Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkawinan merupakan bagian dari proses kehidupan manusia. Adanya janji kawin diantara pasangan yang sedang berpacaran biasanya mendahului sebelum terjadinya perkawinan itu sendiri. Janji kawin yang biasanya terjadi di kalangan muda mudi hanyalah sebatas lisan tanpa disertai bukti tertulis. Hal ini akan sulit dituntut pertanggungjawabannya bila suatu saat terjadi pengingkaran oleh salah satu pihak. Sekalipun perbuatan ingkar janji kawin sering terjadi di masyarakat, sangat jarang ada pihak yang menuntut ke pengadilan bila terjadi pengingkaran. Hal ini dikarenakan perbuatan ingkar janji kawin tidak diatur dalam undang-undang perkawinan. Namun meskipun belum diatur secara jelas dalam undang-undang perkawinan, bukan berarti setiap perbuatan ingkar janji kawin tidak dapat dituntut. Masih ada hukum adat sebagai hukum yang hidup dan terus berkembang di masyarakat, yang dapat dijadikan pegangan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah apakah ada hubungan antara ingkar janji kawin dengan sanksi adat, apakah ingkar janji kawin dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana adat, dan apakan yang menjadi sanksi adatnya terhadap perbuatan ingkar janji kawin tersebut. Pada masyarakat hukum adat, janji kawin dikukuhkan dalam suatu upacara yang disebut pertunangan.Pertunangan biasanya dilakukan secara resmi dan mengikuti aturan tata tertib adat yang berlaku, sehingga pelanggaran terhadap tata tertib pertunangan itu dapat dikategorikan sebagai suatu delik adat, yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana adat. Tesis ini mengangkat beberapa kasus putusan Mahkamah Agung mengenai ingkar janji kawin. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Tipe penelitiannya eksplanatoris, fact finding, penelitian berfokus masalah, dan monodisipliner. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan alat pengumpulan data adalah melalui studi dokumen. Sedangkan Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah kualitatif. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan, bahwa terdapat hubungan antara ingkar janji kawin dengan sanksi adat yaitu apabila perbuatan tersebut termasuk delik adat. Terhadap perbuatan ingkar janji kawin yang melanggar tata tertib perkawinan adat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum pidana adat dan diberikan sanksi adatnya."

"Pada mulanya Perbuatan Melawan Hukum mempunyai pengertian yang sempit. Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang hanya bertentangan dengan undang-undang saja. Aliran sempit ini ditandai oleh putusan Hoge Raad pada 6 Januari 1905 dalam perkara Singer Naaimachine. Pengertian sempit mengenai perbuatan melawan hukum bergeser menjadi lebih luas dengan adanya putusan Hoge Raad pada 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen versus Lindenbaurn yang kemudian diartikan sebagai perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum tertulis tetapi juga melanggar hukum yang tidak terutlis. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah telah membuat akta jual beli tanah dan akta pemberian hak untuk membeli kembali sebagai jual beli semu terhadap perbuatan hukum yang sebenarnya yaitu pinjam-meminjam uang dengan jaminan tanah berikut bangunan di atas-nya. Bagaimana akibat hukum yang akan diterimanya baik sanksi dari pengadilan maupun dari organisasi profesinya? Adapun metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang dengan penelitian melalui studi kepustakaan dengan penelitian data sekunder serta menggunakan tipologi penelitian evaluatif yang menggunakan sumber data sekunder yang telah ada serta menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh notaris. Pembuatan akta-akta yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah perbuatan melawan hukun yang berakibat perbuatan hukum yang dilakukan tersebut adalah batal demi hukum. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah tunduk pada kode etik profesinya. Adapun Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan perbuatan melawan hukum akan mendapatkan sanksi dari organisasi profesinya yang dapat berupa teguran, pemecatan sementara, dan pemecatan berdasarkan kualitas perbuatan yang dilakukan. Agar badan peradilan di dalam memeriksa suatu perkara lebih teliti dan memperhatikan keterangan para saksi serta teori-teori yang ada. Agar organisasi profesi dalam hal ini INI dan IPPAT harus lebih proaktif dalam mensosialisasikan peraturanperaturan baru ataupun adanya suatu fenomena baru yang berkaitan dengan bidang kenotariatan."

