Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hutan Angke Kapuk yang berekosistem hutan mangrove merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat pesisir Jakarta Utara. Selain berfungsi sebagai hutan juga merupakan daerah tangkapan air, pengendali banjir, pusat keragaman hayati, produsen hasil perikanan sekaligus tempat wisata dan pendidikan.Konversi sebagian kawasan Hutan Angke Kapuk (HAK) menjadi kawasan komersial dan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) berpengaruh terhadap menurunnya kualitas dan fungsi Iingkungan, sehingga menyebabkan terjadinya konflik pemanfaatan dan kewenangan antara pemerintah, pengembang dan masyarakat sekitar.Saat ini pengelolaan Hutan Angke Kapuk berada dibawah dua kewenangan yaitu Pemda Propinsi DKI Jakarta dan Departemen Kehutanan. Namun kondisi hutan yang semakin memprihatinkan dan dampak dari perubahan biogeofisik lahan merupakan tanggung jawab kita semua.Penelitian ini berusaha untuk mencari strategi atau cara terbaik untuk mengelola ekosistem mangrove Hutan Angke Kapuk dengan mendeskripsikan kondisi sosial, ekonomi dan geografi kawasan hutan dan mengeksplorasi persepsi stakeholder dalam rangka pengelolaan Hutan Angke kapuk yang berkesinambungan.Pada penelitian ini pengolahan data menggunakan AHP (Analytical Hierarchy Process), sehingga respondennya adalah mereka yang dikatakan ahli dalam mengkaji pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Penjaringan. Narasumber berasal dari Dinas Kehutanan DKI Jakarta, BKSDA, BPLHD, KLH, WALHI, PT. Mandara Permai, PT. Murindra Karya Lestari, Camat Penjaringan, Lurah Kamal Muara, dan Lurah Kapuk Muara. Masing-masing satu orang.Berdasarkan referensi dan hasil wawancara, maka struktur hirarki diawali dengan tujuan umum, permasalahan, pelaku perusakan, kendalanya dan alternatif strategi pengelolaan.Permasalahan rusaknya Hutan Angke Kapuk adalah reklamasi, Iahan jadi tambak, pertumbuhan rumah penduduk, tempat pembuangan sampah, dan polusi (pencemaran) air.Para pelaku penyebab rusaknya HAK pemerintah, petambak, nelayan, masyarakat (selain nelayan dan petambak), dan pengusaha real estate. Dengan kendala penegakkan hukum, SDA terbatas, Konflik penggunaan SDA, Tumpang tindih peraturan perundang-undangan, tata ruang yang tidak ramah lingkungan, dan anggaran keuangan yang terbatas.Hasil penggalian opini ahli yang beragam, diolah menggunakan Expert Choice 2000, menyimpulkan bahwa sumber utama rusaknya Hutan Angke Kapuk adalah Reklamasi dan Polusi air. Hal ini menggambarkan bahwa Hutan Angke Kapuk memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi Iingkungan sekitarnya. Pelaku penyebab rusaknya hutan adalah masyarakat sendiri, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran kita untuk menjaga Iingkungan dan kurang menyadari arti pentingnya pengelolaan Hutan Angke Kapuk.Kendala utama pengelolaan HAK adalah Iemahnya penegakkan hukum. Menggambarkan kurang konsistennya peran pemerintah dalam memelihara kelestarian hutan.Prioritas strategi utama yang dipilih dalam pengelolaan HAK adalah penataan kembali tata ruang. Strategi berikutnya reklamasi dan yang terakhir status quo. Namun jika ditelaah Iebih dalam, pilihan strategi Iebih bervariasi.Analisis sensitivitas darl permasalahan rekiamasi dan polusi air, tidak merubah urutan prioritas strategi utama yaitu penataan kembali tata ruang."

