Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia Timur termasuk beberapa negara ASEAN membuat publik memberikan perhatian pada kemampuan neraca pembayaran dan transaksi berjalan. Defisit transaksi berkepanjangan yang berkepanjangan diduga menjadi salah satu penyebab krisis karena defisit tersebut tidak sustainable dan membebani devisa. Pendekatan model intertemporal budget constrain: dapat digunakan untuk menganalisis tingkat keberlanjutan transaksi berjalan suatu negara. Pendekatan ini melihat hubungan antar waktu antara transaksi berjalan dengan net output dengan memaksimalkan discounted value utility-nya dari fungsi konsumsi yang dibangun.Estimasi bivariat VAR dari pendekatan intertemporal menunjukkan bahwa pada semua lima Negara ASEAN, posisi defisit neraca pembayaran menghasilkan peningkatan net output pada periode berikutnya. Namun pada tahapan selanjutnya, hanya pada kasus Singapura, Indonesia dari Malaysia yang peningkatan net output-nya berpengaruh dalam memperbaiki posisi defisit transaksi berjalan dengan Singapura yang menunjukkan pengaruh paling kuat. Sementara untuk Thailand, pengaruhnya tidak konsisten dan Philipina tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Dengan kata lain, tidak berlangsung siklus yang mulus dari posisi deficit ke peningkatan net output dan perbaikan posisi transaksi berjalan pada periode berikutnya. Meskipun demikian, kelima Negara ASEAN secara umum menunjukkan posisi transaksi berjalan yang masih sustainable pada sebagain besar periode antara 1966-2004. Posisi yang tidak aman hanya terjadi pada beberapa periode pendek di Indonesia, Malaysia, Philipina dan Thailand terutama menjelang krisis 1997/1998. Trade balance menjadi factor penting dalam menentukan keberlanjutan transaksi berjalan. Namun pelajara dari krisis menunjukkan aliran modal jangka pendek yang cenderung massif dan tinggi juga berpotensi membahayakan posisi transaksi berjalan. Posisi transaksi berjalan yang tidak sustainable sekaligus juga menjadi sinyal terjadinya krisis ekonomi terutama disektor eksternal (nilai tukar dan kewajiban luar negeri)."

"ABSTRAKPerkembangan hukum di dalam masyarakat menjadikan hukum memerlukan kajianilmu lain terutama ilmu sosial untuk mencari penyelesaian masalah hukum. Hukumdan Ekonomi yang merupakan kajian sosio-legal memberikan suatu pandangan barutentang masalah hukum terkait kebijakan publik dan upaya mengkriminalisasinya.Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan metode pendekatan analisis ekonomihukum terhadap kebijakan publik dan dengan metode itu dicoba untuk memberikanjawaban mengenai bisa tidaknya kebijakan untuk dikriminalisasi. Tesis ini membahasmengenai kebijakan yang dikriminalisasi yakni kasus kebijakan bailout BankCentury. Kebijakan bail-out Bank Century yang beberapa kalangan menilai bahwakebijakan tersebut tidak tepat dan kemudian muncul sebuah tren untuk menarikkebijakan bail-out tersebut kedalam ranah hukum pidana. Penulisan ini menggunakanmetode penelitian normatif hukum dan di dalam pengolahan dan analisis datamenggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknikpengumpulan data yakni menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari bukubuku,dokumen-dokumen, literatur dan lainnya yang sesuai dengan permasalahanyang diteliti. Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukan bahwa kajian lintasdisiplin, Hukum dan Ekonomi (analisis ekonomi mikro atas hukum) dapatmenjelaskan permasalahan-permasalahan hukum terutama yang memiliki dimensiekonomi. Prinsip-prinsip dalam ekonomi mikro digunakan dalam ranah hukum gunaterutama untuk membuat kebijakan yang efisien. Analisis ekonomi atas hukum yangberfokus pada efisiensi menjadi langkah solusif untuk menghindarkan kriminalisasikebijakan. Penelitian pendekatan analisis ekonomi atas hukum ini dilakukan terhadapkasus bail-out Bank Century. Penulis menyimpulkan bahwa analisis ekonomi atashukum mengevaluasi kebijakan bail-out dengan memperhitungkan cost-benefit-nyadan menunjukan bahwa kebijakan bail-out adalah efisien serta bertujuan untukmenghindari kerugian lebih besar apabila bail-out tidak diberikan