"Sebuah perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam hidup manusia. Begitu banyak persiapan yang dilakukan agar perkawinan itu dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. Sebelum terlaksanya perkawinan, pada umumnya pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu mengutarakan keseriusan niatnya dengan menjanjikan perkawinan atau menggelar acara peminangan atau yang dikenal pula dengan pertunangan. Akan tetapi tidak jarang janji-janji itu tidak dipenuhi dan menimbulkan kerugian bagi salah stau pihak sehingga membawanya ke muka pengadilan. Skripsi ini membahas sekaligus menganalisa beberapa putusan-putusan pengadilan berkaitan dengan pembatalan sepihak pelaksanaan perkawinan sebagai suatu pembuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode peneltian normatif yuridis. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukkan dalam mayoritas putusan hakim pengadilan menyatakan bahwa dibatalkannya pelaksanaan perkawinan secara sepihak merupakan sebuah perbuatan melawan hukum, namun Penulis juga menemukan perbedaan perdapat dalam putusan hakim yang mana menyatakan bahwa pembatalan secara sepihak atas pelaksanaan perkawinan adalah merupakan sebuah wanprestasi.

---

A marriage is one of the important events in human life. So many preparations were made so that the marriage itself could be carried out as desired. Before the marriage is carried out, in general, couples who want to get married first express the seriousness of their intention by promising marriage or holding a marriage ceremony or what is also known as engagement. However, it is not uncommon for these promises not to be fulfilled and cause harm to one of the parties, thus bringing them to court. This paper discusses as well as analyzes several court decisions relating to the cancellation of promise to marry by one of the party as the law of tort. The research method used is juridical-normative research method. The results of the research in this paper show that the majority of court judges' decisions stated that the cancellation of promise to marry is an act against the law, but the author also finds inconsistencies in the judge's decision which states that those same matter in some cases was categorized as a breach of contract."

"Dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum pembuat akta otentik Notaris untuk melaksanakan jabatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam prakteknya Notaris dapat melakukan perbuatan yang oleh pengadilan diputuskan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan akta yang dibuatnya dinyatakan cacat hukum. Dalam hal ini Notaris telah membuat akta pembatalan jual beli tanpa sepengetahuan salah satu pihak. Akta pembatalan sepihak ini membuat pihak yang dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan meminta akta dibatalkan. Mengacu pada persoalan diatas penulisan tesis ini menelaah beberapa hal yaitu bagaimana bentuk dan substansi akta yang cacat hukum karena Notaris melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan implikasi hukumnya dan bagimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang dinyatakan cacat hukum karena Notaris melakukan Perbuatan Melawan Hukum ? Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitan yuridis normatif serta menggungakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Analisis kasus dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 895K/Pdt/2013. Adapun terhadap akta yang dinyatakan cacat hukum dapat berimplikasi paenurunan status atau degradasi kekuatan alat bukti. Degradasi kekuatan bukti akta notaris dari otentik menjadi kekuatan bukti dibawah tangan, dan cacat yuridis akta notaris mengakibakan akta notaris dapat dibatalkan atau batal demi hukum atau non existent. Terhadap perbuatannya, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan administratif.

