Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini relevan dengan kebutuhan energi nasional yang meningkat, Cadangan energi panas bumi Indonesia mencapai 40 persen dari total cadangan dunia tetapi pemanfaatannya masih sangat kecil. Komersialisasi yang maksimal akan tercapai jika didukung oleh faktor kepastian hukum karena proyek panas bumi padat karya dan modal. Tiga butir permasalahan tesis ini adalah (1) aspek-aspek hukum apa saja yang penting dalam komersialisasi panas bumi sebagai sumber energi baru dan terbarukan, (2) apakah Indonesia perlu memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur komersialisasi panas bumi, dan (3) apakah perlu suatu badan khusus untuk mengawasi dan mengkoordinasi pelaksanaan komersialisasi panas bumi tersebut di Indonesia. Kerangka teori yang yang digunakan adalah teori materi muatan suatu undang-undang, yang di Indonesia dipelopori oleh Almarhum A. Hamid Attamimi. Metode penelitian yang digunakan adalah interdisipliner sehingga penelitian ini bersifat yuridis sekaligus sosiologis. Penelitian ini diperkuat dengan pendekatan studi perbandingan dengan peraturan kepanasbumian asing. Peraturan asing yang menjadi pembanding tersebut antara lain adalah Geothermal Steam Act of 1970 dan Geothermal Energy Research, Development, and Demonstration Act of 1974 Amerika Serikat. Asumsi yang digunakan adalah bahwa (1) pengembangan panas bumi berkaitan dengan beberapa aspek hukum penting, (2) Indonesia perlu memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur komersialisasi panas bumi, dan (3) perlu adanya suatu badan yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasi pelaksanaan komersialisasi panas bumi di Indonesia.Hasil penelitian dalam tesis ini memperkuat asumsi tersebut, dimana komersialisasi panas bumi berkaitan dengan beberapa aspek hukum penting, yaitu pengertian, perizinan, royalti dan perpajakan, pertanahan, wilayah kerja, lingkungan hidup, hak dan kewajiban pemegang izin, akses dan pengawasan, serta pelanggaran dan sanksi. Selain itu peraturan kepanasbumian yang sekarang berlaku ternyata seharusnya menjadi materi muatan undang-undang sehingga Indonesia perlu memiliki undang-undang tersendiri tentang komersialisasi panas bumi. Akhirnya, demi efektifnya komersialisasi panas bumi di tanah air, perlu suatu badan khusus yang mandiri, yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasi berbagai peraturan dan pelaksanaan komersialisasi panas bumi."

"ABSTRAKTesis ini relevan dengan kebutuhan energi nasional yang meningkat. Cadangan energipanas bumi Indonesia mencapai 40 persen dari total cadangan dunia, tetapipemanfaatannya masih sangat kecil. Komersialisasi yang maksimal akan tercapai jikadidukung oleh faktor kepastian hukum, karena proyek panas bumi padat karya dan modal.Tiga butir permasalahan tesis ini adalah (1) aspek-aspek hukum apa saja yang pentingdalam komersialisasi panas bumi sebagai sumber energi baru dan terbarukan, (2) apakahIndonesia perlu memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur komersialisasi panasbumi, dan (3) apakah perlu suatu badan khusus untuk mengawasi dan mengkoordinasipelaksanaan komersialisasi panas bumi tersebut di Indonesia. Kerangka teori yang yangdigunakan adalah teori materi muatan suatu undang-undang, yang di Indonesia dipeloporioleh Almarhum A. Hamid Attamimi. Metode penelitian yang digunakan adalahinterdisipliner, sehingga penelitian ini bersifat yuridis sekaligus sosiologis. Penelitian inidiperkuat dengan pendekatan studi perbandingan dengan peraturan kepanasbumian asing.Peraturan asing yang menjadi pembanding tersebut antara lain adalah Geothermal SteamAct o f 1970 dan Geothermal Energy Research, Development, and Demonstration Act of1974 Amerika Serikat. Asumsi yang digunakan adalah bahwa (1) pengembangan panasbumi berkaitan dengan beberapa aspek hukum penting, (2) Indonesia perlu memilikiundang-undang tersendiri yang mengatur komersialisasi panas bumi, dan (3) perlu adanyasuatu badan yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasi pelaksanaan komersialisasipanas bumi di Indonesia. Hasil penelitian dalam tesis ini memperkuat asumsi tersebut,dimana komersialisasi panas bumi berkaitan dengan beberapa aspek hukum penting, yaitupengertian, perizinan, royalti dan perpajakan, pertanahan, wilayah kerja, lingkungan hidup,hak dan kewajiban pemegang izin, akses dan pengawasan, serta pelanggaran dan sanksi.Selain itu peraturan kepanasbumian yang sekarang berlaku ternyata seharusnya menjadimateri muatan undang-undang, sehingga Indonesia perlu memiliki undang-undangtersendiri tentang komersialisasi panas bumi. Akhirnya, demi efektifnya komersialisasipanas bumi di tanah air, perlu suatu badan khusus yang mandiri, yang bertugas mengawasidan mengkoordinasi berbagai peraturan dan pelaksanaan komersialisasi panas bumi."

