Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis dengan judul "Penyelesaian Sengketa Partai Politik : Studi kasus terhadap sengketa partai politik setelah pemilu Tahun 2004" ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris dengan titik berat pada penelitian normatif. Seperti kita ketahui pembentukan Partai Politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga Negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan yang sangat tegas dalam hal ini.Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi. Namun, apa yang terjadi di Indonesia, keberadaan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi ini belum dapat terwujudkan secara benar-benar. Hal ini karena banyak partai politik yang masih saja bersengketa demi mempertahankan dan melanggengkan "kekuasaan" mereka. Semenjak diberlakukan Undang-undang Nomor 31 tahun 2002' tentang Partai Politik, telah ada pengaturan mengenai peradilan perkara partai politik dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam intern kepengurusan partai politik. Sengketa partai politik yang terjadi ini antara lain bisa mengenai sengketa yang terjadi intern partai politik, sengketa antara partai politik dan sengketa antara partai politik dengan pemerintah yang terkait dengan Tata Usaha Negara karena berobyek pada Keputusan Tata Usaha Negara yang konkret, individual dan final.Setelah pemilu tahun 2004 ternyata menyisakan beberapa permasalahan yaitu mengenai sengketa partai politik. Ada beberapa partai politik yang sampai saat ini masih terus ribut dan belum menyelesaikan sengketanya. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa partai politik ini yaitu dengan cara litigasi dan non-litigas. Melalui litigasi ini dilakukan melalui pengadilan. Kompetensi pengadilan untuk menyelesaikan sengketa partai politik dalam hal sengketanya tidak berobyek Keputusan Tata Usaha Negara maka akan menjadi kompetensi Pengadilan Negeri tetapi apabila sengketanya berobyek Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final maka menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.Kemudian melalui cara non-litigasi adalah melalui Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa(MAPS) atau ADR (Alternatif Dispute Resolution) seperti negosiasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa partai politik ini adalah partai politik dalam hal sengketanya merupakan sengketa intern partai sendiri, pengadilan apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dalam intern partai mereka sehingga diajukan ke pengadilan.Pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM RI (d/h} Departemen Kehakiman dan HAM RI tidak mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa intern partai politik karena Departemen Hukum dan HAM hanya mempunyai kewenangan pengawasan saja sesuai Pasal 23 huruf a,b,c dan d Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002. Adanya sengketa partai politik yang berlarut-larut akan berakibat tidak berjalannya fungsi-fungsi partai politik sehingga dapat menghambat jalannya proses demokrasi di Indonesia. Diperlukan kesadaran masing-masing pihak yang bersengketa agar tidak mementingkan egonya sendiri tetapi hendaknya memikirkan kepentingan lain yang lebih luas, yaitu berlangsungnya demokrasi di negara ini."

"Tesis ini meneliti pemasaran politik partai politik baru di era sistem multi partai pada pemilu 2004. Studi kasus dilakukan terhadap Partai Demokrat yang merupakan partai politik baru yang berhasil masuk 5 besar diantara 24 partai politik peserta pemilu 2004. Banyak temuan dalam penelitian ini yang bisa dijadikan acuan untuk peneliti dengan minat yang sama dan praktisi politik, diantaranya Partai Demokrat juga menggunakan komponen-komponen pemasaran politik seperti iklan politik dan PR politik dalam memasarkan partai. Bahkan popularitas Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ligur partai juga mcningkat karcna strategi pemasaran politik. Namun demikian pemasaran politik yang dilakukan Partai Demokrat tidak terencana tapi dilakukan secara improvisasi.

---

This thesis investigates thc political marketing of the new political parties in the era of multi-patty system in the general election of 2004. A case study was conducted upon the Democrat Pany (Partai Demokrat), as a new political party that made it to the top tivc among 2/l participating political parties inthe general election of 2004. Some researchers ofthe same interest as well as political practitioners referred to a number ofapproachcs described in the investigation. Democrat Party had also utilized the components of political marketing, like political advertising and political public relations in order to promote itself. The popularity of Susilo Bambang Yudhoyono as thc party ligure had even risen due to the strategy of the political marketing. However, the political marketing that the Democrat Party had performed was undcsigned. lt was done by improvisation."

