Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 89779 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mirza Unsury
"Pembangunan lingkungan hidup merupakan subsistem dari pembangunan nasional. Hal ini telah ditetapkan dalam GBHN 1993. yaitu terwujudnya kelestarian lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk itu, tanggungjawab dalam pengendalian lingkungan hidup merupakan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Untuk mencapai tujuan pembangunan lingkungan hidup tersebut dibuat berbagai kebijaksanaan dan perangkat hukum pendukungnya baik di tingkat pusat maupun di daerah. Di tingkat pusat telah dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), sedangkan di daerah dibentuk Bapedalda (Badan Pengendalaian Dampak Lingkungan Daerah) sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.
Guna mengatasi berbagai persoalan lingkungan hidup yang terjadi di Propinsi Jambi, maka pemerintah setempat menerbitkan Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (Bapedalda) dan kemudian diganti dengan Perda No. 5 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (Bapedalda), yang berfungsi sebagai lembaga koordinasi dalam penanggulangan masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di propinsi ini. Ada 3 (tiga) masalah lingkungan hidup yang mendapat prioritas Pemerintah Propinsi Jambi saat ini yaitu, masalah penebangan liar (illegal logging), masalah PETI (penambangan emas tanpa izin), dan masalah pembabatan hutan bakau (mangrove).
Bagaimana kinerja lembaga ini dalam menangani masalah lingkungan yang terjadi di Propinsi Jambi adalah fokus dari penelitian ini. Kinerja lembaga ini dapat ditinjau dari Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dan Renstra (Rencana Strategis) yang dibuat lembaga ini. Bertolak dari permasalahan itu maka tujuan dari studi ini adalah untuk meneliti bagaimana pelaksanaan Tupoksi dan Renstra, apa ada keterkaitan satu sama lainnya, dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja Bapedalda Propinsi Jambi, dan bagaimana kinerja Bapedalda tersebut.
Berdasarkan analisis isi (teks), terdapat keterkaitan antara tugas pokok dan fungsi dengan rencana strategis Bapedalda Propinsi Jambi. Proses analisis dimulai dari Tupoksi, kemudian Renstra yang diuraikan dalam bentuk program dan kegiatan, dan terakhir realisasinya. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja Bapedalda Propinsi Jambi maka, peneliti melakukan uji regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Sedangkan untuk mengukur kinerja lembaga menggunakan metode pengukuran dengan Skala Likert. Berdasarkan uji regresi berganda, maka dapat diketahui bahwa kinerja Bapedalda Propinsi Jambi sangat dipengaruhi oleh empat faktor tersebut dengan nilai R Square 0,903 atau 90%. Sementara itu, berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan skala likert, maka secara keseluruhan kinerja lembaga ini masuk dalam kreteria Baik (76,73%). Bila dilihat berdasarkan masing-masing faktor maka faktor Kepemimpinan (85%) ini masuk dalam kriteria Sangat Baik. Meskipun demikian, ditinjau dari faktor sumberdaya khususnya sarana pada lembaga ini perlu ditingkatkan lagi (69,08%).
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: (1) ada kesesuaian antara Tupoksi dan Renstra yang dibuat Bapedalda Propinsi Jambi. (2) Terdapat empat faktor yang mempengaruhi kinerja Bapedalda yaitu, kepemimpinan, struktur organisasi, sumber daya (sumberdaya manusia, dana) dan koordinasi. (3) Kinerja Bapedalda Propinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masuk dalam kriteria Baik (76,73%).
Saran dari hasil penelitian ini (1) Pengelolaan lingkungan merupakan kerja multi-sector, multi-diciplinary, multi-temporal, dan multi-scale, maka perlu pengembangan keterpaduan pengelolaan lingkungan dalam kaitannya dengan peningkatan hubungan antar lembaga, (2) Diperlukan perubahan kebijakan, khususnya peningkatan kualitas kelembagaan dengan memperbaiki unsur-unsur pendukung.

Environmental development is a sub-system of national development. This has been specified in GBHN 1993 that is forming dynamically harmony with citizenry improvement to warranty continuous national development. Therefore, responsibility in environmental control is the collective commitment between the society and government.
