Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya akar perbedaan yang menonjol dalam pemikiran politik Islam antara Islam Syi'ah dan Sunni tentang kekuasaan khususnya studi tentang sistem politik Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan. Namun dalam pemikiran ini memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan negara Islam. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban seperti apa pemikiran politik Islam Syi'ah dan Sunni tentang kekuasaan? Serta bagaimana implikasi politik Islam Syi'ah dan Sunni terhadap Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan?.Sebagai kerangka teoritis, penelitian ini menggunakan teori kekuasaan politik, kepemimpinan politik Islam dan teori triass politika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur.Temuan dalam penelitian ini menunjukkan pemikiran Syi'ah dengan konsep Imamah-nya mampu memberikan terobosan dalam dunia Islam sejak revolusi Khomeini pada tahun 1979 hingga saat ini. Dengan kekuasaan para ulamanya di Republik Islam Iran negara tersebut telah menjadi power yang ditakuti oleh negara kuat lainnya seperti Amerika dan Israel. Begitu pula halnya dengan Islam Sunni, dimana konsep Khalifah dapat diimplementasikan pada suatu Negara di Pakistan yang sebagai Negara Republik Islam Pakistan sejak tahun 1970.Implikasi sistem politik Islam ini menunjukkan bahwa politik kekuasaan dengan studi sistem politik Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan menjadi tolak ukur seperti apa fakta yang terjadi dalam suatu negara yang dilahirkan berdasarkan pemikiran politik masing-masing keyakinan Islam Syi'ah dan Sunni. Implikasi politik ini juga menunjukkan berhasil atau tidaknya suatu teori itu diterapkan dalam sistem pemerintahan atau negara.

---

The study was backed by the roots by the difference that stands out in the political thought of Islam between Shiites and Sunnis about Islamic power in particular studies of the political system of the Islamic Republic of Iran and the Islamic Republic of Pakistan. In this thinking, however, have the same goal, namely to create an Islamic State. Therefore, this research was conducted to seek answers as to what the political thought of Islam Shi'ah and Sunnis about power? Political implications as well as how Shia and Sunnis against the Islamic Republic of Iran and the Islamic Republic of Pakistan?.As a theoretical framework, this research uses theories of political power, the political leadership of Islam and the theory of "triass politika". This research uses qualitative research methods to approach literature.The findings in this research indicates the Shi'ah concept of Imamate thought with his capable of delivering breakthrough in the Islamic world since the Khomeini revolution in 1979 to the present. With the power of the ulamanya in the Islamic Republic of Iran the country has become dreaded by the State power firm more like America and Israel. Sunni Islam, in which the concept can be implemented in a Caliphate State the Country of Pakistan as the Islamic Republic of Pakistan since the 1970s.The implications of the political system in Islam to show that political power with the study of the political system of the Islamic Republic Iran Islamic Republic of Pakistan and become a benchmark as to what facts that happened in a country that was born by virtue of their respective political thought Shia and Sunni beliefs. This also shows the political implications of successful or whether a theory is applied in the system of Government or the State."

"Iran merupakan salah satu Negara Timur Tengah, dimana mayoritas masyarakatnya bermazhab Syiah. Syiah adalah salah satu gerakan politik keagamaan Islam pada pertengahan abad ke-18 yang dalam perkembangannya berhasil mendirikan sebuah negara Republik Islam Iran. Sebagai salah satu aliran agama, ummat Syiah cenderung memiliki sifat fanatisme yang kuat kepada pemimpinnya dan ajaran-ajaran mazhabnya (puritan) dan para mullah senantiasa aktif dalam perpolitikan sehingga mampu mengantarkan "modernisasi politik" di Iran.Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi, dan menjelaskan proses modernisasi politik di masyarakat Iran. Serta menguji dan membandingkan teori modernisasi politik.Penelitian ini menganut paradigma Positivisme (classical paridigm) dengan menggunakan metode studi kasus (case study). Data sekunder dalam bentuk dokumen, naskah dan literatur lain, selanjutnya dianalisa mantra interpretasi penelili dalam suatu kerangka konsep dan teori (theoretical framework) tentang modernisasi dan gerakan politik ummat Syiah.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa modernisasi poliitik memang tidak sepenuhnya berjalan di Iran namun dernikian modernasi politik sudah dimulai sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979, dalam kenyataannya sangat dipengaruhi oleh sejarah berdirinya Republik Islam Iran dimana Mazhab Syiah sebagai ideologi revolusioner memberikan nilai-nilai tersendiri bagi perjuangannya. Berkenaan dengan modernisasi politik Iran, nampaknya Proses modernisasi yang terjadi di Iran menyerupai model modernisasi tipe kolektifitas suci (cosumatorry collective) yang berlangsung dalam sistem mobilisasi (mobilized system) dimana rakyat menjadi agen modernisasi. Implikasi dari proses modemisasi yang demikian, minimal bisa memberikan gambaran tentang apa itu Syiah dan bagaimana politik Syiah, serta ajaran-ajaran tradisi Syiah di Iran. Setidaknya juga menginformasikan betapa kuatnya masyarakat Iran memegang kebudayaan dan nilai-nilai yang diwarisi dari ajaran mazhab Syiah. serta melahirkan suatu bentuk masyarakat politik modem dengan ciri dan karakter yang berbeda dari masyaralcat modem di negara lain.

