Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam menghadapi persaingan perdagangan internasional yang semakin ketat, pemerintah memberikan fasilitas kawasan berikat yang merupakan fasilitas perpajakan dan prosedur pemasukan barang yang diberikan bagi perusahaan yang produk utamanya berorientasi ekspor, hal ini juga upaya pemerintah dalam mensiasati peningkatan daya saing industri dalam negeri pada kancah perdagangan internasional.Sebagai suatu kebijakan, pemerintah mengharapkan fasilitas kawasan berikat dapat memberikan pengaruh positif bagi industri dalam negeri khususnya dan masyarakat umumnya, sedangkan dari sisi pengusaha, fasilitas kawasan berikat dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam kualitas dan kuantitas produk yang pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan perusahaan.Tujuan penelitian tentang fasilitas kawasan berikat ini, pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh kawasan berikat terhadap daya saing, tenaga kerja, devisa dan pajak dengan menggunakan metode wawancara dan observasi dengan analisa komparasi sebelum dan sesudah kawasan berikat dan dengan perusahaan bukan kawasan berikat. Kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan metode perhitungan keuangan dan analisa keuangan dlsertai dengan analisa komparasi.Berdasarkan hasil penelitian wawancara dan observasi, fasilitas kawasan berikat menunjukan pengaruh yang positif terhadap daya saing, tenaga kerja, devisa dan pajak. Sedangkan dari sisi keuangan perusahaan, berdasarkan perhitungan rasio keuangan dan analisa keuangan yang disertai dengan analisa komparasi, fasilitas kawasan berikat memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.Sebagai suatu kebijakan pemerintah yang berpengaruh positif bagi industri dalam negeri dan masyarakat, Fasilitas kawasan berikat perlu ditingkatkan lagi untuk mendukung program pemerintah Iainnya."

"Skripsi ini membahas pengawasan terhadap kebijakan fasilitas Kawasan Berikat pada salah satu pengguna fasilitas Kawasan Berikat, yaitu PT. XYZ. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem pengawasan yang diterapkan pada PT. XYZ dan kendala-kendala yang terjadi sehubungan dengan pengawasan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan kebijakan fasilitas Kawasan Berikat pada PT. XYZ sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya terjadi kendala yang bersifat internal, seperti kurangnya koordinasi antar bagian di PT. XYZ, maupun kendala yang sifatnya eksternal, seperti kurangnya jumlah SDM yang dimiliki pihak Bea dan Cukai, kurangnya integritas petugas Bea dan Cukai dan belum dibangunnya sistem teknologi dan informasi yang terpusat. (Skripsi ini dibimbing oleh Ali Purwito M, S. H, M. M.)

---

The focus of this study is the supervision toward bonded zone policy to the one of bonded zone user, i.e. PT. XYZ. The objectives of this study are to describe the supervision of the use of bonded zone facility in PT. XYZ and identified problems maybe arise. This research is a qualitative research. From this research can assumed that the supervision of the use of bonded zone facility in PT. XYZ is run in accordance with the legislation in force. Constraints that occurred in the implementation divided into internal and external. Such as the lack of coordination amongst related section in PT. XYZ and the lack of integrity of customs and excise official on their duties. (This thesis was guided by Ali Purwito M, S. H, M. M)"