"Hutan Angke Kapuk merupakan kawasan hutan mangrove yang berlokasi di DKI Jakarta. Seiring dengan tingkat pertumbuhan penduduk, perkembangan industri yang semakin cepat menimbulkan dampak negatif pada Hutan Angke Kapuk yang merupakan kawasan hijau bagi kehidupan penduduk DKI Jakarta. Melihat kondisi tersebut maka penelitian ini menitikberatkan pada aspek sosial ekonomi masyarakat yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada kondisi Hutan Angke Kapuk yang saat ini cukup memprihatinkan keberadaannya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranserta masyarakat sekitar hutan mangrove dalam menunjang keberadaan kawasan Hutan Angke Kapuk. Selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi penentu kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk penkembangan pembangunan yang berwawasan lingkungan Selain itu juga dtharapkan dapat meningkatkan nilai tambah baik bagi Hutan Angke Kapuk itu sendiri maupun masyarakat sekitar.Berdasarkan permasalahan diatas, dapat disusun hipotesis sebagai berikutHo : Tinggi rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat tidak mempengaruhi tingkat peranserta masyarakat terhadap Hutan Angke KapukHa,: Tinggi atau rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat mempengaruhi tingkat peranserta masyarakat terhadap Hutan Angke KapukPenelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Untuk menguji hipotesis digunakan tes signifikansi Uji Kai Kuadrat dan Analisis Regresi dengan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 10.00. Data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi, dan wawancara dengan berpedoman pada kuesioner dengan masyarakat sekitar kawasan Hutan Angke Kapuk.Hasil dari penelitian ini adalah:Pendidikan dan pendapatan ternyata tidak mempengaruhi tingkat peranserta dari masyarakat sekitar Hutan Angke Kapuk, jadi Ho tidak ditolak. Bagi warga sekitar Hutan Angke Kapuk baik yang tingkat pendidikannya tinggi maupun rendah dan tingkat pendapatannya tinggi maupun rendah tidak mempengaruhi mereka untuk melakukan peranserta dalam pengelolaan Hutan Angke Kapuk.Saran-saran dari penelitian ini adalah:Sebaiknya dilakukan penyuluhan yang intensif dengan melibatkan masyarakat sekitar, misalnya anggota Karang Taruna sehingga menimbulkan rasa tanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan di sekitarnya yang kemudian menimbulkan keinginan untuk berperanserta. Tapi semua ini tidak dapat terlepas dari peran pemerintah dan LSM untuk ikut mendorong masyarakat sekitar kawasan Hutan Angke Kapuk dalam berpartisipasi.Daftar Kepustakaan : 31 (1978-2001)

---

Angke Kapuk Forest is a mangrove forest area which is located in Province of DKI Jakarta. The growth Ievel of population and industry which happen faster nowadays have caused negative impacts to Angke Kapuk Forest which is a green zone for people's live at DKI Jakarta. Because of this forest plays an important role for DKI Jakarta development then there is special emphasis in implementation of policy and regulation/laws between central and local government especially for regional development which balances between local mangrove forest conservation and coastal area developing activity.Based on the statement above, this research is focus on the aspect of social economy from the society surronding Angke Kapuk Forest which influences indirectly to the condition of Angke Kapuk Forest where for nowadays its existence has really been not good.This purpose of this research is to know people participation surrounding Angke Kapuk Forest in order to support the existence of area management of Angke Kapuk Forest. Also, this research can be used as an input for decision makers in deciding to expand sustainable development which has environment perception. Beside that, it is hoped that it can increase added value for this forest itself and people surrounding it.This hypotheses of this research are stated below:Ho : low or high education level and people income will not influence people participation level to Angke Kapuk ForestHa: low or high education level and people income will influence people participation level to Angke Kapuk ForestMethod of this research is descriptive with type of this research is case study. To test the hypotheses above, it is used chi quadrate test signification by using statistical product and service solutions (SPSS) version 10.00. Data are collected from literature study, observation, and deep interview with use questionnaires to people surrounding Angke Kapuk Forest.The results and conclusion of this research are education and income level actullay are not influencing people participation level at surrounding Angke Kapuk Forest, so Ho is accepted. People at surrounding Angke Kapuk Forest both low and high education and income level is not influencing them to participate in Angke Kapuk Forest management.The suggestions of this research are:It is better to do an intensive guidance which involves people at surrounding forest, such as Karang Tanzna so people has responsible feel for environmental preservation and then people desires to participate. But this whole things need government and non-government organization role to support people at surrounding Angke Kapuk Forest to be participated.Number References : 31 (1978-2001"

