Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menanggulangi kemiskinan di Indonesia bukanlah hal bare. Pada masa Orde Lama kebijakan tersebut diintegrasikan ke dalam program Penasbede. Sejak masa Orde Baru kebijakan tersebut dilaksanakan dari penjabaran Trilogi Pembangunan, GBHN, dan Repelita.Krisis ekonomi tahun 1998 telah menyebabkan kemiskinan kembali menjadi fokus perhatian dalam perekonomian Indonesia.Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah kinerja ekonomi makro regional telah berperan dalam mengurangi kemiskinan masyarakat di daerah?Oleh karena variabel-variabel ekonomi makro regional yang mempengaruhi kemiskinan bersifat multi dimensi, maka dalam penelitian yang dilakukan variabel ekonomi dibatasi pada pertumbuhan ekonomi (perkembangan PDRB per kapita riil non-tambang dan penggalian), inflasi (Indeks Harga Konsumen), jumlah penduduk, dan pengeluaran pembangunan APBD Tingkat I per kapita di 26 propinsi.Hasil penelitian terhadap variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa di 17 (tujuh belas) propinsi variabel tersebut berpengaruh tehadap penurunan kemiskinan, sedangkan di 9 (sembilan) propinsi perkembangannya didapati tidak berpengaruh.Inflasi (IHK) terbukti meningkatkan kemiskinan di 14 (empat belas) propinsi, sedangkan di 12 (dua belas) propinsi lainnya perkembangan inflasi tidak berpengaruh terhadap meningkatnya kemiskinan.Perkembangan jumlah penduduk di 13 (tiga belas) propinsi telah berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan. Sementara 13 (tiga belas) propinsi lainnya perkembangannya tidak berpengaruh dalam terhadap meningkatnya kemiskinan.Terdapat 17 (tujuh belas) propinsi dimana pengeluaran pembangunan per kapita berdampak pada penurunan kemiskinan. Sedangkan terdapat 9 (sembilan) propinsi pengeluaran pembangunannya tidak berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan.Sementara itu, krisis ekonomi berpengaruh terhadap meningkatnya kemiskinan di 21 (dua puluh satu) propinsi, meskipun di 5 (lima) propinsi Iainnya tidak berpengaruh."

"Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama dalam perekonomian negara-negara di dunia terrnasuk Indonesia. Sejalan dengan berkembangnya pendapat adanya pengaruh variabel makro terhadap kemiskinan, penelitian yang dilakukan melihat bagaimana sifat dan signifikansi dari inflasi dan pengangguran terhaddap tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain itu juga akan dilihat adanya pengaruh variabel ekonomi lainnya yaitu pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan variabel demografis yaitu pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.Sejumlah penelitian terkait di berbagai negara seperti Cutler&Katz (1991), Powers (1995a), dan Powers (1995b) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif dari pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan. Pengukuran kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Poverty Index yang terdiri dari Head Count Index, Poverty Gap Index, dan Distributionally Sensitive Index. Ini merupakan pengukuran kemiskinan yang digunakan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian dengan model ekonometri dilakukan dengan menggunakan data 23 provinsi pada tahun 2001-2003.Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh searah dan signifikan terhadap Head Count Index, Poverty Gap Index, dan Distributionally Sensitive Index. Pengangguran berpengaruh searah terhadap Head Count Index dan Poverty Gap Index, tetapi berpengaruh tidak searah terhadap Distributionally Sensitive Index. Variabel lainnya yaitu pertumbuhan PDRB berpengaruh searah terhadap Head Count Index, tetapi berpengaruh tidak searah terhadap Poverty Gap Index dan Distributionally Sensitive Index. Sementara pendidikan menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan dapat mengurangi Head Count Index dan Poverty Gap Index, tetapi tidak cukup berpengaruh terhadap Distributionally Sensitive Index."

"Studi tentang kemiskinan multidimensi telah banyak dilakukan akhir-akhir ini, namun belum terdapat studi kemiskinan multidimensi yang fokus terhadap kelompok pekerja pertanian di Indonesia. Penelitian ini berusaha melihat pengaruh determinan kemiskinan yang terdiri dari lima aspek, yaitu pertanian, pendidikan, demografi, geografis dan sosioekonomi terhadap kemiskinan multidimensi di rumah tangga pertanian Indonesia. Menggunakan data panel dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2014 dengan teknik regresi cross sectional dan ordinary least square, penelitian ini menunjukkan bahwa determinan luas lahan pertanian dan sistem pengairan lahan dari aspek pertanian, akses terhadap kredit di aspek sosioekonomi, dan tempat tinggal rumah tangga sebagai aspek geografis, memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap status kemiskinan multidimensi rumah tangga pertanian. Selain berpengaruh ke status kemiskinan, determinan tersebut juga berpengaruh untuk mengurangi nilai kemiskinan multidimensi yang dimiliki oleh rumah tangga pertanian.

