Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank Global adalah salah satu bank yang mampu bertahan di masa krisis moneter sedang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan telah menjadi PT publik. Namun karena pengelolaannya tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya, pada bulan Desember 2004 dibekukan dan akhirnya pada tanggal 13 Januari 2005 izin usahanya dicabut oleh Bl. Dengan pencabutan izin usaha oleh BI akan berdampak luas terhadap sektor ekonomi dan keuangan lainnya serta krisis kepercayaan di sektor perbankan itu sendiri. Guna menghindari terjadinya pencabutan izin bank di masa mendatang, maka perlunya penerapan GCG pada sektor perbankan. Penerapan GCG pada sektor perbankan dianggap unik karena bank memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan keuangan sejenis lainnya, yaitu mengerahkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito, tabungan dan lain sebagainya. Hal ini juga diatur pelaksanaannya oleh BI melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PB1/2006 tentang peiaksanaan good corporate governance bagi bank umum, terdiri dari transparansi (transparancy), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), kemandirian (independency), dan kewajaran (fairness), dilaksanakan oleh setiap bank. Dengan harapan agar di masa mendatang kejadian seperti "Bank Global" itu tidak terulang kembali, karena akibatnya sangat berdampak luas, khususnya dalam hal kepercayaan nasabahlinvestor, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan dan produk-produk lembaga perbankan Indonesia dan juga berdampak negatif terhadap instansi pasar modal Indonesia yang tengah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam 5 (lima) tahun terakhir ini."

"Kehadiran Good Corporate governance (GCG) diperlukan dalam suatu Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) agar dapat mencapai kesinambungan usaha melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (KNKG, Pedoman GCG 2006). Tesis ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan dan penerapan prinsipprinsip GCG pada BUS dan UUS di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif terhadap bahan kepustakaan dan didukung dengan wawancara dengan beberapa pejabat terkait. Tinjauan penelitian pengaturan prinsip GCG diperoleh dari Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia, Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam & LK. Tinjauan Penerapan prinsip GCG pada BUS minimal diwujudkan dalam (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; (2) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komitekomite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BUS; (3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (4) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; (5) batas maksimum penyaluran dana; dan (6) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS. Sedangkan pada UUS minimal diwujudkan dalam (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS; (2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (3) penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti; dan (4) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.

---

The presence of Good Corporate Governance (GCG) is required in an Islamic Commercial Bank (ICB) or Islamic Business Unit (IBU) in order to achieve sustainability through the management efforts that are based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness and equality (NCG, GCG Guidance 2006). This thesis aims to find answers to the questions of how the regulation and implementation of the GCG principles to ICB and IBU in Indonesia. The method used for this research is juridical normative research, which were conducted on literature research and supported by interviews with relevant officials. Review on the Regulations of GCG principles are obtained from the Law No.40 of 2007 regarding Limited Liability Company, Law No.21 of 2008 on Islamic Banking and Bank Indonesia Regulations, Law No.8 of 1995 on Capital Markets and Bapepam & LK Regulations. Review on the Regulations of GCG principles in ICB shall be at least embodied in (1) the performance of duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors, (2) the completion and execution of Committees? tasks and the internal control function of BUS (3) the performance of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board (4) the implementation of the compliance, internal audit and external audit functions (5) The maximum limit of funds, and (6) transparency of financial and non financial conditions of BUS. While at IBU shall be minimal embodied in (1) the performance of duties and responsibilities of the Director of IBU (2) the performance of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board, (3) the distribution of funds to finance core customers and deposit of funds by core depositors, and (4) transparency of financial and non financial condition of IBU."

"Kemunduran ekonomi kapitalis yang menerapkan asas pasar bebas dan ekonomi sosialis dengan kontrol negara dalam perekonomian secara terpusat, merupakan titik pijak bagi perkembangan ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. Dengan diberlakukannya UU Nomor 10 tahun 1998 yang mengenal tentang Perbankan membuka pintu bagi lahirnya perbankan syariah karena diperkenankannya dual banking system. Eksistensi perbankan syariah semakin menguat karena perbankan syariah terbukti bertahan di tengah krisis ekonomi Indonesia. Hal ini membuktikan kuatnya keunggulan perbankan syariah dibanding perbankan konvensional.Metode pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalab metode kuaitatif, yaitu dengan menyajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Di sisi lain, pada saat ini sedanq marak implementasi Good Corporate Governance (GCG). Bank Indonesia sendiri telah mewajibkan implementasi GCG bagi bank umum, termasuk bank syariah. Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, Salah satu pilarnya adalah implementasi GCG. Selain itu Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Penerapan Prinsip GCG Bagi Bank Umum. Hal ini menunjukkan keseriusan regulator dalam implementasi GCG bagi perbaikan perekonomian bangsa. GCG pada hakikatnya adalah sistem dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lain. Dalam bank syariah implementasi GCG bertumpu pada lima pilar utama yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness.Kelima pilar ini diharapkan membentuk budaya kerja yang islami. GCG menghendaki agar pengelolaan perusahaan mengedepankan prinsip akuntabilitas berupa kejelasan sistem dan tanggung jawab antar para pihak dalam bank syariah. Bagi bank syariah ada beberapa kekhususan dalam implementasi GCG berupa aspek kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Dengan implementasi GCG banyak manfaat yang dapat diperoleh bank syariah. Implementasi GCG pada bank syariah dapat dilihat dari beberapa aspek untuk menggambarkan proses bisnis yang berjalan di bank syariah dalam enam aspek."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara corporate governance, profil risiko dan modal (CAR) terhadap kinerja (ROA) perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013 dengan skor yang terdapat pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 mengenai Risk Based Bank Rating. Metode dalam penelitian ini menggunakan model regresi dengan sampel sebanyak 56 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012- 2013. Penelitian ini menggunakan net interest margin (NIM) dan total asset sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian ini membuktikan adanya hubungan yang positif profil risiko dan modal (CAR) terhadap kinerja bank (ROA) dan hubungan yang negatif corporate governance terhadap kinerja bank (ROA).

