Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 39018 dokumen yang sesuai dengan query
cover
A.R. [Abdoel Raoef] Soehoed
Jakarta: Djambatan, 2006
338.47 Soe s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sunandar
"Tesis ini dibuat dengan tujuan untuk melihat strategi pembangunan kelembagaan dan hubungan kelembagaan yang ada di Cerebrovascular Center (CVC) RSPAD-GS antara Akademisi-Bisnis-Pemerintah dan Pengguna. Keberadaan CVC RSPAD-GS berawal dari kebutuhan dasar dalam menangani penderita stroke yang semakin meningkat tiap tahunnya di Indonesia menurut data Riskesda tahun 2007 Kementerian Kesehatan. Kendala yang dialami dalam proses pengorganisasian adalah panjangnya birokrasi yang harus ditempuh sementara pelayanan tetap harus berjalan dengan baik. Perlunya fasilitas dan sarana prasarana, sumberdaya manusia, anggaran, struktur internal dan seorang pemimpin merupakan hal yang dibutuhkan dalam pengembangan CVC RSPAD-GS.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa data deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah manajemen pengelolaan secara umum dibawah Kepala RSPAD yang bersifat sentralistis sehingga otoritas kebijakan baik pengadaan dan pengolaan SDM, Sarana prasarana serta hal lainnya dibawah kendali dan pengawasan Kepala RSPAD. Hubungan kerjasama yang terjalin antara CVC RSPAD-GS dengan Akademisi-Bisnis-Pemerintah dan Pengguna dalam bersifat personal.

This thesis is aims to look at the institutional building strategies and institutional relationship that exist in the Cerebrovascular Center (CVC) Army Hospital Center Gatot Soebroto (RSPAD-GS) between Academia, Business, Government and Users. CVC existence starts from a basic necessity in dealing with patients with stroke are increasing every year in Indonesia, according to Basic Health Research data (Riskesda) in 2007 from the Ministry of Health Republic of Indonesia. Constraints experienced in the organizing process is lengthy bureaucratic process that must be taken while the service remains to be going well. The need for facilities and infrastructure, human resources, budget, internal structure and a leader is needed in the development of CVC RSPAD-GS.
This study used a qualitative approach with descriptive data analysis. Results from this study are generally under the management of Chief of Army Hospital Center Gatot Soebroto are to be centralized so that both policy authorities refineries procurement and human resources, facilities and infrastructure as well as other matters under the control and supervision of Chief of Army Hospital. Cooperative relationship that exists between CVC Army Hospital with Business-Academia-Government and the User is personal.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T45014
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Poelinggomang, Edward L.
Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002
331.8 EDW m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"Indonesia merupakan negara terbesar dan terkaya yang memiliki banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan dikelola, baik itu dilihat dari sektor kelautan, perikanan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Masing-masing sektor tersebut dapat dikelola menjadi sebuah industri yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara serta dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik bagi Indonesia. Kegiatan ekonomi industri diberbagai sektor pada umumnya lebih mementingkan keuntungan saja, tanpa memperhatikan unsur kelestarian lingkungan dan kehidupan makhluk hidup sekitarnya. Artinya, para perilaku industri melakukan eksploitasi semaunya saja dengan mengambil sumber daya alam sebanyak-banyaknya, namun tidak memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan bagi lingkungan sekitarnya. Untuk dapat memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam dengan baik, maka diperlukan suatu kebijakan yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sehingga mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara efektif dan efisien serta pada saat yang bersamaan juga memastikan kelestarian lingkungan dan akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kemakmuran rakyat. Pemerintah telah menetapkan program pembangunan yang telah disusun dalam upaya pengembangan ekonomi rakyat scara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan dan berkelanjutan. Konsep Ekonomi Biru (Blue Economy) dapat dijadikan sebagai program strategies guna mendukung program pembangunan nasional yang telah disusun, terutama dalam mengakselerasi industrialisasi di berbagai sektor sehingga menjadi penggerak pembangunan ekonomi nasional secara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan. Konsep Ekonomi Biru (Blue Economy) dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dunia yang semakin eksploitatif serta merusak kehidupan makhluk hidup dan lingkungan."
330 ASCSM 27 (2014)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Iwan Asaad
"KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) merupakan suatu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pembangunan di daerah melalui usaha peningkatan ekonomi makro, Kawasan yang telah dipilih sebagai KAPET tersebut adalah kawasan yang memiliki potensi untuk cepat tumbuh, memiliki beberapa sektor keunggulan, dan mempunyai peluang pengembalian investasi yang besar. Penetapan kawasan tersebut sebagai KAPET disertai dengan pemberian kemudahan dan fasilitas perpajakan dan non perpajakan yang dapat memberikan ketertarikan dan peluang kepada dunia usaha untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan di kawasan tersebut. Adanya keunggulan geografis dan potensi sumber daya alam yang dimiliki oieh kawasan andalan Parepare, sehingga pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 164 tahun 1998 menetapkan kawasan andalan Parepare sebagai KAPET Parepare yang meliputi Kabupaten Barru, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, dan Kota Parepare sebagai pusatnya.
Dengan KAPET diharapkan beberapa permasalahan yang ada di daerah terutama di Kota Parepare dapat diatasi dan minimal dikurangi. Salah satu permasalahan di Kota Parepare adalah keterbatasan berbagai sumber yang di butuhkan untuk pembangunan, baik suprastruktur terlebih infrastrukturnya. Dilain pihak, daerah harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, sehingga untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan pemberdayaan daerah yang terpadu disemua aspek. Dan keberadaan KAPET diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui fmplementasi kebijakannya.
Kurang optimalnya implementasi kebijakan KAPET Parepare yang dirasakan selama ini semakin membuat harapan untuk memberdayakan daerah dan memberikan manfaat terhadap pembangunan yang sedang dilaksanakan akan semakin jauh dari yang diinginkaji. Atas dasar kondisi tersebut, maka keberadaan KAPET diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan KAPET yang berhasil itulah yang menjadi suatu harapan yang berusaha untuk dikaji dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang analisisnya memadukan hasil temuan yang berasal dari instrument penelitian studi dokumentasi, kuesioner (tabulasi prosentase) dan pedoman wawancara. Metode penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian "apa dan bagaimanakah faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan KAPET".
Pengkajian terhadap faktor-faktor tersebut menghasilkan suatu gambaran penelitian yang mendeskripsikan bahwa baik faktor komunikasi, faktor kualitas sumber daya manusia, faktor potensi sumber daya alam, faktor kemampuan dalam menerapkan kebijakan, dan faktor prosedur yang berlaku dalam struktur organisasi pada umumnya memiliki kondisi yang baik. Hanya saja terdapat beberapa faktor untuk diperhatikan secara seksama, yaitu faktor sumber daya manusia yang pada beberapa aspek perlu untuk ditingkatkan terutama aspek kesulitan yang sering dihadapi oleh pegawai dalam memahami pekerjaanya, aspek untuk menyelesaikan tugas-tugas yang seringkali dikerjakan oleh orang lain, termasuk aspek mengatasi hambatan yang dialami dalam bekerja yang kurang profesional. Perhatian terhadap faktor sumber daya manusia tersebut harus diikuti juga dengan perhatian terhadap potensi sumber daya alam yang ketersediaan dan pengelolaannya dianggap belum optimal.
Mengingat pentingnya implementasi kebijakan KAPET untuk mendukung pelaksanaan dan perkembangan pembangunan di daerah, maka faktor yang juga mendukung keberhasilannya adalah kerjasama antara BP KAPET Parepare dengan pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang telah dipilih yaitu kebijakan investasi, kebijakan penataan ruang, kebijakan pengembangan sumber daya manusia, dan kebijakan antisipatif kemajuan KAPET Parepare."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T227
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Sri Wulani Rezeki Elida
"Penelitian ini dilakukan untuk mencari pengaruh dari implementasi kebijakan fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan selama periode dimulainya desentralisasi fiskal di Indonesia, yaitu pada tahun 2001 hingga 2011 dengan menggunakan metode panel data (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur). Ukuran yang digunakan untuk menganalisa desentralisasi fiskal adalah indikator otonomi, indikator penerimaan, dan indikator pengeluaran. Selain itu juga, untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah digunakan variabel kontrol yang menjadi variabel pendukung yaitu Jumlah Penduduk, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Pekerjaan, dan Investasi. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah adanya hubungan positif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah di provinsi-provinsi di Kalimantan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya desentralisasi fiskal juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan variabel-variabel lainnya kecuali variabel jumlah penduduk.

