Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hadirnya sebuah bank syariah yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan berbagai layanan perbankan yang cepat, tepat, akurat dan efisien merupakan cita-cita dan keharusan yang harus diwujudkan oleh setiap bank syariah. Perbankan syariah sebagai suatu sistem yang dibangun dengan semangat alternatif, diharapkan dapat "berbeda" dengan perbankan yang telah ada, baik dari segi layanan maupun produk yang ditawarkan. Transaksi Letter of Credit (L/C) sebagai salah satu produk perbankan masa kini, diharapkan dapat dikembangkan pada bank syariah sebagai langkah awal dari terciptanya bank syariah yang berskala intemasional.Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan transaksi Letter of Credit (L/C) ekspor di Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah terbitnya fatwa DSN MUI No. 35 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor dengan pertimbangan bahwa transaksi ini memiliki data yang lengkap pada dua periode yang berbeda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi Letter of Credit (L/C) ekspor di Bank Muamalat Indonesia sesudah terbitnya fatwa DSN MUI No. 35 adalah tidak lebih baik dibandingkan dengan sebelum terbitnya fatwa.Beberapa faktor diduga dapat menjadi penyebab rendahnya transaksi Letter of Credit (L/C) ekspor di Bank Muamalat Indonesia seperti, pemanfaatan akad-akad dalam fatwa No. 35 yang belum maksimal, penggunaan teknologi informasi yang belum optimal dan jumlah bank koresponden yang masih terbatas.Penelitian inipun memberikan beberapa masukan kepada Bank Muamalat, Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia dalam upaya peningkatan transaksi L/C di bank syariah.

---

The existence of a syariah bank that able to meet community demand for fast, proper, accurate and efficient banking service has become to objective and goal that must be realized by every syariah bank. Syariah banking as a system that established under alternative spirit, is expected would be "different" to existing banking, either the services or products offered. Letter of Credit (L/C) transaction as one of current banking products, is expected can be improved with syariah bank as an initial step of the creation of an international scale syariah bank.

This research is aimed to view the development of Export Letter of Credit (L/C) transaction with Bank Muamalat Indonesia before and after the issuance of fatwa DSN MUI No. 35 about Export Letter of Credit (L/C) with a consideration that this transaction has complete data in two different periods.

The research findings indicated that Export Letter of Credit (L/C) transaction at Bank Muamalat Indonesia after the issuance of fatwa DSN MUI No. 35 is not better compared to before the issuance of fatwa on Export Letter of Credit (L/C) transaction at Bank Muamalat Indonesia.

Some factors that suspected triggered such low Export Letter of Credit (L/C) transaction at Bank Muamalat Indonesia such as, non-maximum application of akad-akad in fatwa No. 35, non-optimum utilization of information technology and limited number of correspondence banks.

This research also provides feedback to Bank Muamalat Indonesia, MUI National Syariah Council (DSN MUI) and Bank Indonesia in the effort to improve Letter of Credit (L/C) transaction with syariah bank."

"Letter of Credit (LC) yang merupakan primadonna dalam pembayaran transaksi ekspor-impor Indonesia ternyata terhadap pelaksanaannya adakalanya menimbulkan perbedaan pendapat di antara para pihak terkait. Perbedaan pendapat timbul karena di Indonesia belum terdapat keseragaman pemahaman masalah-masalah L/C. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 yang merupakan dasar hukum LC di Indonesia tidak dapat dijadikan pedoman pelaksanaan L/C karena Peraturan Pemerintah tersebut tidak memuat aturan rinci mengenai L/C. Demikian juga peraturan Bank Indonesia yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah dimaksud belum mengatur rinci L/C. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan pokok dan kegunaan utama penelitian adalah sebagai berikut: a. Meneliti bagaimana hubungan antara UCP dan hukum nasional dalam pelaksanaan L/C. b. Meneliti bagaimana kedudukan L/C terhadap kontrak dasarnya. c. Meneliti bagaimana keberadaan L/C sebagai kontrak baku. d. Meneliti bagaimana terciptanya L/C sebagai kontrak internasional. e. Meneliti kapan L/C sebagai alat pembayaran dapat dilaksanakan. f. Meneliti bagaimana fungsi L/C sebagai alat penjamin. g. Meneliti bagaimana keterkaitan antara L/C yang berlaku internasional dan L/C yang berlaku nasional. h. Meneliti bagaimana dampak ketiadaan ketentuan pilihan hukum dalam UCP terhadap penyelesaian kasus-kasus L/C. i. Meneliti bagaimana peranan L/C dalam meningkatkan ekspor. j. Hasil penelitian diharapkan dapat merupakan: (a) masukan bagi para pelaku L/C, para abdi hukum, para ahli, para akademisi, instansi pemerintah dan lembaga swasta yang mempunyai kepentingan dalam transaksi L/C khususnya segi-segi hukumnya, (b) masukan bagi Bank Indonesia atau instansi Iainnya jika ingin merumuskan hukum L/C yang rinci sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982, dan (c) pelengkap terhadap kepustakaan L/C yang masih relatif terbatas ditulis oleh putra-putra Indonesia."