---

Research about multidimensional poverty have been carried out lately, but there are no multidimensional poverty studies that focus on agricultural labor groups in Indonesia. This research tries to see the influence of poverty determinants consisting of five aspects, namely agriculture, demography, geographical, education and socioeconomics on multidimensional poverty in Indonesian agricultural households. By using panel data from the 2014 Indonesia Family Life Survey (IFLS) with cross sectional and ordinary least square regression techniques, this study shows that determinants such as agricultural land area and land irrigation systems from the agricultural aspect, access to credit in socioeconomic aspects, and residence household as a geographical aspect, has a significant and negative influence on the multidimensional poverty status of agricultural households. In addition to influencing poverty status, the determinant also has an effect on reducing the multidimensional poverty value that is owned by agricultural households"

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan tingkat kemiskinan rumah tangga terhadap penelantaran anak di Indonesia dengan menggunakan data Susenas MSBP 2015. Hasil penelitian dengan menggunakan regresi logistik multinomial diperoleh bahwa tingkat kemiskinan rumah tangga berpengaruh tehadap penelantaran anak. Anak yang tinggal di rumah tangga miskin memiliki kecenderungan lebih besar menjadi anak telantar daripada anak lainnya. Variabel kontrol yang digunakan meliputi umur dan jenis kelamin anak, tingkat pendidikan ibu, status pekerjaan orang tua, keberadaan ibu kandung di rumah tangga, ukuran rumah tangga, dan daerah tempat tinggal juga signifikan berpengaruh terhadap penelantaran anak.

---

This study aimed to explain the effects of household poverty on child neglect in Indonesia using Susenas data of Socio cultural and Educational Module 2015. By using multinomial logistic regression in analysis, the result shows that household poverty is a significant predictor of neglected children. Children living in poor household are more likely to be neglected than others. The control variables are age and sex of child, level education of mother, employment status of parents, the presence of the biological mother in the household, family size, and residence are also significantly affected the neglect of the child."

"Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan regional di Kota Bengkulu.Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data tingkat kemiskinan berdasarkan Headcount Index (HI) tahun 2004 pada 57 kelurahan dalam Kota Bengkulu yang diperoleh dari Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga Bengkulu,data profil kelurahan dan data data lain yang berkaitan...."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel model dinamika Ibnu Khaldun terhadap kemiskinan di ASEAN. Variabel model dinamika Ibnu Khaldun terdiri dari peran negara yang didimensikan menggunakan government effectiveness, penerapan prinsip syariah yang didimensikan menggunakan corruption perception index, sumber daya insani yang didimensikan menggunakan human development index, kekayaan negara yang didimensikan menggunakan GDP percapita serta pembangunan dan keadilan yang didimensikan menggunakan gini coefficient. Periode dalam peneltian ini selama 6 tahun 2012-2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan Asian Development Bank, World Bank, Transparency International, United Nations Development Programs serta Sekretariat ASEAN. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling dan diperoleh 8 sampel negara dengan total observasi 48. Hasil Uji T menunjukkan bahwa peran negara dan sumber daya insani berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di ASEAN. Penerpan prinsip syariah, kekayaan negara serta pembangunan dan keadilan berpengaruh positif terhadap kemiskinan di ASEAN. Sedangkan dari Hasil Uji F menunjukkan peran negara, penerapan prinsip syariah, sumber daya insani, kekayaan negara serta pembangunan dan keadilan secara simultan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di ASEAN. Dengan demikian, negara anggota ASEAN selain melakukan penerapan prinsip syariah dan meningkatkan kekayaan negara juga perlu untuk memnuhi kebutuhan masyarakat serta memastikan pendapatan masyarakat terdistribusi dengan baik guna mengatasi permasalahan kemiskinan di ASEAN. Penelitian ini adalah penelitian terbaru yang membuktikan pengaruh 5 variabel independen model dinamika Ibnu Khaldun yang terdiri atas peran negara, penerapan prinsip syariah, sumber daya insani, kekayaan negara, serta pembangunan dan keadilan pada kemiskinan di wilayah Asia Tenggara.