In order to reach the environmental development, there are many supporting policies and law force both centrally and regionally. Ministry of Environment (MNLH) and the Environmental Impact Control Council (Bapedal) has been established within the central level. While regionally, there are Regional Environmental Impact Control Council (Bapedalda) complies with the Domestic Minister's decree no. 98/1996, about the Environmental Impact Control Council organizational and administration guides.
To overcome various environmental issues in Jambi, its local government has established Bapedalda of Jambi that functioning as the coordinating institution to assess many environmental problem, which often to occur in this province. There are three environmental issues, which have been its priority, such as illegal logging, illegal mining and mangrove forest pruning.
About how does this institution works in assessing environmental issues, which occur in Jambi, are the focus of this study. The institution's performance may review from its Main Task and Function (Tupoksi) and Strategy Planning (Renstra) that has made. Whether the Renstra and Tupoksi commencement complying the Section 19 and 20 of the Regulation No. 5/2000 of Jambi, and factors which, affecting its performance. Therefore, intention of this study is to inquire of how Tupoksi and Renstra commencement, whether they are related, and what factors which may affects the Jambi Bapedalda's performance, and how is its performance in the extent of the affecting factors. This research was done through descriptive method and census sampling of entire Bapedalda's employees. The analysed unit is Bapedalda of Jambi.
Based upon textual analysis, there are relationship between main task and function with the Jambi Province Bapedalda's strategic plan. The analysis process started from Tupoksi, then describing Renstra into programs and activities, and its realization lastly. To recognizing the performance of Jambi Bapedalda, the author has commencing doubled-regression examination using SPSS. While the Likert-Scale measurement method was used to measure its performance. Based on a doubled regression examination, it has been recognized that the Jambi Province Bapedalda's performance is dependent to those factors, by an R Square value of 0,903 or 90%. Meanwhile, from the measurement results using Likert Scale, concluded that generally, the Institution's performance is in Good criterion (76,73%). Viewed from these factors, solely, its Leadership is Very Good (85%). However, viewed from its resources special of infrastructure, it shall be more improved (69,08%).
From the results, concluded that; (1) there are appropriateness between Tupoksi and Renstra which made by Bapedalda of Jambi. (2) There are four factors, which influencing its performance such as; leadership, organizational structure, resources (human, funding and infrastructure) and coordination, after the doubled-regression examination, its performance dependence to these four factors are high. While, the Likertscale measurement said that the institution's performance is good (76,73%).
Suggestion result of the research (1) Environmental management represent activity multi sector, multi dicipline, multi temporal, and multi scale, therefore environmental management need to improve coordination inter stake holders. (2) Needed by change of policy, specially the make-up of the quality of institute to improve supporter element.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15051
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Susy Sriwahyuni Sukiswo
"Malaria merupakan penyakit menular yang menjadi perhatian global. Kecamatan Arongan Lambalek merupakan daerah rawan malaria di Kabupaten Aceh Barat dengan kategori Medium Incidence Area dengan nilai Annual Parasite Incidence (API) 3,67 per 1000 penduduk masih di atas target API Nasional pada fase eliminasi API kurang dari 1 per 1000 penduduk tahun 2013. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik, sosial ekonomi, perilaku, dan kondisi lingkungan rumah yang berpengaruh terhadap kejadian malaria di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan kasus kontrol dengan metode penarikan sampel yaitu purposive sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini terdiri 33 kasus dan 33 kontrol, kelompok kasus adalah orang yang dinyatakan positif malaria sedangkan kelompok kontrol orang yang dinyatakan negatif berdasarkan pemeriksaan mikroskopis/rapid diagnostic test tahun 2014. Analisis statistik yang digunakan analisis univariat, bivariat (kai kuadrat), dan multivariat (regresi logistik). Hasil analisis bivariat diketahui ada lima variabel yang berpengaruh, yaitu pekerjaan (p = 0,000, OR = 0,05), pengetahuan (p = 0,000; OR = 17,5), sikap (p = 0,001; OR = 7,43), tindakan (p = 0,000; OR = 9,8), dan lingkungan (p = 0,000; OR = 9,0). Berdasarkan hasil analisis multivariat, pengetahuan adalah determinan yang paling berpengaruh (p = 0,006; OR = 12,783, CI 95% = 2,045?79,893). Penyuluhan yang intensif mengenai malaria perlu dilakukan untuk lebih menambah pengetahuan dan informasi masyarakat.