"Kartu kredit di Indonesia berdasarkan statistik Bank Indonesia per April 2010 Jumlah kartu yang beredar saat ini telah mencapai lebih dari 12 juta kartu. Kartu kredit sebagai salah satu instrumen pembayaran non tunai yang diminati telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan perbankan syariah dengan berpedoman pada Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, instrumen kartu sebagai alat pembayaran sudah memasuki dunia perbankan syariah. fatwa DSN No.54/DSNMUI/ X/2006 Syariah Card didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai Kartu Kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa. Di Indonesia baru ada dua kartu kredit syariah, pertama Dirham card dan yang kedua adalah BNI Hasanah card. Penerbitan kartu kredit syariah merupakan suatu produk yang baru maka masih banyak kalangan yang belum memahami mengenai kartu kredit syariah ini. Dengan demikian dalam tesis ini penulis membahas tentang pengaturan penerapan kartu kredit syariah di bank BNI syariah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia serta perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit syariah. Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan wawancara sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hasanah Card tidak menganut sistem bunga berbunga seperti kartu kredit konvensional melainkan dengan sistem bagi hasil yang didasarkan pada prinsip syariah. Dalam penerapannya Hasanah Card secara keselurahan telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Sistem perlindungan nasabah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan memberdayakan nasabah melalui mekanisme pengaduan nasabah, transparansi produk perbankan dan data pribadi nasabah serta penyediaan lembaga mediasi independen.Dalam menyelesaikan sengketa yang timbul antara nasabah dan bank syariah, penyelesaiannya dapat dibawa ke Badan Abitrase Syariah Nasional atau ke pengadilan Agama.

---

The amount of credit card in Indonesia base on Bank of Indonesia?s April 2010 statistic is more than 12 million cards. Credit card as one of non cash payment instrument has a very significant growth in Indonesia. Parallel with the growth of Syariah Banking base on the Regulation No.21 2008 about Syariah Banking, card instrument as a payment tool has join the world of Syariah Banking. According to Fatwa DSN no.54/DSN/2006 Syariah card is describe as a credit card which legal relationship between all parties base on Syariah principal whish has been ruled in Fatwa. In Indonesia there are two syariah credit card, Dirham card and BNI Hasanah card. Syariah credit card is a new product which hasn?t been fully understood by most people or consumers. Hence in this thesis the writer will discuss and elaborate the rule of application of syariah credit card in BNI Syariah according to Indonesian regulation and the legal protection for consumers. In this research writer is using normative research method with interview as a gathering information tool. This research conclude that Hasanah Card doesn?t have compound interest system as the conventional credit card does, instead with the system profit loss and sharing system base on syariah principal. IN its application Hasanah card has comply with the terms and requirements in Fatwa by Syariah National Committee. Consumer protection system intend to give a protection and empower the consumers through consumer complaint mechanism, banking product transparency & consumers personal data and independent mediation institution. In dispute between consumers and syariah bank, the settlement will be brought to National Syariah Arbitration Institution or Religion Court."

"Pandemi Covid-19 membawa banyak perubahan pada kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Salah satu sektor yang paling signifikan terkena dampak pandemi adalah aspek ekonomi kehidupan masyarakat. Dengan beratnya kapal yang dihadapi akibat pandemi Covid-19, kredit macet menjadi hal yang lumrah. Dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan murabahah merupakan praktik umum yang dilakukan oleh bank konsumer dan syariah. Namun, dengan terjadinya Covid-19 kredit macet di murabahah menjadi kejadian yang tidak biasa. Bank sebagai lembaga keuangan yang vital bagi perekonomian suatu negara tergantung pada likuiditas bank itu sendiri. Oleh karena itu, penyelesaian kredit bermasalah terutama pada masa pemulihan dari era pandemi Covid-19 menjadi vital. Bank Syariah Indonesia, sebagai salah satu Bank Syariah bukan terbesar di Indonesia karena merger dari tiga bank syariah besar di Indonesia juga mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan dua permasalahan yaitu bagaimana aturan dan ketentuan pengaturan kredit bermasalah melalui pembiayaan murabahah? Dan Bagaimana praktik penyelesaian kredit bermasalah dengan pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia di masa pandemi Covid-19. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada cara-cara tertentu untuk menyelesaikan kredit bermasalah dalam pembiayaan murabahah yang akan tergantung pada jenis pembiayaan (murabahah agunan atau tidak agunan). Apalagi di tengah pandemi Covid-19, Bank Syariah Indonesia tetap menerapkan strategi dasar dalam menyelesaikan kredit bermasalah namun dengan beberapa keringanan. Dari penelitian yang dilakukan, rekomendasi yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah agar Dewan Syariah Nasional membuat peraturan yang hanya berfokus pada penyelesaian kredit bermasalah dalam pembiayaan murabahah. Karena regulasi yang ada saat ini belum mengatur secara konkrit dan sistematis tentang cara penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murabahah.

---

The Covid-19 pandemic brought many changes to the lives of people all over the world. One of the most significant sectors impacted by the pandemic is the economy aspect of people's lives. With the hardships faced due to the Covid-19 pandemic, a non-performing loan is a common occurrence. In sharia banking practices, Murabahah financing is a common practice done by consumer and shariah banks. However, with the occurrence of the Covid-19 non-performing loans in Murabahah becomes an uncommon occurrence. Bank as a financial institution that is vital to a country's economy depends on the liquidity of the bank itself. Therefore, settling a non-performing loan especially during the recovery period from the Covid-19 pandemic era becomes vital. Bank Syariah Indonesia, as one of not the biggest Shariah Bank in Indonesia because of a merger from three major shariah banks in Indonesia has also suffered from the economic distress caused by the Covid-19 pandemic. From those conditions, this research aims to solve two problems which are how are the rules and regulations on setting non-performing loans through Murabahah financing? And How is the practice of resolving non-performing loans with Murabahah financing in Bank Syariah Indonesia during the Covid-19 pandemic. To answer those research questions, this research uses a normative legal research approach. From the research carried out, it could be concluded that there are certain ways to resolve non-performing loans in Murabahah financing which will depend on the type of financing (secured or unsecured murabahah). Moreover, during the Covid-19 pandemic, Bank Syariah Indonesia still implement their basic strategy in settling non-performing loans however with a few leniencies. From the research conducted, the recommendation given from the result of this research is for the National Shariah Council to make a regulation that focuses solely on settling non-performing loans in Murabahah financing. As the available regulation now have not regulate concretely and systematically on how to resolve a non-performance loan in a Murabahah financing."

"Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu metode pembayaran yang paling sering digunakan dalam dunia perdagangan internasional. Namun, pada praktiknya masih muncul berbagai permasalahan, salah satunya adalah terjadinya penolakan penerimaan dokumen yang diunjukkan oleh beneficiary karena perbedaan penerapan standar pemeriksaan dokumen. Skripsi ini membahas mengenai alasan perbankan tetap menerapkan standar pemeriksaan dokumen berdasarkan prinsip strict compliance meskipun UCP 600 mengatur mengenai prinsip substantial compliance dan akibat hukum dari perbedaan penafsiran tentang "international standard banking practice" sebagaimana diatur dalam UCP 600. Hasil penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif ini menunjukkan bahwa bank tetap menerapkan standar pemeriksaan dokumen berdasarkan prinsip strict compliance meskipun UCP 600 mengatur mengenai prinsip substantial compliance setidaknya disebabkan oleh dua (2) alasan yaitu pertama, adanya praktik perbankan di Amerika Serikat yang menerapkan Article 5 Uniform Commercial Code yang memuat pengaturan prinsip strict compliance, yang mewajibkan issuing bank selaku special agent dari applicant menjalankan tugas berdasarkan duty of good faith. Kedua, dalam hal terjadi sengketa (disputes) transaksi L/C, pengadilan internasional cenderung menerapkan prinsip strict compliance dibandingkan menerapkan prinsip substantial compliance dalam menyelesaikan sengketa L/C tersebut. Prinsip strict compliance sebagai standar pemeriksaan dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri juga diterapkan di dalam praktik perbankan di Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri. Adapun perbedaan penafsiran mengenai international standard banking pratice karena UCP 600 tidak memberikan penjelasan maksud dari international standard banking practice sehingga menimbulkan dua (2) pendapat di kalangan perbankan, yaitu pendapat pertama yang menyatakan bahwa international standard banking practice di UCP 600 mengacu kepada International Standard Banking Practice (ISBP) yang merupakan pedoman aplikasi dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam UCP 600 yang dibentuk oleh International Chamber of Commerce (ICC), sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa international standard banking practice yang dimaksud hanya mengacu kepada praktik yang biasanya dilakukan oleh bank-bank secara umum. Perbedaan pendapat tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pengguna L/C dalam transaksi L/C.

