Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini tentang pengaruh penetapan tarif cukai bir terhadap industri bir di Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh kebijakan pernerintah dalam penetapan tarif cukai bir terhadap konsumsi bir dan kinerja perusahaan pada industri bir di Indonesia. Ruang Iingkup penelitian mencakup konsumsi bir dan kinerja perusahaan pada industri bir di Indonesia dari April 1996 sampai Desember 2004.Analisis penelitian menggunakan pendekatan elastisitas permintaan bir dengan memfokuskan pengukuran kinerja perusahaan pada industri di industri bir di Indonesia untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari penetapan tarif cukai. Dalam penelitian ini kinerja dihitung dari rasio price-cost margin (PCM) yang dihasilkan oleh pasar industri bir serta dari pendekatan Return on Asstes (ROA). Rasio PCM atau dikenal dengan indeks Lerner menunjukkan kemampuan industri mengeksploitasi pasar untuk memaksimalkan Iaba. Dalam pasar bir yang bersifat oligopoli, maka PCM berhubungan antara nilai rasio Indeks Hertindahl-Hirschmann (HHI) dengan nilai elastisitas permintaan bir. HHI berasal dari jumlah kuadrat pangsa pasar PT. Multi Bintang Indonesia, PT. Delta Djakarta dan PT. Bali Hai Brewery.Menggunakan data triwulanan tahun 1996-2004, penulis mengestimasi permintaan bir dirnana variabel terikat konsumsi dipengaruhi oleh variabel bebas harga bir, tarif cukai bir, pendapatan per kapita, jumlah penduduk usia diatas 20 tahun dan dummy krisis.Dari hasil estimasi, elastisitas permintaan bir -0,48 (inelastis). Variabel harga bir dan variabel tarif cukai bir berpengaruh negatif terhadap tingkat konsumsi bir. Sedangkan variabel pendapatan per kapita, jumlah penduduk usia diatas 20 tahun dan dummy krisis tidak signifikan terhadap tingkat konsumsi bir di Indonesia.Permintaan yang bersifat inelastis menyebabkan beban pajak atau cukai sebagian besar ditanggung oleh konsumen. Tarif cukai semakin dinaikkan, maka beban pajak yang ditanggung oleh konsumen semakin besar. Indeks Hertindahl-Hirschmann (HHI) industri bir adalah 5.-474, berarti pasar industri sangat terkonsentrasi. Dengan permintaan bir yang inelastis, maka tingkat price cost margin semakin besar. ROA perusahaan bir semakin menurun, sedangkan cukai atas bir yang diterima pemerintah semakin besar.Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan rekomendasi : (1) Optimalisasi penerimaan negara melalui cukai bir ; (2) Kebijakan yang Iebih bersifat membatasi konsumsi bir. Penulis menyarankan pada penelitian berikutnya dapat menggunakan data dengan rentang waktu Iebih panjang (tahunan) untuk periode Iebih lama serta Iingkup penelitian difokuskan terhadap konsumsi bir di kota besar di Indonesia."

"Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh hubungan politik dan reformasi perpajakan pada tahun 2009 terhadap tarif pajak efektif. Sampel penelitian ini adalah 91 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2008-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif reformasi perpajakan terhadap tarif pajak efektif sesuai dengan penurunan tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru. Sedangkan hubungan politik tidak terbukti berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

---

AbstractThis study examines and analyzes the influence of political connections and tax reform to the effective tax rate. The sample of this study was 91 companies listed in Indonesia Stock Exchange for the years 2008-2009. The results showed that there are negative effects of tax reform with the effective tax rate in accordance with the tariff reduction on the new Income Tax. Political relations did not influence the effective tax rate."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak PPh badan terhadap nilai pengukuran kinerja perusahaan serta faktor penentu tarif pajak efektif pada masa sebelum dan sesudah periode perubahan. Penelitian menggunakan variabel EVA, ROI, EPS serta tarif pajak efektif untuk mengetahui signifikansi perbedaan, menggunakan Wilcoxon rank test dan paired t-test. Analisis data panel dengan model random effect terkait faktor penentu tarif pajak efektif menggunakan proksi leverage, size dan capital intensity. Hasil penelitian menunjukan terdapat perbedaan signifikan nilai EVA, ROI, EPS serta tarif pajak efektif sebelum dan sesudah periode perubahan tarif pajak, serta size berpengaruh signifikan positif terhadap tarif pajak efektif sebelum perubahan tarif PPh badan.