Malaria is an infectious disease of global concern. The Subdistrict of Arongan Lambalek in West Aceh which belongs to the Medium Incidence Area category was a malaria endemic area with Annual Parasite Incidence (API) 3,67 at 1000 population in 2013. The API was higher than national API on elimination phage less than 1 at 1000 population. The objective of this research was to analyze the characteristic, socioeconomic, behavioral, home environment conditions to determine of malaria incidence in Arongan Lambalek Subdistrict, of West Aceh District. This research was analytic observational case control approach with purposive sampling method. The number of samples in this study comprised 33 cases and 33 controls, the cases are people who tested positive for malaria, while the control group of people who tested negative by examination microscopic/rapid diagnostic test in 2014. The statistical analysis used univariate, bivariate (chi-square), and multivariate (logistic regression). The results of the bivariate analysis are five variables known to affect malaria, they are job (p = 0.000, OR = 0.05), knowledge (p = 0.000; OR = 17.5), attitude (p = 0.001; OR = 7.43 ), action (p = 0.000; OR = 9.8), and the environment (p = 0.000; OR = 9.0). Based on the results of the multivariate analysis (logistic regression) knowledge is the most dominan determinan (p = 0.006; OR = 12.783, 95% CI = 2.045 to 79.893). Intensive counseling regarding malaria is needed, to make people know more knowledge and information about malaria.
"
[Place of publication not identified]: Jurusan Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar, 2014
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Yusniawati
"Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Minamata pada tanggal 13 September 2017, dan Konvensi ini mulai berlaku sejak 16 Agustus 2017. Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) cukup massif dan memprihatinkan, khususnya di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari yang merupakan DAS tebesar kedua di Indonesia. Merkuri dalam kegiatan penambangan emas digunakan sebagai pengikat dan dapat menjadi polutan di lingkungan karena bersifat toxic. Masalah yang muncul pada kegiatan PESK ini adalah limbah merkuri yang di buang langsung ke lingkungan bersifat toxic dan dapat meningkatkan risiko kesehatan masyarakat sekitar PESK.
Riset ini bertujuan untuk memprakirakan risiko kesehatan non karsinogenik pada masyarakaat yang disebabkan oleh pajanan merkuri.di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Riset ini bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan metode analisis risiko kesehatan lingkungan dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel yang diambil merupakan sampel lingkungan, meliputi: sampel air sungai, tanah, ikan dan sayuran.
Hasil laboratorium diperoleh kadar rata-rata merkuri pada air sungai Batang Hari, air bersih, sayuran, ikan, dan tanah masing-masing sebesar 0,00831 ppm; 0,00005 ppm; 0,00089 ppm; 0,00013 ppm; dan 0,00600 ppm. Pengukuran antropometri dilakukan pada 77 responden melalui kuesioner.
Hasil perhitungan risiko kesehatan diperoleh nilai Risk Quotients lebih dari satu (RQ > 1) pada air minum (RQ = 3,1151) dan pada ikan (RQ = 3,4245). Dengan demikian konsumsi air sungai dan ikan, berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat disekitar pertambangan emas skala kecil. Nilai RQ sayuran lebih kecil dari 1 (RQ = 0,015), dengan demikian sayuran masih aman untuk dikonsumsi.

Indonesia has ratified the Minamata Convention on 13 September 2017, and the Convention came into force on 16 August 2017. Artisanal small-scale gold mining (ASGM) is quite massive and concerning, particularly along the Batang Hari River Basin (DAS) which is the second largest basin in Indonesia. Mercury in gold mining activities is used as a binder and can be a pollutant in the environment because it is toxic. Problems arise from ASGM activity is mercury waste directly disposed to the environment is toxic and can increase public health risk.
