Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada awalnya penulisan tesis ini dimotivasi oleh pengalaman pribadi penulis yang pernah menjadi menjadi bagian dari daerah basis industri pakaian jadi Sumatera Barat. Selanjutnya, keinginan untuk mengembangkan industri yang terkait dengan industri pakaian jadi semakin mernbuat keingintahuan terhadap apa dan bagaimana peranan industri pakaian jadi dalam perekonomian Sumatera Barat bertambah besar. Pesatnya pertumbuhan industri pakaian jadi di daerah tersebut juga menjadi pendorong utama pemilihan topik tentang industri pakaian jadi.Untuk mengetahui peranan industri pakaian jadi dalam perekonomian Sumatera Barat tersebut penelitian ini kemudian dirancang dengan menggunakan model input output. Pemilihan model input output didasarkan pada kemampuan model ini untuk mengetahui sektor yang menjadi sektor kunci perekonomian dengan melihat keterkaitan antar sektor dalani perekonomian dan kemampuan model ini untuk mengetahui daya pengganda atau multipplier effect dari suatu sektor yang disertai dengan kemampuan untuk melakukan analisa dampak sebagai akibat perubahan perrnintaan akhir.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel input output Sumatera-Barat tahun 1999 transaksi total atas dasar harga produsen yang terdiri dari 70 sektor. Untuk keperluan analisa maka tabel input output tersebut terlebih dahulu diaggregasi menjadi 21 sektor. Karena dalam tabel input output tersebut tidak terdapat industri pakaian jadi maka disusunlah tabel input output baru yang sudah menghadirkan sektor industri pakaian jadi. Dengan demikian pada akhirnya tabel input output yang digunakan adalah tabel input output baru yang terdiri dari 24 sektor.Dari hasil analisa dengan menggunakan model input output yang dilengkapi dengan analisa deskriptif tentang industri pakaian jadi dan perekonomian Sumatera Barat diketahui bahwa industri pakaian jadi bukanlah sektor kunci dalam perekonomian Sumatera Barat. Dengan indeks keterkaitan ke belakang 1,502 dan indeks keterkaitan ke depan 0,9379 industri pakaian jadi tidak dapat dijadikan sebagai sektor kunci perekonomian Sumatera Barat. Namun demikian peranan industri pakaian jadi dalam perekonomian Sumatera Barat ini cukup penting karena kontribusinya yang cukup besar terhadap perekonomian yang rnencapai Iebih dari 3,5% dari total PDRB, 27% dari nilai tarnbah sektor industri pengolahan, dan 67% dari nilai tambah sektor industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki.Dengan menggunakan kajian strategis pembangunan Sumatera Barat 2005-2020, maka dengan pertumbuhan ekonomi ra-rata 6,5% per tahun, dampak dari peningkatan permintaan akhir dari sektor yang menjadi sektor unggulan dalam perekonomian Sumatera Barat tidak berpengaruh terhadap peningkatan output industri pakaian jadi Sumatera Barat.Oleh karena itu perlu disusun kebijakan yang dapat mendukung perkembangan industri pakaian jadi di Sumatera Barat. Kebijakan yang terintegrasi dengan memfokuskan sektor yang menjadi pendukung dart industri pakaian jadi akan membuat industri pakaian jadi menjadi sektor yang penting dalam perekonomian Sumatera Barat."