---

The aim of this research is to analyze the effect of corporate governance, risk profile and capital (ROA) on the bank financial performance listed at Indonesian Stock Exchange during 2012-2013 using the standard score based on Bank Indonesian?s regulation No. 13/1/PBI/2011 about Risk Based Bank Rating. This research uses the regression statistics model with the sample amount of 56 banks listed in Indonesian Stock Exchange during 2012-2013. This research also uses net interest margin (NIM) and total asset as control variables. The result of this research shows that there are positive effect among risk profile and capital (CAR) variable on bank performance (ROA) also negative effect for corporate governance variable on bank performance (ROA)."

"Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Untuk meminimalisir resiko perkreditan tersebut bank wajib menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG). Prinsip-prinsip GCG meliputi transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility (tanggung jawab), independency (independensi), fairness (kewajaran). Untuk itu perlu diketahui bagaimana pengaturan mengenai konsep GCG yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta bagaimana Bank BTN menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut dalam perkreditannya. Untuk memperoleh data dan informasi penulis mengadakan penelitian berupa penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis dan juga didukung dengan wawancara dengan narasumber. Dalam beberapa pasalnya Undang-Undang Perbankan telah mengatur mengenai konsep GCG dalam perbankan. Bank BTN telah pula menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut tak terkecuali di bidang perkreditan.

---

The focus of this study is Giving credit is the main activity of banks which contain the risks that may impact on the health and sustainability of the bank. The scope of the credit as a banking activity, not simply in the form of borrowing to customers but the relationship is complex because it involves elements that quite a lot of them include: the sources of credit funds, allocation of funds, organization and management of credit, credit policy, documentation and loan administration. Application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the lending bank can minimize the risk involved in lending itself so that the level of bank health and business continuity is maintained. GCG principles include transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness."

"Sejak perekonomian Indonesia dihantam badai krisis moneter di tahun 1997, orang sadar, betapa selama ini mereka telah terbuai dengan semunya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berbagai pengkajian membuktikan, salah satu penyebab ambruknya perekonomian Indonesia adalah buruknya struktur ekonomi yang dibangun. Selain itu, buruknya kinerja sektor perbankan, ditenggarai juga menjadi pemicu lainnya. Good Corporate Governance (GCG) pun mulai marak didiskusikan. Dalam seminar seminar soal perekonomian, prinsip-prinsip ini tak pernah luput dibicarakan. Para pakar percaya, buruknya penerapan GCG di industri perbankan Indonesia menjadi faktor utama, jika kita mencari penyebab begitu sulitnya kita bangkit dari keterpurukan ekonomi. Tapi, bagaimanakah seharusnya GCG diterapkan pada industri perbankan? Ini juga masih terus hangat diperbincangkan. Termasuk soal peran pemerintah dalam mensosialisasikannya di kalangan perbankan."

"Berbagai kasus yang melanda Bank Mandiri dan menjadi sorotan media pada beberapa bulan terakhir ini, menyisakan pertanyaan apakah Bank Mandiri, bank terbesar di Indonesia, sudah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengelolaan usahanya. Pertanyaan selanjutnyaadalah, bagaimana rencana dan strategi Bank Mandiri dalam mengantisipasi hal tersebut, dikaitkan dengan gencarnya tuntutan untuk menerapkan good corporate governanance dalam menjalankan usahanya."

"ABSTRAKPenerapan Corporate Governance (CG) pada sektor perbankan di Indonesia, khususnyaBank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai entitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)memperlihatkan suatu karakteristik tertentu di mana CG diterapkan dengan merujuk padapedoman yang berlaku bagi sektor perbankan secara umum di Indonesia. Mempertimbangkankeberadaan Bank DKI sebagai BPD, Bank DKI memiliki fungsi yang berbeda dengan bankumum lainnya terkait misi yang diemban sebagai Bank dengan kepemilikan saham mayoritasoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi strukturCG di Bank DKI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur CG di Bank DKI meliputielemen Boards (Dewan Komisaris dan Direksi), Komite Dewan Komisaris dan PemegangSaham (Shareholders, Stakeholders and Holding Company). Analisis dilakukan terhadapdokumen dan hasil evaluasi CG di Bank DKI serta hasil wawancara dengan organ CG di BankDKI. Secara umum ditemukan kondisi yang belum ideal dalam proses CG di Bank DKIsekalipun struktur CG di Bank DKI telah memenuhi ketentuan CG yang berlaku secara umumbagi sektor perbankan di Indonesia.

---

ABSTRACTCorporate Governance (CG) implementation in Indonesian banking sector, particularlyRegional Development Bank as Regional ? Owned Enterprise entity demonstrates a peculiarcharacteristic where CG has been exercised in compliance with set of regulations that arecommonly prevailed for Indonesian banking sector. Considering existence of Bank DKI asRegional-Owned Enterprise, the Bank has distinctive function than other commercial banksrelated to its mission as Bank with majority shares ownership by DKI Jakarta ProvincialGovernment. The condition affected CG structure at Bank DKI. The research is intended toanalyze CG structure at Bank DKI comprising Boards (Board of Commissioners and Board ofDirectors), Committees under the Board of Commissioners, as well as Shareholders,Stakeholders and Holding Company. The analysis comprehended CG documents and assessmentreport at Bank DKI as well as result of interview with CG bodies at Bank DKI. Despite BankDKI has complied with CG Regulation that is commonly prevailed on Indonesian banking sector,result of the research demonstrates problematic condition on Bank DKI?s CG process"