---

In doing the function as a Public Official who makes the authentic deed, a Notary required to perform his duty based on actual law. As for the practice, Notary may do some inappropriate action or against the law that by the court has been punished for Unlawful Acts and the deed stated as disable. In this case, Notary has made the cancellation deed of sell and purchase without any notification to other party. This cancellation deed made without notification has trigger the other party as a buyer to bring this case to the court where they sue the seller for the deed their made without notification and ask to cancel the deed. Based on the case above this thesis try to analyze several issues for instance how the form and substance from the disability of deed and its implication because Notary has done unlawful acts and how is Notary responsibility for his deed that has been declared as disabled because of unlawful acts This research using normative juridical methods and using secondary data namely primary law materials and secondary legal materials. In this regard, the case analysis taken from the decisions of the Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 895K Pdt 2013. Regarding to the disability of deed, its implication is the degradation of strength of evidence from the deed. Degradation the strength of evidence of deed cause an authentic deed become unauthentic and disability of deed cause Notary deed can be cancelled or null or non existent. Related to his action, several sanction may imposed to Notary which are civil sanction, administrative sanction and criminal sanction."

"Kesepakatan kedua calon mempelai dalam perkawinan menjadi syarat materil yang sifatnya absolut. Pada kasus diketahui bahwa kesepakatan/janji kawin dapat menjadi faktor terjadinya hubungan seks pra nikah. Hal ini sangat merugikan perempuan terlebih terjadi ingkar janji kawin dari pihak lelaki. Karenanya diperlukan suatu perangkat hukum untuk melindungi perempuan. Namun, apakah peraturan yang mengatur janji kawin telah memberikan perlindungan yang cukup bagi perempuan, apakah ingkar janji kawin telah mendapat pengaturan yang cukup sehingga dapat melindungi perempuan ataukah perlu pengaturan khusus, serta mengapa tindakan ingkar janji kawin dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bukannya wanprestasi, hal ini menjadi bahasan dalam penelitian.Penelitian ini menggunakan metoda penelitian lapangan yang bersifat empiris, yaitu identifikasi terhadap hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan (adat) yang terkait janji kawin.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tentang janji kawin dalam Pasal 58 KUHPerdata dan Pasal 11, 12, 13 KHI serta penjelasan Pasal 6 (1) UU Perkawinan telah memberikan perlindungan yang cukup bagi kaum perempuan pada umumnya, yaitu dalam bentuk pencegahan agar perempuan tidak mempercayai janji kawin. Ingkar janji kawin tidak diatur dalam undang-undang, namun dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3191K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986, telah cukup untuk dijadikan acuan bagi perempuan yang dirugikan akibat ingkar janji kawin, sehingga tidak diperlukan pengaturan khusus. Ingkar janji kawin termasuk perbuatan melawan hukum karena ingkar janji kawin telah melanggar norma-norma adat dan kesusilaan dalam masyarakat. Sedangkan wanprestasi merupakan suatu bahasan dalam hukum perikatan yang hanya menyangkut keperdataan saja. Namun janji kawin perlu juga diatur secara jelas dalam UU Perkawinan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas.

---

An agreement between two parties (in this case refers to a couple) to get into a marriage has been considered as an absolute material requirement. There is cases in which such an agreement would lead the couple to engage in a pre-marital sexual intercourse, which definitely brings harm more to the woman, and even worse if the agreement were violated by the man. However, is the law regulating the marriage promise has already provided a sufficient protection for the woman? Is the violation of the promise has been well regulated so that it can ensure that the woman victimized is really protected? Is there any need to make a new specific regulation concerning this matter? Why is the violation of this promise considered as a violation against the law, instead of misachievement? Such questions are those to be addressed in this research.The research applies an empirical field research method, that is, identification on the unwritten law or customary law (traditional law) concerning the promise to a marriage.The result shows that the jaw concerning this promise in the Article 58 of the Book of Civil Law and the Article 11, 12, and 13 of the Book of Islamic Law, as well as the Article 6 91) of the Law concerning Marriage have already provided a sufficient protection for the women in general, manifested in a prevention for the woman not to trust in such a promise. Such a false promise indeed is not regulated in the law. However, the Supreme Court's Jurisprudence No.3191 R/Pdt/1984 dated February 8th 1986 is considered to be sufficient to be treated as reference for the victimized women on this matter."

