Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hutan Mangrove di kawasan Desa Tengket, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan-Madura seluas 65 Hektar merupakan salah satu smnber daya alam bagi masyarakat desa tersebut yang sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Sebagaimana hutan- hutan mangrove diwilayah lain, hutan mangrove di desa Tengket juga mengaiami kerusakan yang cukup memprihatinkan. Hingga akhirnya pada tahun 1986 atas bimbingan Penyuluh Dinas Kehutanan, penghijauan dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa setempat terutama para nelayan dan petani tambak. Tindakan yang dilakukan adalah dengan penghijauan atau penanaman kembali yang pendekatannya dilakukan melalui tokoh-tokoh masyarakat, pembentukan kelompok tani tainbak Serta program program lain yang Iangsung melibatkan masyarakat setempat. Langkah ini memyala mendapat sambutan yang sangat baik sehingga seluruh warga masyarakat merasa ikut memiliki hutan mangrove tersebut dan dengan demikian secara aktif memeliharauya dari kerusakan. Dengan pendekatan melalui tokoh masyarakat ternyata dapat mendorong masyarakat desa ikut berperan serta secara aktif. Manfaat yang langsung dirasakan adalah meningkannya pendapatan para nelayan dan perani tambak desa tersebut sebagai dampak positif daripada perkembang biakan biota laut seperti ikan , udang, kerang, kepiting dan biota air Iainya yang hidup di kawasan hutan mangrove."

"Hutan Kera Sangeh adalah kawasan hutan asli yang diperkirakan telah ada sekitar abad ke XVII, dan terus bisa bertahan kelestariannya sampai sekaranq. Bahkan sejalan dengan adanya kenyataan bahwa Bali sebaaai salah satu daerah tujuan wisata, maka hutan tersebut berkembang pula menjadi Objek wisata yang terkenal di Bali. Meskipun demikian, kelestarian hutan tersebut tetap terjaga. Penael c l aan obyek wisata tersebut sepenuhnya ditangan oleh Desa adat Sangeh. Kelestarian Hutan Kera Sangeh disebabkan oleh berbagai faktor, yakni kepercayaan masyarakat setempat bahwa hutan itu adalah milik dewa, sehingga Desa adat Sangeh berusaha melindunginya agar dewa tidak memarahi mereka, dengan Cara membuat aturan-aturan tertentu yang mengatur hubungan antar manusia dengan hutan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, perlindungan tersebut di sebabkan pula oleh kepercayaan mereka bahwa mata air yang terdapat di Yeh Mumbul, yang sangat berguna untuk pengairan pada Subak Sangeh di anggap bersumber di Hutan Sangeh. Karena itu perlindungan terhadap hutan tersebut berarti pula perlindungan terhadap air yang mereka butuhkan. Peranan Pemerintah Hindia Belanda, yang kemudian diteruskan oleh pemerintah Indonesia, tidak bisa pula di abaikan dalam memperkuat posisi Hutan Kara Sangeh, yaitu melalui penetapan hutan itu sebagai hutan yang dilindungi, dengan status cagar alam, sejak tahun 1919. Selanjutnya, pemanfaatan hutan itu sebagai obyek wisata justru memperkuat usaha masyarakat setempat untuk menjaga kelestariannya, sebab mereka melihat kelestarian Hutan Kara Sangeh berarti pula mereka menjaga kelestarian sumber finansial yang sengat berguna bagi Desa Adat Sangeh maupun warganya. Perkembangan Hutan kera Sangeh sebagai obyek wisata, dieebabkan oleh daya tarik yang dimilikinya, yaitu bersumber dari lingkungan alam dan pura-pura yang ada di dalamnya, terutama Pura Bukit Sari. Hal ini diperkuat pula oleh keterbukaan masyarakat setempat terhadap kunjungan wisatawan dan penyediaan fasilitas pariwisata yang dibutuhkan, baik yang di prakarsai oleh Desa adat Sangeh beserta warganya, maupun yang disediakan oleh pemerintah daerah. Obyek wisata tersebut sudah dikenal oleh wisatawan mancanegara sejak tahun 1900-an. Kunjungan wisatawan ke obyek tersebut terus meningkat, dan sejalan dengan itu maka desa adat pun manatanya secara bertahap sehingga akhirnya mencapai tahap kemapanan. Pengelolaan obyek wisata itu sepenuhnya ditangani oleh Desa adat Sangeh. Agar desa adat bisa berperan seperti apa yang diharapkan, yakni menangani bidang adat dan agama, serta sekaligus sebagai pengelola Qbyek wisata, maka desa adat Sangeh melakukan pembaharuan kelembagaan, yakni menambah organ-organ baru dalam struktur pemerintahan Desa Adat, yang meliputi LKMD Adat, Seksi Pengelola Obyek wisata, Seksi pembangunan Pura Bukit Sari, PT Bank Desa Sangeh, dan LPD (Lembaga Perkreditan Desa). Selain itu, desa adat juga membentuk organisasi bisnis sejenis, yakni Perkumpulan Pedagang dan Perkumpulan Tukang Foto Langsung Jadi, lengkap dengan awig-awignya. Selanjutnya, sebagai pengelola obyek wisata, desa adat memainkan beberapa peranan, yakni : (1) menyediakan lokasi fasilitas pariwisata; (2) mendistribusikan lokasi kios dan kesempatan kerja yang ada; (3) mengatur dan mengawasi kegiatan usaha pariwisata; (4) menerima dan menjaga keamanan tamu; (5) mengelola masukan financial; dan (6) menjaga kelestarian dan kebersihan obyek?"