---

Iran is one country in The East Middle Countries, majority its societies are Shias. Shia, one of the Islamic movements in the mid 18th century and reached the declared formally Iran Islam Republic in 1979_ As a mainstream of Islamic movement, Shia tends to have strong fanaticism to their leader and their doctrines (mazhab Shia) or most often identified as puritan and mullah always active in politics, later they able company Iran society to Islam Revolution or "politic of modernization".

The purpose of this research is to understand, explore and explain the modernization process in Iran dominated by Shia society then to test and also to compare the theories of politic modernization.

The research used positivism/classical paradigm with qualitative method in case study form. The secondary data required, such as documents, texts, and literatures. Then, analyzed within the framework of political modernization theories, religious political movement of Shia.

This research indicates that the political modernization process in Iran, was begun in 1979 (Iran Islam Revolution) by mullah. Shia as one of the Islamic movements had given values and influences in the Iran Islam Revolution. The model this is modernization as like consummator collective, mobilized system and spiritual ideologies.

The implication of this modernization is giving the deep information about Shia, what is Shia, how about his politics, and what is the value in Shia tradition. So above political modernization process will bring Iran as a unique character of modern state in difference style compared to other modem states. Minimum had given also, what is strong Shia held the values in Shia tradition."

"Penelitian ini mengangkat isu ideologi dan kajian politik film sebagai sebuah langkah baru dalam memahami dinamika politik di Republik Islam Iran. Perfilman Iran telah menjadi institusi sosial politik yang mengundang banyak perdebatan di dalam dan luar negeri. Perfilman Iran pascarevolusi terikat pada kebijakan pengelolaan sensor oleh pemerintah dan menjadi bagian dari aparatur negara untuk memproteksi ideologi dan kedaulatan Iran dari ancaman dominasi ideologi bias Barat dalam komunikasi dan politik global. Pada tahun 2007, film Persepolis karya Marjane Satrapi dirilis oleh rumah produksi di Prancis dan menceritakan sejarah Revolusi Iran dari sudut pandang autobiografis. Film Persepolis mendapat sambutan hangat di kancah internasional, namun menuai respon kecaman dari pemerintahan Ahmadinejad pada periode 2005–2009. Paradigma kritis menjadi dasar menilai objektivitas unit analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Upaya pengumpulan literatur dan data primer dilakukan melalui wawancara bersama para peneliti politik di Indonesia dan Iran. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa film Persepolis telah menyalahi kebijakan sensor perfilman di Iran, menampilkan nilai-nilai yang bertentangan dengan identitas kultural masyarakat Iran serta menyebarkan penggambaran yang selektif mengenai sejarah Revolusi Islam Iran. Penelitian ini juga menemukan bahwa konsep State Apparatus dapat menjelaskan respon yang dilakukan pemerintah Iran untuk mempertahankan ideologi dan kedaulatan negaranya sebagai bagian dari peran dan fungsi negara.

---

This research focuses on the issue of ideology and the study of film politics as a new step in understanding the political dynamics in the Islamic Republic of Iran. Iranian cinema has become a social political institution that brought up a lot of debates. Since the postrevolutionary Iranian cinema is bound to strict censorship policies by the government as the part of the state apparatus to protect Iran's ideology and sovereignty from the threat of western bias ideological domination in the global politics and communication. However, in 2007, a film titled Persepolis by Marjane Satrapi was released by a production house in France recounted the history of the Iranian Revolution from autobiographical perspective. Even though Persepolis received a warm reception on the international scene, but it reaped a condemnation response from Ahmadinejad's government in the period 2005 - 2009. The critical paradigm is the basis for assessing the objectivity of the unit of analysis in this research. This research uses qualitative approach with descriptive methods, while the efforts to collect literature and primary data were conducted through interviews with political researchers in Indonesia and Iran. The results of this research found that Persepolis films had violated film censorship policies in Iran, displaying values that were contrary to the cultural identity of the Iranian and spreading selective and negatif portrayals of the history of the Iranian Islamic Revolution. The research also found that the concept of the State Apparatus could explain the response made by the Iranian government to protect the state’s ideology and sovereignty as part of the role and function of the state."

"The five-toed jerboas of genus Allactaga Cuvier, 1837 have been distributed in arid and semi-desert regions throughout northern Africa, Iranian Plateau and Central Asia to Mongolia. This genus has 12 species of which five have been so Jerboa (A. williamsi), Euphrate's Jarboa (A. eupharica); Hotson's Jerboa (A. hotsoni) and Firouz Jarboa (A. firouzi). The Toussi Jerboa (Allactaga toussi sp. Nov) is reported for the first time from the steppe regions of north east Iran. This new species if different in external, cranial and molars morphological and morpjometric characteristics from its parapatric species i.e. Allactaga elater, and other Iranian five-toed jerboas. Multivariate analyses also confirm that Allactaga toussi sp. nov. is significantly distinct from other species."