"Dalam penelitian ini terdapat tiga pokok permasalahan: Pertama, terkait dengan hak konstitusional dalam pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum, Kedua, mengenai perkembangan pengaturan mengenai pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum dari zaman orde baru sampai dengan sekarang, dan Ketiga, mengenai penyelesaian sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2014 dihubungkan dengan keikutsertaan dalam pemilu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis.Hasil penelitian ini menunjukkan pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum dijamin oleh UUD Tahun 1945 setelah perubahan. Pengaturan mengenai pendirian partai dan keikutsertaan dalam pemilu di zaman orde baru sangat dibatasi oleh penguasa. Menuju pemilu tahun 2014 pengaturan mengenai pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum menunjukkan arah ke penyederhanaan partai politik terlihat dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Penyelesaian sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu di Bawaslu dan PTTUN telah menjamin hak konstitusional partai politik untuk ikut serta dalam pemilihan umum.

---

This research will focus on three main problems. First, constitutional right to established political parties and participation in election. Secondly, the development of regulation on establishment political parties and participation in election from orde baru era until now. Thirdly, the settlement of verification dispute of political parties participants in election 2014 associated with the right to participation in election. The method used in this research is judicial-normative which has its bearing on secondary data, this research will also be presented in the form of descriptive-analytical.

The result of this research shows that established of political parties and participation in election was guarantee in UUD 1945 after change. The regulation of establishment political parties and participation in election was limited by the authorities in orde baru. Towards 2014 election, regulation of establishment political parties and participation in election shows the direction to simplification political parties based on requirement that must be fulfilled. The settlement of verification dispute in Bawaslu and PTTUN shows guaranteed of constitutional right to participate in election."

"Partai politik pada dasarnya adalah salah satu subsistem demokrasi yang terdapat di dalam masyarakat, karena partai politik itu merupakan wadah yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik mereka terhadap pemerintah yang berkuasa. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang lama. Ada pun fungsi dari partai politik adalah bagi pemerintah partai politik bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi masyarakat sebagai alat pengeras suara. Dalam dunia politik, kampanye dan pemilu adalah bagian dari bentuk partisipasi politik, namun bukanlah indikator dari sebuah demokrasi. Partai politik adalah sarana yang tepat untuk dapat melakukana partisipasi politik tersebut, namun tidak semua partai politik dapat melakukan aspirasi politik.Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai baru dalam pemilu 2004 yang di deklarasikan pada tanggal 20 April 2003 di Jakarta. PKS merupakan penggabungan dari Partai Keadilan (PK) yang pada pemilu 1999 "tersandung" aturan electoral threshold. PKS kemudian mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman dan HAM dan setelah melewati sejumlah seleksi dan verifikasi KPU akhirnya PKS lolos menjadi salah satu partai politik peserta Pemilu dengan nomor unit 16 dari 24 partai yang lobos verifikasi. Dalam pemilu 2004, PKS tampil sebagai pemenang disusul Partai Demokrat untuk wilayah DKI Jakarta, PKS berhasil meraih 8.325.020 suara atau 7,34 % melebihi perolehan suara yang diraih PAN dan PBB. Kemenangan PKS di Jakarta pada pemilu 2004 ini sangat menarik untuk dikaji mengingat PKS adalah kelanjutan dari PK yang dalam pemilu 1999 belum mendapatkan suara yang signifikan. Perbedaan suara yang membuat PKS menang. Inilah yang menjadi pertanyaan bagaimana strategi pemenangan Pemilu yang dibuat oleh PKS pada Pemilu 2004. Rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi tiga, yang pertama yaitu bagaimana strategi kampanye yang dterapkan oleh DPW PKS DKI Jakarta, kedua peranan pemimpin partai dalam pemenangan pemilu 2004, dan yang ketiga adalah faktor-faktor pendukung lainnya yang menyebabkan PKS menang dalam pemilu 2004 di Jakarta. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pada strategi kampanye DPW PKS DKI Jakarta dalam pemilu legislatif 2004.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi kampanye DPW PKS DKI Jakarta dan mengevaluasi kampanye DPW PKS DKI Jakarta. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik yang di dalamnya tercakup mengenai kampanye politik, manajemen kampanye, strategi kampanye dengan penggunaan konsep political marketing & marketing public relation. Pendekatan metodologi dalam penelitian ini termasuk kategori kualitatif dan sebagai metode penelitiannya adalah studi kasus (case study), sedangkan sifat dari penelitian ini adalah evaluatif. Pengambilan data menggunakan dua Cara yaitu pengambilan data primer (interview) dan data sekunder(studi dokumen & literatur). Setelah dilakukan penelitian hasil penelitian menunjukkan, strategi yang membuat PKS unggul di Jakarta terdiri dalam lima tahap diantaranya : strategi diawali dengan melakukan penelitian terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan perumusan strategi (tahap pra kampanye), kemudian strategi dilanjutkan dengan melakukan kegiatan direct selling, bazaar, pawai (tahap kampanye), strategi selanjutnya adalah pelatihan saksi intelektual (tahap minggu tenang), terakhir strategi yang diterapkan oleh DPW PKS Jakarta adalah melakukan pengawasan pada saat pemungutan suara melalui saksi - saksi mereka yang ditempatkan di seluruh TPS serta turut melakukan penghitungan suara internal dengan sistem guickcount (tahap pemungutan & penghitungan suara)."