"Tema kajian ekologi budaya umumnya mencoba menyimak hubungan antara fenomena-fenomena budaya dengan masalah-masalah lingkungan. Tidak sedikit dari kajian tersebut mengungkap tentang peran positif kebudayaan-kebudayaan tradisional bagi kelestarian lingkungan. Dalam berbagai sistem kepercayaan tradisional misalnya, kerap terungkap bentuk-bentuk kearifan ekologi yang berperan sebagai mekanisme kontrol yang efektif terhadap perilaku pemanfaatan lingkungan. Namun demikian, kepercayaan tradisional yang telah lama mengakar ada kalanya tidak sepenuhnya dapat mencegah munculnya perilaku-perilaku yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan. Munculnya tindakan konversi yang dilakukan oleh penduduk Dusun Taro Kaja terhadap Hutan Taro, merupakan kasus yang diharapkan cukup menarik untuk ditelaah di sini.Kawasan Hutan Taro dan lembu putih sebagai satwa penghuninya merupakan satu kesatuan ekosistem alami yang sangat terjaga kelestariannya. Penduduk setempat telah sejak lama memperlakukannya dengan sangat hormat dan pantang melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kelestariannya. Menurut kepercayaan mereka, kawasan hutan dan lembu putih tersebut diyakini sebagai suatu sistem lingkungan yang suci dan keramat milik dewa-dewa yang melindungi kehidupan mereka. Meskipun demikian, keberadaan hutan yang sekaligus merupakan habitat lembu putih itu pada akhirnya tak terhindar dari tindakan konversi yang justru dilakukan oleh para pendukung kepercayaan tersebut. Tindakan tersebut mengakibatkan berubahnya ekosistem alami Hutan Taro menjadi lahan pertanian (agroekosistem). Sedangkan lembu putih yang sebelumnya hidup secara liar kemudian dipelihara dalam sebuah kandang kolektif dengan sistem kereman dan keberadaannya tetap diyakini sebagai binatang suci milik dewa. Namun, berbeda dengan pemeliharaan ternak sapi umunya, berbagai macam pantangan yang dilandasi oleh kepercayaan terhadap binatang suci itu mengakibatkan tidak nampak adanya manfaat nyata yang dapat diperoleh secara langsung.Masalah tersebut akan dicoba dipahami dengan menjawab sejumlah pertanyaan yang diformulasikan sebagai berikut : (1) Mengapa penduduk Dusun Taro Kaja berani melakukan tindakan konversi terhadap Hutan Taro, padahal sejak lama mereka telah menjaga keberadaannya sebagai suatu ekosistem alami yang dianggap suci dan keramat?; (2) Bagaimana proses dan mekanisme berlangsungnya konversi Hutan Taro?; (3) Mengapa penduduk masih mempertahankan keberadaan lembu putih sebagai binatang suci dan memeliharanya dengan sistem kereman, padahal tidak nampak manfaat-manfaat nyata yang dapat diperoleh secara langsung sebagaimana dalam pemeliharaan ternak sapi pada umumnya?.Masalah tersebut dijelaskan dengan berpijak pada pendekatan materialisme budaya yang cenderung melihat kondisi-kondisi material (infrastruktur) seperti teknologi, ekonomi, demografi, dan ekologi sebagai titik berangkat dalam menjelaskan berbagai fenomena sosial budaya. Strategi teorotis materialisme budaya menjelaskan bahwa perubahan-perubahan sosial budaya merupakan respon adaptif terhadap kondisi-kondisi infrastruktur yang menopang keberadaan suatu sistem sosial-budaya. Hal tersebut sesuai dengan konsep desa - kala - patra dan desa mawacara yang menyatakan variasi dan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia sangat terkait dengan kondisi zaman dan lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan mengenai praktik kepercayaan yang terpelihara dalam masyarakat dapat dipandang sebagai bentuk-bentuk respon adaptif terhadap kondisi-kondisi ekologi dan ekonomi. Terlepas dari pandangan secara normatif, hal tersebut mengandung logika rasionalitas yang tersembunyi dan tidak disadari oleh sebagian besar pendukungnya.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana pengumpulan data lebih banyak dilakukan dengan pengamatan dan wawancara yang dilakukan secara langsung dalam kancah penelitian.Kajian ini melahirkan temuan dengan simpulan sebagai berikut:Meskipun keberadaan Hutan Taro dengan satwa lembu putihnya oleh penduduk setempat diyakini sebagai ekosistem yang suci dan keramat, namun keyakinan tersebut tidak sepenuhnya mampu mencegah munculnya perilaku-perilaku yang dapat mengganggu kelestariannya. Meningkatnya tekanan penduduk terhadap lahan dan teknologi bercocok tanam yang masih bersifat tradisional, merupakan faktor-faktor relevan yang melatarbelakangi munculnya tindakan konversi hutan. Jumlah penduduk yang semakin meningkat telah mengakibatkan terjadinya involusi dalam bidang pertanian dan fragmentasi tanah secara terselubung. Sementara itu, teknologi bercocok tanam yang diwarisi secara turun-temurun tidak mengajarkan mereka tentang bagaimana meningkatkan hasil produksi melalui bercocok tanam secara intensif. Hal tersebut mengakibatkan mereka terbelenggu dalam kondisi-kondisi kemiskinan. Kenyataan-kenyataan tersebut akhirnya mendorong mereka untuk memberanikan diri mengalihfungsikan Hutan Taro menjadi tanah tegalan, walaupun tindakan tersebut diyakini penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Di samping itu, mencuatnya isu land reform disertai agitasi-agitasi politik yang bertemakan "tanah untuk petani" merupakan faktor yang sangat mendukung bagi terwujudnya gagasan konversi.Sementara di sisi lain, keberadaan lembu putih tetap diyakini sebagai binatang suci dan keramat, serta dijaga kelestariannya dengan pemeliharaan sistem kereman. Terlepas dari pandangan secara normatif, hal tersebut sesungguhnya mengandung sejumlah manfaat, yaitu : (1) mengatur dan melegitimasi pemanfaatan faktor-faktor produksi, khususnya tanah pertanian; (2) melindungi tanaman budidaya dari kemungkinan serangan mamalia besar khususnya satwa lembu putih; (3) mencegah terjadinya kontak seksual antara lembu putih dengan sapi-sapi lokal peliharaan penduduk, sehingga kemurnian genetik masing-masing jenis tetap terjaga; dan (4) keberadaan lembu putih sebagai satwa endemik disertai dengan berbagai bentuk tradisi yang dilandasi kepercayaan terhadap lembu putih sebagai binatang suci, cukup potensial bagi pengembangan pariwisata setempat."