---

This study aims to determine the effect of changes in corporate income tax rate on the value of the company's performance measurement and determinants of effective tax rates in the period before and after the period of change. Studies using variable EVA, ROI, EPS and effective tax rate to determine the significance of the differences, using the Wilcoxon rank test and paired t-test. Analysis of panel data with random effects models related to determinants factors of effective tax rates using a proxy for leverage, size and capital intensity. The results showed there were significant differences in the value of EVA, ROI, EPS and effective tax rates before and after the period of change in tax rate, and size has a positive significant effect on the effective tax rate before the change in corporate income tax rates."

"Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh valuation ruling schagai suatu kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), apakah dapat memberikan rasa kepastian, khususnya dalam hal valuation atau nilai pabean bagi para pengguna jasa (importir), sebagaimana prinsip perpajakan yang baik.Valuation adalah (1) menentukan nilai atau harga dan (2) kewenangan Pabean untuk menentukan jumlah pungutan impor yang harus dibayar olch importir di Negara pengimpor. Ruling diartikan sebagai interpretasi dari hukum pajak dalam merespon permintaan wajib pajak atau perwakilannya. Garis besar interpretasi dari ketentuan perpajakan mempengaruhi sebagian transaksi yang dilakukan yang diberitahukan olch atau untuk wajib pajak. Transaksi tersebul mungkin sudah pernah dilakukan atau mungkin yang akan terjadi. Dari uraian diatas, valuation dan ruling dapat diambil unsur-unsurnya, yaitu: (1)keputusan atau penetapan oleh fiskus (bea dan Cukai);(2)sebagai respon atau tanggapan;(3)diminta oleh importir;(4)digunakan untuk transaksi yang sudah terjadi atau mungkin akan terjadi dan (5)keputusan tersebut mengikat pada pihak pengguna jasa maupun pihak fiskus.Certainty atau kepastian menurut Adam Smith adalah bahwa pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus dari semula jelas bagi scmua wajib pajak dan seluruh masyarakat, misalnya tentang : (1) berupa jurnlah yang hares dibayar; (2) kapan harus dibayar; (3) dan bagaimana Cara membayamya.Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang mendapat fasilitas valuation ruling dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang berjumlah 7 perusahaan. Oleh karena jumlah populasi yang kecil tersebut, maka sampel penelitian diambil dengan metode sampel jenuh, yaitu sampel diambil dari seluruh populasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey deskriptif analitik. Scmentara itu instrumen pengumpulan data disusun dalam angket yang menggunakan skala model Likert. Analisis data dilakukan pada taraf signifikansi 95% dan hasiinya adalah Pemberian valuation ruling, mempunyai pengaruh yang pasitif terhadap prinsip kepastian di bidang perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi untuk hubungan kedua variabel ini adalah sebesar 0,894. Lebih ianjut kocfisien determinasinya adalah sebesar 0,799. Hal tersebut mempunyai makna bahwa dari faktor-faktor yang mempengaruhi prinsip kepastian dalam perpajakan, valuation ruling memberikan andil sebesar 79,90% sebagaimana dapat dijelaskan melalui persamaan regresi Y = -0,510 + 0,948 X. Berdasarkan hasil pengujian signifikansi ternyata bahwa korelasi X dengan Y reiati f sangat signifikan, hal tersebut dapat dilihat dan thitung 4,454 yang lebih besar dari t tabel 3,71, sehingga Ho ditolak. Hal tersebut berarti bahwa variabel pemberian valuation ruling secara signifikan mempengaruhi prinsip kepastian dalam perpajakan.Saran yang dapat diberikan antara lain : (1) DJBC dapat meningkatkan sosialisasi fasilitas ini terhadap pengguna jasanya, hat tersebut karena valuation ruling memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap prinsip kepastian dalam perpajakan; (2) DJBC dapat memberikan kemudahan di dalam syarat dan perosedur untuk pengurusan fasilitas ini, agar fasilitas valuation ruling bisa dimanfaatkan secara lebih luas oleh para pengguna jasa sebagaimana fasilitas lain yang diberikan oleh DJBC; (3) Masa berlakunya valuation ruling disarankan untuk lebih dapat disesuaikan dengan karakteristik barang yang mendapat fasilitas tersebut. selain untuk efisiensi juga untuk memberikan keadilan baik untuk hak negara maupun bagi pengguna jasa atau importir yang bersangkutan; (4)DJBC disamping dapat lebih memberikan kemudahan disarankan untuk Iebih selektif dalam memberikan valuation ruling, karena selain dapat memberikan kemudahan valuation ruling juga mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk disalahgunakan, baik oleh pengguna jasa atau importir maupun oleh aparat di dalam lingkungan DJBC sendiri.

