Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

---

ABSTRACTRelatively little is known or understood about Bangladesh by outsiders. Since its hard-won independence from Pakistan in 1971, it has been ravaged by economic and environmental disasters. Only recently has the country begun to emerge as a fragile, but functioning, parliamentary democracy, relatively self-sufficient in food production and with an economy that has been consistently achieving growth. The story of Bangladesh, told through the pages of this concise and readable book, is a truly remarkable one. By delving into its past, and through an analysis of the economic, political and social changes that have taken place over the last twenty years, the book explains how Bangladesh is becoming of increasing interest to the international community as a portal into some of the key issues of our age: the way globalization affects the world's poorer countries, the long-term effects of the international development industry, the potential risks to people and environment from climate change and the political challenges facing modern Muslim-majority nations. In this way the book offers an important corrective to the view of Bangladesh as a failed state and also sheds light on the lives of a new generation of its citizens."

"Penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk menggambarkan proses penguatan civil society masyarakat perkotaan yang menggunakan pendekatan community organizing, yaitu sebuah pendekatan yang mengutamakan penumbuhan kesadaran kritis, partisipasi aktif, pendidikan berkelanjutan, pembentukan dan penguatan organisasi rakyat.Penelitian ini dilakukan di RW 03, Kampung Belakang, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat-sebuah kampung yang terpisah dari wilayah lain di Jakarta Barat karena pembangunan jalan tol Bandara Soekarno Hattadengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pertama, mencari gambaran mengenai model penguatan civil society di wilayah perkotaan, kedua, memberikan gambaran bagaimana penggunaan metode community organizing (pengorganisasian masyarakat) dalam mencapai hasil dari suatu program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LSM. Ketiga, merumuskan jawaban sejauhmana program penguatan civil society sebuah LSM memberikan kontribusi terhadap keberdayaan masyarakat kelompok sasaran di lokasi program.Dari hasil pengamatan di lapangan dan informasi dari berbagai sumber, hasil yang telah dicapai dalam pengorganisasian di wilayah Kamal dalam upaya penguatan civil society diantaranya: Pertama, munculnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti diskusi-diskusi dan pertemuan forum warga yang membahas persoalan mereka, sehingga penyelesaian masalah warga dilakukan secara bersama-sama dan melalui proses diskusi teriebih dahulu; Kedua, meningkatnya kesadaran politik warga untuk menentukan sikap atas hak-haknya dengan melakukan desakan baik melalui surat atau pun aksi demonstrasi, sehingga mendapatkan tanggapan yang positif dari pihak terkait untuk memenuhi tuntutan warga Kampung Belakang. Disamping itu, mereka berhasil melakukan advokasi kepada seorang buruh PT. Milenia Muliti Makmur yang di PHK untuk mendapatkan hak-haknya. Hal ini menandakan bahwa bargaining position warga meningkat. Ketiga, terbentuknya banyak local association, sebagai tempat masyarakat berkumpul untuk mendiskusikan dan memutuskan persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan bersama. Keempat, terbentuknya jaringan kerja antar organisasi, hal ini ditandai dengan berdirinya Gabungan Organisasi (GORS) RW 03, sebagai forum bersama 12 organisasi di RW 03 dan sebagai media menjalin kerjasama antar organisasi di RW 03. Di sisi lain, Kelompok Buruh RW menjalin jaringan kerja dengan organisasi di luar RW 03, yaitu Serikat Buruh Karya Utama Pokja Kapuk. Kelima, munculnya dukungan dan kepercayaaan warga kepada para pemuda untuk terus melakukan pengorganisasian dan diskusi-diskusi di masyarakat. Keenam, terbentuknya tim inti pengorganisasian, yaitu leader lokal pengorganisasian, yang mampu melaksanakan dan memfasilitasi pertemuan dan melakukan kegiatan-kegiatan pengorganisasian tanpa bantuan dari community organizer dan LSM pendamping.Dalam konteks yang lebih luas, gerakan pengorganisasian masyarakat ini merupakan sebuah guliran awal untuk memulai akumulasi gerakan yang mendorong terjadinya perubahan sistem perencanaan pada tingkat makro (nasional).Perjalanan pergerakan pengorganisasian masyarakat Kamal yang beraliansi dengan berapa LSM ini masih cukup panjang. Gerakan yang digambarkan masih pada tahap mendorong terjadinya perubahan kultur warga melalui proses pengorganisasian diri dengan berbagai langkah nyata dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat Kampung Belakang. Walaupun sudah dimulai dengan berbagai upaya, sepertinya perubahan pada sistem yang lebih struktural masih menjadi pekerjaan rumah tersisa.[ix, 134 halaman, Bibliografi 53 buku, 4 Jurnal, 14 Artikel, (1969-2003)]"