"Penyusutan luas lahan hutan bakau di Angke Kapuk dari tahun ke tahun semakin memprihatinkan. Tahun 1960 luas hutan Angke Kapuk 1.333.62 ha tahun 1977 tinggal 1.144.08 ha dan menurut data dari Rencana induk Pengembangan Pantai Indah Kapuk tahun 1984, luas hutan Angke Kapuk tinggal 162.07 ha yang terdiri dari hutan Lindung 49.25 ha Cagar Alam 21.48 ha dan hutan Wisata 91.37 ha. Hutan bakau yang terdapat di Angke Kapuk adalah salah satu daerah penyangga (Buffer Zone) yang panting bagi Jakarta. Dari sejak zaman Belanda, kawasan hutan Angke Kapuk telah dilindungi dan dijaganya. Tetapi akibat wilayah tersebut semakin menyusut luasnya karena ada pembangunan pemukiman, industri, tambak-tambak dan lain-lain. Pembangunan tambak atau yang sering disebut hutan mina adalah salah satu aspek penting yang berpengaruh mengurangi luas lahan hutan bakau. Hal ini cukup dilematis karena konservasi hutan bakau dan pembangunan tambak untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah bagaikan dua sisi mata uang. Apalagi dengan dibangunnya daerah pemukiman mewah, seperti Pantai lndah Kapuk yang sangat membutuhkan nfrastruktur yang lengkap dan lahan yang cukup luas, yang jelas mengakibatkan degradasi lingkungan yang cukup tajam. Pengelolaan lingkungan yang komprehensif untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin parah di hutan Angke Kapuk menjadi sebuah problem yang kompleks. Opsi atau alternatif terbaik untuk melakukan pilihan pengelolaan (management option) lingkungan adalah merupakan kebutuhan yang mendesak. Penelitian ini berlangsung dari bulan Mei 2000 sampai dengan Januari 2001 dengan lokasi hutan Angke Kapuk dan sekitarnya. Pilihan pengelolaan (management-option) yang diambil pada studi ini adalah konservasi hutan bakau dan hutan mina. Dua pola pilihan pengelolaan tersebut menjadi dasar bagi studi ini. Dua pola pengelolaan pilihan tersebut dihitung dengan menggunakan metode analisis biaya dan Manfaat yang diperluas (Extended Cost-Benefit Analysis.) Masing-masing pola pengelolaan dideskripsikan secara detail baik dari segi biaya maupun segi manfaatnya yang komponennya memiliki asumsiasumsi sendiri sesuai dengan kondisi obyektif yang ada. Sebagai contoh untuk estimasi biaya dan manfaat dari pilihan pengelolaan hutan mina terdiri dari komponen manfaatraa berupa; hutan mina, cadangan tegakan hutan, perikanan, satwaliar biodiversiti, fisik dan eksistensi, kemudian kompormon biayanya berupa; investasi, hutan mina, cadangan tegakan hutan, perikanan, satwaliar dan eksternalitas. Untuk estimasi biaya dan manfaat pengelolaan hutan bakau yang berkelanjutan, komponen manfaatnya adalah cadangan tegakan hutan, perikanan, satwa liar, biodiversiti, nilai fisik dan nilai eksistensi, kemudian komponen biayanya berupa; investasi; cadangan tegakan hutan, perikanan dan satwa liar. Dari tiap komponen pilihan pengelolaan yang ada dihiktung Net Present Value (NPV) dan Benefit Cost (BC) rasionya sehingga didapat hasilnya. Kemudian hasilnya dibandingkan untuk dilihat pengelolaan mana yang paling menguntungkan. Hasil penghitungan yang didapat dari studi ini adalah bahwa pilihan pengelolaan hutan bakau adalah yang paling menguntungkan, di mana didapat harga NPV sebesar 5.120, 9271 US $/ha dengan B-C ratio= 7.7893. Sedangkan yang kedua adalah hutan mina (Udang) NPV= 4.890,7039 US$/ha dengan B-C ratio=1.9746. yang ketiga adalah hutan mina (ikan Bandeng dan Udang) dengan NPV= 1.668,8734 US$/ha dengan B-C ration = 1.3850 dan yang keempat atau yang terakhir adalah ikan bandeng yaitu NPV= 1.514,0099 US $/ha dengan B-C ratio= 1.3646... Sehingga dapat disimpulkan bahwa hutan bakau juga memiliki potensi ekonomi lingkungan yang cukup tinggi, baik manfaat langsung, manfaat tidak langsung, manfaat pilihan dan manfaat keberadaan.