---

ABSTRACTLegal developments in the societies make the law requires studies of other sciences,especially social sciences to seek the settlement of legal issues. Law and Economics,which is a socio-legal study, provides a new perspective on legal issues related topublic policy and criminalization efforts. This research aims to describe the methodof approach to the economic analysis of law against public policy and it attempted toprovide an answer regarding whether or not a policy to be criminalized.In instance,The case in policy that criminalized in this paper is the Bank Century case. Bail-outPolicy of Bank Century that some people judge that policy is not right and thenemerged a trend to withdraw the bail-out policy into the realm of criminal law. Thiswriting method is normative legal research and in the processing and analysis of datausing primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection techniqueuses literature studies by studying books, documents literature and more inaccordance with the problems is studied. The results of this research show thatinterdisciplinary studies, Law and Economics (micro-economic analysis of law) canexplain legal issues especially those that have an economic dimension. Principles inthe microeconomics used in the realm of law and order primarily to create efficientpolicies. Economic analysis of law that focuses on efficiency becomes solutionalmeasures to prevent the criminalization on policy. Research economic analysis of lawis done in the case of Bank Century Bail-out policy. The author concludes that theeconomic analysis of law is able to evaluate the bail-out policy taking into account itscost and benefit and showed that the bail-out policy is efficient and aims to avoidbigger losses if the bail-out was not proposed."

"ABSTRAKPerkembangan hukum di dalam masyarakat menjadikan hukum memerlukan kajianilmu lain terutama ilmu sosial untuk mencari penyelesaian masalah hukum. Hukumdan Ekonomi yang merupakan kajian sosio-legal memberikan suatu pandangan barutentang masalah hukum terkait kebijakan publik dan upaya mengkriminalisasinya.Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan metode pendekatan analisis ekonomihukum terhadap kebijakan publik dan dengan metode itu dicoba untuk memberikanjawaban mengenai bisa tidaknya kebijakan untuk dikriminalisasi. Tesis ini membahasmengenai kebijakan yang dikriminalisasi yakni kasus kebijakan bailout BankCentury. Kebijakan bail-out Bank Century yang beberapa kalangan menilai bahwakebijakan tersebut tidak tepat dan kemudian muncul sebuah tren untuk menarikkebijakan bail-out tersebut kedalam ranah hukum pidana. Penulisan ini menggunakanmetode penelitian normatif hukum dan di dalam pengolahan dan analisis datamenggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknikpengumpulan data yakni menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari bukubuku,dokumen-dokumen, literatur dan lainnya yang sesuai dengan permasalahanyang diteliti. Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukan bahwa kajian lintasdisiplin, Hukum dan Ekonomi (analisis ekonomi mikro atas hukum) dapatmenjelaskan permasalahan-permasalahan hukum terutama yang memiliki dimensiekonomi. Prinsip-prinsip dalam ekonomi mikro digunakan dalam ranah hukum gunaterutama untuk membuat kebijakan yang efisien. Analisis ekonomi atas hukum yangberfokus pada efisiensi menjadi langkah solusif untuk menghindarkan kriminalisasikebijakan. Penelitian pendekatan analisis ekonomi atas hukum ini dilakukan terhadapkasus bail-out Bank Century. Penulis menyimpulkan bahwa analisis ekonomi atashukum mengevaluasi kebijakan bail-out dengan memperhitungkan cost-benefit-nyadan menunjukan bahwa kebijakan bail-out adalah efisien serta bertujuan untukmenghindari kerugian lebih besar apabila bail-out tidak diberikan