"ABSTRAKPembinaan ekosistem hutan dilakukan antara lain melalui kegiatan pembangunan hutan tanaman di wilayah-wilayah kritis dan lahan kosong. Dengan membangun hutan tanaman pada lahan-lahan kritis diharapkan akan memberi dampak positip, baik terhadap makhluk hidup yang ada di dalam hutan maupun masyarakat di sekitarnya.Pembangunan hutan tanaman dilakukan antara lain dengan cara tanam banjarharian dan cara tanam tumpangsari dengan penanaman jenis-jenis pohon yang cepat tumbuh. Kegiatan pembangunan hutan tanaman cukup penting dibicarakan karena menyangkut banyak aspek, baik aspek ekologi, maupun aspek sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pembentukan vegetasi hutan tanaman melalui penerapan cara tanam banjarharian dan cara tanam tumpangsari. Penelitian memakai rancangan percobaan faktorial. Perlakuan adalah semua kemungkinan kombinasi taraf dari beberapa faktor, yakni jenis akasia dalam cara tanam banjarharian, jenis akasia dalam cara tanam tumpangsari, jenis albisia dalam cara tanam banjarharian dan jenis albisia dalam cara tanam tumpangsari. Analisis data melalui analisis keragaman, analisis uji jarak berganda Duncan, analisis tabel kontingensi disertai analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan vegetasi hutan dalam cara tanam tumpangsari tumbuh lebih cepat daripada dalam cara tanam banjarharian. Jenis akasia tumbuh lebih cepat dibanding albisia. Penutupan tajuk tanaman dalam cara tanam tumpangsari lebih luas daripada dalam cara tanam banjarharian. Kerapatan tegakan menunjukkan kecenderungan menyusutnya jumlah batang perhektar pertahun sekitar 116 batang baik dalam cara tanam banjarharian maupun dalam cara tanam tumpangsari. Keanekaragaman jenis tumbuhan bawah dan permudaan menunjukkan dalam cara tanam banjarharian jenis tanaman lebih beraneka dibanding dalam cara tanam tumpangsari. Kerapatan tumbuhan bawah dan permudaan menunjukkan tidak terdapat kerapatan individu yang menyolok antar kedua cara tanam. Jenis-jenis yang tumbuh dalam hal ini menunjukkan jenis-jenis yang mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat. Jenis albisia terlihat tumbuh tertekan di lingkungan setempat dibanding jenis akasia. Untuk menghindari hutan rnonokultur melalui hanya menanami akasia yang sudah terlihat tumbuh baik, perlu mencari substitusi jenis albisia untuk pencampuran jenis dalam tegakan hutan. Jenis puspa yang gampang tumbuh di lingkungan setempat perlu dipertimbangkan dalam hal ini. Pemupukan yang dilakukan harus diupayakan secara baik terutama saat-saat awal penanaman di lapangan.Tumbuhan bawah dan permudaan yang didominasi oleh jenis-jenis pionir pada dasarnya meriipakan elemen penunjang terhadap fungsi hutan. Oleh karenanya tumbuhan bawah dan permudaan ini tidak perlu dibabat habis karena keberadaannya menyangkut peran fungsi hutan. Tumpangsari sangat berperan terhadap keberhasilan tanaman hutan, di samping itu akan pula memberi manfaat terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Dampak kegiatan tumpangsari terhadap masyarakat sekitar sementara ini belum terlihat nyata, karena pemanfaatan tenaga kerja masih mengambil dari daerah di luar kawasan hutan. Pemanfaatan produk kayu di wilayah ini boleh disebut belum optimal karena masih hanya memperuntukkan hasil kayu sebagai bahan baku pulp saja. Pengembangan pemanfaatan produk kayu perlu dievaluasi, karena hendaknya pembangunan hutan mencakup peran ekologis maupun ekonomis.

---

ABSTRACT

Forest ecosystems development has been done other through the plantation forest establishment in arid area and land bare. It is hope the plantation forest establishment gives positive impacts to the living organisms in the forest and the surroundings community.

Plantation forest establishment has been done by the daily wage system (banjarharian system) and the taungya system (tumpangsari system) with fast growing species. This activity is necessary to be considered dealing with many aspects, ecological aspects or social economical aspects.

This research aims to see vegetation growing of plantation forest through implementing daily wage system and taungya system. This research used factorial experimental design. The treatment was possibility of level combination from amount factor, acacia in daily wage system; acacia in taungya system; albisia in daily wage system and albisia in taungya system. Data analyzed by variance analysis, Duncan multiple range tests, contingency table completed by descriptive analysis.

The result of the research indicated that the vegetation growing of plantation forest in taungya system was more rapidly than in daily wage system. The acacia grew faster than albisia. Forest canopy grew wider in taungya system than in daily wage system. Stand density decreased about 116 stems per year in both systems.

The diversity ground flora (ground cover and regeneration plants) indicated that in daily wage system was more diverse than in taungya system. The density of ground flora indicated that in both system didn't show difference density. The species of ground flora that grown, indicated that they were the species of adaptable to the environment.