---

The area lost in Angke Kapuk every year is a major concern. In 1960 Angke Kapuk was 1,33362 hectares while in 1977 it has decreased to 1,144.08 hectares. According to data from Planning and Development at "Pantai Indah Kapuk" Jakarta , in 1984 only 162.07 hectares of he area was lost, consisting of 49.25 hectares protected forest, 21.45 hectares nature reserves and 91.37 hectares tourist-designated forest. Comprehensive environmental management to anticipate environmental degradation that gets worsened everyday in Angke Kapuk forest has become a complex problem. Choosing the best alternative for management option has become an urgent need. Management options adopted for this study was mangrove and Mina forest conservation. These two management options were the base for this study. The research was undertaken from May 2000 to January 2001 in Angke Kapuk forest area. The mangrove forest in Angke Kapuk is one of the important buffer zones of Jakarta. It has been protected right since colonial time. The area has been continuously decreasing in width, however, due to development of housing, industry, fish and shrimp ponds, etc. The development of ponds, or mina forest as it is commonly called, is one of the important factors influencing the decrease in -mangrove forest areas. This is actually dilemma as both mangrove forest conservation and ponds development as a means to fulfill living needs of the community are like two sides of a coin. The environmental degradation has been worsened by the development of luxury housing complex like the Pantai Indah Kapuk, which need complete infrastructure, and hectares of land. One way to solve the problem is by meticulously evaluating the holistic taken are a sustainable mangrove forest conservation and mina forest. This choice of two management patterns is the basis of this study. The two patterns are calculated by using the cast and benefit, analysis method. Each pattern of management is described in detail, both in terms of cost and benefit, the components of which -have their own assumptions in accordance with the existing objective condition. As an example, take the estimates of cost and benefit of mina fort management. Its benefit component would be: the mina forests, forest stand reserve, fishery, wild animal, biodiversity, and physical and existence values. Its cost component would be: investment, mina forests, forest stand reserve, fishery, wild animal and externality. For the mangrove forest management, its benefit component would be: forest stand reserve, fishery, wild animal, biodiversity, and physical and existence values. And its cost component would be: investment, forest stand reserve, fishery and wild animal. From each component of the management choice, the ratio of the Net Present Value (NPV) and the Benefit-Cost (B-C) is calculated. The results of the calculation are to be compared in order to see which is the most profitable. The result of calculation from this study is that the choice of a sustainable Mangrove forest management is the most profitable, in which the NPV is US $ 5,120.9271 per hectare with B-C ratio = 7.7893, whereas the NPV of the Mina forest with Shrimp management: US$ 4,890.7039 per hectare with B-C ratio = 1.9745, Milkfish: US$ 1,514.0099-per hectare with B-C ratio = 1.3646 and Shrimp &Milkfish: US$ 1,668.8734 per hectare with-BC ratio = 1.3850. It is therefore concluded that mangrove forests has a considerably high economic potential, in terms of direct, indirect, chosen as well as existence benefit. For in order to invest in a project, we need not only to calculate its economic and technical -benefits but also its long term benefit which takes into account the environmental interests and needs of the future generation."