---

Letter of Credit (L/C) is one of the most widely used method of payment in international trade. But even with such widespread use, in practice, L/C transaction is still riddled with issues, notably the rejection of document submitted by the beneficiary due to differences in interpreting L/C regulations. This thesis is to explain why banks still prefer to use the strict compliance principle over the substantial compliance principle referred within UCP 600, and the legal consequences that arise due to the vagueness of the term "international standard banking practice" in L/C transaction as mentioned in UCP 600.

This research which was put together using the juridical normative research method revealed that banks still prefer to use the strict compliance principle over the UCP 600-referenced substantial compliance because of two reasons. First, the existence of the banking's practice in the United States which refers to Article 5 Uniform Commercial Code that contains the settings for the principle of strict compliance, which is issuing banks acts as a special agent of the applicant therefore they must act based on duty of good faith. Second, in the case of an L/C dispute, international courts tend to apply the strict compliance principle for dispute resolution. The reason international courts use the strict compliance principle is because they refer to banking practices that have been generally praticed and accepted.

This is also true in Indonesia where strict compliance is the principle of choice in examining SKBDN documents. This preference is caused by the lack of clear definition of the term "international standard banking practice" in UCP 600 which spawned 2 (two) different interpretations within the banking community. The first interpretation assumes that the term "international standard banking practice" refers to ICC's (International Chamber of Commerce) ISBP document which acts as an implementation guideline for UCP600. While a second interpretation assumes that the term refers to banking practices that have been generally practiced and accepted. It is due to those differences in interpretations that gave to such ambiguity in L/C transactions."

"There are two purposes that want to be assessed in this study The _first purpose is to indicate whether the moral hazard problems are occurred in the Indonesian Sharia Bank (The moral hazard in this paper is the indirect Moral hazard which is the negligence of bank in the financing process influencing the moral hazard problems of the debtor in the other side. The second purpose is to assess whether the _financing policies in the Sharia Banking are influenced by profit sharing system, The data for assessing this paper are acquired from the monthly financial reports published by Sharia Banks such as BSM? and BMI from January 2001 to December 2004.

The research based on the Ever Correction Model in the long term shows that the increasing of allocation ratio of Murabahah to Musyarakah and Mudharabah results the increasing of non performing financing ratio. It indicates that the moral hazard problems are occurred in BML The moral hazard indication demonstrates that bank is both less careful in financing and less incentive in monitoring process. It also demonstrates the weakness of the Sharia bank's operational system in countering the debtor's moral hazard The Granger Causality Test proves that profit sharing ratio (nisbah) between bank and debtor influences return ratio, however it does not influence financing allocation). On the other hand _financing allocation ratio influences nisbah ratio, furthermore in BSM case, return ratio influences nisbah ratio. This description shows that nisbah ratio is not only an instrument for calculating revenue/return distribution but also an instrument for Sharia bank in synchronizing profit sharing level with the interest Vale in conventional bank."

"Tingkat Kesehatan Bank Syariah [TKBS] adalah perangkat penting dalam melakukan penilaian dan pengawasan terhadap kualitas operasional bank syariah. Secara teoritis perangkat dapat didesain melalui pendekatan CAMELS dengan modifikasi struktur finansial bank syariah. Untuk tetap menonjolkan karakteristik istimewa operasional bank Islam maka modifikasi haruslah mempertimbangkan risk based supervisory dan kepatuhan syariah [shari?h complieance].Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan faktor apa yang menjadi prediktor terbaik dan model prediksi apa yang paling akurat dalam prediksi keanggotaan sampel bank syariah kedalam komposit penilaian TKBS. Bukti empiris penelitian menun-jukkan bahwa persamaan model desain komposit penilaian TKBS signifikan secara statistik dengan tingkat signifikansi model sebesar ? = 0,01. Artinya dengan tingkat kesalahan penelitian dibawah 5 % tidak ditemukan “gap” antara teori desain TKBS dengan praktek operasional bank umum syariah di Indonesia. Adapun sebagai prediktor terbaik penelitian adalah rasio kecukupan modal bank syariah untuk mengantisipasi risk exposure (R1M). Adapun rasio partisipasi finansial (R7M) yang merupakan salah satu misi utama bank Islam dapat direkomendasikan sebagai salah satu prediktor TKBS. Hasil uji keakuratan model menemukan bahwa correct estimate atau tingkat akurasi prediksi model analisis regresi logistik adalah 91,7% dan lebih baik jika dibandingkan dengan model analisis diskriminan dengan correct estimates sebesar 81,3%. Penelitian kajian ini dapat digunakan tidak hanya sebagai perangkat pengawasan bank yang efektif oleh otoritas perbankan syariah dalam menilai kualitas operasional bank tetapi juga sebagai masukan ketika akan menyusun regulasi pengawasan terhadap perbankan syariah.

---

In this paper, we analyze an alternative tool to assess the operational soundness of the Islamic banking quality. Shari?h banking rating system is most important tools in assessing and supervisory of banking quality. Theoretically, the tools designed can still use the CAMELS but some adjustments on financial ratio based on risk supervisory and shari?h compliance so can accommodate the salient feature of Islamic banking. The objective of this research is expected to analyze model and best predictors in shari?h banking rating composite. Empirical research has shown that design can be implemented on practically Islamic banking in Indonesia with statistic significant level is 0,01 (multiple discriminant and logistic regression models). Its mean no gap between theoretically and practically under 5 percent error level. As best predictor is capital adequacy ratio to anticipate risk exposure (R1M) meanwhile a financial participation ratio (R7M) what a special mission of Islamic banking can be recommended as predictor of shari?h banking rating system. Accuration model testing has found that correct estimate of logistic regression model is 91,7% and more better than discriminant analyze model that a correct estimate is 81,3%. This research is capable of being used as an effective supervisory tool not only for assessing the operational quality but also directing the Islamic banking authority when formulating the supervisory actions based on supervisory review."

"Letter of Credit (L/C) merupakan jenis pembayaran ekspor yang cukup digemari karena adanya unsur jaminan di dalamnya sepanjang syarat-syarat yang ada di dalam L/C tersebut dipenuhi oleh importir. Karena unsur jaminan tersebut, L/C dianggap sebagai metode pembayaran yang paling aman dibanding metode pembayan lainnya. Namun ternyata L/C tidak luput dari risiko-risiko yang dapat menyebabkan beneficiary tidak mendapatkan pembayaran. Asuransi Ekspor yang dijamin L/C (Asuransi L/C) adalah jenis pertanggungan atas kerugian yang menjamin resiko-resiko yang mungkin terjadi pada transaksi yang menggunakan metode pembayaran dengan L/C. Tentunya menjadi penting diperhatikan yakni landasan yuridis dari pertanggungan jenis asuransi ini, termasuk proses pelaksanaannya meliputi jenis-jenis risiko yang ditanggung, pengajuan klaim, sampai proses penyelesaian klaim. Selain itu, keberadaan asuransi ini juga perlu diperhatikan dari segi manfaatnya serta kendala atas pelaksanaan asuransi ini dalam rangka mendukung dalam dunia usaha ekspor.

---

Letters of Credit (L/C) is an export payment method which quite popular since its security factor as long the existing conditions in the L/C are met by the exporter. By this security factor, L/C is considered as the most secure export payment method. But apparently, L/C does not cover all the risks that could cause the exporter not receive the payment. Export insurance secured by L/C (L/C Insurance) is coverage for damages that ensure the risks that might occur in transactions using the payment method with the L/C. It is important to note the juridical aspect of this type of insurance coverage, including the implementation process from the types of risk assumed, the filing of claim, to the claims settlement process. In addition, the existence of this insurance is also worth noting, concerning its benefits and obstacles to the implementation of this insurance in order to support the export businesses."

"Positive correlation between concentration and profitability is not always a result of collusion. Market concentration can be a proxy efficiency and product differentiation that have done by company. The company that can be mentioned efficient and have done product diferentiation can improve market share, and industry that consist of the company has tendency to be concentrated.

This research tries to prove whether market share and concentration in Islamic and conventional banking industry as proxy to efficiency. If it is proven, so there is no relationship between market share and concentration with profitability. It is appropriate with efficient structure hypothesis.

Using separated pooled data for Islamic and conventional banking industry at period January 2002 until November 2005. This research use adjusted Smirlock mode! with fired eject method. By this research, it is expected that Islamic banking industry support efficient structure hypothesis, and conventional banking industry support diferentiation hypothesis."