The albizia growing was less suitable with the site condition compared with the acacia. It's needed more concern by the management to reevaluate this option of species. By supporting the combination species, to avoid monoculture forest it's necessary to consider puspa species that the species with the suitable ones. Fertilizing which done to avoid the loosing of nutrient should keep on undertaking.

The ground flora was dominated by pioneer species, basically as the supporting element to forest function. Therefore the ground flora shouldn't clear-cut because their existence has big role in forest function.

Taungya system has positive impact to succeed plant growing, beside that the system will give advantages to people surrounding the plantation forest. This condition has not been obviously shown because the manpower for this activity was recruited from other area.

The utilization of main products of plantation forest in this area was not considered optimal since they were still for pulp and popper row material only. Therefore the development in utilizing the wood, products is need to be considered as well as efficiency, because the forest. Establishment should including ecological aspects and economical aspects."

"ABSTRAKPembangunan nasional yang berwawasan lingkungan hidup merupakan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Sumber daya alam merupakan wujud dari keserasian ekosistem dan keserasian unsur-unsur pembentuknya yang diperlukan sebagai modal dasar pembangunan nasional yang wajib dikelola secara bijaksana, sehingga penggunaan dan pemanfaatannya dapat berlangsung secara lestari, seimbang, selaras dan serasi. Oleh karena itu diperlukan upaya konservasi, sehingga sumber daya alam yang menjadi tempat bergantung keberlangsungan hidup manusia tidak akan habis dan punah. Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masalah konservasi adalah dikeluarkannya UU No.5 Tahun 1990. Salah satu konservasi daratan adalah konservasi hutan yang meliputi suaka alam, hutan wisata, hutan lindung dan Taman Nasional (Atmawidjaya, 1991:3).Taman Nasional Lore Lindu merupakan salah satu taman nasional yang terletak di Sulawesi Tengah, yang ditetapkan berdasarkan SK Mentan No. 429/kpts/org/7/1978 sebagai kawasan pelestarian alam eselon IV yang kemudian pada Kongres Taman Nasional Sedunia ke-3 di Bali, 14 Oktober 1982 ditetapkan sebagai Taman Nasional dengan luas areal 229.000 ha, berdasarkan Surat Pernyataan Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982.Kelestarian kawasan Taman Nasional Lore Lindu makin terancam oleh perambahan yang terus meningkat dan menurunnya sumber daya alam yang dikandung serta minimnya pengembangan sarana-sarana konservasi.Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi adalah pencurian rotan, penebangan kayu, perkebunan rakyat dalam kawasan terlarang, serta perburuan satwa langka.Dalam taman nasional ini terdapat empat desa yang telah ditetapkan sebagai enclave atau daerah kantong. Mereka hidup di wilayah ini sejak berabad-abad yang lalu, sebelum kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Penduduk diperkenankan untuk memanfaatkan lahan yang ada di sekitarnya dalam batas-batas tertentu yang disebut Zona Pemanfaatan Tradisional. Keberadaan penduduk yang saat ini berjumlah lebih kurang 2756 jiwa atau terdapat sejumlah 648 KK dengan luas zona pemanfaatan tradisional yang disediakan lebih kurang 10.000 ha. Luas keempat desa tersebut 279 km2 (27.900 ha), adanya pertambahan penduduk akan mengakibatkan kawasan ini peka terhadap pelanggaran sebab jumlah penduduk akan terus bertambah. Tetapi pada sisi lain dalam kebiasaan-kebiasaan hidup mereka sehari-hari terdapat nilai-nilai yang sangat mendukung program konservasi, yang merupakan cerminan kearifan orang-orang Lindu dalam berinteraksi dengan alam. Dengan kondisi alam dan sarana transportasi yang sangat minim membuat mereka terisolasi dari wilayah lainnya. Satu-satunya sarana transportasi untuk sampai ke wilayah ini adalah dengan berkuda. Adat istiadat mereka yang masih kuat berlaku, belum banyak terpengaruh dengan budaya lain. Kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan terutama yang berkaitan dengan alam hingga kini masih ditaati.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah undang-undang yang khusus mengatur masalah konservasi sumber daya alam.Pelaksanaan peraturan di bidang konservasi belum efektif berlaku dalam Taman Nasional Lore Lindu; prinsip dan nilai tradisional yang hidup di kalangan masyarakat Lore Lindu berpengaruh pada strategi pengelolaan taman nasional; keterbatasan sarana dan prasarana merupakan salah satu sebab potensial timbulnya berbagai pelanggaran terhadap kawasan taman nasional. Ketiga hal diatas merupakan hipotesis kerja yang mempedomani penulis dalam melakukan penelitian.Lokasi penelitian meliputi keempat desa yang berada dalam enclave Dataran Lindu, Kec. Kulawi, Kab. Donggala.Tipe penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan tentang pelaksanaan peraturan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem pada Taman Nasional Lore Lindu dan kebiasaan masyarakat yang masih berlaku yang erat kaitannya dengan konsep konservasi.Untuk mendapatkan data primer digunakan pengamatan, wawancara dan partisipasi terbatas. Pengamatan diarahkan pada apakah prinsip-prinsip yang hidup dalam masyarakat pedesaan Dataran Lindu masa lalu masih ada pada saat ini dan apakah prinsip-prinsip tersebut dapat menunjang pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem yang ada dalam taman nasional, sebagaimana dapat dilihat dalam tingkah laku serta keputusan mereka sehari-hari. Dalam wawancara, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak mempunyai struktur tertentu tetapi selalu terpusat pada pedoman wawancara. Responden terdiri atas dua golongan yaitu masyarakat yang tinggal dalam enclave dan staf pengelola taman nasional. Dari kalangan masyarakat diambil 10% dari jumlah Kepala keluarga masing-masing desa dan anggota Lembaga Adat Dataran Lindu yang berjumlah 7 (tujuh) orang. Staf pengelola taman nasional yang diwawancarai disesuaikan dengan tugas atau jabatannya, yang terdiri atas; Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang merangkap Pemimpin Proyek Taman Nasional, staf administrasi dan Jagawana/Polisi Hutan yang berada di lokasi taman nasional. Partisipasi terbatas dilakukan dengan tinggal beberapa lamanya di desa yang menjadi fokus penelitian.Tujuan penelitian ini adalah:Mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam upaya pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu; Menginventarisasi nilai-nilai tradisional yang berkaitan dengan program konservasi; Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1990 dalam upaya optimalisasi pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu.Analisis normatif dilakukan dengan mengklasifikasi peraturan-peraturan yang terkait atas dasar kronologi kemudian dianalisis dengan mempergunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang mencakup subyek hukum, hubungan hukum, hak dan kewajiban. Dengan demikian dapat dilihat apakah peraturanperaturan tentang konservasi sudah efektif berlaku pada Taman Nasional Lore Lindu.Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah masyarakat Lindu telah mempraktekkan sebagian dari prinsip-prinsip konservasi yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini terbukti dengan adanya nilai-nilai dalam kepercayaan masyarakat Lindu yang sudah lama dikenal dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari yang secara tidak langsung mendukung program konservasi. Nilai-nilai tersebut merupakan cerminan kearifan orang Lindu dalam berhubungan dengan alam.

