Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan penerimaan daerah di era otonomi daerah membuat faktor efektifitas pengelolaan keuangan daerah semakin penting. APBD sebagai salah satu kebiijakan anggaran pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah dan untuk mengetahui komposisi anggaran dan alokasi pengeluarannya.Analisis dilakukan dengan metode analisis deskriptif pada kedua masa tersebut yaitu analisis efektifitas untuk mengetahui efektifitas anggaran; analisis pertumbuhan untuk mengetahui pertumbuhan anggaran sebelum dan sesudah otonomi; analisis proporsi untuk mengetahui efektifitas pengelolaan keuangannya meialui porsi masingmasing anggaran; analisis multiplier sebagai alat untuk mengetahui tambahan pengeluaran pemerintah yang mampu meningkatkan perekonomian daerah; dan untuk mengetahui sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi menggunakan Location Quotient dan Shift Share. Penelitian menggunakan data APBD dan PDRB tahun 1996 hingga tahun 2003. Selain itu data-data penunjang lainnya yang berkaitan dengan penelitian, baik dalam bentuk referensi dan penelitian lainnya digunakan juga dalam penelitian ini.Sekalipun terjadi pertumbuhan APBD yang sangat tinggi pada masa sesudah otonomi daerah, khususnya pada penerimaan sebagai daerah otonomi khusus, diketahui bahwa pengelolaan anggaran pada kedua masa tersebut tidak efektif. Penentuan target penerimaan yang rendah disebabkan oleh masih digunakannya pendekatan incremental, atau hanya untuk kepentingan evaluasi dan rendahnya potensi perolehan PAD dibandingkan rata-rata nasionalnya.Peningkatan penerimaan diikuti pula oleh peningkatan porsi belanja daerah. Sebelum dan setelah otonomi, porsi belanja tetap didominasi oleh belanja rutin. Dengan porsi terbesar pada bantuan kepada daerah bawahan dan belanja pegawai. Alokasi pengeluaran pembangunan pada masa sebelum dan sesudah otonomi lebih didominasi oleh sektor yang menyangkut kepentingan orang banyak dibanding sektor yang mendorong perekonamian. Sektor aparatur pemerintah, transportasi, pendidikan, kesehatan dan keamanan menjadi penerima dana terbesar pada kedua masa tersebut. Demikian pula alokasi dana otonomi khusus yang diterima pada tahun 2002 dan 2003. Namun, besarnya dana tersebut tidak diikuti oleh meningkatnya kesejahteraan. Di sektor pendidikan, pembangunan sarana tidak diikuti oleh peningkatan prasarana seperti ketersediaan guru."

"This research aims to describe fiscal independency in regions (cities) /municipalities inKepulauan Riau Province. Researcher selected Kepulauan Riau Province because sevenregions/municipalities in Kepulauan Riau Province are new local government; andregions/municipalities in Kepulauan Riau Province have a lot of natural resources. Fiscalindependency is measured used degree of Fiscal Desentralization concept. This Research usedqualitative approach and descriptive rnethod.Beside that, this research used data local governmentbudget (APBD) regions/municipalities in Kepulauan Riau Province periode 2008-2012 which is gotfrom Indonesian Finance Ministry. The result show there are five regions/municipalities inKepulauan Riau Province have well fiscal independency and low dependency about centralgovernment. And just two regions/municipalities in Kepulauan Riau Province still have bad fiscalindependency and high dependency about central government."

"Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang menjadi permasalahan utama adalah keoptimalan jumlah fasilitas pelayanan bidang pendidikan dan bidang kesehatan di Kabupaten Bekasi, Jumlah kecamatan jika ditinjau dari pendekatan minimisasi pengeluaran pemerintah, serta kemampuan lokasi pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan di masing-masing kecamatan (Ibukota kecamatan) menjangkau penduduk di wilayahnya.Metodologi yang akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut adalah Teori Analisa Market Area yang mempertimbangkan dari sisi dimensi ruang maupun jarak dengan memperhatikan sisi kebutuhan peiayanan, serta pendekatan yang mempertimbangan sisi beban pengeluaran pemerintah Kabupaten Bekasi, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Bekasi pasca pemekaran kecamatan sudah optimal, sedangkan jumlah Puskesrnas pada kondisi sebelum rnaupun setelah pemekaran kecamatan masih belum optimal, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kekurangan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dipenuhi oleh bentuk~bentuk pelayanan yang Iain.Ditinjau dari Pendekatan Minimisasi Pengeluaran Pemerintah per kapita, jumiah kecamatan yang optimal di Kabupaten Bekasi menurut perhitungan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan adalah 9 kecamatan, sedangkan menurut bidang kesehatan adaiah 8 kecamatan.Jumlah kecamatan di Kabupaten Bekasi pasca pemekaran kecamatan merupakan jumlah yang jauh lebih besar daripada nilai optimalnya dan secara rata-rata menunjukkan nilai yang masih sangat kurang.Perhitungan Market Indifference Point dan Probabilitas Market di Bidang Pendidikan maupun Kesehatan di Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa Iokasi pusat pelayanan masing-masing kecamatan (Ibukota kecamatan) sudah mampu menjangkau penduduk di wilayah administrasinya.Pemekaran kecamatan di Kabupaten Bekasi menjadi 23 kecamatan sudah optimal jika ditinjau dari penyediaan fasilitas secara fisik di bidang pendidikan maupun kesehatan melalui Anaiisa Market Area, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan serta jangkauan pusat pelayanan di tiap kecamatan terhadap penduduk wilayahnya."

"ABSTRAKDi dalam GBHN 1993 ditegaskan bahwa Pengawasan Keuangan Negara dan Pembangunan, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional, termasuk pengawasan masyarakat dimantapkan secara terpadu dan konsisten agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode exploratif dengan cara mengungkapkan gambaran kenyataan yang ada dan upaya pemecahan masalahnya dengan menganalisis data primer dan data sekunder yang dikumpulkan di lapangan.Dalam penelitian ini dikaji lima faktor yang dipandang menentukan efektivitas pengawasan yakni koordinasi, kewenangan, pertanggung jawaban, tindak lanjut dan sistem anggaran dalam semua tingkat kebijakan menurut kaidah Hierarchy Bromley (1989). Selain itu diteliti juga pelaksanaan pengawasan kasus Provinsi Dati I Jawa Barat dikaitkan dengan lima faktor tersebut dan tersedianya sumber daya, anggaran dan kondisi aparatur. Nampak bahwa masih ditemukan ketidakjelasan institutional arrangements (peraturan perundang-undangan) yang mempertegas masalah koordinasi, kewenangan, pertanggungjawaban, tindak lanjut dan sistem anggaran. Ketidakjelasan mengakibatkan tidak efektivitasnya pelaksanaan pengawasan di Propinsi Dati I Jawa Barat. Masalah-masalah yang juga ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan di Jawa Barat diartikan tumpang tindih jadwal dan over control, yang diperkirakan menimbulkan pemborosan dan bahkan merugikan obyek yang diperiksa. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka disarankan berbagai langkah perbaikan di berbagai tingkat kebijaksanaan yaitu : 1. Policy Level, merupakan tujuan negara yang akan dicapai. 2. Organization Level, merupakan implementasi dari aspirasi yang diwujudkan dengan pembentukan organisasi, aturan aturan serta hukum yang menetapkan bagaimana organisasi ini beroperasi. 3. Operational Level, adalah unit yang beroperasi dalam masyarakat dan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana-pelaksana ditetapkan secara kelembagaan di Policy Level dan di organization Level. "