---

This study attempts to analyze the dynamic model of Ibn Khaldun on poverty in ASEAN. Ibn Khaldun's dynamics model variable consists of the role of the state that is dimensioned using government effectiveness, the application of sharia that are dimensioned using the corruption perception index, human resources that are dimensioned using the human development index, wealth of countries that are dimensioned using GDP percapita, then development and justice which are measured using the gini coefficient. The period in this study was 6 years 2012-2017. This study uses secondary data consisting of reports from the Asian Development Bank, World Bank, Transparency International, United Nations Development Program and the ASEAN Secretariat. The technique used in purposive sampling and obtained 8 sample countries with a total of 48 observations. The results of the T test showed the role of the state and human resources negatively related to poverty in ASEAN. Sharia principles, wealth of state, then development and justice positively related to poverty in ASEAN. The Results F test chose the role of the state, the application of sharia, human resources, wealth of state then development and justice related to poverty in ASEAN. Thus, ASEAN member countries in addition to implementing sharia principles and increasing wealth also offered to fulfill the needs of the society and ensure that public funds distributed well in order to reduce poverty in ASEAN. This research is the latest research that proves the influence of 5 independent variables dynamic model of Ibn Khaldun consisting of the role of the state, the application of sharia principles, human resources, national wealth, and development and welfare in the Southeast Asian region."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh realisasi laju penurunan kemiskinan di Indonesia yang berjalan lambat. Konsentrasi analisis dalam penelitian ini, membahas komposisi pertumbuhan ekonomi sektoral dan migrasi terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia, mengingat kedua hal tersebut merupakan determinan dalam pengurangan kemiskinan. Ruang lingkup sektoral yang dicakup di sini, meliputi wilayah pedesaan dan perkotaan serta lapangan usaha. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi sektoral dan migrasi terhadap laju pengurangan tingkat kemiskinan, baik untuk wilayah pedesaan, perkotaan dan nasional.Model penelitian ini ada dua. Model I (konsumsi perkapita riil masyarakat pedesaan dan perkotaan). Model II (PDB riil perkapita sektoral). Pada model II, sektor ekonomi dibagi menjadi 4 sektor berdasarkan keterkaitan sektor (berdasarkan Tabel Input Output Indonesia 2008). Hasilnya menunjukkan bahwa, (1) Sektor kunci mencakup sektor manufaktur. (2) Sektor forward oriented mencakup sektor pertanian. (3) Sektor backward oriented mencakup sektor listrik, gas, air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel, restoran; sektor transportasi, komunikasi; sektor jasa. (4) Sektor independent mencakup sektor keuangan, bank; sektor pertambangan, penggalian. Model I diestimasi dengan pooled regression residual. Model II diestimasi dengan bootstrap regression residual.Hasil pembentukan model I menunjukkan bahwa laju pertumbuhan perkotaan hanya mampu mempercepat laju pengurangan kemiskinan di perkotaan dan nasional, namun menyebabkan tingkat kemiskinan di pedesaan bertambah. Laju pertumbuhan pedesaan, mempercepat laju penurunan kemiskinan di pedesaan dan nasional, namun menyebabkan tingkat kemiskinan di perkotaan bertambah. Laju migrasi mempercepat laju pengurangan kemiskinan nasional dan menyebabkan tingkat kemiskinan di perkotaan bertambah. Hasil model II menunjukkan bahwa laju pertumbuhan sektor kunci tidak bersifat inklusif. Laju pertumbuhan sektor forward oriented bersifat inklusif di semua wilayah. Laju pertumbuhan sektor backward oriented bersifat inklusif di perkotaan dan nasional. Laju pertumbuhan sektor independent bersifat inklusif di pedesaan.

---

This thesis is motivated by the realization rate of poverty reduction in Indonesia that is still running slow. Concentration analysis in this study, discusses the sectoral composition of economic growth and migration on poverty reduction in Indonesia, since both of these are determinant of poverty reduction. Sectoral scope in this thesis, covering urban and rural areas as well as the field of business. The purpose of this study, to analyze the impact of sectoral growth and the rate of migration on poverty reduction, both for rural, urban and national.

Two model used here. Model I (real per capita consumption of rural and urban). Model II (real GDP per capita sectoral). In model II, the economy is divided into four sectors based on it?s linkage (based on Table Input Output Indonesia 2008). The results are, (1) Key sector covering the manufacture. (2) Forward-oriented sector covering the agriculture. (3) Backward oriented sectors include electricity, gas, water; construction; trade, hotels, restaurants; transportation, communication, and the service. (4) Independent sector includes the financial sector, banks; mining, quarrying. First Model, estimated by pooled regression. Model II was estimated by bootstrap regression residual.