"ABSTRAKPaket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 27) telah membuka peluang bagi perkembangan dunia perbankan sekaligus mengundang persaingan ketat antar bank. Dalam studi ini yang menjadi fokus utama adalah persaingan produk tabungan yang dikelola oleh Bank. Untuk memudahkan analisis, macam-macam tabungan yang ada dibagi dalam tiga kelompok tabungan, yaitu kelompok penyelenggara Tahapan, kelompok penyelenggara Kesra, dan kelompok penyelenggara Non Tahapan dan Kesra. Berangkat dari pentingnya citra, Bank memiliki kepentingan besar untuk selalu menjaga agar merek produknya memperoleh citra yang positif dalam benak konsumen. Untuk itu dibutuhkan komunikasi pemasaran yang berawal dari penyajian atribut produk yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen sedemikian rupa sehingga konsumen mempunyai pengetahuan tentang produknya. Pengetahuan tersebut akan melandasi terbentuknya citra yang lengkap mengenai merek produk tersebut (Citra Merek). Setiap konsumen pun memiliki citra terhadap dirinya (Citra Diri), yaitu hal-hal yang jika ingin menabung di bank. Citra merupakan citra diinginkannya awal seseorang melakukan perannya sebagai konsumen, ini yang akan melandasi Sikap konsumen, apakah artinya citra akan menolak atau menerima merek produk itu. Semakin dekat jarak citra diri konsumen dengan citra merek maka semakin positif sikap konsumen terhadap merek produk tersebut. Pernyataan itu ternyata tidak selalu relevan. Apalagi.untuk produk yang kompetitif seperti tabungan dimana penyajian atribut produk selalu berkembang dan berubah dengan cepat. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa meskipun Tahapan mampu menjawab kebutuhan responden namun ada tanda-tanda adanya perubahan sikap responden. Sikap responden setelah dihubungkan dengan perbandingan atribut produk ternyata lebih positif terhadap Non Tahapan dan Kesra. Dengan demikian penyelenggara Tahapan dan Kesra (terutama Tahapan yang paling populer dan paling banyak dipilih responden) harus mulai berhati-hati karena mungkin saja sikap yang ditunjukkan terhadap Non Tahapan dan Kesra akan menjadi Perilaku."

"The main topic of this theses is Islam in the review of Tan Malaka's MADILOG. This research is important because almost of books and scholary papers discussed Tan Malaka's opinion in paradigm or perspective of Marxism (Communism) in all variant. This theses become more important because many articles of Tan Malaka in Murxis-Communism lead to the scientific and academic fundamental question. It is caused of Tan Malaka has positive opinion to Islam in MADILOG include his other works. The focus of research is MADILOG of Tan Malaka's Islamic opinion. Any question of this research is how Islam in the review of Tan Malaka's MADILOG. The writer analyze the Tan Malaka's politic perspective about Islam by using politic Marxism and revolutionary Islamic concept. Literature research technic is used and data collection is analyzed by using qualitative analysis. At the end of this research the writer discover that Islam in the review of Tan Malaka's MADILOG has Mancism or Revolutionary of Islam character. Based on Tan Malaka's opinion which has relation between the essence of' Islamic emergence and Marxis, both are revolutionary which has relation to classless society."