"Tesis ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analitis. Penulis menemukan data-data penting dari penelitian ini yakni munculnya dua kekuatan besar dalam menumbangkan rezim represif Pahlevi dua kekuatan tersebut adalah kelompok ekstrimis intelektual religius (kalangan ulama) dan kelompok liberal berpendidikan barat (komunitas intelektual). Kedua kekuatan besar itu yaitu kekuatan oposisi popular (kalangan ulama) dan kekuatan oposisi konstitusional liberal (komunitas intelektual). Salah satu temuan penting lainnya adalah ternyata kedua kekuatan besar ini dapat dijadikan induk dari lahirnya empat organisasi yang menggerakkan 'roda-roda' revolusi di Iran. Keempat organisasi tersebut adalah kaum mullah, kelompok nasionalis non Mullah terutama anggota front nasional, Kelompok-kelompok gerilyawan Marzis (Mojahedin dan Fedayeen Khalq), dan kaum bazaar.Penelitian ini unik karena membahas kontribusi dari figur-figur yang diasumsikan sebagai `penggerak dan peletak ideolog' revolusi Islam Iran serta mencoba untuk melepaskan diri dari polarisasi ulama dan intelektual itu sendiri yang terekonstruksi sejak lama. Kekuatan penelitian ini terletak pada pijakan teoritis yang kokoh dan mencari serta meneliti data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, agar teori-teori yang digunakan dapat saling melengkapi. Ini terefleksi dari pengaplikasian teori Ted Gurr dan Charles Tilly tentang agregasi-psikologis dan aksi kolektif, yang dijadikan alat pendeskripsian terhadap kontribusi yang diberikan oleh Ayatullah Murtadla Muthahhari dan Dr. Ali Syari'ati. Aspek ini dimasukkan dalam variabel independen (variabel-variabel essensial sebagai katalisator terciptanya revolusi Iran). Teori yang dikemukakan oleh Theda Skocpol tentang perspektif struktural, penulis posisikan sebagai variabel dependen dari meletusnya revolusi Islam itu sendiri (simplifikasi tiga teori yang digunakan dalam penulisan ini, tertuang dalam bab kesimpulan)."

"Perkembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan "Islam" di Indonesia saat ini sangat signifikan, sehingga tidak kurang dari 400 institusi pelayanan kesehatan Islam dan tidak kurang dari 100 institusi pendidikan kesehatan Islam. Maka sudah sewajarnya bilamana pengembangan ilmu kesehatan sudah diarahkan sesuai dengan ajaran Islam. Karena hingga kini konsep kesehatan Islam yang sudah dikembangkan oleh para pendahulu tidak begitu diketahui oleh para pelaku kesehatan baik dalam pendidikan maupun dalam pelayanan.Minimnya buku-buku sumber kesehatan Islam dan pemerhati pada kesehatan Islam modem, menjadi penyebab utama yang mengakibatkan pengadopsian pengembangan kesehatan dari barat. Hal ironis inilah yang menyebabkan peneliti mencoba memberikan perhatian khusus pada bidang kesehatan Islam, dengan menganalisa konsep kesehatan yang dikembangkan oleh Ahmad Syaugi Al-Fanjari dengan kitabnya al-Thib al-Wiga'i, dengan menggunakan metode penelitian interpretasi hermeneutik dengan fokus analisis pada isi kitab (content analysis). Dengan tujuan merekonstruksi konsep kesehatan yang dikembangkan oleh al-Fanjari dalam kitabnya.Al-Hasil, didapatkan konstruksi baru kesehatan Islam modem yang sesuai untuk pengembangan kesehatan Islam di Indonesia, melalui pendekatan konstruksi dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Konsep inilah yang dapat dijadikan acuan dalarn pengembangan kesehatan Islam baik dalam dunia pendidikan maupun pelayanan secara kholistik.Health service and Education Growth " Islam" in Indonesia in this time very significant, so that not less than 400 Islam health service institution and not less than 100 Islam health education institution. Hence have appropriately the when hygiene development have been instructed as according to Islam teaching. Because up to now conception Islam health is developed by all predecessor not so known by all good health perpetrator in education and also in service.

Its minim book of source of health of Islam and observer of health of modem in Islam, becoming the root cause resulting adoption of development of health from west. This Ironic matter cause researcher try to give special attention at area of Islam health, with analysing concept of health developed by Ahmad Syauqi Al-Fanjari with his book is al-Thib al-Wiqa'I, by using method of research of interpretation of hermeneutic by focus analysed at content analysis. With an eye to reconstruct concept of health developed by al-Fanjari in his book.

Finally, got a new construction of health of appropriate modem Islam for development of health of Islam in Indonesia, through approach of construction in Code (UU) of Republic Of Indonesia of number 23 Year 1992 about Health. Referable This Concept in development health of good Islam in the world of education and also service holistic."