---

ABSTRACT

The national sustainable development is a development, which utilizes the natural resources in a responsible manner. Natural resources are the continuation of their constituents required as a fundamental capital for the national development, which should be operated on discretionally such that its utilization and its benefits could be continuously carried on and balanced. Therefore conservation is needed, so that the natural resources, which constitute the location on which human existence depends on, should not be used up.

One of the concerns of the Government on the issue of conservation is the law provision No.5, 1990. One of the land conservation is the forest conservation, which has conveyed of natural preservation, landscape forestry, reservatory forest and the national parks (Atmawidjaya 1991:3).

The National Park Of Lore Lindu is situated in Central Sulawesi, which was established through the Decree of the Minister of Agriculture No. 427/kpts/org/7/1978 as the zone of natural conservation classification IV which then in the third World Congress of National Parks in Bali on October 14th, 1982 was set up as a national park covering an area of 229,000 ha based on the Decree of the Minister of Agriculture No 736/Mentan/X/1982.

The Lore Lindu National Park has been increasingly threatened by the increasing deforestation and the decline of natural resources while the facilities used for conservation are absolutely limited.

In this national park there were found four villages were established as the enclaves or pocket zones. They have been living in the zones since centuries ago, prior to the establishment of these zones as a conservation area. The people have been allowed to take the advantages of the existing area surrounding properly the area called is the intensive use zone (traditional zone). The recent is population is 2758 people and/or 648 of heads of households with the traditional beneficiaries zone covering an area of 10.000 hectare of the Lindu enclave area (145.000 ha). It is potential to make this zone prone to violations due to the increasing number of the population. But on the other hand, in their customary daily living, there were found a set of values, which support the conservation program, and reflect the wisdom of local people in their interaction with the nature. The condition of nature and the minimum availability of transportation facilities, make them isolated from the other areas.

The Main transportation facility used in the intensive zone is horses. Their customary wisdom, which is strongly prevailing, is not influenced by other cultures. Indigenous knowledge that related to nature still exists.

The Act No. 5/1990 is the provision, which is, aimed at solving the problems of conservation of natural resources. The implementation of this provision has not yet been effective; there are principles and traditional values existing among the community. The limitations of facilities and planned facilities are the potential causes of the various problems relating with the zone of Lore Lindu National Park.

The three things in my hypothesis become the guideline in conducting this research.

The research location covers four villages from the enclave of Lindu, the district of Kulawi, Donggala. The type of this research is descriptive which tries to describe the implementation of provision concerning conservation of the living resources and use of the ecosystem in Lore Lindu National Park in relation with prevailing traditional customs of local community related to the concept of conservation.

To get the primary data, participant observation and limited interviews and are conducted.

The observation was conducted towards the existing values of the local community of Lindu Plateau of the past and the principles supporting the continuation of living resources and its ecosystem, as seen in their daily living. In the interviews, the questions did not have specific structure but were always focused on the interviews guidance. The respondents had consisted of two groups, i.e., the community members living in the enclave and the operational staff members of national park.

They are 10% of the population from each village and 7 members of the institute of traditional customs of Lindu Plateau. The operational staff members consist of The head of Sub Chamber of Natural Resources Conservation; administration Staff members and the Security Staff of Lore Lindu national park.

Limited participation is occasionally carried out in the villages during this research.

The objectives of the research are to find out:

a. The retarding and supporting factors in the effort of supporting the of Lore Lindu National Park management.

b. To what extent the implementation of Act No 5, 1990, is effectively implemented in the effort of optimally the management of the Lore Lindu National Park.

The data analysis is carried out qualitatively concerning the support of several theories

Explaining the correlation between the law and the principles of traditional beliefs (indigenous knowledge).

The conclusion of this research is that the Lindu community has practiced part of the conservation principles found in the jurisprudence. This matter has been attested by the existence of values in the belief of Lindu community, which have long been known and practised, in daily living and indirectly supporting the conservation program. These values have been the reflection of the wisdom of Lindu people in their inter-course with the nature.

The provision of the jurisprudence in the field of conservation has not yet been implemented optimally; several important things found in the provisions have not yet been carried out in the operation of Lore Lindu National Park. Facilities and planned facilities are very inadequate and becoming a retarding factor in operating and developing this national park. The supporting factor in operating and developing this national park is the existence of values of traditional customs of the local community, which supports the conservation program, and reflects their wisdom in their intercourse with the nature."