"In the face of regional free trade era Indonesian government has decided to implement a Free Trade Zone (FTZ) in nine strategically valued local areas. One of them is Batam, being prepared much earlier and known in reality so far implementing an FTZ-like system. Hopefully, such an FTZ becomes a backbone for stimulating the national economy, especially in attracting more investors to Indonesia. Batam Island Bonded Zone is a policy the Indonesian government made to response to the business demand and economic growth through investment that supports exports.Pursuant to the abovementioned description in order to support and increase investments in Indonesia a policy of exempting PPN, PPn BM and BM from Free Trade Zone (FTZ) of Batam Island Bonded Zone is considered so necessary. This issue is the main problem of the research author carried out. The goal of the research is to explain and elaborate on how far the policy of Free Trade Zone (FTZ) influences investment in Batam Island Bonded Zone.It is known from the analysis on the fast-growing development achieved by Batam as a bonded zone in Indonesia that Batam is an interesting place to investment. There are some reasons why investors interested in investing their capitals in Batam: a number of attractive incentives to investors, many others, for example, Batam status as a free import duty area that charges no PPN and PPn BM for purchasing local goods and/or importing capital goods and equipments directly related to manufacturing activities; a relatively professional services from relevant governmental agencies and apparatuses, easy, fast and effective coordination; optimal provision of facilities and infrastructures; capability and availability of competitlvenmanpower; and guarantee for law enforcement along with a consistent implementation of respective regulations. Provision of fiscal facility to any investments in Indonesia is still needed and expected by both existing and potential investors.Conclusion of the result is that: there is a significant correlation between the policy of Free Trade Zone (FTZ) Enclave of Batam island Bonded Zone of investment It is obviously from correlation coefhcient of 0.75 and determination coefficient of 52.6 %. Those coefficients indicate that investment increase is very affected by FTZ Enclave policy with 52.6%, with the rest of 47.4% affected by other factors.Suggestions made from this research are, there should be an improvement and optimization to any lacks of Free Trade Zone (FTZ) Enclave from fiscal facility, procedure, license, facility and infrastructure. availability and capability of manpower and coordination with the competent local governmental agencies. Identifying appropriately other causes other than FTZ Enclave to make them known. controlled and remedied. Performing an evaluation on the policy of FTZ Enclave continually to increase the investment in the future."

"Skripsi ini membahas mengenai reformulasi kebijakan kawasan berikat. kebijakan ini dibuat untuk menata lokasi kawasan berikat yang tersebar di Indonesia. Pokok permasalahan penelitian ini adalah pemetaan kebijakan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang pernah dan/atau masih berlaku untuk Kawasan Berikat, latar belakang yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan PMK No.147/PMK.04/2011 jo. PMK No.44/PMK.04/2012, serta faktor penghambat pelaksanaan kebijakan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya adalah UU No. 17 Tahun 2006 menyempurnakan UU No. 10 Tahun 1995. Latar belakang yaitu upaya mengembalikan fungsi Kawasan Berikat untuk tujuan ekspor, Kawasan Berikat dapat melakukan subkontrak, merapikan lokasi Kawasan Berikat yang tersebar. Faktor penghambat yaitu kurang tepatnya waktu diterapkannya PMK No.147/PMK.04/2011 jo. PMK No. 44/PMK.04/2012, kurangnya pengawasan dari Cukai, dan kurangnya sosialisasi dan komunikasi.

---

The focus of this study is reformulation the bonded zone policy. This policy was made to set the scattered location of the bonded zone. Subject of this research are mapping the customs and import tax policy which is valid until now, background of government?s formulating of PMK No.147/PMK.04/2011 jo. PMK No.44/PMK.04/2012 , and resisting factors in policy implementation. Researchers used a qualitative descriptive approach. The results are UU No.17 Tahun 2006 completing UU No.10 Tahun 1995. Background for the policy are restore the function of bonded zone to the main purpose of export, the bonded zone can do the subcontract, arrange the scattered location of Bonded Zone. Resisting factors in policy implementation are less accurate the time of adoption of PMK No.147/PMK.04/2011 jo. No PMK. 44/PMK.04/2012, lack of supervision in Customs employee, and lack of socialization and communication. "