"Sebagai ekosistem peralihan antara wilayah darat dan laut, pengelolaan mangrove harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dan melalui berbagai pendekatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Peneliti turut melakukan wawancara dengan sejumlah narasumber untuk sebagai data pendukung. Terdapat dua permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, yaitu mengenai kelembagaan dan tata kelola hutan mangrove di Indonesia serta penerapan pengelolaan mangrove di Suaka Margasatwa Muara Angke (SM Muara Angke) dan Taman Wisata Angke Kapuk (TWA Angke Kapuk) sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mangrove Angke Kapuk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mangrove memiliki berbagai macam fungsi dan manfaat. Akan tetapi, pengelolaan terhadap mangrove di Indonesia belum dilaksanakan secara terpadu. Kemudian, dalam pengelolaan mangrove di kawasan SM Muara Angke dan TWA Angke Kapuk ditemui beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar para pihak, permasalahan batas kawasan, rendahnya keterlibatan masyarakat, serta kegiatan masyarakat di sekitar kawasan.

---

As mangroves are an ecosystem at the interface between land and sea, their management involves various stakeholders as well as various approaches. Therefore, an integrated management of mangroves is required to protect and preserve them. This normative juridical research study uses materials derived from literature. The researcher also conducted several interviews to obtain supporting data. There are two questions that will be discussed in this study, namely the authority and management of mangrove forest in Indonesia, and the implementation of mangrove management in Muara Angke Wildlife Reserve and the Angke Kapuk Nature Recreation Park, which are part of the Angke Kapuk Mangrove Forest. The results show that mangroves have important functions and uses. However, the management of mangroves in Indonesia has not been yet integrated. The implementation of mangrove management in both the Muara Angke Wildlife Reserve and the Angke Kapuk Nature Recreation Park has faced several obstacles, such as limited budget, infrastructure, and facilities as well as lack of personnel and coordination, boundary issues, limited engagement from the local community, and human activities."

"Kawasan reklamasi mangrove Muara Angke Kapuk merupakan kawasan reklamasi yang tidak lepas dari imbas pencemaran sampah dan limbah di sekitar Cengkareng, Jakarta. Hal tersebut terlihat dari hampir seluruh sedimen yang berada di bawah pohon mangrove tertutup oleh timbunan plastik. Meski demikian, kawasan reklamasi ini masih memiliki beragam biota, sehingga diduga lingkungan ini masih memiliki daya dukung internal, terutama nutrien dari sedimen. Tujuan penelitian adalah mengkaji kondisi nutrien pada sedimen kawasan reklamasi mangrove. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel air poros menggunakan modifikasi cawan bertingkat pada kedalaman sedimen 0-15 cm dengan interval kedalaman 2,5 cm, serta sampel sedimen dengan menggunakan ring tanah. Sampel air poros diukur Dissolve Oxygen (DO) dan konsentrasi amoniak, nitrit, nitrat, dan fosfat. Sampel sedimen digunakan untuk memperoleh nilai porositas. Data yang diperoleh digunakan dalam pembuatan profil konsentrasi secara vertikal, analisis fluks nutrien vertikal. Analis is fluks nutrien secara vertikal dilakukan dengan bantuan software QUAL2K version 2.11. Hasil penelitian menunjukkan distribusi vertikal dan fluks nutrien yang berbeda-beda, di mana amoniak dan fosfat mengalami influx dan peningkatan seiring dengan bertambahnya kedalaman sedimen, sedangkan nitrat mengalami efflux dan penurunan konsentrasi. Penghitungan fluks nitrit yang merupakan nutrien peralihan tidak dilakukan, namun konsentrasinya mengalami penurunan setelah kedalaman 2,5 cm. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingginya pencemaran di permukaan tidak menghalangi proses kimia alami sehingga kawasan reklamasi tersebut masih dapat memberi dukungan nutrisi bagi biota.