"Achmad Iwan Ardiansyah. Kebutuhan informasi suatu partai politik : studi kasus pada Partai Keadilan Sejahtera dalam persiapan pemenangan pemilu 2004. (Di bawah birnbingan Fuad Gani, MA)_ Fakuitas Ilmu Pengetahuan Budaya Univesitas Indonesia (FIB UT), 2004. Penelitian mengenai perilaku pencarian informasi pengurus DPP PK-Sejahtera ini telah dilakukan bulan Mei s/d September 2004 di sekretariat DPP di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan terhadap 4 (empat) orang informan pengurus aktif di DPP PK_Sejahtera. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimna perilaku pencarian informasi pengurus PK-Sejahtera, sumber-sumber informasi yang digunakan dalam pencarian informasi dan hambatan yang dihadapi dalam persiapan pemenangan pemilu 2004. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan informan. Hasilnya menunjukkan bahwa pencarian informasi dilakukan dengan jaulah (kunjungan) ke daerah-daerah, berkoordinasi dengan struktur kepengurusan di tingkat lokal (DPW, DPD, DPC dan DPRa), dan menjalin hubungan kerja sama dengan pihak eksternal, seperti pers dan LSM. Pencarian informasi banyak dilakukan oleh kader di DPP dan kemudian dibantu oleh kader di struktur kepengurusan di tingkat lokal. Sedangkan kebutuhan informasi mereka merata mencakup seluruh informasi, di antaranya politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, HAM, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Sumber-sutnber informasi yang lazim digunakan adalah sumber informasi informal, antara lain kader struktural dan non-structural partai, anggota dewan, pakar (profesional), rekan sesama politisi, dan masyarakat dan LSM. Di samping itu ada juga sumber informasi formal seperti lembaga arsip dan dokumentasi di DPP, berbagai lembaga penelitian, pusat informasi di instansi pemerintah, berbagai macam media cetak baik koran, majalah dan lain sebagainya, dan beragam media elektronik, seperti internet, TV dan radio. Tujuan pencarian informasi yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan informasinya adalah untuk dijadikan bahan pertirnbangan dalam membuat kebijakan_kebijakan partai. Hambatan utama yang mereka hadapi dalam pencarian informasi adalah akurasi dan keteraksesan, di samping permasalahan birokrasi, internet, dan perbedaan waktu."

"Untuk pertama kalinya Pemilihan Umum (Bab VIIB Pasal 22E) dimasukkan dalam amandemen UUD '45. Selanjutnya Pemilu diatur oleh Undang-Undang nomor 12/2003 yang diantaranya memuat tentang Sistem Pemilu Proporsional Dengan Daftar Calon Terbuka. Sistem Pemilu itu merupakan suatu terobosan politik yang baru di Era Reformasi sehingga menarik untuk diteliti.Dari latar belakang tersebut timbul pertanyaan penelitian yaitu: 1. Apakah Sistem Pemilu Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka cukup efektif untuk menjaring calon legislator pilihan rakyat atau malahan menciptakan konflik dan fragmentasi di dalam partai?; 2. Apakah Undang-Undang Pemilu menguntungkan Partai Politik Besar dan merugikan Partai Politik Kecil?; 3. Apakah Undang-Undang Pemilu dapat menciptakan sistem multi-partai sederhana seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Partai Politik nomor 31 tahun 2002 ?Untuk menjawab pertanyaan penelitian penulis memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 7 orang informan kunci dan penelusuran transkrip rekaman persidangan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu sampai disahkan menjadi Undang-Undang No.1212003, didukung data sekunder hasil pemilu 2004, serta studi pustaka.Teori yang untuk menganalisa penelitian ini memakai: Teori Transisi demokrasi O'Donnel, Teori Sistem Pemilu Reynolds, dan Teori Demokrasi Inklusif Young.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu gagal menjaring calon legislator pilihan rakyat, bahkan sebagian menimbulkan masalah dikalangan legislator terpilih. Undang-Undang Pemilu No. 1212003 memberikan keuntungan bagi Partai Besar berupa over-representation, dan merugikan Partai Kecil dengan under-representation. Undang-Undang Pemilu belum dapat menciptakan sistem multi-partai sederhana, tetapi dampaknya mengurangi jumlah peserta Pemilu 2004.Implikasi teoritisnya adalah teori transisi demokrasi O'Donnel berlaku dalam penelitian ini khususnya bagi Partai Besar PDIP dan Golkar (partai lama), yang mana. Partai Besar cenderung mempertahankan kekuasaannya terhadap pemilih maupun terhadap Partai Kecil dalam pembuatan Undang-Undang Pemilu No. 12/2003.