---

The aim of the research is to identify the influence of valuation ruling as a policy of Directorate General of Custom and Excise. The question is that valuation ruling can give certainty, especially in valuation or customary for importer as a good tax principle.

Valuation according to Rosenberg (1994:300) is 1) identifying value or price and 2) authority of custom office to fix the import charge paid by importer in their own country. Kelley and Oldman (1973: 593) said that ruling is an interpretation from tax law to respond taxpayer's request or their representative. General interpretation from tax regulation influences most of the transaction informed to or by taxpayer. That transaction might have been paid or will be paid. From the explanation, valuation and ruling can be identified its elements, which are 1) decision by fiscus (custom and tax office); 2) as a respond; 3) requested by importer; 4) used to previous or further transaction; and 5) the decision is applied to customer and also fiscus.

Certainty according to Adam Smith is that tax is not determined unwisely. In contrary, tax must clear from the beginning for taxpayer and public, such as 1) amount of money that must be paid; 2) when it must be paid; and 3) how to pay it.

Population of the research is all of company that have valuation ruling facility from the directorate which are seven companies. Because of the small number of population, thus the sample is taken from all of the population.

The method of research is descriptive analytic survey. Meanwhile the instrument for data collection is questionnaire using scale of Likert. Data analysis is applied in significance rate of 95% and the result is the offering of valuation ruling has positive relation on certainty principle in taxation. The result shows that correlation coefficient of both variables is 0.894 and determination coefficient is 0.799. It means that from factors that influence certainty principle in taxation, valuation ruling has a contribution of 79.9% as explains in the regression equation Y=0.510 + 0.948X. Based on significance test, correlation between X and Y is relatively very significant. It can be seen from tcounted 4.454 which is bigger than ttab1e 3.71, so that Ha is denied. It means that the offer or valuation ruling significantly influences the principle of certainty in taxation.

Recommendation that can suggest here are 1) the Directorate can advance socialization on this facility toward its customer; 2) the Directorate can give an easy facility in the condition and procedure to the customer similar with other facility; 3) the Directorate is also suggested to be more selective in offering valuation ruling because it has a risk to be tricked; 4) the duration of valuation ruling is suggested to be more suitable with the characteristic of goods which have the facility. It is efficient and also equal for customer and the state."

"Konsep redistribution with growth telah memberikan altematif konsep pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan yang tinggi tetapi harus juga disertai dengan pendistribusian hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Namun konsep ini terkadang sulit untuk diterapkan di sebagian besar negara berkembang. Karena negara akan dihadapkan pada pilihan antara mengejar pertumbuhan yang tinggi atau distribusi yang relatif merata. Salah satu instrument yang dapat mengurangi permasalahan ini adalah kebijaksanaan tarif pajak yang bersifat progresif.Penelitian ini didasarkan alas model Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia tahun 1999. Dipilihnya SNSE sebagai kerangka analisa karena SNSE mampu menggambarkan distribusi pendapatan secara lugs dalam sebuah perekonomian. Selain itu SNSE juga dapat menggambarkan tingkah laku rumah tangga dalam kegiatan ekonomi. Dengan menggunakan simulasi tarif pajak terhadap semua golongan rumah tangga diharapkan dapat diketahui dampak pengenaan tarif pajak progresif terhadap distribusi income yang dihitung dengan indeks Gini.Hasil perhitungan dengan menggunakan asumsi penarikan pajak 100%, didapatkan bahwa dengan menggunakan tarif yang progresif make distribusi income antar kelompok rumah tangga dan sektor usaha akan lebih merata jika dibandingkan dengan tarif proporsional. Selain itu ditemukan bahwa sektor yang terkena dampak paling besar adalah sektor-sektor yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga."