"Penelitian ini menjelaskan sejauh mana kelima variabel kualitas pelayanan yang terdiri dari tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy mempengaruhi kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Jakarta serta mencari variabel mana yang paling berpengaruh terhadap kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Jakarta. Kualitas pelayanan yang ditinjau dari kesenjangan antara pelayanan yang diharapkan dengan pelayanan yang dirasakan merupakan analisis kepuasan pengguna jasa atas pelayanan yang diharapkannya. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPBC Tipe A Jakarta merupakan selisih antara pelayanan yang diharapkan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat sebagai pengguna jasa dengan pelayanan yang diberikan KPBC Tipe A Jakarta. Hal tersebut menjadi landasan dalam meningkatkan kepuasan pelayanan KPBC Tipe A Jakarta yang meliputi 5 indikator kualitas pelayanan yaitu : tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Sementara itu kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat adalah perbedaan antara harapan (expectation) dan kinerja yang dirasakan (perceived performance). Oleh karena itu perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat dikatakan puas apabila kinerja suatu pelayanan sekurang-kurangnya lebih yang diharapkan.Populasi penelitian ini adalah seluruh pengguna fasilitas Kawasan Berikat pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Jakarta yang berjumlah 104 perusahaan. Sampel ditentukan sejumlah 50 responden dengan menggunakan teknik sampling yaitu Stratified Random Sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif.Hasil riset menunjukkan bahwa : (1) Kelima variabel kualitas pelayanan (tangibles. reliability, responsiveness, assurance dan empathy) berpengaruh secara positif terhadap variabel kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan koefisien regresi kelima variabel kualitas pelayanan menunjukkan angka positif. Sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : Y =24,873 + 2,166 X1 + 3,614 X2 + 1,734 X3 + 1,346 X4 + 1,439 X5 Persamaan ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan hubungan yang positif.Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPBC Tipe A Jakarta maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat, sebaliknya semakin kurang baik kualitas pelayanan maka akan semakin rendah pula tingkat kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat dengan anggapan bahwa faktor-faktor lainnya tidak berubah (konstan). (2) Kelima variabel kualitas pelayanan (tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy) baik secara bersama-sama (simultan) maupun secara individual (parsial) berpengaruh relatif cukup signifikan terhadap variabel kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Selain itu signifikansi uji parsial ditunjukkan dengan hasil uji t, dimana semua statistik uji membuktikan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel. (3) Di antara kelima variabel kualitas pelayanan (tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy), variabeI tangibles mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat dibandingkan variabel lain dengan nilai korelasi sebesar 0, 837.Saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian adalah: (1) KPBC Tipe A Jakarta perlu meningkatkan kualitas pelayanan untuk kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat melalui berbagai cara, antara lain : (a) memperhatikan dan memperbaiki kondisi fisik pelayanan seperti : penataan ruang yang mendukung pelayanan, pelayanan perizinan dari instansi terkait diusahakan di satu kantor (one stop service), peralatan komputer hendaknya on line system dan tidak hanya untuk PDE Impor atau Ekspor saja, tetapi juga dapat digunakan untuk Antar KB (b) memperbaiki dan meningkatkan keterampilan serta profesionalisme petugas KPBC Tipe A Jakarta dalam melayani perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat dengan cara meningkatkan pengetahuan pegawai melalui program P2KP, short course dan pendidikan keterampilan teknis lainnya, memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan ramah, memberikan informasi secara terbuka tentang prosedur pemasukan dan pengeluaran barang dari KB (c) menunjuk salah satu petugas Bea dan Cukai sebagai Public Relation yang mempunyai dasar komunikasi verbal maupun non verbal. (d) Memperkuat data base perusahaan yang diberikan pelayanan (2) melakukan analisis kualitas pelayanan secara periodik dari sudut pandang pengguna jasa dengan metode umpan balik (3) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat diluar variabel kualitas pelayanan seperti pemberian fasilitas penangguhan bea masuk, kebijakan Bea dan Cukai."