---

The reclaimed mangrove estuary in Muara Angke Kapuk is a reclaimed area that has not evaded the impacted of pollution and waste in the areas surrounding Cengkareng, Jakarta. This is apparent from the fact that almost all sediments under the mangrove trees are buried under heaps of plastic trash. However, the reclaimed region still has variety of organism, which indicating that the region still has an internal carrying capacity, especially nutrients from sediment. The purpose of this research was to examine the condition of sediment nutrients in this mangrove reclamation region. The research was conducted by taking water samples using a modification of the stratified cup at a sediment depth of 0-15 cm with depth intervals of 2.5 cm, and taking sediment samples using the sediment ring. Pore water samples were measured for dissolved oxygen (DO) and concentrations of ammonia, nitrite, nitrate, and phosphate. Sediment samples were used to obtain porosity values. The data obtained is used to make vertical concentration profiles and analysis of vertical nutrient flux. Vertical nutrient flux analysis was performed with the aid of QUAL2K software version 2.11. The results showed different vertical distributions and flux of nutrients, where influx for ammonia and phosphate and an increase inline with increasing sediment depth, while nitrate efflux and a decreased concentration. The flux calculation of nitrite as transitory nutrient was not done, but the concentration decreased after a depth of 2.5 cm. This indicates that the high contamination on the surface does not prevent the natural chemical processes so the reclaimed region can still provide nutritional support for its organism."

"Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas 17.000 pulau dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Hutan mangrove Indonesia merupakan 23% dari ekosistem mangrove dunia. Salah satu wilayah konservasi ekosistem mangrove terdapat pada Kawasan Mangrove Angke Kapuk, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kawasan ini merupakan satu-satunya kawasan hutan lindung di Provinsi DKI Jakarta. Kawasan mangrove di Jakarta Utara terfragmentasi menjadi beberapa blok seperti pada Hutan Lindung Angke Kapuk (HLAK), Suaka Margasatwa Muara Angke (SMMA), Ekowisata Mangrove Tol Sedyatmo, Arboretum Mangrove, dan Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk. Menanggapi meningkatnya tuntutan yang ditempatkan pada lanskap dan kesulitan dalam memenuhi tujuan keberlanjutan, wilayah ekologi lanskap masih terus berkembang. Sehingga, perlu integrasi peneliti pada ilmu pengetahuan ke dalam sistem pengelolaan skala lanskap dengan kerjasama yang efektif dan keterlibatan lokal, meningkatkan kapasitas lanskap untuk memberikan berbagai manfaat, komponen kunci dari ilmu pengetahuan keberlanjutan lanskap. Oleh sebab itu, perlu kajian spasial konektivitas lanskap sebagai bagian dari penilaian lanskap mangrove yang berkelanjutan di Kawasan Angke Kapuk, Jakarta Utara. Persamaan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode konektivitas lanskap. Dengan demikian, keterbaruan metode terdapat pada lanskap berkelanjutan berbasis sosial-ekonomi dan fisik pada konektivitas lanskap dengan biodiversitas mangrove. Karakteristik sebaran lanskap mangrove di Kawasan Angke Kapuk, Jakarta Utara umumnya adalah Avicennia, Nipah, Pidada, dan Rhizopora dengan kerapatan mulai dari rendah, sedang, dan tinggi. Konektivitas lanskap mangrove di Kawasan Angke Kapuk, Jakarta Utara termasuk rendah pada SMMA dan Hutan Lindung serta sedang pada Ekowisata dan TWA Hal ini disebabkan mayoritas penggunaan lahan kawasan konservasi sebelumnya dari tambak sehingga tidak semua jenis mangrove dapat beradaptasi. Keberlanjutan lanskap wilayah mangrove di Kawasan Angke Kapuk, Jakarta Utara memiliki visi bersama yang setuju. Mayoritas responden sangat tidak setuju terkait berkurangnya mangrove.