---

ABSTRACTLegal developments in the societies make the law requires studies of other sciences,especially social sciences to seek the settlement of legal issues. Law and Economics,which is a socio-legal study, provides a new perspective on legal issues related topublic policy and criminalization efforts. This research aims to describe the methodof approach to the economic analysis of law against public policy and it attempted toprovide an answer regarding whether or not a policy to be criminalized.In instance,The case in policy that criminalized in this paper is the Bank Century case. Bail-outPolicy of Bank Century that some people judge that policy is not right and thenemerged a trend to withdraw the bail-out policy into the realm of criminal law. Thiswriting method is normative legal research and in the processing and analysis of datausing primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection techniqueuses literature studies by studying books, documents literature and more inaccordance with the problems is studied. The results of this research show thatinterdisciplinary studies, Law and Economics (micro-economic analysis of law) canexplain legal issues especially those that have an economic dimension. Principles inthe microeconomics used in the realm of law and order primarily to create efficientpolicies. Economic analysis of law that focuses on efficiency becomes solutionalmeasures to prevent the criminalization on policy. Research economic analysis of lawis done in the case of Bank Century Bail-out policy. The author concludes that theeconomic analysis of law is able to evaluate the bail-out policy taking into account itscost and benefit and showed that the bail-out policy is efficient and aims to avoidbigger losses if the bail-out was not propo;"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh praktik keberlanjutan, yang diukur dengan kinerja dan pengungkapan keberlanjutan, terhadap biaya utang perusahaan-perusahaan di ASEAN, menggunakan sampel 1443 observasi perusahaan non-keuangan yang terdaftar di bursa-bursa ASEAN dari 2004 hingga 2019. Bukti empiris penelitian ini memberikan hasil campuran bahwa perusahaan-perusahaan ASEAN yang menerapkan praktik keberlanjutan memperoleh biaya utang yang lebih rendah. Meskipun peminjam mengikutsertakan informasi terkait praktik keberlanjutan perusahaan-perusahaan ASEAN yang diukur melalui pengungkapan dalam evaluasi kredit mereka, para peminjam tidak menganggap praktik keberlanjutan yang diukur melalui kinerja sebagai signifikan. Hal ini mungkin dikarenakan beberapa informasi penting yang terdapat dalam pengungkapan keberlanjutan tetapi tidak terdapat dalam nilai kinerja keberlanjutan. Meski demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa praktik keberlanjutan yang diukur melalui pengungkapan dapat memperkuat hubungan negatif antara praktik keberlanjutan yang diukur dengan kinerja dan biaya utang perusahaan-perusahaan di ASEAN, yang mungkin diakibatkan oleh hubungan komplementer antara kinerja keberlanjutan dan pengungakapan keberlanjutan sebagai dua pengukuran praktik keberlanjutan. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bukti lemah bahwa hubungan negatif tersebut diperkuat oleh karakteristik keberlanjutan negara, yang mengindikasikan hubungan substitusi antara praktik keberlanjutan tingkat negara dan perusahaan. Selayaknya, hubungan negatif ini tidak lebih kuat bagi perusahaan di industri sensitif, yang terkait dengan ekspektasi tinggi para pemangku kepentingan terhadap perusahaan-perusahaan ini sebagai respon terhadap tindakan perusahaan yang berbahaya bagi lingkungan. Terakhir, terdapat hasil campuran bahwa tata kelola perusahaan memperkuat hubungan negatif tersebut. Hasil utama penelitian ini telah diuji dengan beberapa tes sensitivitas.

---

This study aims to examine the effect of sustainability practices, measured by sustainability performance and disclosure, on the cost of debt of ASEAN firms, using a sample of 1,443 observations of non-financial listed firms in ASEAN from 2004 to 2019. The empirical evidence of this study provides mixed results that ASEAN firms who implement sustainability practices would benefit from a lower cost of debt. Albeit debtholders incorporate sustainability practices information of ASEAN firms measured by disclosure in their credit evaluation, they do not find sustainability practices measured by performance to be significant. It is probable there is some crucial information apparent in sustainability disclosure that is not apparent in sustainability performance scores. Nevertheless, this study also documents ASEAN firms' sustainability practices measured by disclosure to strengthen the negative association between their sustainability practices measured by performance and their cost of debt, possibly due to the complementary relationship between sustainability performance and sustainability disclosure as two measures of sustainability practices. Subsequently, this study finds weak evidence that such a negative relationship is strengthened by country sustainability characteristics, which indicates a prevailing substitute relationship between firm-level and country-level sustainability practices. Similarly, this negative relationship is not more pronounced for firms in sensitive industries, which might be related to the immense expectations imposed by stakeholders to these firms as a response to their environmentally harmful practices. Lastly, this study finds mixed results that corporate governance strengthens the impact of sustainability practices on the cost of debt. The primary findings of this study are robust to several sensitivity tests."