"the baduy community has been living according to their ancestor's strich rules in the south part of banten since 600 years ago. although they live not far from modern culture, yet they still maintain their traditional culture. research was done to describe indigenous knowledge of baduy which related to agricultural practice and forest conversation . considering the limited forest area and the fast growing of the population which resulted in severe land degradation, the slash and burn cultivation is not a sustainable practice and can no longer maintain their subsistence . therefore, to preserve their unique culture, some improvement should be adopted for their agricultural practice such as adding organic fertilizer. however, in order to be effectively implemented the decision should be made by the community themselves and should be harmoniously in accordance with their culture."

"Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Temanggung adalah salah satu bagian dari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara, Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah, yang luas kawasan hutannya mencapai 5.410,50 hektar. Luas tersebut tersebar di antara Gunung Tierep (RPH Jumprit) 1.569,00 hektar, Gunung Sindoro (RPH Kwadungan) L761,30 hektar, dan Gunung Sumbing (RPH Kecepit dan RPH Kemloko), yang masingmasing mempunyai 1.213,90 hektar dan 866,20 hektar. Kerusakan hutan yang terjadi di BKPH Temanggung semuanya terjadi di kawasan hutan lindung yang digunakan sebagai lahan pertanian khususnya untuk tanaman semusim seperti tembakau. Data dari BKPH Temanggung memperlihatkan, bahwa Iuas kawasan hutan lindung terbesar yang dibuka untuk pertanian sampai tahun 2004 terdapat pada kawasan Gunung 'Sindoro (RPH Kwadungan). Dad 1.761,30 hektar yang digunakan untuk hutan lindung, 1.353.50 hektar (76,00%) dari hutan lindung telah digunakan untuk lahan pertanian, khususnya untuk tanaman semusim seperti tembakau.Penelitian ini bertujuan untuk niengetahui dan menganalisis: (1) Pengaruh dari variabel sosial ekonomi masyarakat pada setiap desa yang sudah dibina dan belum dibina terhadap kelestarian fungsi hutan lindung Gunung Sindoro Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, (2) Faktor-faktor yang melatarbelakangi terhadap terjadinya pembukaan lahan di kawasan hutan lindung Gunung Sindoro Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, dan (3) Upaya penanggulangan dan pencegahan pembukaan lahan di kawasan hutan lindung Gunung Sindoro Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) Variabel sosial ekonomi masyarakat pada setiap desa yang sudah dibina dan belum dibina mempunyai pengaruh terhadap kelestarian fungsi hutan lindung Gunung Sindoro Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, (2) Pembukaan hutan lindung dilatarbelakangi oleh adanya masyarakat mengetahui aturan-aturan yang berlaku dalam hutan lindung namun terdesak olah kebutuhan ekonomi, sehingga terpaksa membuka hutan untuk meningkatkan pendapatan, sebagai akibat harga tembakau yang rendah, dan (3) Penanggulangan dan pencegahan pembukaan lahan hutan lindung di kawasan IIutan Lindung Gunung Sindoro dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kerjasama yang sinergis antara Pemerintah Daerah, perusahaan rokok (gudang garam dan jarum), dan masyarakat setempat.Penelitian ini dilakukan di Kawasan Hutan Lindung Gunung Sindoro (KPH Kwadungan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dianalisis dengan regresi berganda, yaitu untuk melihat hubungan antara faktor sosial ekonomi masyarakat terhadap luas hutan lindung yang dibuka. Metode kualitatif dianalisis dengan tabulasi terhadap data yang berkaitan dengan persepsi masyarakat dan penegakan hukum. Data primer dan sekunder dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam.dan dokumenter.Hasil analisis memperlihatkan, bahwa pada desa yang sudah dibina variabel sosial ekonomi yang berpengaruh nyata terhadap luas hutan lindung yang dibuka di Desa Bansari adalah jumlah tanggungan kepala keluarga dan pendapatan per kapita per tahun (P-value = 0,004* dan P-value = 0,025*), Desa Mranggen Tengah adalah luas lahan yang dimiliki dan pendidikan formal (P-value = 0,041* dan P-value = 0,037*), dan Desa Mojosari adalah umur kepala keluarga (P-value = 0,044*). Pada desa yang belum dibina variabel sosial ekonomi yang berpengaruh nyata terhadap luas hutan lindung yang dibuka di Desa Candisari adalah jumlah tanggungan keluarga dan pendapatan per kapita per tahun (P-value = 0,046* dan P-value = 0,029*), Desa Mranggen kidul adalah umur kepala keluarga dan jumlah tanggungan keluarga (P-value = 0,007* dan P-value = 0,002*), dan Desa Tlogowero adalah jumlah tanggungan kepala keluarga (P-value = 0,022*). Pada desa yang sudah dibina dan belum dibina sebanyak 95,56% responden dan 86,67% responden mengetahui keberadaan kawasan hutan lindung, serta 97,78% responden dan 95,56% responden pada desa yang sudah dibina dan belum dibina menyatakan, bahwa merambah hutan lindung adalah perbuatan yang dilarang_ Sebanyak 95,56% responden dari desa yang dibina dan 88,89% responden dari desa yang belum dibina menyatakan, bahwa merambah hutan lindung bermanfaat untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Upaya penanggulangan dan pencegahan yang telah dilakukan adalah reboisasi, penyuluhan dan penegakan hukum.Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor sosial ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kelestarian .fungsi hutan lindung Gunung Sindoro: (a) pada desa yang sudah dibina faktor sosial ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap kelestarian fungsi hutan lindung gunung sindoro di Desa Bansari adalah jumlah tanggungan kepala keluarga dan pendapatan per kapita per tahun, Desa Mranggen Tengah adalah luas lahan yang dimiliki dan pendidikan formal, dan Desa Mojosari adalah umur kepala keluarga. (b) pada desa yang belum dibina faktor sosial ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap kelestarian fungsi hutan lindung Gunung Sindoro di Desa Candisari adalah jumlah tanggungan kepala keluarga dan pendapatan per kapita per tahun, Desa Mranggen KiduI adalah umur kepala keluarga dan jumlah tanggungan kepala keluarga, dan Desa Tlogowero adalah jumlah tanggungan kepala keluarga. (2) Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembukaan lahan di kawasan hutan lindung Gunung Sindoro karena masyarakat terdesak oleh kebutuhan ekonomi (harga tembakau yang rendah) sehingga untuk meningkatkan pendapatan, masyarakat. terpaksa melakukan pembukaan lahan, walaupun melanggar aturan-aturan yang berlaku di kawasan hutan lindung. (3) Upaya penanggulangan dan pencegahan terjadinya pembukaan lahan di areal hutan lindung Gunung Sindoro Kecamatan Bansari dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung Gunung Sindoro, melalui kerjasama yang sinergis antara Pemerintah Daerah, perusahaan rokok (gudang gamin dart jarum), dan masyarakat, serta adanya penegakan hukum yang konsekuen.Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Perlu adanya kerjasama yang sinergis antara petani, Pemerintah Daerah dan perusahaan rokok (Gudang Garam dan Jarum), sehingga diharapkan harga tembakau akan mengalami peningkatan, dan (2) Perlu dibuat adanya pembatasan pemanfaatan lahan, agar tidak terjadi kerusakan lahan di wilayah hutan lindung.

