Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai Iahirnya Agrarische Wet 1870 ditelusuri sejak V.O.C. dilikuidasi, diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda. Gagasan Raffles dengan land rente nya diarahkan pemilikan tanah secara komunal menjadi kepemilikan perorangan, dalam penarikan pajak tanah, dan diooba melepaskan ikatan adat dan tradisi. Gagasan dilanjutkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, tetapi tidak berhasil.Setelah dilanda krisis keuangan, politik Kolonial mempraktekan stelsel Tanam Paksa, yang dampaknya sangat berpengaruh pada struktur sosial ekonomi, intensifikasi sistem produksi pra kapitalisme. Tanam Paksa menciptakan usaha pertanian yang padat karya bagi petani pribumi, dan usaha padat modal bagi pengusaha Eropa dan pengusaha asing lainnya (1830 - 1870).Sistem Tanam Paksa diparuh waktu tahun 1850 - 1870 menyebabkan pertumbuhan ekonomi dari kapitalisme komersial ke kapitalisme industri, dan pada perkembangan politik partai Liberal sangat berpengaruh dalam menentukan politik Kolonial Hindia Belanda Desakan para pengusaha Belanda yang mendapat dukungan dari golongan Liberal berhasil melahirkan Agrarische Wet 1870.

---

This research is aimed to explain about the birth of Agrarische Wet in 1870. It can be seen since the liquidation of VOC, that taken over by the Nederland india government. Raffles? idea about landrent was applied on the comunally owned ground to individually owned ground, on landrent inning, and the abolishing of custom and traditional ties. The idea was followed unsuccesfully by Dutch govemment.

After monetary crisis, Dutch colonial govemment practised Culture System, with the great effects on socio-economic structure and pre-capitalism intensive production system- Culture System created a work-intensive farming pattern for native peasant, and at the same time capital-intensive for Europeans and foreigner entrepreneurs (1830-1870).

In the late Culture System, 1850-1870, it caused the economic growth from comercial to industrial capitalism, and also had a great influence on the Liberal Party's power to colonial policy in East india. The private entrepreneurs' pressure, supported by Liberal patron, leaded to the birth of Agrarlsche Wet in 1870."

"Inti dari penelitian ini adalah tentang liberalisasi sektor telekomunikasi di Indonesia periode tahun 2000-2008 yang harus dilaksanakan sebagai konsekuensi atasi keanggotaannya dalam rezim internasional, seperti WTO. Untuk itu Indonesia menerbitkan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana jalannya liberalisasi telekomunikasi di Indonesia dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Indonesia untuk menjalankan komitmen sektor telekomunikasi yang telah dituangkan dalam forum perdagangan internasional seperti WTO, AFAS dan EPA. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Data diperoleh dari studi pustaka terkait tema penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah terikat dengan rezim internasional dan peneliti menyarankan agar pemerintah Indonesia mulai menata kebijakan domestiknya untuk melindungi kepentingan nasional dari tekanan rezim internasional.

---

The focus of this study is liberalization on telecommunication sector in Indonesia year 2000-2008. This liberalization is one of consequences as being member of international regime, like WTO. Hence, the government of Indonesia issued Law Number 36 year 1999 concerning Telecommunication. The purpose of this study is to understand the process of liberalization on telecommunication in Indonesia and the policies made by Indonesia to follow up the commitments in telecommunication sector which were submitted in the international trade forums as WTO, AFAS and EPA. This research is analysis descriptive. The data were collected by doing library research regarding the study. This study shows that Indonesia is binded to international regime and the researcher suggests the government of Indonesia to make domestic policies to protect national interest from international regime pressure."

"Tesis ini membahas mengenai liberalisasi sektor telekomunikasi di Indonesia sebagai bentuk komitmen Indonesia di WTO, khususnya ketentuan General Agreement on Trade in Services (GATS) dengan melihat pada Schedule of Commitment dan regulasi domestik Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode nonnatif preskriptif untuk melihat scjauh mana perkembangan liberalisasi sektor telekomunikasi di Indonesia serta kesiapan Indonesia dalam rnenghadapi liberaJisasi agar dapat memanfuatkan peluang sekaligus melindungi kepentingan nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi sektor telekornunikasi di Indonesia telah dimulai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi serta berakhimya konsep monopoli di sektor telekomunikasi Indonesia. Dalam perkembangannya pemerintah telah melakukan upaya yang cukup menunjang dalam rangka menghadapi liberalisasi agar dapat efektif memanfaatkan hasil libernlisasi.