"Perkembangan legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia saat ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat, perkembangan tersebut juga merupakan salah satu pengejawantahan dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mendukung penerapan hukum Islam di bidang muamalat (hukum perikatan Islam) di Indonesia dengan telah dimasukkannya ekonomi syariah menjadi kewenangan peradilan agama. Seiring dengan hal tersebut perkembangan legislasi hukum ekonomi syariah juga dibuktikan dengan hadirnya berbagai produk-produk hukum “prosyariah”, seperti Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dan peraturan lainnya. Problematika mendasar dari operasional ekonomi syariah saat ini adalah apakah penyelenggaraan kegiatan usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, obligasi dan praktek ekonomi syariah lainnya telah sesuai dengan perjanjian (akad) dalam fiqh Islam atau hanya sekedar penggantian nama/istilah yang dikenal luas dalam sistem ekonomi konvensional ke dalam istilah Islam. Selain itu, hambatan di bidang kelengkapan fasilitas perundang-undangan yang mendukung kelancaran aktivitas keseharian lembaga-lembaga ekonomi syariah belumlah memenuhi semua kriteria ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dan melakukan analisa terhadap norma-norma hukum, khususnya peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Hasil penelitian sementara dapat disimpulkan bahwa: 1) Seiring dengan berkembangnya kegiatan praktik ekonomi syariah, maka bertambah banyak pula transaksi-transaksi atau kontrak (akad) syariah yang dilakukan oleh banyak pihak, dan dalam praktiknya kegiatan ekonomi syariah saat ini masih menggunakan cara-cara tranplantasi hukum dalam perikatan (akad) syariah, sehingga menimbulkan keraguan, ketidakpastian dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, untuk memenuhi keinginan para pihak yang mengadakan transaksi-transaksi (akad) syariah tersebut sangat dibutuhkan undang-undang yang mengatur tentang transaksi-transaksi syariah di Indonesia. 2). Belum adanya undang-undang khusus yang mengatur transaksi syariah di Indonesia, sehingga Pemerintah maupun DPR perlu mengagendakan dan memberikan prioritas terhadap pembuatan undang-undang tersebut yang sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN) Indonesia Program Prioritas 2015 – 2019 yaitu pengarahan pembangunan hukum dibidang hukum perdata, khususnya bidang hukum kontrak dan hukum ekonomi.

---

The development of sharia economic law legislation in Indonesia is now progressing very rapidly, the development is also one of the manifestations with the hassuance of Law no. 3 of 2006 on Amendment to Law no. 7 of 1989 on Religious Courts, which supports the application of Islamic law in the field of muamalat (law of Islamic engagement) in Indonesia with the inclusion of sharia economy into the authority of religious courts. Along with this, the development of sharia law law legislation is also evidenced by the presence of various legal products "prosyariah", such as the Law on State Sharia Securities, the Law on Sharia Banking and other regulations. The fundamental problematic of the current sharia economic operation is whether the implementation of business activities in banking, insurance, capital markets, bonds and other sharia economic practices has been in accordance with the agreement (akad) in Islamic fiqh or simply merely renaming the term in the economic system conventional into Islamic terms. In addition, obstacles in the field of completeness of legislative facilities that support the fluency of daily activities of sharia economic institutions have not met all the criteria of sharia economy. This research is conducted by normative juridical research method, that is research which is focused to study the application or rules or norms in positive law, and to analyze legal norms, especially certain laws or written law. The results of the interim research can be concluded that: 1) Along with the development of sharia economic practice activities, the more transactions or contracts (akad) sharia is done by many parties, and in practice sharia economic activity is currently still using the ways of transplantation law in the engagement (akad) of sharia, resulting in doubt, uncertainty and injustice. Therefore, to fulfill the wishes of the parties who hold transactions (akad) sharia is very necessary laws that regulate the transactions of sharia in Indonesia. 2). The absence of special laws governing sharia transactions in Indonesia, so that the Government and the House of Representatives need to prioritize and give priority to the drafting of the law in accordance with the National Legal Development Plan (PPHN) Indonesia Priority Program 2015 - 2019 namely the direction of legal development in the field of law civil, especially the field of contract law and economic law."