This study aims to aims to predict non carcinogenic health risks in the community caused by mercury exposure in Kecamatan Muara Bulian Batanghari Regency of Jambi Province. This research is analytical descriptive method using environmental health risk analysis and using quantitative approach. Samples taken are environmental samples, including: river water samples, soil, fish and vegetables.
Laboratory results obtained average levels of mercury in river water Batang Hari, clean water, vegetables, fish, and soil respectively of 0.00831 ppm; 0,00005 ppm; 0.00089 ppm; 0.00013 ppm; and 0,00600 ppm. Anthropometric measurements were performed on 77 respondents through questionnaires.
Health risk calculation results obtained Risk Quotients value more than one (RQ> 1) in drinking water (RQ = 3.1151) and on fish (RQ = 3.4245). Thus the consumption of river water and fish, has the potential to cause health problems in communities around small-scale gold mining. The value of vegetable RQ is less than 1 (RQ = 0.015), thus vegetables are still safe for consumption.
"
Depok: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2018
T50814
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Subakir
"Keberhasilan kegiatan kesehatan lingkungan ditentukan oleh banyak faktor, baik dari pemerintah, lembaga non pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri. Sanitarian Puskesmas sebagai pelaksana terdepan dari kegiatan kesehatan lingkungan, kinerjanya tentu mempunyai peran yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan kegiatan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja sanitarian, tingkat kinerja sanitarian, hasil kegiatan kesehatan lingkungan, dan hubungan kinerja sanitarian dengan hasil kegiatan kesehatan lingkungan.
Penelitian dilaksanakan dengan metode survei dan responden adalah sanitarian penanggung jawab kegiatan kesehatan lingkungan di Puskesmas, yang telah bertugas di Puskesmas tempat tugasnya sekarang minimal 2 tahun, seluruhnya berjumlah 86 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisa data dilakukan dengan analisa univariat, analisa bivariat dengan uji chi square, dan analisa multivariat dengan uji regresi logistik model prediksi.
Hasil penelitian diperoleh : tingkat pendidikan responden sebagian besar (74,4%) adalah SPPH, 57% responden belum banyak mengikuti pelatihan, 51,2% Puskesmas kurang tersedia peralatan kesehatan lingkungan, 72,1% responden kurang mendapat perhatian dari atasannya, 80,2% responden menerima insentif, 75,6% responden kurang mendapat bimbingan teknis, 50% Puskesmas tersedia pedoman/juklak kesehatan lingkungan, dan 88,4% responden mempunyai tugas rangkap. Kinerja sanitarian Puskesmas 68,6% termasuk kategori rendah dan hasil kegiatan kesehatan lingkungan 55,8% termasuk kategori rendah. Terdapat hubungan yang bermakna antara kinerja sanitarian Puskesmas dengan hasil kegiatan kesehatan lingkungan. Variabel yang ada hubungan bermakna dengan kinerja sanitarian Puskesmas, yaitu : peralatan, perhatian, bimbingan teknis, dan pedoman/ petunjuk pelaksanaan. Variabel yang paling dominan berhubungan adalah pedoman/ petunjuk pelaksanaan.
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rendahnya hasil kegiatan kesehatan lingkungan ada hubungannya dengan rendahnya kinerja sanitarian, dan rendahnya kinerja sanitarian ada hubungannya dengan ketersediaan pedoman, ketersedian peralatan, bimbingan teknis dan perhatian dari atasan. Disarankan kepada pimpinan instansi kesehatan di semua jenjang, untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya memperbaiki/meningkatkan kinerja sanitarian Puskesmas, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan hasil kegiatan kesehatan lingkungan.

The success of the environmental health activities are determined by several factors, either by the government, non-governmental institution, or the people themselves. The sanitarians of public health centers as the front implementer of the environmental health, the quality of their work should have a great role in determining the success of those activities.
This research aims to find out factors which deal with the job quality of sanitarians, level of the job quality of sanitarians, result of environmental health activities, and the relationship between the job quality of sanitarians and the result of environmental health activities.
