Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reksadana berbentuk KIK sebagai salah satu instrumen pasar modal yang cukup populer dalam berinvestasi melibatkan banyak pihak dalam proses penawarannya, terutama profesi penunjang pasar modal termasuk Notaris. Dengan meningkatnya jumlah reksadana berbentuk KIK yang ada di pasar, maka peranan notaris menjadi semakin meningkat pula. Peranan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam penyusuhan akta KIK serta perlindungan investor sebagai pemegang Unit Penyertaan dalam Reksadana berbentuk KIK menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas.Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif, sehingga hasil penelitian bersifat evaluatif analitis. Pada umumnya peran notaris dalam penawaran reksadana berbentuk KIK sangat terbatas dan pasif, sehingga dengan demikian peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan KIK haruslah dilaksanakan untuk melindungi kepentingan pihak yang terkait sehingga tidak atau terhindar dari kemungkinan transaksi tersebut dilaksanakan dengan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. KIK yang dibuat dalam bentuk akta notaril merupakan kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan.Konsekuensi logisnya adalah bahwa pemegang Unit Penyertaan juga merupakan pihak yang terkait dalam KIK meskipun kepentingan pemegang Unit Penyertaan dianggap "terwakili" oleh kepentingan dari Manajer Investasi sebagai salah satu pihak yang menandatangani KIK. Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal harus memiliki prinsip independen, dimana pendapat dan penilaian yang diberikan dilakukan secara profesional dan bebas dari pengaruh Pihak yang memberikan tugas dan menggunakan jasanya dan atau afiliasinya sehingga pendapat atau penilaian yang diberikan objektif dan wajar."

"Pasar Modal sangat berperan bagi pembangunan ekonomi yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan akan cara berinvestasi yang efektif maka bentuk Efek yang semula berbentuk fisik saham berubah tanpa saham. Dengan adanya perubahan bentuk tersebut menimbulkan perubahan pada tanggung jawab notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. Dalam penelitian ini akan dianalisa dan dibahas tanggung jawab notaris pasar modal sebagai profesi penunjang pasar modal terhadap saham dalam penitipan kolektif dan bagaimanakah cara notaris pasar modal mengantisipasi perubahan bentuk saham kaitannya dengan peralihan hak atas saham pasca scriptless trading dan apakah system ini hak para pemegang gadai telah terlindungi bila emiten mengalami pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan bersifat yuridis normatif dengan cara mempelajari berbagai leteratur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil penelitian dituangkan dalam simpulan berbentuk evaluatif analistis dengan harapan dapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja notaris pasar modal dalam melakukan jabatannya sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ternyata tanggung jawab notaris pasar modal tidak banyak berubah yaitu tetap membuat akta-akta yang berkaitan dengan pasar modal, yang berubah hanya prosedurnya saja dimana peralihan hak atas saham di luar bursa tidak perlu memperlihatkan saham secara fisik tetapi cukup dengan melampirkan konfirmasi tertulis tentang kepemilikan saham berupa catatan rekening saham dan juga dalam gadai saham apabila tidak disyaratkan untuk menyerahkan saham sebagai jaminan hutang maka penerima gadai berdasarkan akta perjanjian gadai yang dibuat oleh notaris cukup meminta kepada bank custodian dam KSEI untuk memblokir rekening saham yang dijadikan jaminan, Notaris pasar modal harus mengetahui system perdagangan saham tanpa warkat khusunya yang berkaitan dengan peralihan hak atas saham dan gadai saham. Bagi pemegang hak gadai dengan diberlakukannya system ini hak-haknya lebih terlindungi apabila emiten mengalami pailit. Dengan perubahan system ini penulis membuat kesimpulan penerapan scriptless trading di pasar modal Indonesia membawa peningkatan kinerja notaris pasar modal selaku salah satu profesi penunjang pasar modal.