First modeling shows that rate of urban growth accelerate of poverty reduction in urban and national, but it causes rural poverty increased. Rural growth, accelerate of poverty reduction in rural and nationwide, but it causes urban poverty increased. Migration, accelerate of poverty reduction nationally and led to increased levels of poverty in urban areas. Second model, indicate that growth rate of key sector is not inclusive. Growth rate of forward oriented sectors is inclusive in all areas. The growth rate of the backward oriented sectors, inclusive in urban and national. The growth rate of independent sector, was inclusif in rural."

"Dengan melihat fakta adanya disparitas kemiskinan antar daerah yang terus terjaga dari tahun ke tahun, penelitian ini bertujuan untuk menjajagi kemungkinan adanya fenomena lingkaran kemiskinan (poverty circle) di Indonesia, yaitu apakah "tingkat kemiskinan suatu daerah adalah fonomena penyebab sekaligus akibat". Lingkaran kemiskinan akan mengacu pada teori Nurkse (1953) yang menyatakan: tingkat kemiskinan yang tinggi suatu daerah terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita daerah tersebut. Pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang rendah. Investasi perkapita yang rendah disebabkan oleh permintaan domestik perkapita yang rendah. Permintaan domestik perkapita yang rendah terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi - demikian seterusnya - sehingga daerah yang terbelakang akan tetap terbelakang.Penelitian ini akan mencoba menyusun model ekonometrika yang mampu membuktikan, apabila ada fenomena lingkaran kemiskinan di Indonesia secara lebih aplikatif dalam rangka perencanaan kebijakan pengentasan kemiskinan yang sedang menjadi program prioritas pemerintah / pemerintah daerah.Untuk mencapai tujuan tersebut, telah disusun dan dilakukan metodologi penelitian yang terdiri atas 7 (tujuh) langkah yaitu: (1) merumuskan spesifikasi model lingkaran kemiskinan mengacu pada teori Nurkse di muka; (2) mengumpulkan dan memverifikasi konsistensi data terutama berkaitan dengan pemekaran wilayah; (3) menguji adanya hubungan kausalitas dua arch antara tingkat kemiskinan dengan pendapatan perkapita melalui uji Granger; (4) menaksir parameter model lingkaran kemiskinan dengan metoda Weighted Two Stages Least Squares; (5) mengevaluasi model apakah "bermakna secara teoritis" dan "nyata secara statistic"; (6) menguji daya prediksi model; dan (7) melakukan simulasi kebijakan menggunakan model yang dihasilkan.Melalui uji Granger dapat dibuktikan dengan tingkat nyata 5% bahwa terdapat hubungan dua arah antara tingkat kemiskinan suatu daerah dengan pendapatan perkapita daerah tersebut, baik bila kemiskinan diukur dengan PO (head-count index), P1, (tingkat kedalaman kemiskinan) maupun P2 (tingkat keparahan kemiskinan). Temuan ini menjelaskan adanya lingkaran kemiskinan dengan pola hubungan langsung.Melalui serangkaian tahapan analisis ekonometri, penelitian ini telah membuktikan adanya lingkaran kemiskinan dengan pola hubungan tidak langsung sebagaimana dinyatakan oleh Nurkse. Ada 3 (tiga) model lingkaran kemiskinan yang dihasilkan yaitu model lingkaran kemiskinan PO, P1 dan P2. Seluruhnya telah memenuhi kriteria "bermakna secara teori" dan "nyata secara statistik", namun model PO adalah yang terbaik dari kriteria ekonometri.Berbeda dengan teori Nurkse yang cenderung pesimistis terhadap masa depan daerah yang terbelakang, penelitian ini menghasilkan model lingkaran kemiskinan yang lebih optimistis dalam anti bahwa ada peluang bagi daerah yang terbelakang untuk keluar dari jebakan kemiskinan apabila mampu melakukan kebijakan sebagai berikut: (a) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat; (b) mengembangkan sektor industri dan jasa sehingga perannya meningkat dalam perekonomian daerah; (c) meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah; (d) meningkatkan upah riil masyarakat; (e) meningkatkan kualitas tata pemerintahan daerah, terutama dengan mengurangi pungutan-pungutan yang tidak pro investasi, serta meningkatkan alokasi anggaran pembangunan dalam APBD yang lebih pro terhadap masyarakat miskin.

---

Considering the fact that inter-region disparity of poverty has been consistent year by year, this research has a main objective to study the existence of poverty circle in Indonesia: is the poverty level in one region both a "cause" and "consequence" phenomena? The poverty circle would refer to a theory from Nurkse (1953) stated that: the high level of poverty in one region occurred due to low income per capita. The low income per capita occurred due to low investment per capita. The low investment per capita occurred due to low domestic demand per capita. The low domestic demand per capita occurred due to the high level of poverty -- thus afterward turning back as a circle, make a poor region will never improve.