"Permasalahan kedudukan hukum anak luar kawin terhadap bapak dan/atau ibunya merupakan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena anak luar kawin didiskriminasi baik dalam kedudukan hukumnya maupun di dalam lingkungan masyarakat. Di dalam Undang-undang Perkawinan dan K.U.H.Perdata seorang bapak biologis dari anak luar kawin yang tidak diakuinya, tidak memiliki kewajiban apapun terhadap anak tersebut. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah mengapa anak biologis yang tidak diakui oleh bapaknya mendapatkan ganti rugi berupa nafkah dari bapaknya, khususnya dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 935 K/Pdt/1998 dan apakah yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam menyatakan anak biologis yang tidak diakui bapaknya mendapat ganti rugi berupa nafkah khususnya dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 935 K/Pdt/1998. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Bapak biologis yang tidak mau mengakui anak luar kawin biologisnya secara yuridis, menimbulkan kerugian baik secara materil maupun imateril bagi ibu dan anak tersebut. Perbuatan tidak mau mengakui anak luar kawin oleh bapaknya yang sudah ternyata dengan jelas adalah anak biologisnya menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia termasuk perbuatan melawan hukum sehingga dapat ditetapkan untuk memberikan ganti rugi berupa pemberian nafkah bagi pihak yang dirugikan. Perlu dibuat suatu penegasan di dalam Peraturan Pemerintah yang akan mengatur lebih lanjut mengenai anak luar kawin khususnya bagi anak luar kawin yang tidak diakui oleh bapaknya secara yuridis, bahwa seorang bapak dari anak luar kawin tersebut tetap harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan, perawatan, pengasuhan dan memberikan bimbingan berdasarkan kasih sayang hingga anak tersebut dewasa. Karena seorang anak(tanpa melihat apakah ia anak sah atau anak luar kawin) berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan."

"ABSTRAKSegala perjanjian yang dibuat secara sah berlakusebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal1338 ayat (1) KUHPerdata. Berarti perjanjian yang dibuatsecara sah, mengikat "bagi kedua belah pihak yangmembuatnya. Untuk memberikan kepastian dan jaminanpelaksanaan suatu perikatan, perjanjian lazimnya dituangkandalam suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorangpenjabat umum (Notaris) atau disebut akta otentik. Aktaotentik harus memenuhi syarat formil, yaitu apa yangterkandung dalam pengertian "verlijden," yakni "pembuatan,pembacaan dan penanda tanganan akta," dan syarat materiil,yang didasarkan pada penelitian dan penilaian Notaristerhadap isi akta otentik, yaitu yang berhubungan denganperistiwanya. Suatu perjanjian kredit di Bank yang disertaidengan pemberian jaminan berupa harta bersama, baik Bankdan Notaris harus meneliti apakah terhadap pemberianjaminan tersebut, ada persetujuan bersama suami isteri.Apabila tidak ada persetujuan, Notaris dan Bank dapatdigugat atau dijadikan turut tergugat oleh salah satu pihaksuami atau isteri yang tidak memberikan atau dimintaipersetujuan. Gugatan itu didasarkan atas perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad), oleh pihak yang merasadirugikan dengan dibuatnya dan dipergunakannya aktaotentik. Karena perbuatan Notaris dan Bank telah memenuhiunsur-unsur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanyakesalahan dan dari kesalahan itu menimbulkan kerugian pihak(orang) lain. Dalam perkembangannya, unsur kesalahan tidakhanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang,tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;melanggar hak subyektif orang lain (gangguan); melanggarkaedah tata susila; bertentangan dengan kepatutan,ketelitian dan sikap hati-hati (Arest Hoge Raad, 31 Januari1919). Analisa kasus dilakukan terhadap Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 2196 K/Pdt/1992 tanggal 30Juni 1994 j o. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah DiSemarang No.793/Pdt/1991/PT.Smg. tanggal 17 Pebruari 1992jo. Putusan Pengadilan Negeri SemarangNo.18/Pdt/G/1991/PN.Smg. tanggal 19 Juni 1991. Dalamputusan-putusan tersebut, Notaris dan Bank digugat atasdasar melakukan perbuatan melawan hukum. Pengumpulan datadiperoleh dengan cara studi kepustakaan dan lapangan."

"Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik. Dalam jabatan notaris terdapat kepercayaan publik yang sangat besar. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya tidak menutup kemungkinan melakukan penyimpangan yang merupakan perbuatan pidana. Salah satu perbuatan pidana yang sangat sering dilakukan oleh seorang notaris adalah perbuatan pidana pemalsuan atas akta otentik sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 263 dan 264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.Terdapat tiga permasalahan dalam hal seorang notaris melakukan penyimpangan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana pemalsuan atas akta otentik.Pertama, bagaimana akibat hukumnya terhadap akta yang telah dibuat oleh notaris dalam hal akta tersebut terbukti palsu.Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintakan terhadap notaris berkenaan dengan akta yang dibuatnya.Ketiga, bagaimana sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap notaris yang melakukan perbuatan pidana pemalsuan tersebut.Dalam hal terbukti akta otentik yang dibuat oleh notaris adalah palsu maka akibatnya akta tersebut tidak sah artinya akta tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna atau dengan kata lain akta tersebut kehilangan otentisitasnya. Di dalam undang-undang jabatan notaris tidak dicantumkan sanksi pidana. Meskipun demikian notaris tetap bertanggungjawab secara pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya selama ia menjalankan tugas jabatannya.Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seorang notaris adalah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dalam jabatan notaris melekat kepercayaan publik yang besar maka bagi notaris yang melakukan perbuatan pidana seharusnya dijatuhi hukuman atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan diperberat sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini diharapkan akan memberikan rasa jera untuk tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari. Selain dari pada itu diharapkan notaris akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas jabatannya."

"Skripsi ini berisi mengenai perbuatan ingkar janji untuk mengawini yang diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang mengingkari janji untuk mengawini tersebut diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum dan dilihat dari pengaturan perundang-undangan yang berada di Indonesia. Latar belakang penulisan skripsi ini adalah banyaknya kasus perbuatan ingkar janji untuk mengawini dan menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil kepada penderita. Dalam skripsi ini, dibahas mengenai kasus-kasus mengenai perbuatan ingkar janji untuk mengawini dalam kumpulan-kumpulan putusan pengadilan yang dibahas menggunakan hukum yang terdapat di Indonesia. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan jenis data kualitatif yang bertujuan untuk memberikan informasi yang edukatif kepada masyarakat mengenai perbuatan yang menjanjikan untuk mengawini, bahkan secara lisan pun dapat tergolong sebagai perjanjian untuk mengawini. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara jelas mengatur mengenai perbuatan ingkar janji untuk mengawini dan tidak semua perbuatan ingkar janji untuk mengawini adalah perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim harus melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dan memastikan bahwa pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi dengan sempurna.

---

This thesis is about the act of breaking a promise to marry, which is classified as a tort. The act of breaking the promise to marry is filed on the basis of tort and is seen from the statutory arrangements in Indonesia. The background to the writing of this thesis is the many cases of acts of breaking promises to marry and causing both moral and material losses to sufferers. In this thesis, cases regarding the act of breaking a promise to marry in a collection of court decisions are discussed using the law in Indonesia. The research in this thesis uses normative juridical research with qualitative data that aims to provide educational information to the public regarding acts that promise to marry, even verbally can be classified as an agreement to marry. The conclusion of this thesis is that the legislation in Indonesia has not clearly regulated the act of breaking the promise to marry and not all acts of breaking the promise to marry are illegal acts. The Panel of Judges must see and consider the evidence presented and ensure that the fulfillment of elements of unlawful acts is perfectly fulfilled."