This research paper is looking for the effect of regional fiscal policy implementation on regional economic growth in provinces in Kalimantan Island over the period when fiscal decentralization started in Indonesia, 2001 - 2011 by using panel data estimation from 4 provinces (West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, and East Kalimantan). The measurement of fiscal decentralization is used to analyse are Autonomy Indicator, Revenue Indicator, and Expenditure Indicator. Moreover, to see the effect of fiscal decentralization on economic growth is used control variables to support that, such as Population, Initial GDRP, Employment, and Investment. The paper concludes with there is positive relationship between fiscal decentralization and local economic growth in provinces in Kalimantan. The result shows that increase in fiscal decentralization will increase local economic growth, and other variables too except population."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T39375
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Waskitha Weninging Galih
"ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk memahami keputusan pembiayaan untuk proyek pelabuhan di Indonesia dari berbagai perspektif. Pemahaman mengenai masalah, hambatan, dan perbaikan pembiayaan infrastruktur pelabuhan ini didapatkan dengan menggunakan sebuah survei online dan focus group discussion FGD yang diikuti oleh para pemangku kepentingan industri pelabuhan di Indonesia. Survei ini menemukan bahwa sindikasi perbankan domestik dan skema Public-Private Partnership PPP dengan dukungan fiskal dari pemerintah adalah metode pembiayaan yang paling diharapkan. Tesis ini juga menyajikan studi kasus dari sebuah proyek terminal container dengan membangun model simulasi arus kas berdasarkan skenario pembiayaan yang berbeda untuk mengilustrasikan efektivitas dari metode alternatif, yang diharapkan pada survei, untuk membiayai proyek infrastruktur pelabuhan. Tesis ini berkontribusi dan penelitian dan praktik manajemen dengan mengungkap ekspektasi dan relaitas pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia.

ABSTRACT
This paper aims to understand the financing decision for seaport project in Indonesia from various perspectives. An online survey and a focus group discussion are conducted to gain insights from the Indonesian seaport stakeholders on the issues, barriers, and improvement of port infrastructure financing and to find out ideas on the most effective financing vehicle for port infrastructure projects. The survey finds that Indonesian domestic banks syndication and Public Private Partnership PPP schemes with government fiscal support are the two most awaited financing vehicles. In reality, however, the domestic banks have limited capacity and the PPP schemes are still ineffective. This paper presents case study of a port infrastructure project financing strategy by constructing cash flow simulation model based on different financing scenarios to illustrate the effectiveness of the alternate ways to finance seaport projects. In short, this paper contributes to the research and management practice by revealing the expectation and reality of infrastructure project financing in Indonesia."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T50528
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Mudrajad Kuncoro
"Problems, policies, and political aspects in economic development in Indonesia."
Jakarta: Erlangga, 2010
338.959 8 MUD m (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>