"ABSTRAKPenelitian ini pada dasarnya menggunakan pendekatan model Input Output (I0) melalui : analisis keterkaitan antar-industri (inter-industry linkage analysis) balk backward linkage maupun forward linkage, analisis income multiplier dan employment multiplier serta analisis dekomposisi pertumbuhan. Analisis backward linkage bertujuan untuk mengetahui derajat keterkaitan suatu sektor terhadap sektor lain yang menyumbang input kepadanya, sedangkan forward Iinkage bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antar sektor yang menghasilkan output untuk digunakan sebagai input bagi sektor-sektor Iainnya.Analisis income multiplier pada dasarnya melihat apa yang terjadi pada pendapatan (sebagai variabel endogen), apabila terjadi perubahan/ peningkatan permintaan akhir dalam perekonomian (sebagai variabel eksogen). Sedang analisis employment multiplier dimaksudkan untuk melihat efek total dari perubahan/kenaikan lapangan pekerjaan dalam perekonomian, akibat adanya satu unit uang perubahan permintaan akhir di sektor tertentu.Analisis dekomposisi pertumbuhan pada prinsipnya akan mengidentifikasi pola pertumbuhan output industri pengolahan yang diklasifkasikan kedalam 4 (empat) unsur, yaitu : ekspansi permintaan domestik, ekspansi ekspor, substitusi impor dan perubahan atau perkembangan teknologi. Dalam penelitian ini untuk menguraikan sumber-sumber pertumbuhan output digunakan bentuk umum persamaan dekomposisi pertumbuhan menurut Yuji Kubo, S. Robinson dan M. Syrquin.Dengan menggunakan data utama tabel input-output tahun 1986, 1990 dan 1993, dengan asumsi kondisi perekonomian tahun 1993 relatif tidak berbeda dengan tahun 1996 (sebelum terjadinya krisis), maka dapat diidentifikasi sektor industri pengolahan pilihan yang patut dijadikan prioritas untuk dikembangkan. Berdasarkan key sectors oriented meliputi industri-industri : a. kimia dasar dan bahan-bahan kimia (19); b. logam dasar, besi dan baja (26); c. alat listrik untuk rumah tangga dan perlenglcapan listrik lainnya (31); d. barang-barang dari karat dan dari plastik (23). Sedangkan berdasarkan backward sectors oriented mencakup industri-industri : a. barang komunikasi dan perlengkapannya (30); b. obatobatan dan jamu (20); c. barang-barang dan logam kecuali mesin dan perlengkapannya (27); d. mesin listrik dan perlengkapannya (29); e. kulit samakan dan olahan, alas kaki dan barang dari kulit lainnya (14); f. kendaraan bermotor dan perlengkapannya (33); g. kosmetik dan bahanbahan kimia lainnya (21); h. alat angkutan lainnya (34); i. peralatan profesional, alat musik dan olah raga (35); j. barang-barang industri lainnya (36), k. barang-barang cetakan dan penerbitan (18) dan industri kertas, !carton dan barang-barang dari kertas dan karton (17).Terhadap industri-industri tersebut yang memiliki keterkaitan relatif kuat menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan dalam output altar' disertai dengan kenaikan permintaan yang culcup berarti atas input yang digunakan untuk proses produksi yang berasal dari output sektor lain yang memilild keterkaitan. Ini merupakan kasus menarik terutama dengan adanya anggapan bahwa proses industrialisasi biasanya disertai dengan semakin eratnya keterkaitan antar satu sektor industri dengan industri lainnya.Dari sisi income multiplier dengan angka pengganda pendapatan yang relatif besar mempunyai arti panting karena dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga melalui peningkatan pendapatannya. Sedangkan pada employment multiplier menunjukkan bahwa peran tenaga kerja sebagai salah satu fait-tor produksi turut memberikan kontribusi terhadap besar kecilnya output, yang tercermin pada multiplier tenaga kerja itu sendiri.Disamping industri-industri tersebut di atas, industri palcaian jadi (13) dan industri tekstil dan rajutan (12) adalah yang konsisten mengikuti pola ekspansi ekspor yang kuat. Walaupun kedua industri ini mempunyai Indeks Daya Penyebaran Total hanya mendekati rata-ratanya, tetapi industri pakaian jadi (13) mempunyai daya serap tenaga kerja yang relatif tinggi, sedangkcan industri tekstil dan rajutan (12) mempunyai Indeks Daya Penyebaran Langsung yang kuat. Untuk itu kedua industri ini juga patut diprioritaskan untuk dikembangkan dalam rangka memanfaatkan pasar yang potensial.Berdasarkan hasil analisis makes pengembangan industri pengolahan dapat dilakukan melalui : pendekatan key oriented sedors dan b cinuard oriented sedors dengan tetap memperhatilcan dampak pengganda baik income multiplier ataupun employment multiplier, pola pertumbuhan output serta location quotient (LQ). Kebijakan untuk mengembangkan sektor industri pengolahan unggulan direkomendasikan sebagai berikut :1. perlu peningkcatan investasi bare sekaligus dengan menerapkan teknologi tinggi;2. melakukan efisiensi secara menyeluruh untuk menghasilkan produk unggulan yang kompetitif;3. meningkatkan penguasaan teknologi produksi dalam negeri baik kemampuan operatif, akuisitif, suportif maupun inovatif sebagai upaya memperkecil kandungan impor/mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor;4. meningkatkan produktifitas tenaga kerja di sektor industri dengan memperbaiki serta menyempurnakan struktur pendidikan dan program latihan, agar lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja di sektor industri pengolahan pilihan;5. memperbesar output produksi untuk memperoleh economic of scale terutama bagi industri pengolahan pilihan yang nilai outputnya relatif kecil;6. memperbaiki sarana fisik termasuk sistem transportasi, peningkatan/perbaikan prasarana lain seperti kegiatan penelitian dan pengembangan serta sistem informasi industri;7. kebijakan untuk menurunkan ekonomi biaya tinggi seperti : a. menciptakan iklim investasi dan perdagangan yang kondusif; b. penyederhanaan dan keterbukaan birokrasi, dan c. pengaturan persaingan yang balk dan sehat."

"Kesenjangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia pada umumnya dan di Propinsi Kalimantan Timur pada khususnya merupakan salah satu permasalahan yang terjadi sampai saat ini. Kesenjangan yang terjadi tersebut disamping merupakan warisan sejarah, juga diakibatkan oleh sistim pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini yang lebih bersifat sektoral, sentralistik dan kurang memperhatikan wilayah. Kurangnya percepatan pembangunan diwilayah tersebut diidentifikasi karena kurangnya modal atau investasi sebagai akibat adanya kegagalan pasar dan sekaligus kegagalan pemerintah. Untuk mengatasinya, Pemerintah Pusat mengupayakan percepatan pembangunan melalui pendekatan kebijakan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat setempat melalui percepatan dan maksimalisasi perturnbuhan ekonomi. Secara garis besar ada tiga hat yang ditawarkan dalam kebijakan KAPET, yakni : (a) keterpaduan perencanaan dan program antar sektor dan antara sektor pemerintah dan sektor swasta; (b) keterpaduan dalam pelayanan perijinan; dan (c) keterpaduan dalam pemberian insentif-insentif khusus kepada wilayah yang dikembangkan. Mengingat bahwa kebijakan KAPET SASAMBA telah berjalan Iebih dari dua tahun, tetapi belum menunjukkan kinerja yang baik, maka perlu dikaji kembali kebijakan KAPET tersebut, apakah masih cukup efektif dan relevan diterapkan untuk Propinsi Kalimantan Timur. Apalagi dengan telah disyahkannya UU Otonomi Daerah yang akan berlaku efektif tahun 2001, maka kajian tersebut sangat diperlukan. Analisis yang dilakukan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua hal, yaltu analisis perencanaan regional dan analisis kebijakan publik. Dari analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dipandang dari sisi perencanaan, konsep KAPET cukup baik bagi pengembangan suatu wilayah, walaupun dengan catatan-catatan. Apabila dipandang dari aplikabilitas kebijakan, konsep KAPET masih perlu deregulasi, agar kebijakan tersebut cukup efektif dilaksanakan, baik dari sudut keterpaduan insentif terhadap wilayah yang di kembangkan, maupun penyelenggaraannya itu sendirii. Deregulasi juga sangat diperlukan berkaitan dengan terjadinya konflik kebijakan antara konsep KAPET dan UU Otonomi Daerah. Selanjutnya, studi ini juga mengusulkan agar konsep KAPET tetap dapat dilaksanakan dengan "kesepakatan baru" dan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang diusulkan. "

"Penelitian ini akan menganalisis dampak dari alokasi investasi Pemda DKI Jakarta terhadap kinerja perekonomian Propinsi DKI Jakarta dan sekitamya. Aiokasi investasi di dalam penelitian ini bukanlah alokasi investasi pemerintah sebenarnya, akan tetapi alokasi investasi apabila Pemda DKI Jakarta melakukan beberapa skenario kebijakan investasi yang mungkin diambil. Pemilihan skenario kebijakan investasi Pemda DKl Jakarta tersebut berdasarkan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak akan pelayanan pemerintah. Adapun skenario tersebut adalah:1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik. Di dalam skenario ini, pemerintah ingin memperbaiki sarana dan prasarana fisik yang ada, sehingga pemerintah bermaksud untuk meningkatkan investasinya di sektor-sektor yang terkait dengan sarana dan prasarana fisik tersebut. Diasunnsikan bahwa sektor-sektor tersebut adalah sektor listrik, gas dan air minum (sektor 12), sektor konstruksi (sektor 13) dan sektor perdagangan, transportasi dan komunikasi (sektor 14).2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial. Di dalam skenario ini, pemerintah ingin rnenyediakan sarana dan prasarana sosial yang lebih balk, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya secara memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah akan meningkatkan pengeluarannya investasinya di sektor konstruksi (sektor 13), sektor keuangan (sektor 15) dan sektor jasa (sektor 16). 3. Pembangunan di seluruh seldor. Skenario ketiga ini dilakukan sebagai pembanding bagi skenario pertama dan kedua. Adapun dana tambahan investasi tersebut diambil dari dana investasi daerah lainnya. Dengan demikian bila Propinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan investasi, maka Propinsi Jawa Barat dan Lainnya akan mengalami penurunan investasi.Di dalam skenario pertama dan kedua, terdapat dua sudut pandang yang digunakan untuk menghitung dampak investasi pemerintah tersebut. Sudut pandang pertama ialah bahwa Pemda DKI Jakarta ingin menginvestasikan dana sebesar 20% dari total investasi yang dikeluarkannya, ke sektor-sektor yang terkait dengan skenario pertama dan kedua. Kemudian sisa dana investasi pemerintah tersebut baru didistribusikan ke masing-masing sektor di DKI Jakarta, sehingga sektor-sektor yang tidak terkait dengan skenario pertama dan kedua akan mengalami penurunan investasi secara proporsional. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang positif, bail( terhadap daerahnya maupun daerah lainnya, bila Pemda DKI Jakarta melakukan kebijakan pembangunan sarana clan prasarana fisik dan sosial.Sedangkan sudut pandang kedua ialah bila tambahan investasi pemerintah di sektor-sektor yang terkait dengan skenario pertama dan kedua diambil dari dana investasi daerah lainnya, tanpa mengurangi dana investasi untuk sektor-sektor yang tidak terkait dengan skenario pertama dan kedua di Propinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, sektor-sektor di luar Propinsi DKI Jakarta akan mengalami penurunan secara proporsional. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan dari sektor-sektor di Propinsi DKI Jakarta di dalam menciptakan permintaan bagi sektor-sektor di Propinsi Jawa Barat dan Lainnya. Selain itu, sudut pandang ke dua ini akan dibandingkan dengan skenario ke tiga, di mana Pemda DKI Jakarta tidak memfokuskan kebijakannya pada skenario pertama dan kedua saja, akan tetapi memfokuskan pembangunan di seluruh sektor, dengan mengurangi dana investasi pemerintah di daerah lainnya.Adapun data awal yang digunakan untuk menganalisis dampak tersebut adalah data TRIO 90 yang telah disusun oleh BAPPENAS. Akan tetapi karena data tersebut dirasakan kurang memadai untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka data IRIO 90 tersebut akan dimutakhirkan terlebih dahulu dengan metode RAS.Dari hash simulasi yang telah dilakukan terdapat be berapa kesimpulan yang dihasilkan yaitu:1. Sudut pandang pertama relatif memberikan dampak yang lebih balk terhadap perekonomian dibandingkan dengan sudut pandang kedua, balk dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun social. Hal ini berarti bahwa kebijakan untuk mengalihkan dana investasi pemerintah dari Propinsi Jawa Barat dan Lainnya ke Propinsi DKI Jakarta merupakan kebijakan yang memberikan dampak negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan keterkaitan antara sektor-sektor di Propinsi DKI Jakarta relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan sektorsektor sejenis di Propinsi Jawa Barat dan Lainnya, yang ditunjukkan oleh rendahnya nilai keterkaitan ke belakang (backward linkages) dan nilai keterkaitan ke depan (forward linkages) dari sektor-sektor di Propinsi DKI Jakarta. 2. Kesimpulan ini didukung pula oleh hasil penghitungan yang mengasumsikan apabila tambahan alokasi dana investasi pemerintah tersebut dialihkan ke sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik atau sosial di Propinsi Jawa Barat. Dengan demikian apabila pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk mengatur alokasi pengeluaran investasi-nya, maka akan lebih balk apabila pembangunan di Propinsi Jawa Barat dan Lainnya lebih diprioritaskan.3. Dan sudut pandang pertama, tambahan alokasi dana investasi pemerintah untuk sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik re[atif lebih menguntungkan bagi perekonomian karena memberikan dampak yang lebih bail( bila dibandingkan dengan penambahan alokasi dana investasi pemerintah di sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh relatif lebih rendahnya nilai keterkaitan ke depan clan ke belakang dan sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial dibandingkan dengan fisik.4. Akan tetapi kesimpulan yang sebaliknya akan dihasilkan bila yang dijadikan dasar analisis adalah tipe 2, di mana konsumsi rumah tangga dianggap sebagai variabel endogen, sehingga besamya ditentukan oleh tingkat upah dan gaji yang diterima oleh sektor rumah tangga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien input untuk upah clan gaji di sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik. 5. Dari sudut pandang kedua, balk menggunakan penghitungan tipe 1 ataupun 2, tambahan alokasi dana investasi untuk sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik relatif Iebih menguntungkan bila dibandingkan dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial. Hal ini berarti bahwa koefisien input untuk upah dan gaji di sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial di Propinsi DKI Jakarta relatif lebih rendah dibandingkan dengan sektor sejenis di Propinsi Jawa Barat dan Lainnya.6. Kebijakan pembangunan untuk memfokuskan diri pads sarana dan prasarana fisik dan sosial di Propinsi DKI Jakarta relatif Iebih balk bila dibandingkan dengan kebijakan pembangunan di seluruh sektor."