---

The Unit of Temanggung `s Forest Administration (BKPH) is the one part of The North Kedu Forest Administration Unit (KPH) which is under The Central Java Unit I Perum Perhutani, in charge of 5,410.50 hectares covered by forest_ That area consists of 1,569.00 hectares of Tlerep Mount (RPH Jumprit), 1,761.30 hectares of Sindoro Mount (RPH Kwadungan), 1,213.90 hectares of RPH Kecepit and 866.20 hectares of RPH Kernloko. The RPH Kecepit and RPH Kemloko are located in Sumbing Mount. The forest degradation of Temanggung BKPH's happened in almost the whole area of the protected forest which is used by the agriculture, especially by the annual crop plantation such as tobacco. BKPH Temanggung states that the biggest opened protected forest area until 2004 for, the apiculture is happpened in Sindoro Mount area (RPH Kwadungan). That area is especially used as_lobacco's plantation which includes 76.00% (1,353.50 hectares) of 1,761.30 hectares protected forest.

This research aims to study: (1) The impact of the community's socio-economic variables on the preservation of protected forest in Sindoro Mount, Bansari District of Temanggung Regency; (2) The driving factors of forestry opening at The Sindoro Mount protected forest of Bansari District of Temanggung Regency; (3) The solutions and preventions of forestry opening at The Sindoro Mount protected forest of Bansari District of Temanggung Regency.

The hypothesis of this study are: (1) The community's socio-economic influence the preservation of the protected forest of Sindoro Mount; (2) The opening of protected forest in Sindoro Mount is being done by the community who have to increase their income as the impact of the decreasing of tobacco's price to fulfil their economic needs, eventhough they know the rules of protected forest; (3) The solutions and prevention of forestry opening at The Sindoro Mount protected forest can be done by sinergisting the cooperation between the Local Goverment and the Cigarette Company (Gudang Garam and Jarum) with the local community to increase the community's income.

This research was conducted at the Sindoro Mount Protected Forest (RPH Kwadungan) using the quantitative and qualitative method. The quantitative method were analyzed by using the multiple regression to study the relation between the community's socio-economic factors and the use of lands within the protected forest and its use as plantation. This research also used the qualitative method to analyze the relation of local community and law enforcement by using the tabulation of data. The primary and secondary data were collected by depth interviewing and documenting.

The analysis states that: (1) The community's socio-economic factors of the constructed village which impacts significantly to the forestry opening area are the number of family members and annual personal income (P-value-0.004' and P-value-0.025') for Bansari Village, the area of land owning and formal education (P-value-0.041' and P-value-0.037') for Central Mranggen Village and the age of the head of the family (P-value=0.044') for Mojosari Village. The community's socio-economic factors of the non-constructed village which impacts significantly to the forestry opening area are the number of family members and annual personal income (P-value-0.046' and P-value-0.029') for Candisari Village, the age of the head of the family and the number of family members (P-value-0.007* and P-value ).002*) for Mranggen Village and the number of family members (P-value--0.022*) for Tlogowero Village; (2) There are 95.56% respondents of constructed village and 86.67% respondents of non-constructed village knows the protected forest area, there are 97.78% respondents of constructed village and 95.56% respondents of non-constructed village slates the forestry opening is illegally action, there are 95.56% respondents of constructed village and 88.89% respondents of non-constructed village states that the forestry opening increase the income; and (3) The solutions and preventions that have been doing consists of replantation, information giving and law enforcing.

The conclusions of this study are: (1) The community's socio-economic factors of the constructed village which impacts significantly to the forestry opening area consists of the number of family members and annual personal income for Bansari Village, the area of land owning and formal education for Central Mranggen Village and the age of the head of the family for Mojosari Village. The community's socio-economic factors of the non-constructed village which impacts significantly to. the forestry opening area consists of the number of family members and annual personal income for Candisari Village, the age of the head of the family and the number of family members for Mranggen Village and the number of family members for Tlogowero Village; (2) The opening of protected forest in Sindoro Mount is being done by the community who have to increase their income as the impact of the decreasing of tobacco's price to fulfil their economic needs, eventhough they know the rules of protected forest; (3) The solutions and preventions of forestry opening at The Sindoro Mount protected forest can be done by sinergisting the cooperation between_the Local Goverment and the Cigarette Company (Gudang Garam and Jarum) with the local community to increase the community's income and forming the consequen law enforcement

The suggestions of this study ere: (1) There should be a synergistic cooperation between The Local Government and The Tobacco Company (Gudang Garam and Jarum) with The Local Farmers to maintains the good balance of tobacco supply-demand and price; (2) There should be a local regulation to protect the forest and effort to build people's legal awareness."