"Penelitian ini mengkaji kerangka regulasi yang mengatur penggunaan konosemen elektronik atau EBL dalam pencairan letter of credit (L/C), dengan membandingkan penerapannya dalam hukum Indonesia dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Singapura. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum saat ini terkait EBL sebagai dokumen hak milik dan penerimaannya dalam perdagangan internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi pustaka. Penelitian ini menyoroti pentingnya regulasi yang efektif untuk memfasilitasi penggunaan EBL yang praktis dan aman, menekankan keuntungannya dalam mengurangi kesalahan manusia dan menyederhanakan proses birokrasi. Dengan membandingkan kerangka regulasi negara-negara terpilih, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi Indonesia untuk meningkatkan infrastruktur hukum guna mendukung implementasi EBL dalam transaksi perdagangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun EBL menawarkan keuntungan signifikan dalam efisiensi dan keamanan, adopsinya memerlukan kerangka hukum yang kuat dan kerjasama internasional untuk memastikan efektivitas dan keandalannya dalam praktik perdagangan global.

---

This study examines the regulatory framework governing the use of electronic bills of lading (EBL) in the disbursement of letters of credit (L/C), comparing its application in Indonesian law with that in the European Union, the United States, and Singapore. The research aims to analyze the current legal regulations concerning EBL as a document of title and its acceptance in international trade. The study employs a normative juridical approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials through library research. It highlights the necessity for effective regulations to facilitate the practical and secure use of EBL, emphasizing its benefits in reducing human errors and bureaucratic processes. By comparing the regulatory frameworks of the selected countries, the study provides recommendations for Indonesia to enhance its legal infrastructure to support the implementation of EBL in trade transactions. The findings indicate that while EBL offers significant advantages in efficiency and security, its adoption requires robust legal frameworks and international cooperation to ensure its effectiveness and reliability in global trade practices."

"Pembentukan suatu currency union adalah tahap terakhir dari langkah kebijakan menuju integrasi regional. Currency union biasa didefinisikan sebagai suatu area di mana mata uang tunggal beredar. Perdebatan mengenai adopsi dari common currency oleh negara-negara anggota ASEAN mulai bermunculan terutama sejak terjadinya krisis Asia 1997 dan setelah Euro menjadi kenyataan pada awal tahun 1999 dan tetap bertahan dengan baik sampai sekarang. Keinginan untuk membentuk currency union di Asia Timur dan ASEAN juga dipicu oleh semakin meningkatnya integrasi dalam perdagangan melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA). Hal-hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian mengenai kemungkinan pembentukan currency union di ASEAN. Penelitian mengenai currency union pada umumnya dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu : kemungkinan pembentukan dilihat dari beberapa prasyarat pembentukan currency union (properti dari Optimum Currency Area), penghitungan Indeks Optimum Currency Area (OCA Index), dan endogeneitas dari indikator OCA. Paper ini akan memfokuskan pada studi empiris mengenai OCA index dan endogeneitas dari prasyarat pembentukan currency union.lndikator-indikator OCA dapat menjadi endogen terhadap variabel-variabel lain. Hal ini disebut sebagai endogeneitas dari indikator-indikator prasyarat pembentukan currency union. Asymmetric shocks sebagai salah satu indikator OCA endogen terhadap variabel perdagangan. Menurut Frankel dan Rose (1998), semakin tinggi level bilateral trade maka semakin besar korelasi siklus bisnis antar negara dan semakin kecil ketidaksimetrisan antar negara dalam menghadapi guncangan (shocks). Menurut Fidrmuc (2001), konvergensi siklus bisnis terjadi melalui jalur intra industry trade. Dengan menggunakan Structural VAR dan Kalman Filter akan diteliti mengenai endogeneitas dari asymmetric shocks di ASEAN terhadap variabel perdagangan. Kalman Filter akan digunakan untuk menghitung time varying correlation coefficient antara negara-negara anggota ASEAN. Filter ini menggambarkan bagaimana time path dari parameter model. "