"Usaha terencana untuk meningkatkan Penerimaan Negara sebagai salah satu upaya menanggulangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yakni melalui peningkatan penerimaan dari sektor Pajak. Peningkatan penerimaan dari sektor pajak dapat dicapai melalui perluasan(tax base) secara ekstensifikasi yakni dapat ditempuh dengan memperluas obyek barang kena cukai antara lain Cukai Ban Mobil. Rencana kebijakan pemungutan Cukai Ban Mobil telah menimbulkan perdebatan dan resistensi dari pelaku bisnis maupun pejabat fiskus dan masyarakat. Namun ada pula pihak-pihak yang mendukung rencana kebijakan cukai ban mobil tersebut. Oleh karena itu, agar dapat memberikan jawaban analisis akademis, penulis mencoba mengaplikasikan teori kebijakan Pemungutan Pajak khususnya atas Cukai yang bersifat selektip, dengan hasil sebagai berikut : Model Regresi berganda sebagai model analisa pengaruh hubugan antara variasi perubahan variabel bebas (harga ban mobil, pendapatan perkapita dan indeks harga ban) terhadap variabel terikat yakni penjualan ban mobil. Besarnya perubahan dari setiap variabel bebas tergantung pada elasitasnya terhadap permintaan ban mobil. Hasil perhitungan elasitas rata rata permintaan ban terhadap harga Pendapatan perkapita : Indeks harga ban adalah : -0,2510 : 0,8272 : 0,86 artinya apabila harga ban rata-rata naik 10% maka jumlah rata-rata permintaan ban akan naik sebesar 8,272%, bila indeks harga ban naik 1% maka permintaan ban akan naik 0,86% yang berarti dapat berdampak terhadap inflasi walaupun relatif kecil karena indeks harga ban hanya 4,47% dari komponen indeks harga transportasi. Selain dukungan hasil analisis tersebut tinjauan dari segi industri ban yang mendukung prinsip-prinsip pemajakan antara lain : principle of equality and social justice, principle of economic, ability to pay, principle of flexibility, simplicity. Dengan kata lain dapat disimpulkan produk ban layak dipilih menjadi barang kena cukai dengan tarif cukai diusulkan sebesar 20% akan berdampak penurunan penjualan ban sebesar 5,02% dan menghasilkan Penerimaan Negara sebesar Rp. 707.338.055.000. Usul dan saran penulis agar Penerimaan Negara dari hasil cukai ban dipergunakan sebagai earmarking misalnya menyediakan public service dalam bentuk pengadaan transportasi umum yang bersih-aman-murah sehingga tercapailah fungsi pajak sebagai reguleren yang mengatur kebijakan dalam hal melakukan redistribusi of income agar requirement for equality and social justice terpenuhi. Selain itu perlu diadakan perubahan/reformasi Undang-undang karena Undang-undang yang ada saat ini membatasi barang yang dikenakan cukai."

"Customs Reformation affected DJBC to increasing customs services, especially in import document administration. For this purposes, DJBC used Electronic Data Interchange (EDI) System to satisfy the customs society (exporter and importer). Problem of this research is to estimate the influence of EDI System. EDI is a system that can exchange electronic data between organization that has advantages such as, "just in time", "simple", and "paperless". Independent variable in this research is "the implementation of EDI system", and the dependent variable is "increasing customs services". The independent variable has three indicator, which is: sparepart/component; customs procedure; and human resources. This research has been located at KPPBC Tipe A1 Soekarno Hatta, with population from customs society and customs employee. Sample choosed based on Krejcie Table with 5% degree of mistaken. For data technic analysis, this research used library research, respondent, and in depth interview. The obstacles have been founded in this research was the influence of EDI system showed significant result. Highly recommended as an import for better quality of custom;s services user are:

1. DJBC have to increase their quality by 24 hours operation of EDI system.
2. Certainly need commitment from related instance for maintaining the system, so it can operate well.
3. Suggested to make an continuity evaluation for the growth of organization.