---

The stock exchange has an enormous role in the economic development, that is, as one of the financing resources for the business realm and at the same time as the medium of investment for the public. Along with the advance of time and the growing need to invest effectively, there is a switch on the form of stock, currently without using the stock, replacing the previous condition in which it lias phisical form. The switch also brings about change in the responsibility of a notary, as a profession supporting the stock exchange. This research will scrutinize and analyse the responsibility o f a stock exchange notary tgowards the collectively storaged stock, and identiffy the way a stock exchange notary anticipate the switching form of the stock, regarding the ownership transfer o f the stock post the scriptless trading and to find out whether under this system the holders of the guarantee have already been protected and secured in case the emittent falls on bankruptcy. The method applied is the juridical normative library research, conducted by scrutinizing thoroughly the literatures and law regulation relevant to this matter. The result takes form in an evaluative analytical conclusion, expected to be a recommendation to improve the effectiveness and performance of the stock exchange notary' in carrying his duty as one of the profession supporting the stock exchange. The research shows that there is no significant change in the matter of responsibility. The only change happens to the procedure, on which the transfer of share ownership is no more necessary to be conducted physically, but instead it is sufficient to only hand over a written confirmation consisting of share account and also share guarantee in case there is no requirement to submit the share as a credit guarantee, thus the guarantee receiver, act in accordance with the guarantee agreement made before, just has to request to the custodian bank as well as KSEI to blockade the share account being guaranteed, and in this case, the notary of stock exchange is supposed to understand the system of stock exchange without physical evidence, particularly concemig the transfer of ownership o f the share and share guarantee. Under this system, the holder of the guarantee is more protected and secured in case the emittent falls into the bankruptcy. Thus, the writer draws a conclusion that the implementation of the scriptless trading in the Indonesia Stock Exchange has brought an improvement of the notary’s performance."

"Pasar modal sebagai alternatif investasi dalam dunia usaha tidak hanya melibatkan pihak penjual dan pembeli saja, namun melibatkan juga pelaku lainnya yang mempunyai tugas, wewenang, hak dan kewajiban tersendiri. Salah satu pelaku dimaksud adalah notaris sebagai pejabat umum pembuat akta-akta. Bagaimana kedudukan dan tanggung jawab notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal jika dilihat dari adanya kewajiban pendaftaran yang merupakan syarat dari Bapepam agar notaris dimaksud dapat melaksanakan jabatannya sebagai notaris yang dapat melakukan kegiatan di pasar modal? Permasalahan ini diteliti dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan norma yang berlaku dan berkembang dimasyarakat atau penerapannya dalam praktek sehari-hari. Keputusan Ketua Bapepam menentukan kewajiban pendaftaran dan memenuhi beberapa persyaratan bagi notaris yang akan melakukan kegiatan di pasar modal sehingga notaris dimaksud dapat menjadi pelaku kegiatan di pasar modal dalam kategori sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Adanya pendaftaran ini memperkuat kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, sehingga akta-akta yang dibuatnya memenuhi kebutuhan transaksi dan seluruh kegiatan di pasar modal. Tanggung jawab notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal bukan hanya terhadap keabsahan dan keotentikan akta¬akta yang dibuatnya saja, akan tetapi juga terhadap kebenaran informasi yang dimuat dalam dokumen-dokumen terkait. Sekalipun Bapepam melalui keputusannya memberikan pedoman isi perjanjian yang akan dibuat notaris, namun setiap akta yang dibuat notaris selalu berpegang pada asas dan prinsip yang diamanatkan Undang-undang Jabatan Notaris, Kode Etik dan Standar Profesi."

"Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Berdasarkan bentuknya, Reksa Dana dibagi menjadi dua, yaitu Reksa Dana berbentuk Perseroan dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Tesis ini hanya dititikberatkan pada Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif karena saat ini bentuk Reksa Dana tersebut sangat digemari dengan alasan proses pembentukannya lebih mudah. Metode penulisan yang digunakan dalam Tesis ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan alat pengumpulan data yang berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Pokok permasalahan yang diangkat adalah sejauh mana perlindungan hukum terhadap Pemegang Unit Penyertaan dalam hal Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dibubarkan dan alternatif apakah yang dapat diberikan oleh Manajer Investasi dalam hal terjadi pembubaran Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif dan pemegang Unit Penyertaan tidak diketahui keberadaannya. Perlindungan terhadap pemegang unit penyertaan dapat dilihat dari kewajiban Manajer Investasi untuk memberikan jangka waktu tertentu kepada Pemodal untuk menjual kembali Unit Penyertaannya, dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan, maka Manajer Investasi dapat melakukan pembubaran Reksa Dana yang diikuti dengan likuidasi. Dalam hal likuidasi, pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh bagian hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikannya. Alternatif yang dapat diberikan oleh Manajer Investasi apabila terdapat pemegang Unit Penyertaan yang tidak diketahui keberadaannya, salah satunya adalah mengalihkan Unit Penyertaan tersebut ke dalam Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang bersangkutan. Saran yang dapat penulis berikan adalah agar peraturan mengenai Pasar Modal lebih disempurnakan lagi, khususnya ditambah pengaturan mengenai pengalihan reksa dana dan diadakannya sinkronisasi peraturan."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari mengenai nilai pasar wajar, yang kemudian disusun menjadi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dan mengetahui bagaimana penerapannya pada Reksa Dana, sampai dengan bagaimana Bapepam-LK mengatur mengenai nilai pasar wajar dari tahun ke tahun. Penelitian ini merepresentasikan penelitian yuridis normatif, juga penelitian dokumentasi dalam kebijakan Bapepam-LK mengenai nilai pasar wajar. Penelitian ini mengajarkan kita bahwa transparansi adalah hal yang sangat penting di pasar modal, karena saat kita menginvestasikan uang kita di pasar modal, khususnya Reksa Dana, maka kita pasti ingin mengetahui bagaimana uang itu diinvestasikan, apakah mereka dipergunakan dalam kerangka investasi yang benar, atau apakah manajer investasi memanipulasinya? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Tidak ada jalan terbaik lain, selain tranparansi, jika sistem yang transparan yang dibangun oleh Bapepam-LK berjalan dengan baik, maka setiap investor pasti akan senang. Terakhir, sebagai investor, anda seharusnya selalu belajar dan mencari tahu mengenai perkembangan pasar modal, agar anda dapat meminimalisir risiko, atau, anda dapat memilih risiko mana yang paling dapat anda terima.

---

ABSTRAKThe purpose of this research is to learn about fair market value which generate as Net Asset Value on mutual fund, and find how it applied on mutual fund, until how the Bapepam-LK regulate it from year to year. This research represent the juridical normative research, either that is bibliography research on any disposition by Bapepam-LK on it. These research teach all of us that tranparency is the most important thing di capital market, because when we or you put your money in capital market, especially in mutual fund then we or you must be want to know how the money will invested, are they spent in the right way, or the fund manager manipulate it, how the way we find it? No other way except tranparency, if the tranparency system manage by the Bapepam-LK running well, then everybody happy. Last but not least, as an investor, you must learn more and more about the growing of capital market, then you can minimize the risk, or you can choose, which risk is suitable for you."

"Isu globalisasi terus berkembang dan semakin terasa wujudnya dalam dekade 90-an dan merambah ke segala bidang termasuk bidang ekonomi dan keuangan. Sejalan dengan perkembangan tersebut, semakin meningkat pula upaya berbagai perusahaan untuk mengembangkan usaha dan melakukan kegiatan dalam rangka mencari dana untuk ekspansi bisnisnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mencari tambahan dana tersebut adalah dengan mencari pihak lain yang bersedia untuk menanamkan modalnya ke dalam perusahaan dengan menjual sebagian dan/atau menerbitkan saham baru kepada masyarakat atau disebut juga Initial Public Offering (IPO) Saham. Dengan IPO tersebut, maka perusahaan akan mendapat uang tunai yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan perusahaan. Dalam rangka pelaksanaan IPO, diperlukan beberapa lembaga atau pihak untuk menjadi mitra perusahaan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal memajukan peranan panting dalam mengembangkan dan memajukan proses IPO di Indonesia. Peran Notaris diperlukan karena profesi ini berfungsi untuk memenuhi keinginan para pihak di Pasar Modal dalam pembuatan akta-akta Otentik baik yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang dikehendaki oleh para pihak. Dalam rangka IPO tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal antara lain persyaratan yang harus dipenuhi agar Notaris dapat menjalankan fungsi sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal serta wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab Notaris terhadap suatu perusahaan yang akan melakukan Initial Public Offering (IPO) Saham. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder."

"Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Dana Investasi Real Estat (DIRE) atau REIT, diperkenalkan di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang mengadopsi konsep Collective Investment Scheme yang memiliki karakteristik serupa trust dengan kewajiban fidusia terhadap kepentingan beneficiaries, dan konsep produk Real Estate Investment Trusts suatu model investasi dengan aset dasar penerbitan efek berupa aset real estat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan produk Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif dengan metode kepustakaan. Transplantasi konsep-konsep dalam produk DIRE berbentuk KIK membentuk DIRE berbeda dengan produk investasi lain di pasar modal Indonesia. DIRE memiliki cakupan aktivitas investasi yang lebih luas, mencakup investasi dalam bentuk efek dan properti fisik, aktivitas dalam lingkup pasar modal dan aktivitas di luar lingkup pasar modal. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan Indonesia mempengaruhi DIRE sehingga berbeda dengan produk sejenis di pasar modal lainnya. DIRE sebagai subyek hukum dengan bentuk hukum KIK tidak mengalami hambatan dalam aktivitas pasar modal, namun untuk aktivitas di luar pasar modal, KIK yang bukan merupakan bentuk hukum, menyebabkan mekanisme kegiatan DIRE harus disesuaikan. DIRE dapat menggunakan Special Purpose Company dalam aktivitas investasinya, di samping itu banyak aktivitas DIRE dilakukan oleh Manajer Investasi yang mewakili DIRE di dalam dan di luar pengadilan. Hal tersebut membuka kemungkinan terjadinya benturan kepentingan, karenanya diperlukan perlindungan bagi pemegang unit penyertaan khususnya untuk minority unit holders. Regulasi yang berperan penting dalam menentukan kerangka hukum investasi, diharapkan mencakup aspek-aspek yang diperlukan untuk menjaga kepentingan pelaku jasa keuangan, investor dan dalam skala yang lebih luas, menjaga kepentingan Negara.

---

Collective Investment Contract (CIC) and Real Estate Investment Fund or Indonesia REIF (I-REIF) were introduced in Indonesia through legislation which have adopted the concept of Collective Investment Scheme that has similar characteristics to ?trust? with fiduciary obligations to the interests of beneficiaries; and the concepts of Real Estate Investment Trusts, an investment model with real estate as underlying asset. The purpose of this study was to understand the legislation and implementation of I-REIF under Collective Investment Contract. The method used to address the problems is a normative legal research. Tranplantation concepts in CIC and I-REIF under CIC creates I-REIF different from other investment products in Indonesian capital market. It has broaden the investment scope from securities to physical properties, includes activity inside and outside capital market. On the other hand, Indonesia legislation affecting I-REIF so different from similar products in other capital markets. I-REIF under CIC as legal subject does not experience obstacles in capital market activity, but for activities outside the capital market, CIC which is not a legal form, causing the activity of I-REIF should be adjusted, such as use Special Purpose Company in its investment activity. Many activities carried out by the Investment Manager representing I-REIF, inside and outside the court. It opens the possibility of conflict of interest, hence protection for particularly minority unit holders is needed. Regulation which plays an important role in determining legal framework for investment, is expected to cover necessary aspects to safeguard the interests of the financial services companies, investors and in broader scope, safeguard interests of the Country."