"ABSTRAKPermasalahan dalam rnakalah ini bertitik tolak pada usaha Pemerintah melalui kawasan(PT.Kawasan Berikat Nusantara/KBN) untuk merangsang berkembangnya produksiekspor dalam usaha meningkatkan ekspor non minyak dan gas bumi serta jasa, denganmemberikan fasilitas penangguan pembayaran bea masuk dan atau pungutan negaralainnya, dan, pelayanan perijinan satu atap. Fasilitas yang diberikan PT.KBN kepada investor merupakan monopoli dalampengelolaan kawasan berikut yang diberikan Pemerintah khusus kepada BUMN tersebutyaitu perlakuan khusus kepabeanan, dan secara tidak langsung badan usaha ini diberiwewenang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan bidang penerbitan ijin usaha dan ijinmendirikan bangunan. Selain itu PTKBN menyiapkan prasarana dan sarana kegiatanindustri yang dapat digunakan investor atas dasar perjanjian sewa. Kedudukan PT.KBN dipandang dari segi yuridis, unik, dimana sebagai pemegang kuasapemerintahan dapat menerbitkan ijin usaha yang sebenarnya merupakan kewenangan tugasadministrasi negara. Namun dengan melihat ketentuan pendiriannya, maka pembentukanPT.KBN tidak terlepas dari usaha untuk menekan keuntungan. Dan secara yuridis, perserotersebut adalah berkedudukan sebagai badan hukum privaat. Kedudukan PT. KBN yang unik ini ternyata menimbulkan beberapa kendala yang dapatmemberi akibat timbulnya ketida pastian atau setidak tidaknya dapat diprediksikan apa yang akan terjadi. Terdapat 3 hal yang menyebabkan ketidakpastian hukum yaitu, pertama, adanya aturan yang tidak sejalan dengan aturan yang lebih tinggi, kedua aparat yang menjalankan aturan lemah dan ketiga pengadilan yang berbelit dan memakan waktu lama. Perlunya pembet kawasan berikat dalam rangka pengembangan perekonomiandan Perdagangan tldak diragukan lagi. Tetapi hal ini tidaklah berarti mengabaikan sendisendi hukum yang merupakan komitmen kita bersama, bahwa Indonesia sebagai negarahukum. Dengan demikian produk produk hukurn yang berkaitan dengan kawasan berikatharus pula dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kepastian dan perlindungan. Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah lama dikenalDalam dunia bisnis internasional. Di Indonesia hal ini mulai berkembang dan semakinbertarnbah penting karena sederhananya menyelesaikan sengketa yang putusannya final andbinding tanpa kemungkinan melakukan upaya hukum lain seperti banding, kasasi ataupeninjauan kenibah sehingga mempercepat proses penyelesaian sengketa dan persidangantidak terbuka untuk umum, suatu yang selalu dijaga oleh kalangan dunia bisnis. Keunggulan komperatif PT.KBN akan cenderung berkurang hal hal terpenting yangdapat menghilangkan keunggulan komperatif itu adalah dimulai dengan AFTA tahun 2003. Dengan pemberlakuan daerah bebas ASEAN pada tahun 2003, maka PT. KBN akan kehilangan daya tarik utamanya, karena kini pembebasan suatu perusahaan dari kewajiban untuk membayar bea masuk dan cukai menjadi kurang berarti. Keadaan ini akan menyebabkan kawasan industri lain yang bukan merupakan kawasan berikat menjadi lebih menarik bagi para investor. Kondisi ini menyebabkan di masa datang PT. KBN harus mengubah strategi usahanya dari fokus pemberian fasilitas non tarif menjadi pemberian fasilitas bidang investasi dan operasi, dengan selalu mengembangkan organisasi belajar yang dinamis yang dapat mengakomodasi perkembangan tuntutan lingkungan eksternal di masa depan yang diperkirakan akan berubah uba dengan gejolak yang makin besar dan sulit diprediksikan"

"Menggunakan regresi data panel pada 17 bidang usaha Kawasan Berikat dan 16 rentang periode kuartalan tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh yang diberikan oleh insentif fiskal maupun insentif non fiskal-moneter melalui skema Kawasan Berikat terhadap kinerja ekspor. Objek penelitian dalam tesis ini dibatasi hanya meliputi perusahaan Kawasan Berikat yang aktif melakukan kegiatan ekspor dan impor di wilayah Bekasi. Dalam menjelaskan kinerja ekspor, digunakan tiga variabel dependen yaitu nilai ekspor, volume ekspor dan konsentrasi ekspor.Berdasarkan hasil pengolahan data, terdapat bukti yang kuat bahwa insentif fiskal secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai ekspor dan konsentrasi ekspor, sedangkan insentif non fiskal-moneter secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai ekspor dan volume ekspor. Hasil pengolahan data juga menemukan bukti bahwa PDB riil Jepang berpengaruh positif terhadap nilai dan volume ekspor, sedangkan nilai tukar nominal USD terhadap Rupiah berpengaruh negatif terhadap nilai ekspor