---

This thesis is concerning about liberalization of telecommunication sector in Indonesia as Indonesian's commitment in WTO, especially stipulation in General Agreement on Trade in Services (GATS) by refers on Schedule of Commitment and domestic regulation in Indonesia. This research is conducted using nonnative prescriptive methods to discover how far are the liberalizations of telecommunication sector development in Indonesia and the preparation of the country in dealing with liberalization so it will be able to take advantage of opportunities and also to protect Indonesia’s interests. The result of the research shows that the liberalizations of telecommunication sector in Indonesia has initiated by the Act no 36, 1999 About Telecommunication and the end of monopoly concept in Telecommunication sector of Indonesia. Within the development, the govermment conducted moderate value of supporting effort in order to deal with liberalization to be effective in utilize liberalization output."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan komitmen Indonesia dalam melakukan liberalisasi commercial presence perbankan dan prinsip akses pasar sesuai dengan GATS dalam peraturan Bank Indonesia, keselarasan pengatural commercial presence dalam peraturan Bank Indonesia dengan komitmen Indonesia dan prinsip akses pasar dalam GATS serta memberikan masukan untuk penyempurnaan yang terkait dengan pengaturan commercial presence perbankan di Indonesia.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakanpendekatan kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan commercial presence perbankan dalam peraturan Bank Indonesia lebih liberal dibandngkan dengan komitmen Indonesia dalam GATS. Pengaturan commercial presence perbankan dalam peraturan Bank Indonesia telah menerapkan prinsip akses pasar sesuai ketentuan GATS sehingga peraturan telah selaras dengan pprinsip akses pasar dalam GATS. Hasil penelitian anatar lain menyarankan bahwa optimalisasi peran da kontribusi bank asing terhadap pengembangann perekonomian Indonesia perlu ditingkatkan.

---

This thesis discusses the application of Indonesia's commitment to the liberalization of commercial presence in banking and the principle of market access in accordance with the GAlS in the regulations of Bank Indonesia, the alignment settings of commercial banking presence in the regulations of Bank Indonesia with the commitment of Indonesia and the principle of market access in GATS as well as advise for improvements related to setting commercial banking presence in Indonesia This thesis uses the method that is prescriptive nonnative research using qualitative approaches.Based on the research, setting commercial banking presence in the regulations of Bank Indonesia is more liberal when compared with Indonesia's commitment in the GATS so that the setti ngs are not in line with lndonesias commitment in the GATS. Settings commercial banking presence in the regulations of Bank fudonesia has adopted the principle of nmrket access aCCOiding to the provisions of GATS so that the settings have been aligned with the principles of market access in GATS. Among other results suggest that optimization of the role and contribution of foreign banks to the economic development of Indonesia should be improved."

"Tesis ini mengkaji upaya liberalisasi jasa onstruksi mode 4 dalam bentuk komitmen Indonesia yang tertuang dalam SoC di WTO/GATS serta pembuatan MRA di kawasan ASEAN/AFAS. Jasa konstruksi yang dikaji adalah jasa konstruksi Mode 4 yaitu dibatasi pada architectural services dan engineering services. Penulisan tesisi ini mengggunakan metode penelitian normatif. Secara normatif akan diteliti aturan-aturan hukum berkenaan dengan jasa konstruksi, ketenagakerjaan dan aturan terkait lainnya. Berdasarkan hasil peelitian, komitmen Indonesia maupun MRA di ASEAN yang diikuti Indonesia, dihadapkan pada peraturan di Indonesia menunjukan adanya kesesuaian Hanya saja dalam pelaksanaannya sering tidak sesuai, yang disebabkan oleh beberapa faktor misalnya MNP tersebut dibawa oleh commercial presence maupun oleh paket pinjaman luar negeri. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang besar sehingga mempunyai potensi SDM yang besar. Pembangunan SDM diperlukan sehingga dapat kompetitif di pasar kerja internasional apalagi dengan adanya komitmen dari MRA yang dibuat.

---

This thesis studies Mode 4 liberalization of construction services in Indonesia's commitment contained in the SoC on the WTO I GATS and MRA on the ASEAN region I AFAS. Construction services is one of 12 service sectors in GATS. Construction services studied is the construction of Mode 4 services are limited to architectural services and engineering services. This research using normative methods to discuss issues raised. In this thesis will be examined normative legal rules relating to construction services, employment and other relevant laws. Based on this research, the commitment of Indonesia and the ASEAN MRA followed by Indonesia, faced with the regulation in Indonesia shows compatibility. It's just that in practice often does not match, caused by several factors, such as those brought by commercial presence Mode 3 of GATS and foreign loan package. Indonesia is a developing country with large population, so has the great potential of human resources. Human resource development is needed so that work can be competitive in international markets especially with the commitment made and MRA."

"Tulisan berikut ini akan berusaha mengelaborasi beberapa asumsi pokok mengapa pemerintah menetapkan pajak dalam masyarakat dan perkcmbangan kondisi signifikannya di masa sekarang tenitama setelah merebaknya isu liberalisasi perdagangan dunia. Kebijakan pemerintah secara umum dalam tutisan ini menipakan kebijakan politis (political policy) yang merupakan out-put dari proses pengaturan masyarakat dalam sebuah negara. Bagaimana masyarakat diatur dan kebijakan perencanaan perabangunan yang dilakukan pemerintah akan sekaligus merupakan sebuah pola pertahanan pemerintah untuk menjaga kelanggengan kdniasaan. Di sini, artinya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah merupakan kebijakan untuk mengatur agar tidak terjadi ketidakseimbangan (disequilibrium), jurang atau kesenjangan sosial (social inequality) dan, pada akhinrya, kekacauan politik (chaos)."