This research would try to build an econometric model proving, if any, the phenomena of poverty circle in Indonesia. It would be useful for both central and local government to develop policies in poverty reduction program as one of the priority of nation agendas.

To achieve those objectives, this research has developed a methodology consisting of seven steps. They were: (1) formulated the specification model of poverty circle referred to Nurkse theory as mentioned before; (2) collected data and verified its consistency related with region expansion;(3) examined the existence of two-way causality between poverty level and income per capita using Granger test as an indicator of poverty circle phenomena; (4) estimated the parameter of the model using Weighted Two Stages Least Squares; (5) evaluated the model using criteria of "theoretically meaningful" and "statistically significant"; (6) examined the prediction power of the model; and (7) conducted policy simulation using the model.

Through the Granger test, the existence of two-way causality between poverty level and income per capita could be proved statistically with significance level of 5%, either measured by PD (head-count index), P1 (poverty gap index) or P2 (poverty severity index), These findings could explain poverty circle phenomena in sense of direct relationship between poverty level and income per capita.

Through some stages of econometric analysis, this research has proved the existence of poverty circle in sense of indirect relationship between poverty level and income per capita as stated by Nurkse theory. There were three models of poverty circle resulted: the poverty circle model of P0, P1 and P2 with similar pattern. All models have met with criteria both "theoretically meaningful" and "statistically significant", but the PD model was the best econometric model.

Differ with Nurkse's theory that relatively pessimistic about the future of poor regions, this research has resulted a poverty circle model which more optimistic. It means that there are some possibilities for poor regions to improve their condition as long as they can adopt the policies as follow: (1) increasing the quality of human resource particularly through. education and public health; (2) developing industries and services sector to increase their role in regional economic; (3) increasing the availability of infrastructure to support regional economic especially transportation (road) and energy (electricity); (4) to improve the real wages of community; (5) improving the quality of local government institution, especially by _cutting off retributions which are not pro to investment, and also increasing development commitment in the fiscal budget which is more pro to the poor people."

"Kemiskinan merupakan persoalan multi dimensi yang cukup kompleks. Penyebab kemiskinan sangat bervariasi antar daerah. Berbagai upaya dan kebijakan yang selama ini ditempuh dinilai belum mampu menyentuh akar permasalahan penyebab muncul dan bertahannya kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik rumah tangga miskin dan pengaruhnya terhadap kondisi kemiskinan rumah tangga di Propinsi Sumatera Barat. Menggunakan data Susena tahun 2002, penelitian ini menghitung indeks Foster-GFreer-Thorbeck untuk menentukan tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan serta karakteristik rumah tangga miskin di Sumatera Barat. Analisis regresi logistik digunakan untuk melihat pengaruh karakteristik rumah terhada kondisi kemiskinan tersebut. Hasil penelitian menemukan sejumlah kelompok karakteristik yang melekat pada dan berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan di Sumatera dan perumahan. Karakteristik adalah pendidikan. Perbaikan dalam tingkat pendidikan diperkirakan akan mengurangi resiko suatu rumah tangga jatuh ke dalam kemiskinan. Penelitian ini menyarankan agar penyusunan program pengentasan kemiskinan memberi prioritas pada perbaikan kualitas pendidikan terutama di perkotaan. Di pedesaan upaya diversifikasi lapangan usaha di luar sektor pertanian sebaiknya menjadi prioritas."

"Tujuan penelitian ini adalah utuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel dengan metode fixed effect. Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur memiliki pengaruh dalam mengurangi kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Timur pada periode penelitian tahun 2008-2010. Hal ini ditunjukkan dengan adanya koefisien pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur sebagai variabel bebas yang bertanda negatif. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Sedangkan pengeluaran untuk jalan, irigasi, dan jaringan memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi penduduk miskin. Adanya variasi intersep antar kabupaten/kota yang ada dalam model persamaan yang digunakan menunjukkan bahwa masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki karakteristik kemiskinan yang berbeda-beda.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of local government expenditures for infrastructure to the poverty level in the districts/cities in East Java Province. The study uses quantitative approach with panel data regression with fixed effect methods. The results show that local government expenditures for infrastructure have an effect in reducing poverty in the districts/cities in East Java in period 2008-2010. This is indicated by the coefficient of local government expenditures for infrastructure as the independent variable that have negative sign to the poverty level as the dependent variable. Expenditures for the buildings have no significant effect in reducing poverty level. Whereas expenditures for the road, irrigation, and network have a significant effect in reducing poverty level. The existence of intercepts variation between the districts/cities in the model indicates that the respective districts/cities in East Java Province have different characteristics of poverty."