"

"Saat ini, Pemerintah ingin meningkatkan fungsi cukai sebagai penerimaan dan pengatur barang konsumsi, untuk mewujudkannya dengan memperluas barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan, upaya pemerintah dan potensi penerimaan dari ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi didasarkan pada pemenuhan sifat atau karakteristik barang kena cukai yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2007 terhadap minuman ringan berkarbonasi, yaitu barang yang konsumsinya harus dibatasi, peredarannya harus diawasi, barang yang penggunaannya menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan serta barang yang pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu revisi Undang-Undang Cukai, melakukan kajian mendalam, sosialisasi internal dan menciptakan sumber daya manusia yang handal. Ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi dapat meningkatkan penerimaan negara dan peningkatan program kesehatan masyarakat.

---

This moment, Government wants to increase excise tax function as consumer goods revenue and regulator, to realize it by expanding excise goods on carbonated soft drinks. This research was carried out to learn consideration base, government's efforts and revenue potential from extensification of excise goods on carbonated soft drinks. In this research then discovered that extensification excise goods on carbonated soft drinks is based on fulfillment of characteristic excise goods that arranged inside UU No 39 Tahun 2007 toward carbonated soft drinks that says consumption on goods have to be bordered, circulation have to be controlled, used on goods which gives negative effect to community's health and surrounding along with goods whose use needs tax levied for the sake of justice and balance. Efforts which have been done by the government are revision of excise tax law, profound studies, internal socialization and creation of sophisticated human resource. Extensification excise goods on carbonated soft drinks can increase country's revenue and escalation of public health program."

"Pemanasan global adalah masalah dunia, sudah banyak negara membuat kebijakan untuk mengurangi penyebab pemanasan global. Pembuangan gas dari hasil pembakaran bahan bakar fosil yang digunakan kendaraan bermotor adalah salah satu penyebab pemanasan global. Saat ini telah ditemukan mobil yang berteknologi hibrida, mobil yang ramah lingkungan dan hemat bahan bakar. Para pengusaha mengeluhkan pengenaan tarif pajak yang tinggi, PPnBM dan Bea Masuk, menyebabkan harga mobil hibrida menjadi lebih mahal.Penelitian ini menjelaskan perlunya insentif pajak diberikan untuk mobil berteknologi hibrida, kebijakan negara lain terhadap mobil hibrida dan manfaat-manfaat yang akan dirasakan jika mobil ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif. Tipe penelitian adalah deep interview. Mobil hibrida adalah salah satu solusi untuk mengurangi polusi udara. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan untuk memberikan insentif pajak untuk mobil hybrid. Mobil hibrida dapat mengurangi produksi emisi dan juga hemat dalam pemakaian bahan bakar. Jika pemerintah, memberikan insentif pajak untuk mobil hibrida, pembeli mobil hibrida akan meningkat. Jadi, akan mengurangi polusi udara dan hemat dalam pemakaian bahan bakar.

---

Global warming is become the world?s problem, therefore many countries make policies to reduce the cause of global warming. Gas uptake from the ignition of fossil fuel that been used for vehicle is one of the caused global warming. In this days, already invented car with hybrid technology, car that have less air pollution and thrifty fuel. The industrialists complain about the high tax rate, luxury tax and customs, which caused the price of hybrid car, become expensive. This research aim is to explain how important tax incentive that have to give for the car with hybrid technology, about the policies in other countries with the hybrid car, and benefits if this car is use by many people.This research uses the explorative qualitative method. Type of this research is deep interview. Hybrid car is one of the solutions to reduce air pollution. Government should consider giving incentive tax for hybrid car. If government give tax incentive for hybrid car, people that want to buy hybrid car will increase. So it will reduce air pollution and thrift consumption fuel."