"This paper provides an outline for the study of the role of the social sciences in the study of the workings of civil society in the context of Indonesian and Malaysian Islam. It begins with a discussion on the concepts of civil society and masyarakat madani, term often mistranslated and misunderstood as civil society. It is through a comparison of the two that the relevance of civil society in terms of its theory and practice to Islam is established. Next, I turn to a discussion of the types of use of the social sciences by the various components of civil society. This is followed by a discussion on the need for an account of the impact of the social sciences on public discourse, policy-makers, legislators and NGOs. To the extent that the social sciences do impact in the above arenas, how we may understand the relevance of Islam in this respect is addressed. I conclude by way of an exposition of the relationship between the concepts of civil society and masyarakat madani in the context of the need for a moral public."

"Berkembangnya masyarakat sipil di Indonesia memunculkan persoalan penting untuk dijawab sekaligus juga menjadi alasan mendasar bagi dilakukannya studi ini, yaitu persoalan menyangkut kontribusi peran masyarakat sipil terhadap proses demokratisasi yang bergulir. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil dalam mengimplementasikan perannya terkait dengan aspek enabling environment (faktor eksternal) dan kapasitas organisasi serta pengembangan karakter (faktor internal), memperoleh gambaran mengenai profil perkembangan masyarakat sipil dalam konteks kontribusi peran sebagai aktor penting pemajuan demokrasi, dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan kontribusi dan peningkatan peran masyarakat sipil dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Studi ini merupakan kajian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, konsultasi publik melalui seminar, dan studi kepustakaan untuk menidentifikasi organisasi masyarakat sipil yang menjadi obyek penelitian. Dari hasil studi ini diperoleh kesimpulan bahwa: (1) hubungan negara?masyarakat sipil di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks lokal (budaya masyarakat dan budaya politik), karakter organisasi masyarakat sipil (SDM dan manajemen, finansial, model gerakan, jaringan), dan dinamika ekonomi politik lokal dan nasional; (2) organisasi masyarakat sipil memiliki potensi penting bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia; (3) peran masyarakat dalam mendorong perkembangan LSM/organisasi masyarakat sipil di Indonesia cukup signifikan.

---

The growth of civil society in Indonesia gives rise to some imperative issues to resolve. This is the indispensable ground why the study is carried out, i.e. the contribution of the role of civil society on the process of democratization undergone todate. The objectives of this study are among others to identify problems faced by civil society organisation in instigating its role with regard to the aspects of enabling environment (external) and capacity of organisation (internal) as well as the nature enhancement; to acquire profile of civil society augmentation in the context of its role contribution as significant actor democracy advancement, and to propose policy recommendation concerned with contribution and enhancement of the role of civil society in the process of consolidating democracy in Indonesia. This study is a qualitative review. The methods used are among others depth interview, focused group discussion, public consultation through seminar, and literature study to identify CSOs that will be the target of this study. The study concludes that (1) state-civil society relationship is enormously influenced by local context (social and political culture), nature of civil society organisation (human resources and management, financial sources, movement model,networking), and local and national political economy dynamic; (2) civil society organisation has an important potential on the process of consolidating democracy in Indonesia; (3) the role of society in generating the growth of civil society organisation has been somewhat noteworthy."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pembedahan terhadap fenomena yang terjadi dari hadirnya inkonsistensi praktik pidana hukum yang timpang terhadap kaum elitis dan rakyat sipil. Penelitian ini menemukan bahwa inkonsistensi praktik pidana hukum yang terjadi di Indonesia kepada kaum elitis dan rakyat sipil menghasilkan persoalan ketimpangan vonis hukuman antar suatu kaum, ketidakadilan para aparat hukum dalam memvonis pidana hukum, hingga termarjinalnya rakyat sipil yang tidak memiliki hak istimewa dalam membela dirinya. Dalam kajian ini, pendekatan teori Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau digunakan bersama dengan metode kualitatif dengan teknik analisis konseptual dan refleksi kritis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disparitas yang terjadi tidak sesuai dengan kontrak sosial yang telah disepakati.

---

This research aims to dissect the phenomenon that occurs due to the presence of inconsistent legal criminal practices that are unequal towards elitists and civilians. This research found that the inconsistency of legal criminal practices that occur in Indonesia for elitists and civilians results in problems of inequality in sentences between groups, injustice of legal officials in passing criminal sentences, and the marginalization of civilians who do not have the privilege of defending themselves. In this study, Jean Jacques Rousseau's Social Contract theory approach is used together with qualitative methods with conceptual analysis and critical reflection techniques. The results of this research show that the disparities that occur are not in accordance with the agreed social contract."