"Riset ini bertujuan membangun model ekonomi Rumah Tangga Petani Miskin (RTPM) untuk dianalisis perilaku konsumsi, produksi, dan partisipasinya dalam pasar produk pertanian. Riset ini juga melakukan simulasi pengujian model kebijakan ekonomi guna mengurangi jumlah RTPM dengan mengaplikasikan pendekatan pemrograman matematis. Sejumlah temuan dihasilkan oleh riset ini. Pertama, model simulasi berhasil mengidentifikasi delapan komoditi makanan yang gagal dipenuhi RTPM. Kendati tingkat produksi RTPM maksimal, namun magnitude-nya masih belum memenuhi kebutuhan dasar. Kedua, model simulasi memperlihatkan tiga jenis kebijakan yang perlu diterapkan untuk mengurangi jumlah RTPM, yaitu: pricing, peningkatan ukuran pertanian multi-aktivitas, dan peningkatan peran isteri petani dalam kegiatan di luar pertanian."

"ABSTRAKInfrastruktur jalan memiliki peranan penting dalam laju perekonomian bangsa. Namun dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah menyebabkan Pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk turut serta dalam pembangunan, salah satunya dalam bentuk pengusahaan jalan tol. Jalan tol merupakan jalan alternatif yang merupakan bagian dari sistem jalan nasional danmemiliki spesifikasi tertentu. Setiap menggunakan jalan tol, konsumendibebankan kewajiban membayar tarif tol. Pengenaan tarif tol ini diatur dalam UU No.38/2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Hak menarik biaya pemakaian layanan dari pengguna dalam bentuk tarif tol merupakan upaya Pemerintah memberikan kepastian pengembalian modal investasi, biaya pengoperasian dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajarbagi investor jalan tol. Hal ini pun dipertegas dengan adanya ketentuanpenyesuaian tarif tol setiap dua tahun sekali. Akan tetapi disisi lain konsumen pengguna jalan tol memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan semaksimal mungkin sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/Prt/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol. Kebijakan penyesuaian tarif tol setiap dua tahun ini dirasakanmemberatkan konsumen. Sementara hak konsumen terutama dalam hal mendapatkan pelayanan masih jauh dari apa yang diharapkan. Semestinya penyesuaian tarif ini diimbangi dengan peningkatan pelayanan sehingga biaya yang dikeluarkan konsumen sebanding dengan pelayanan yang didapatkan.Tentunya ini menjadi persoalan bagaimana hak konsumen dapat terjamin apalagi kebijakan penyesuaian tarif tol dikeluarkan oleh institusi Pemerintah (dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum). Dalam pelaksanaan kebijakan ini ada dua hak konsumen yang sangat terkait yaitu hak untuk didengar dan hak atas informasi yang benar. Hingga saat ini kedua hakini belum sepenuhnya terlaksana. Oleh sebab itu wajarlah bisa setiap akan dilakukan penyesuaian tarif tol, konsumen keberatan. Lalu upaya hukum apa yang dapat diambil oleh konsumen atas kebijakan penyesuaian tarif tol ini. Terkait dengan kebijakan ini ada dua pihak yang dihadapi konsumen yaitu pihak operator jalan tol dan pihak pemerintah yang mengeluarkan keputusan penyesuaian tarif tol. Bila terjadi sengketa diantara mereka maka penyelesaiannya pun akanberbeda. Beberapa hal diatas yang akan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini."