Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Usaha untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur tersebut didasarkan pada azas bahwa segala usaha dan kegiatan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Hasil materiil dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati secara merata oleh tiap-tiap warga negara sesuai dengan nilai dan darma baktinya yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Sasaran pembangunan nasional seperti yang dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara adalah ditujukan untuk mencapai Trilogi Pembangunan yaitu : pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pelaksanaan pembangunan di samping meningkatkan pendapatan nasional, sekaligus harus menjadi pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan. Dalam rangka terwujudnya azas keadilan sosial, pembangunan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi melainkan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dengan menumbuhkan azas hidup sederhana dan wajar; bukan saja untuk mencapai masyarakat yang makmur, melainkan juga untuk mewujudkan masyarakat yang adil. Kebijaksanaan ini harus diambil dalam rangka memecahkan ketidak-selarasan di dalam masyarakat karena adanya selapisan kecil masyarakat dengan kedudukan ekonomi yang sangat kuat dan menguasai sebagian terbesar kehidupan ekonomi nasional, sedang di lain pihak bagian terbesar dari masyarakat berada dalam keadaan ekonomi yang lemah dan belum pernah dapat menjalankan peranannya yang besar dalam kegiatan perekonomian nasional."

"ABSTRAKDengan ditetapkannya GBHN melalul Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR / 1978 yang mengatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila.Dengan dlkeluarkannya Undang-Undang No. 14/1957 oleh Bank Pemerintah maka Bank-Bank Swasta Nasional dlperintah oleh Bank Pemerlntah untuk turut membantu pelaksanaan pemberian kredit KIK/KMKP dalam meningkatkan kegiatan pengusahagolongan ekonomi lemah di Indonesia melalui Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 06/37/UPK dan No. 06/38/UPK tanggal 4 Desember 1973 yang menciptakan kredit KIK/KMKP dalam rangka membantu pengusaha golongan ekonomi lemah.Yang diutamakan untuk memperoleh kredit KIK/KMKP selain pengusaha golongan ekonomi lemah pribumi Indonesia juga kalangan profesi seperti :- Dokter,- Konsuitan,- Akuntan,- Guru, dan laln-laln sebagainya.KIK/KMKP sebagai salah satu jenis perjanjian kredit yang bersumber darl pada Undang-Undang No. 14/1967 L.N. No.34 tahun 1967, T.L.N. No. 2842 dan dalam lalu lintas hubungan kaperdataan, ia juga tunduk terhadap ketentuan-ketentuan Buku Ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

"ABSTRAKIklim komunikasi internal yang baik dapat diciptakan salah satunya melalui penerapan kegiatan employee relations dalam perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kegiatan employee relations dalam kurun waktu Januari 2010 hingga Maret 2012 dalam mendukung kualitas iklim komunikasi internal di dalam perusahaan. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dengan strategi studi kasus. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan employee relations yang diterapkan di perusahaan X adalah program penghargaan, program pelatihan, acara khusus, rangsangan berbicara, konferensi karyawan, dan obrolan langsung. Kegiatan-kegiatan ini mampu mendukung iklim komunikasi internal yang bersifat suportif. Ditunjukkan pula dari pemenuhan karakteristik saling mendukung, adanya kepercayaan, keterbukaan dan kejujuran, partisipasi dalam pembuatan keputusan bersama, dan perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi.

---

ABSTRACT

An excellent internal communication climate can be created from the existence of employee relations? activity. This study aims to recognize the application of employee relations? activities effective as from January 2010 to March 2012 in supporting an excellent internal communication climate at X Public Relations Consultant. This study uses constructivist paradigm and descriptive qualitative approach using case study strategy. Data collection methods used are in-depth interviews and documentation study. The results suggest that the application of activities such as awards, trainings, special events, opinion stimulations, staff conferences, and direct conversations support an excellent internal communication climate. It fulfils supportive nature depicted by characteristics such as mutual assistance, trust, openness and honesty, participation in decision making, and attention to high performance objectives."

"ABSTRAKBelum terwujudnya Badan Peradilan Tata Usaha Negara.,perkara-perkara gugatan terhadap aparat negara atas dasarperbuatan melanggar hukum diadili oleh Hakim PengadilanNegeri, sehingga timbul adany.~;;,ap:gg~:f.J.n bahwa seolah-olahp8 laksanaan pengadilan tersebut tidak obyektifKarena disatu pihaK hakim sebagai aparat pemerintah,di lain pihak yang diadili adalah dari pihak pemerintahj~ga.,Penafsiraii-secara -.analogi: terhada.p pasal 28 · Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, hakim tersebut di atas sena -rusnya mengundurkan diri karena yang diadili masih termasukanggota yang dihadapi.Atas dasar masalah tersebut penulis tertarik untukmenganalisis suatu kasus gugatan atas dasar perbuatan melanggarhukum yang dilakukan oleh aparat pemerintah, apakahdalam menangani kasus tersebut hakim dapat bertindaksecara obyektif.

---

"

"Skripsi ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hubungan dan kerjasama dengan luar negeri. Penelitian ini memiliki bentuk penelitian yuridis normatif-empiris dengan metode analitis data kualitatif dengan sifat penelitan deskriptif. Kewenangan pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerjasama dengan luar negeri terdapat pada kerjasama yang hubungan hukumnya bersifat keperdataan saja, selain itu dalam menjalankan kewenangannya tersebut pemerintah daerah tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku. Dalam pelaksanaannya tidak sedikit pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan peraturan teknis yang terkait. Sehingga disarankan bahwa pihak terkait seperti Kementerian Dalam Negeri perlu lebih mengintensifkan sosialisasi kepada seluruh pemerintah daerah tentang kewenangannya tersebut, Kementerian Luar Negeri sebaiknya melakukan koordinasi yang baik dengan pihak KBRI atau Konsulat Jenderal/Konjen RI (KJRI) di luar negeri agar diperoleh kesamaan pemahaman yang benar mengenai kewenangan pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerjasama dengan luar negeri, pemerintah daerah juga harus lebih mengoptimalkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah dibentuk yang berkaitan dengan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan luar negeri, serta dilakukan pengawasan dan evaluasi yang lebih intensif baik dari pemerintah daerah itu sendiri, maupun kementerian atau instansi lain yang terkait.This thesis describes about the authority of local government in Indonesia on relations and cooperation with foreign. It has the method of the research, qualitative analytical data, and descriptive as well. The authority of local government in Indonesia to conduct relations and cooperation with foreign law relations of a cooperation, beside that normative-juridical form of empirical as in non-legal relations of public law or only on the cooperation that is private local governments still must comply with laws and regulations. In the implementation was not a little local governments that do not run the authority in accordance with legislation and relevant technical regulations. So it is recommended that the relevant parties such as the Ministry of Home Affairs needs to further intensify the socialization to all local government authorities, the Ministry of Foreign Affairs should have good coordination with the Embassy or Consulate General (Consul General) RI abroad in order to obtain a correct understanding of common authority local governments in Indonesia in conducting relations and cooperation with foreign countries, local governments should also optimize the regional work units that have been established relating to the relationship and cooperation with foreign governments, and conducted surveillance and more intensive evaluation of both local government itself, as well as ministries or other relevant agencies."

"Pembangunan adalah suatu proses perubahan untuk menuju suatu keadaan yang lebih baik, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan dari suatu kondisi yang dianggap tidak menyenangkan kepada suatu kondisi atau suatu keadaan kehidupan yang dianggap lebih baik atau menyenangkan, baik secara material maupun spiritual.Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan pada saat ini yaitu terjadinya krisis ekonomi yang melanda hampir seluruh negara Asia, dampak dan krisis yang paling berat adalah kemunduran dari pertumbuhan ekonomi dan khusus untuk Indonesia pada tahun 1998 mengalami pertumbuhan negatif dengan angka cukup besar yaitu 13, 4 % dan mulai membaik pada awal dan pertengahan tahun 1999 tetapi dengan pertumbuhan yang masih negatif.Dalam usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka perlu untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki daerah didalam menunjang pembangunan nasional khususnya dalam memacu pertumbuhan ekonomi, karena keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan daerah didalam menggali potensi-potensi sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan perekonomian daerah itu sendiri pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.Dengan disyahkannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi Daerah dalam upaya untuk meningkatkan kemannpuannya menyonsong era globalisasi perekonomian dunia.Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut pada Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik Iuar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainSedangkan pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang berada di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Dengan kewenangan otonomi luas yang mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi, maka daerah harus mengembangkan sumber dayanya, terutama sumber daya manusia dalam upaya untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mening)catkan perekonomiannya sehingga tidak tertinggal dengan daerah-daerah lainnya.Untuk itu peranan perencanaan sebagai tahap awal dari proses pelaksanaan pembangunan menjadi sangat penting. Pentingnya peranan perencanaan ini dikarenakan apabila didalam proses perencanaan dalam upaya untuk pencapaian tujuan yang diharapkan mengalami kesalahan, maka selain ketidakberhasilan mencapai tujuan tersebut, juga terjadinya pemborosan dalam penggunaan sumber daya, dana dan waktu.Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau pada Pelita VI (untuk empat tahun pertama), relatif tinggi yaitu mencapai angka 11,46 % pertahun, dan merupakan pertumbuhan tertinggi diantara 7 kabupaten se-Kalbar, serta di atas pertumbuhan ekonomi Kalbar (7,74 %)."