The research is held with survey and respondent methods by sanitarians who are responsible to the environmental health activities in the public health centre, who have worked in the public health center where they are working now minimum 2 years, all of them are 86 people. The collection of the data using questionnaire and data analysis are done by univariat analysis, bivariat analysis with chi square test and multivariate analysis with logistic regression of predictive model test.
From the result of the research is required: the level of almost respondents' education (74.4%) are SPPH, 57% of respondents have not followed the training yet, 51.2% of the public health centers are available fewer equipment of environmental health, 72.1% of respondents got less attention from their leaders, 80.2% of respondents earned incentive, 75.6% of respondents got less technical guidance, 50% of public health centers are available guidelines of environmental health, and 88.4% of respondents had double duties. The job quality of the public health centers sanitarians 68.6% included to the low category and the result of the environmental health activities 55.8% included to the low category. There is a significant relationship between the job quality of public health centers sanitarians and the result of the environmental health activities_ Variables which has a significant relationship between the job qualities of public health centers sanitarians, are: equipment, attention, technical guidance, and guidelines. The most dominant correlative variable is the guidelines.
From the result of the environmental activities have a connection between the low of the job quality of sanitarians, and guidelines availability, equipment availability, technical guidance and the attention from the leader. In accordance with the result of this research, it is suggested to the leaders of the health institute for the whole levels, to take steps in improving the job quality of public health centers sanitarians which are desired to be able to improve the result of the environmental health activities in the future.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2002
T7846
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mahpud Sujai
"Konversi lahan gambut telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup parah sehingga perlu dilakukan restorasi yang membutuhkan biaya besar. Dana desa adalah salah satu sumber pendanaan yang dapat dialokasikan untuk program ini. Permasalahan riset ini adalah perlunya pendanaan restorasi gambut dan dana desa dapat digunakan sebagai sumber pendanaan yang berkelanjutan. Tujuan riset ini adalah untuk menilai persepsi masyarakat, menilai biaya dan manfaat serta merumuskan model kebijakan pemanfaatan dana desa untuk restorasi gambut. Metode riset yang digunakan adalah metode campuran kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil riset menyatakan bahwa persepsi sebagian besar masyarakat setuju penggunaan dana desa untuk restorasi gambut, manfaat program restorasi gambut dinilai lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan serta model yang disusun melibatkan dua tingkatan pemerintah yaitu di tingkat kabupaten dan di tingkat desa. Riset ini menyimpulkan bahwa dana desa sangat memungkinkan jika digunakan untuk program restorasi gambut.

Peatland conversion has caused severe environmental damage which is necessary to carry out restoration that requires large costs. Village funds are one source of funding that can be allocated for this program. The research problem is peatland restoration needs source of funding and village funds can be used as a sustainable source of funding. This research aims to exercise community perceptions, to value costs and benefits and to formulate a policy model for the use of village funds for peatland restoration. The methodology used is a mixed method of qualitative and quantitative with a qualitative approach. The result shows that the perception of the majority of the community agrees with the use of village funds for peatland restoration, the benefits of the peat restoration program are considered to be greater than the costs incurred and the model developed involves two levels of government, at the district and village level. This research concludes that village funds are very possible to be used for peatland restoration programs."
Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2021
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Beijing Shiyou Daxue Chabanshe 2000
R 403.337 Z 175 cs
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
"Indonesia yang dikenal sebagai sebuah negara kepulauan, selama 50 tahun pembangunan di abad ke-21, pembangunan ekonomi mengabaikan pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan. Sumber daya alam & lingkungan yang merupakan nilai fungsi berjangka panjang dikalahkan oleh kepentingan "masa kini". Untuk itu perlu ada perubahan wawasan pembangunan dengan pendekatan yang memperhitungkan kondsi bioregion kepulauan dan kekhasan masyarakat kepulauan. Sustainabilitas pembangunan yang memerlukan sinergi modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal keuangan dan modal alam harus didukung pendekatan bottom-up dan top-down."
Jakarta: Ilmu Lingkungan, 2006
577 JLI 1:1 2006
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Frick, Heinz
Yogyakarta: Kanisius, 1988
720.103 FRI a
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>