---

Using panel data regression on 17 Bonded Zone?s business sectors and 16 quarterly period of year 2010 to 2013, this thesis aimed to analyze the Effect of Fiscal Incentives and Non Fiscal-Moneteary Incentives through The Bonded Zone Scheme on the Export Performance. The object of research in this thesis is limited only covers Bonded Zone?s companies in Bekasi region which actively doing export and import activities. To explain the export performance, this thesis used three dependent variable, namely : export value, export volume and export concentration.The results shows that there is strong evidence that fiscal incentives are significantly positive effect on the export value and export concentration, while the non fiscal-monetary incentives significantly positive effect on the export value and export volume. The results also reveal that the Japan's real GDP has a positive effect on the export value and export volume, while the nominal exchange rate of USD has a negative effect on export value."

"Kawasan berikat (Bonded Zone) merupakan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengembangan dan peningkatan iklim investasi, meningkatkan ekspor dan pertumbuhan industri dalam negeri dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan.Salah satu kawasan berikat yang sedang dikembangkan saat ini adalah kawasan di Lobam Pulau Bintan tidak jauh dari Pulau Batam, saat ini telah berkembang menjadi daerah yang cukup menarik untuk menanam modal. Di samping potensi wisata yang dimiliki, Pulau Bintan juga cukup potensial untuk pengembangan industri. Baik industri yang berorientasi ekspor maupun sebagai penunjang Pulau Batam dan daerah sekitarnya.Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan gambaran PT. Bintan Inti Estate di masa depan, menganalisis strategi pengembangan yang dilakukan oleh PT. Bintan Inti Estate dalam memasarkan Kawasan Berikat serta menjelaskan penerapan konsep pengembangan Kawasan Berikat dengan pendekatan analisis SWOT.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari PT. Bintan Intl Estate dan kantor terkait. Untuk pengambilan data primer dilakukan dengan teknik wawancara mendalam terhadap para key information. Faktor-faktor internal dan eksternal yang dievaluasi adalah : Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.Data dan informasi yang dikumpulkan akan . dianalisis dengan terlebih dahulu menggali core competencies yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya analisis dilakukan dengan metode Analisis SWOT untuk mendapatkan nilai skor dari faktor internal dan ekstemal, sehingga dapat digambarkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang harus dihadapi. Selanjutnya perusahaan akan menentukan strategi alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk dipilih sebagai pedoman yang perlu dilakukan.Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut : Pertama dalam menentukan arah kebijakan PT. BIE di masa depan maka PT. B1E harus memiliki sasaran atau tujuan jangka panjang yang sampai sekarang belum pernah dirumuskan. Dengan kompetensi dan strategi internal yang dimiliki perlu dijaga terus kesinambungannya dengan perumusan tujuan jangka panjang. Kedua, faktor internal yang mempengaruhi peningkatan pengembangan PT. BIE adalah kebijakan kawasan berikat dan kepastian hukum perpajakan. Sedang faktor eksternal yang mempengaruhi peningkatan pengembangan adalah kebijakan pengembangan ekspor non migas serta stabilitas keamanan dan politik.Ketiga, strategi yang paling tepat dalam upaya peningkatan pengembangan kawasan Berikat PT. BIE adalah dengan mensinergikan faktor internal dan eksternal dengan memperlihatkan nilai dukungan yang paling kuat.Dengan demikian strategi pengembangan perusahaan kawasan berikat dalam upaya peningkatan investasi di Pulau Bintan akan lebih terarah melalui analisis SWOT tersebut dan penetapan formulasi strategi."