"Suaka Marga Satwa Pulau Rambut merupakan kawasan konservasi bagi berbagai jenis burung dan satwa yang hidup disekitar Pulau Rambut dan Teluk Jakarta. Hutan pantai berfungsi sebagai tempat bersarang dan mencari makanan berbagai jenis satwa. Abrasi pantai, tumpukan sampah dan tumpahan minyak merupakan masalah utama di pesisir pantai Pulau Rambut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis tumbuhan yang mendominansi, struktur vertikal dan horizontal tumbuhan hutan pantai Pulau Rambut tahun 2021 dan mengetahui perubahan jenis tumbuhan yang mendominansi, struktur vertikal dan horizontal tumbuhan hutan pantai Pulau Rambut pada tahun 2021 dengan data tahun 2002. Pengambilan data dilakukan menggunakan metode jalur garis berpetak ganda dengan jarak antar petak ukur 50 meter di sepanjang pantai daerah selatan Pulau Rambut. Data yang diamati terdiri dari jenis tumbuhan, jumlah individu, tinggi dan diameter tumbuhan, pada tingkat pertumbuhan semai, pancang dan pohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis tumbuhan yang berada di hutan pantai Pulau Rambut sebanyak 14 jenis. Tumbuhan yang mendominasi pada tingkat pohon adalah Thespesia populnea dan pada tingkat pancang adalah Ixora grandifolia. Tumbuhan hutan pantai memiliki tinggi antara 4,7—13,7m dengan diameter berkisar antara 11—35cm. Jika dibandingkan dengan penelitian tahun 2002, terjadi perubahan pada jenis tumbuhan yang mendominasi, penurunan jumlah jenis tumbuhan dan penurunan jumlah individu per hektar pada setiap kelas tinggi dan diameter tumbuhan pada inventarisasi hutan pantai Pulau Rambut tahun 2021.

---

Pulau Rambut Wildlife Sanctuary is a conservation area for various types of birds and animals that live around Pulau Rambut and Jakarta Bay. The coastal forest serves as a place to nest and find food for various types of animals. Beach abrasion, piles of garbage and oil spills are the main problems on the coast of Pulau Rambut. This study aims to determine the dominant plant species, the vertical and horizontal structure of Pulau Rambut coastal forest plants in 2021 and determine the changes in the dominant plant species, the vertical and horizontal structure of Pulau Rambut coastal forest plants in 2021 with 2002 data. Double-plot line method with a distance between plots of 50 meters along the southern coast of Pulau Rambut. The data observed consisted of plant species, number of individuals, plant height and diameter, growth rate of seedlings, saplings and trees. The results showed that there were 14 species of plants in the coastal forest of Pulau Rambut. The dominant plant at the tree level was Thespesia populnea and at the sapling level Ixora grandifolia. Coastal forest plants have a height between 4,7—13,7m with a diameter ranging from 11—35cm. When compared with the 2002 study, there was a change in the dominant plant species, a decrease in the number of plant species and a decrease in the number of individuals per hectare in each plant height and diameter class in the 2021 Pulau Rambut coastal forest inventory."

"Inisiasi skema Reduced Emission from Deforestation and Forest Degradation plus dan Pembayaran Jasa Lingkungan REDD dan PJL untuk hutan desa adalah skema untuk memberikan insentif atas upaya pengelolaan hutan desa berkelanjutan oleh masyarakat. Fokus riset ini adalah meneliti dampak inisiasi skema gabungan REDD dan PJL untuk Hutan Desa terhadap deforestasi dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Riset bertujuan menganalisis dampak dana inisiasi Skema REDD dan PJL terhadap deforestasi yang diukur dari tutupan hutan dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat menggunakan participatory wellbeing assessment. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan campuran metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil riset menunjukkan bahwa dari aspek lingkungan terjadi deforestasi bersih sebesar -198,33 ha di Zona Lindung yang menunjukkan terjadi peningkatan tutupan hutan. Dari aspek kesejahteraan, terjadi peningkatan kesejahteraan namun bukan oleh intervensi REDD dan PJL. Hasil riset menyimpulkan bahwa inisiasi Skema REDD dan PJL berdampak positif terhadap pengurangan deforestasi disebabkan karena penggunaan secara tepat oleh masyarakat untuk kegiatan pengamanan dan rehabilitasi hutan. Namun demikian Skema REDD dan PJL belum berhasil memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat disebabkan karena terbatasnya nilai uang yang diterima oleh masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan arahan program yang belum mengarah ke pembangunan fisik sesuai kriteria kesejahteraan yang dibuat oleh masyarakat.

---

The Initiation of Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation plus and Payment for Environmental Services REDD and PES scheme for the village forest hutan desa is a scheme to provide economic incentives for community to manage their forest sustainably. This research focuses on the impact of the REDD and PES to the deforestation and community wellbeing through participatory approach. This research aims to analyse the impact of the initiation of REDD and PES to deforestation through forest cover analysis and to analyse the impact to community wellbeing through participatory wellbeing assessment. This is a qualitative research approach with mix methods. The result shows that from environment aspect, the initiation of REDD and PES scheme resulted a 198.33 ha of net deforestation, which means a forest gain. From the wellbeing aspect, there is an increase in wellbeing but caused by parallel intervention to REDD and PES schemes but caused by parallel intervention to REDD and PES schemes. It concludes that the schemes has a positive impact on reducing deforestation due to proper alocation for forest security and rehabilitation, however the benefit is not sufficient enough yet to improve community wellbeing. "