---

For the first time, election (section VIIB article 22e) is included in the amendment of UUD 1945. Furthermore, election is arranged by the Law number 23 years 2003 which inserts the open list proportional system. This system is a new political breakthrough in the reformation era so that interesting to be explored.

From that background, some research questions rise. They are 1) is the system of open List proportional effective to select legislative candidates who are chosen by the voters or does it emerge political conflict and fragmentation among the parties; 2) does it give any advantages for major parties and oppositely disadvantages minor political parties; 3) is the law can develop simple multiparty system as mentioned in the Law number 31 year 2002 on Political Party.

To answer those question, this research applies qualitative approach and the category of the research is descriptive analytic. Primary data collection is examined by using in-depth interview with seven key informants and tracking transcript of codification sessions of the law. is also supported by secondary data such as the result of election in 2004 and literature study.

Theories applied in the research to analyze the issues are theory of transition to democracy from O'Donnel, theory of election from Reynolds, and theory of inclusive democracy from Young.

The result shows that the system of election applied in the law fail to select legislative candidates chosen by the voters, and even raises problems for elected candidates. The law gives advantages for major parties in term of over-representation and disadvantages minor parties in term of under-representation. The Law of Election has not developed simple multiparty system, even though the implication is degradation the number of political parties which involve in the election.

The theoretical implication of the research is that theory of transition to democracy from O'Donnel is relevant with the result of the research, especially for major parties such as Indonesian Democratic Party-Struggle and Golkar, which tend to maintain their power to their voters and minor parties in the codification of the law."

"Alasan untuk menulis judul ini adalah karena masih kurangnya penelitian yang secara spesifik menyorot persoalan perempuan dalam dunia politik Islam, secara lebih spesifik dalam dunia kepartaian Islam di Indonesia, Tulisan ini disusun sebagai hasil analisis penelitian dari 5 partai politik Islam peserta pemilu 2004 di Indonesia dan wawancara yang dilakukan kepada 9 orang subjek penelitian yang terdiri dari politisi perempuan dari kelima partai tersebut. Kelima partai politik Islam yang dimaksud adalah PBB, PPP, PAN, PKB, dan PKS.Terdapat 6 pertanyaan penelitian yang diharapkan dapat dijawab di akhir penelitian ini. Yaitu : (1) Bagaimanakah pandangan yang berkembang di dalam komunitas muslim mengenai perempuan berpolitik? (2) Alasan apa sajakah yang membuat para politisi perempuan ini memilih partai Islam? (3) Seperti apakah representasi perempuan di berbagai partai politik Islam di Indonesia? (4) Bagaimanakah konsep atau pencitraan perempuan yang ditawarkan oleh partai-partai politik ini berdasarkan rumusan platform dan programnya? (5) Apa dampak pencitraan tersebut terhadap berbagai agenda politik perempuan? (6) Bagaimana politisi muslim perempuan memaknai kehadiran mereka di kancah politik melalui partai-partai Islam yang dipilihnya ?Sejumlah konsep yang membabas tentang partai politik Islam, representasi, dan politik Islam mengantarkan berbagai kajian yang dipandang dari beberapa kombinasi teori polar feminis. Representasi politik perempuan tergambarkan dalam jumlah keterwakilan perempuan di dalam partai politik di parlemen, isu-isu dan kepentingan perempuan yang terumuskan dalam agenda, platform, dan program partai; seria penghayatan pribadi subjek sebagai politik yang bertindak "atas nama" dan "untuk kepentingan" kaum perempuan dan sebagai muslim.Dari penelitian ini, penulis menemukan bahwa terdapat 2 jenis kategorisasi partai Islam dalam merespon berbagai persoalan perempuan. Yaitu adanya partai yang merniliki sikap yang limitatif ierhadap hak-hak perempuan yang diwakili oleh partai-partai yang menyebut diri secara formal sebagai partai Islam seperti PBB, PPP, dan PKS. Selain itu juga terdapat partai-partai yang memiliki sikap liberatif terhadap hak-hak perempuan yang dalam hal ini direpresentasikan oleh partai yang bersifat lebih inklusif dalam menafsirkan pemahaman mereka tentang Islam maupun lebih dikategorikan sebagai partai yang mengandalkan basis massa Islam seperti PAN dan PKB. Dan perempuan, selalu berjuang untuk memperbaiki posisi politik maupun menyuarakan berbagai kepentingan mereka melalui strategi pemberdayaan perempuan melalui sayap-sayap organisasi yang dibentuk di dalam partai maupun mencoba menembus batas di lintas partai, tennasuk pada partai-partai yang tidak memiliki kepentingan primordial yang sama pada identitas Islam mereka.

