggungjawaban, kemandirian dan yang terakhir kewajaran dan kesetaraan. Akan tetapi karakteristik Perseroan di kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia adalah tingginya konsentrasi kepemilikan dan pengendalian pada sekelompok keluarga/grup usaha. Sebagaimana yang terjadi di dalam manajemen Bank X dimana pemegang saham pengendali ikut dalam mencampuri urusan operasional Perseroan yaitu dengan mempengaruhi kebijakan manajemen Perseroan. Atas tindakannya tersebut pemegang saham telah melanggar prinsip akuntabilitas yang berujung tidak independe-nya masing-masing Organ Perseroan.

---

Economy crisis that hitted in Asia especially Indonesia in the middle of the 1997 believed because the weakness application of Good Corporate Governance (GCG) in our national banking system and our corporation. This thesis focus to the application of good corporate governance (GCG) in Indonesia where pushed from two sides, that is ethics and regulation. This research uses normative research.

The result of normative research, basically from regulation side, Limited Liability Regulation Number 40th,2007 has applied base principles GCG that is Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness. But the characteristics of company at south east asia especially indonesia is highly property concentration and control by group family / group business. In the same manner as happened in X Bank management where does controller shareholder get involved in company operational activity with influence company management policy. Cause of his action, shareholder has broken accountability principle pointed each of Organ Perseroan can not work independent."

"Penelitian ini membahas mengenai efektivitas penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) atau ‘GCG’ sebagai salah satu upaya restrukturisasi perseroan yang sedang mengalami kondisi finansial yang buruk. Langkah penerapan tersebut juga mencerminkan hubungan indikasi hostile takeover dengan tindakan Dewan Komisaris dalam menerapkan GCG berdasarkan kewenangannya. Peran Notaris dalam mendukung perseroan memenuhi kewajiban administratifnya pun merupakan bagian penting yang tidak dapat diabaikan dalam implementasi GCG pada kasus posisi. Penelitian ini menggunakan metode berbentuk yuridis normatif dengan peninjauan terhadap aspek-aspek hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan penerapan GCG. Tipologi penelitian tesis ini adalah deskriptif sebagaimana penulis menjelaskan dan menjabarkan gambaran objek penelitian secara menyeluruh dan sistematis. Meninjau dari tindakan Dewan Komisaris terhadap Direksi yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, penerapan GCG pada kasus posisi telah efektif dilakukan oleh perseroan sehingga kegiatan usaha perseroan tetap dapat berjalan. Indikasi tindakan hostile takeover juga disimpulkan tidak relevan dengan adanya ketentuan Pasal 125 UUPT dan tidak adanya pengalihan kendali perseroan secara paksa. Kewenangan Dewan Komisaris juga disimpulkan bersifat luas dan untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh, tidak terbatas hanya pada ketentuan yang tertera di undang-undang terkait namun tetap di bawah naungan pemegang saham. Guna meningkatkan efektivitas penerapan GCG, dapat disusun peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlandaskan pendekatan ‘fiduciary duty’ untuk meningkatkan kualitas disiplin, kinerja, dan integritas Direksi terhadap perseroan. Peningkatan frekuensi rapat gabungan organ perseroan juga akan meminimalisir potensi pelanggaran terhadap kepentingan perseroan.

---

This research elaborates primarily regarding the effectivity in implementing Good Corporate Governance (GCG) as one of the restructuring actions upon the deteriorating financial condition of the company. The implementation process itself reflects the correlation between the hostile takeover indication and the action of The Board of Commissioners in exercising their authority within the GCG implementation. The role of Notary in supporting the company towards its administrative compliance is also the crucial part which has to be inseparable in the GCG realization within the case study. The writer uses juridical-normative method in producing this thesis within analysis on the stipulated rules and acts pertaining the implementation of GCG. This thesis is rather a descriptive type within the elaboration being made upon the the research object entirely and systematically. Evaluating from the action took by the Board of Commissioners as the Directors did not fulfill their responsibility properly, it can be concluded that the implementation of GCG in order to sustain the company in the case study was a major success. The alleged hostile takeover action apparently is irrelevant as to the stipulation on Article 125 of Indonesian Company Law and the fact that there has never been a control-shifting in the company. The authority of Board of Commissioners too should be perceived more comprehensively, not delimited to the stipulation of Indonesian Company Law but still in the compliance towards shareholders. To enhance the effectiveness in GCG implementation, a stipulation should be established based on ‘fiduciary duty’ principles to improve the quality of disciplinary values, performance, and integrity of the Directors towards the company. The more frequent integrated meeting between Board of Directors and Board of Commissioners would also diminish the potential infringement towards the interest of the company.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap keterlibatan masyarakat pada perusahaan pertambangan di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis interaksi antara keterlibatan masyarakat dengan tata kelola perusahaan yang dapat di perkuat oleh kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan 111 observasi yang merupakan perusahaan-perusahaan pertambangan publik di Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan selama periode 2011-2014. Hasil penelitan ini menyatakan bahwa tingkat tata kelola perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keterlibatan masyarakat pada perusahaan. Selain itu, kinerja keuangan juga memperkuat hubungan antara keterlibatan masyarakat dan tata kelola perusahaan.

---

This study aims to analyze the effect of coporate governance on the community engagement by mining companies that listed in Indonesia. This study also analyze the interaction between community engagement and corporate governance are moderate through entity performance. This study use a sample of 111 observations of mining companies that listed in Indonesia during period 2011-2014. The result shows that the corporate governance has a significant positive effect on the community engagement. In addition, entity performance also moderates the relationship between the community engagement and the corporate governance."

"Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat mendorong pengelolaan sebuah BUMN secara lebih profesional, efisien, dan efektif. Tujuan dari penulisan laporan magang ini  adalah untuk mengevaluasi proses penilaian tata kelola perusahaan yang baik terhadap aspek Dewan Komisaris PT Venus dengan menggunakan Parameter BUMN (SK-16/S.MBU/2012) dan melakukan evaluasi atas refleksi diri yang diperoleh selama menjalani kegiatan magang. Parameter BUMN sendiri terdiri dari enam aspek penilaian utama dan 43 indikator utama penilaian. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh KAP XXX, PT Venus telah memperoleh nilai dengan predikat “ Sangat Baik “ terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam aspek Dewan Komisaris. Secara umum, proses penilaian dan evaluasi terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada PT Venus telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu Parameter BUMN.

---

The implementation of good corporate governance can encourage the management of a state owned enterprises (BUMN in Indonesia)  more professional, efficient, and effective. The purpose of writing this internship report is to evaluate the process of evaluating good corporate governance on the aspects of the Board of Commissioners of PT Venus by using the state owned enterprises (BUMN in Indonesia) Parameter and evaluating the self reflection obtained during the internship. The state owned enterprises (BUMN in Indonesia) Parameter, consists of six main evaluation aspects and 43 main evaluation indicators. Based on the results of the assessment and evaluation conducted by KAP XXX, PT Venus has obtained a score with the title "Very Good" on the application of good corporate governance in the aspects of the Board of Commissioners. In general, the process of assessment and evaluation the implementation of good corporate governance at PT Venus is in accordance with applicable laws and regulations, namely state owned enterprises (BUMN in Indonesia) Parameters."