---

Indonesia is an archipelagic country consisting of 17,000 islands with a high level of biodiversity. Indonesia's mangrove forests constitute 23% of the world's mangrove ecosystems. One of the areas of the mangrove ecosystem is located in the Angke Kapuk Mangrove Area, Penjaringan District, North Jakarta. This area is the only protected forest area in DKI Jakarta Province. The mangrove area in North Jakarta is fragmented into several blocks, such as the Angke Kapuk Protection Forest (HLAK), Muara Angke Wildlife Reserve (SMMA), Sedyatmo Toll Mangrove Ecotourism, Mangrove Arboretum, and Angke Kapuk Natural Tourism Park (TWA). In response to the increasing tensions placed in the world and the difficulties in meeting the goals of cancellation, the landscape ecological area is still growing. Thus, it is necessary to integrate researchers in science into landscape-scale management systems with effective collaboration and local involvement, increasing the capacity of landscapes to provide multiple benefits, a key component of landscape sustainability science. Therefore, it is necessary to study the spatial connectivity of the landscape as part of a sustainable mangrove landscape assessment in the Angke Kapuk Area, North Jakarta. The method used in this research is the landscape connectivity method. Thus, the novelty of the method is in sustainable landscapes based on socio-economic and physical landscape connectivity with mangrove biodiversity. The distribution characteristics of the mangrove landscape in the Angke Kapuk Area, North Jakarta, are generally Avicennia, Nipah, Pidada, and Rhizophora with densities ranging from low, medium, and high. The connectivity of the mangrove landscape in the Angke Kapuk Area, North Jakarta, is low in SMMA and Protected Forest and moderate in Ecotourism and TWA. The sustainability of the landscape of the mangrove forest area in the Angke Kapuk Area, North Jakarta, has a shared vision that has been agreed upon. The majority of respondents strongly disagree regarding the reduction of mangroves."

"Pertumbuhan penduduk global yang cepat menyebabkan peningkatan produksi dan konsumsi plastik, yang berdampak negatif terhadap lingkungan, termasuk penumpukan sampah plastik di ekosistem laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pencemaran sampah plastik di Kawasan Suaka Marga Satwa Muara Angke (SMMA), serta memahami kondisi sosial masyarakat sekitar terkait masalah tersebut. Metode yang digunakan meliputi analisis komposisi sampah, distribusi, dan pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pencemaran yang signifikan, dengan dominasi sampah plastik yang mempengaruhi kesehatan ekosistem dan manusia. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya strategi pengelolaan limbah yang lebih efektif dan kebijakan pengurangan penggunaan plastik untuk melindungi ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

---

The rapid global population growth has led to an increase in plastic production and consumption, adversely affecting the environment, including the accumulation of plastic waste in marine ecosystems. This study aims to analyze the level of plastic waste pollution in the Muara Angke Wildlife Reserve (SMMA) area and understand the social conditions of the surrounding community regarding this issue. The methods used include the analysis of waste composition, distribution, and management. The results indicate significant pollution levels, with plastic waste predominantly affecting the health of ecosystems and humans. The conclusion of the study emphasizes the need for more effective waste management strategies and policies to reduce plastic use to protect marine ecosystems and the well-being of the surrounding community."

"Pelabuhan Perikanan Muara Angke merupakan salah satu aset vital dalam menunjang usaha industrialisasi perikanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kota DKI Jakarta. Peningkatan aktivitas yang berlangsung pada kawasan PP Muara Angke mengakibatkan kinerja pelabuhan menjadi tidak optimal dan kondisi saat ini yang tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang dapat mempengaruhi rencana pengembangan kawasan di masa mendatang.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja PP Muara Angke saat ini dan keterkaitan pelabuhan terhadap hinterland dan foreland, merumuskan strategi pengembangan, dan pengukuran kinerja bagi masing-masing rumusan strategi tersebut.

Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode penelitian survei, dengan teknik analisis statistik deskriptif dengan data yang diperoleh dari hasil kuesioner kepada 70 responden, wawancara, dan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Analisis situasi lingkungan dilakukan untuk mengidentifikasi faktor eksternal dan internal, melalui analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats), yaitu dengan analisis PESTEL (Political, Economic, Sociocultural, Technological, Ecological, dan Legal), keterkaitan pelabuhan dengan foreland dan hinterland, penilaian kinerja dengan Balanced Scorecard, dan tingkat pemanfaatan fasilitas. Dari hasil analisis matriks TOWS didapatkan rumusan strategi yang diantaranya adalah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan aset, sinkronisasi antara rencana tata ruang daratan dan tata ruang pesisir, menciptakan pengaturan zonasi yang mendukung tata niaga perikanan, dan pembenahan kawasan kumuh. Rumusan strategi tersebut diterjemahkan ke dalam ukuran kinerja Balanced Scorecard sebagai alat untuk mengukur pencapaian strategi.

Kesimpulannya adalah dengan mengimplementasikan rumusan strategi dan ukuran kinerjanya diharapkan memberikan manfaat sosial dan ekonomi dan juga meningkatkan kinerja dan pengelolaan kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke demi  mewujudkan pelayanan publik terbaik.

---

The fishing port of Muara Angke is a vital asset in supporting fishery industrialization and economic growth in DKI Jakarta. Increased activity in the Muara Angke fishing port causes its performance being not optimal, and also current conditions that are not in accordance with the spatial plan will affect the port area development plan in the future.

Therefore, this study aims to assess the performance of Muara Angke fishing port and the linkages between the hinterland and foreland, formulates development strategy and determines the performance measures.

This quantitative research uses survey method with descriptive statistical analysis technique with data based on questionnaires to 70 respondents, interviews, and observations. Environmental situation analysis was conducted to identify external and internal factors, through SWOT analysis with PESTEL analysis (Political, Economic, Sociocultural, Technological, Ecological and Legal), and foreland-hinterland linkages, performance assessment with the Balanced Scorecard, and the rate of utilization of the facilities. By TOWS Matrix, the strategies have been formulated such as cooperating with private sectors, synchronizing between mainland and coastal spatial plan, creating a zone arrangement to support marketing of fishery, and making improvement for slum areas. All of the strategies are translated into Balanced Scorecard performance measures as tools to assess strategy achievement.

In conclusion, the implementation of strategies and performance measures are expected to provide social and economic benefits and also improve the performance and management of Muara Angke fishing port to provide the best public services."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan pengelolaan bencana banjir dan strategi adaptasi yang berasal dari komunitas. Hal ini menjadi penting karena belum adanya integrasi diantara keduanya terlihat pada berbagai strata komunitas pesisir seperti komunitas Muara Baru dan Kawasan Pluit.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplorasi dan komparatif antar lokasi melalui wawancara mendalam dan observasi. Dengan hal tersebut dapat diketahui lebih lanjut siklus pengelolaan bencana yang terjadi di kedua wilayah pesisir tersebut.Hasil didapat adalah implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena belum mempertimbangkan aspek ekonomi sosial dan budayanya dari setiap komunitas. Sementara itu strategi adaptasi yang mempertimbangkan persepsi, cara hidup dan tindakan adaptasi komunitas juga berbeda sesuai dengan karakteristik setempat. Oleh karena itu dalam rekomendasi dinyatakan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan bencana tidak dapat diseragamkan harus menyesuaikan dengan karakter dari komunitas tersebut.

---

This study aims to look at the implementation of flood management policies and adaptation strategies which drawn from the community. This becomes important because of the lack of integration between the policies and adaptation strategies from community. It happen in coastal communities with different strata such as community in Muara Baru and Kawasan Pluit.

This study uses qualitative methods that are explorative and comparative between sites through in-depth interviews and observation. With this further can be known disaster management cycle that occurs in both of coastal areas.

The results obtained are implementation of the policy has not worked optimally because do not consider to the economic, social and cultural aspects of each community. Meanwhile adaptation strategies identify by perceptions, ways of life and behaviour adaptation of community also differ according to local characteristics. Therefore, the recommendation stated that the implementation of disaster management policies can not be made uniform to conform to the character of the community."