---

The reason of choosing this topic is the lack of research which specifically talking about women in Islamic political world, especially in Islamic political parties in Indonesia. This study investigates Islamic political parties which participated in General Election 2004 by interviewing of 9 moslem women politicians from five Islamic parties. who become subjects of the research. Those five parties are: PBB, PPP, PAN , PKS.

There are 6 research questions that I hope will be answered at the end of the research. Those questions are : (I) how are the developing concepts in moslem community about women and politics (2) what are the reason's of Moslem women politician in choosing Islamic political parties (3) how are women represented in Islamic political parties (4) what kind of concept about "women" which are constructed by those parties through their agenda, platform and program (5) what is the impact of that to women political agenda (6) and what the moslem women politicians mean their existence in political world within the political parties they had chooses.

Several concepts which talk about Islamic political party, representation, and Islamic politics have developed several discourses that we can see from the various feminist political theories. Women political representation has been described in the amount of women representation in political parties or as parliament members, in the women issues and interest that will be implemented in the political parties' agendas, platforms, and programs. The reflection of subject as a politician that always "stand for" and "act for" both moslem and women.

From this research, the writer tries to elaborate 2 categories of Islamic political party in responding women issues. First the limitative party in responding women's rights, that are represented by the Islamic political party that call themselves as "Islamic parties" like PBB, PPP, PKS. Second, we can also find the liberalize party in responding women's rights. These kind of parties are represented by the inclusive interpretation of Islam that becomes guidance for party. We can call this type as a moslem organization based party like PAN and PKB. And in those two kinds of party, women try to advocate their interest through raising higher political position, using women's wings of the party as their strategies and engage in inter parties .women network. Including parties without primordial connection to them, in using "Islam? as a political identity."

"Banyaknya calon legislatif (caleg) perempuan gagal masuk ke lembaga legislatif (DPR RI) merupakan kenyataan yang memrihatinkan tentang perempuan di tampuk kekuasaan dan pengambilan keputusan.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perjuangan caleg perempuan Indonesia menghadapi hambatan dalam partai dan sistem politik yang berlaku di negeri ini untuk menjadi anggota lembaga legislatif. Penelitian ini juga bertujuan mengungkap implikasi negatif dari UU No.31 tahun 2002 tentang parpol dan UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu terhadap perjuangan caleg perempuan, serta memaparkan sikap para caleg perempuan gagal dalam memaknai hambatan dan kegagalan yang mereka hadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan data melaiui wawancara mendalam (in-depth interview).Temuan penelitian ini adalah: (1) parpol yang seharusnya menjadi wadah pendukung ternyata tidak berperan efektif dan cenderung menghambat para caleg perempuan dalam perjalanan dan perjuangan menuju ke lembaga legislatif; (2) UU No.31 tahun 2002 tentang parpol dan UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu telah berimplikasi negatif terhadap caleg perempuan dalam upaya mereka meraih posisi di lembaga legislatif; (3) kegagalan menjadi anggota lembaga legislatif akibat hambatan dalam parpol dan sistem politik yang diberlakukan, ternyata masih bisa dimaknai secara positif oleh para caleg perempuan subjek penelitian ini. Kegagalan pada pemilu 2004 lalu tidak menyurutkan semangat mereka untuk berjuang lagi meraih posisi kekuasaan di dalam struktur kepengurusan parpol dan di lembaga legislatif pada pemilu mendatang.

---

There were many Indonesian woman candidates failed to legislative (parliament) was a fact that showed unlucky condition about woman in the hierarchy of power or the public policy.

This research aimed to examine the struggle or the fight of Indonesian woman for legislative candidates who faced many obstacles in the politic party and the political system which was obtained in this country to become a member of parliament. This research aimed not only uncover negative implication of constitution No.31/2002 about the politic party and constitution No.12/2003 about the general election concerning the fight of woman candidates, but also to explain about the attitude of the failed woman candidates to explain their barriers and failures. This research was based on qualitative approach with woman's perspective and applied data collecting technique by means of in-depth interview.

Finding of the research were: (1) the politic party which had to become a supporting institution exactly had not an effective role and was dispose restricting the efforts of woman candidates to gain their goal to parliament; (2) constitution No.31 /2002 about the politic party and constitution No.12/2003 about the general election had a negative implication to woman candidates; (3) the failure to become a member of parliament caused by politic party and political system apparently still could be positive meaning by woman informants of this research. The failure at the general election in 2004 had not sent down the spirit of the woman candidates to fight again and to obtain the leader position at the structure of politic party and the parliament in the next general election."

"Penelitian ini difokuskan pada dilema Panwas Pemilu 2004 dalam mengoptimalkan wewenang dan perannya dalam mengawal Pemilu 2004 sebagaimana diamanatkan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu. Dasar pemikirannya; pertama, UUD 1945 dan UU No. 12 tahun 2003 belum memberi landasan yang kuat bagi tegaknya pengawasan pemilu di Indonesia, kdua, pembentukan dan pertanggungjawaban Panwas oleh dan kepada KPU menyebabkan dilema-bagi Panwas dalam mengoptimalkan kinerjanya, Ketiga, keterbatasan persiapan dan struktur organisasi, relasi dan sinergisitas Panwas Pemilu dengan aparat peradilan dan pemantau pemilu serta partisipasi kritis masyarakat yang belum optimal secara langsung atau tidak langsung turut mempengaruhi kinerja Panwas, Keempat, kurang optimalnya kinerja Panwas akan mempengaruhi penegakan hukum terkait dengan tindak lanjut pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu sehingga berimplikasi terhadap pencapaian kualitas pemilu jurdil dan demokratis.Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) dan wawancara yang mendalam dengan anggota Panwas dan KPU, pakar hukum, pengamat poltik dan pemantau pemilu. Teori yang digunakan adalah; 1) Teori Pent wasan, George R. Terry (1992), Hendry Fayol (1992), SP. Siagian Suyatrno (1992) untuk menjelaskan kaidah pengawasan, 2) Teori Partisipasi, Samuel P. Huntington (1995) dan Gabriel Almond (1998) untuk menjelaskan hubungan partisipasi kritis masyarakat dengan pengawasan, 3) Teori kelembagaan David Apter (1996) dan Guy Peters (1999) untuk menjelaskan keberadaan Panwas Pemilu 2004 dari sisi otonomisasi, 4) Teori Civil Society Cohen and Arato (1995) dan De Tocqueville (1996) untuk menjelaskan keberadaan civil society sebagai kekuatan penyeimbang dalam Pemilu 2004, 5) Teori Demokrasi Robert A. Dahl (1992) dan Samuel P. Huntington, kerangka hukum pemilu jurdil IDEA (2003) dan kriteria pemilu jurdil LIP! (2004) untuk menganalisis kualitas Pemilu 2004.Berdasarkan metode penelitian dan kerangka teori di atas, temuan penting, hasil analisis dan kesimpulan sebagai berikut; Pertama, posisi Panwas Pemilu 2004 masih lemah dan dilematis karena ketiadaan landasan konstitusi dan kelemahan UU Pemilu No. 12 Tahun 2003 dalam hal pembentukan dan wewenang Panwas serta belum rinci dan tegasnya Undang-undang merumuskan aturan tentang penyelenggaraan, pelanggaran dan pengawasan. Kedua, legitimasi konstitusi dan Undang-undang yang diperoleh KPU untuk membentuk Panwas, telah menciptakan hubungan ordinasi-subordinasi yakni, superioritas KPU atas Panwas sehinggan Panwas mengalami dilemma dan ketidakoptimalan kinerja. Ketiga, Ketidakmaksimalan sinergi antara Panwas dengan aparat peradilan dan pemantau pemilu serta tidak optimalnya partisipasi kritis masyarakat menjadi faktor kurang optimalnya kinerja Panwas. Keempat, keterbatasan persiapan dan struktur organisasi merupakan kendala internal Panwas dalam mengoptimalkan kinerja. Kelima, empat faktor diatas mempengaruhi tingkat penanganan kasus dan pendgakan hukum terhadap pelanggaran dan sengketa pemilu, hal ini berimplikasi pada pencapaian kualitas jurdil dan demokratis pada Pemilu 2004. Saran yang diajukan; format ideal Panwas yang independen, permanen, sejajar dengan KPU dan dibentuk oleh DPR melalui mekanisme fit and propertest, mengingat urgennya eksistensi Panwas Pemilu dalam pencapaian pemilu yang jurdil dan demokratis.Jumlah halaman: 5 halaman awal + 247 halaman isi, 8 halaman daftar pustaka, 2 halaman daftar tabel, 1 halaman daftar lampiran, 185 buku dan artikel jurnal, wawancara: 5 orang nara sumber, 9 Surat kabar, majalah dan situs dotcom, 31 halaman lampiran-lampiran.

---

This research is focused in Panwas Pemilu 2004 dilemma in optimizing its authority and role in secure General Vote 2004, as meant in The Law No. 12, 2003 concerning the General Vote. The basic thinking : First, UUD 1945 and The Law No. 12, 2003 do not give strong basic for enforcing general vote monitoring in Indonesia, The Second, the form and the responsibility of Panwas by and to KPU cause dilemma for Panwas in optimizing its performance, The Third, The limitation of preparation and organization structure, relation and synergistic of Panwas Pemilu with law officer and general vote monitoring as well as people participation are not optimal yet either directly or indirectly also influencing Panwas performance, The Forth, The lack of panwas performance will influence related law enforcement with the following up violation and general vote dispute settlement so that it has implication to quality jurdil and democratic general vote increase.

The method used is qualitative with library research approach and interview deeply with Panwas and KPU member, law expert, political observer and general vote monitoring. The theory used are : 1). Inspection theory, George R. Terry (1992), Hendry Fayol (1992), SP. Siagian Suyatrno (1992) for explaining inspection definition, 2). Participation Theory, Samuel P. Huntington (1995) and Gabriel AImond (19980 for explaining the relation of people critical participation with inspection, 3). Institution theory David Apter (1996) and Guy Peters (1999) for explaining the existence of Panwas Pemilu 2004 from otonomization view, 4). Civil Society Theory Cohenand Arato (1995) and De Tochquenville (1996) for explaining the existence of civil society as a balance power in general vote 2004, 5). Democracy Theory Robert A. Dahl (1992) and Samuel Huntington, the scopes of general vote law IDEA (2003) and criteria a jurdil general vote LIPI (2004) for analyzing the quality of general vote 2004.

Based on research method and theoretical scope above, the important invention, the result of analysis and conclusion are as follows : The first, the position of Panwas Pemilu 2004 is still weak and dilemmatic because of the lack of constitution base and the weak of the law no. 12, 2003 in the field of the form and the authority of Panwas as well as have not been in detail yet and cleared in the law to formulate regulation concerning implementation, regulation and monitoring. The second, constitution legitimating and regulation had by KPU for forming Panwas, have created ordinance - sub ordinance relationship, namely, superiority of KPU on Panwas so that Panwas have gotten dilemma and performance un optimized. The Third, the un optimized synergy between Panwas with law officer and general vote monitoring as well as un optimized people critical participation become the factor of lack Panwas performance optimal. Fourth, the limitation of preparation and organization structure represents Panwas internal obstacles in optimizing its performance. The fifth, the fourth factors above influence the level of case settlement and law enforcement against violation and general vote dispute, these matters imply in the reach of jurdil quality and democratic in General Vote 2004. Suggestion proposed: The ideal format of Panwas is independent, equality with KPU and established by DPR through fit and proper test mechanism, remembering the urgency of Panwas Pemilu existence in reaching jurdil and democratic general vote.

Number of page: 5 early pages + 247 content pages : 8 pages list of library; 2 pages, table list : 85 books and journal article, interview : 5 peoples, 9 newspapers, magazines and dot corn site : 4 pages attachments."