Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Space Management of Manokwary City has an implication of people rights protection over land. The preventive legal manifested in socialization of city space site plan; community' participation in city space management; and democratic consultation in providinf land. The result of the study indicates that community managing rights over land is not democratic yet. This indicates the community'rights are not protected yet in carrying out of space management in Manokwary City, the capital of Irian Jaya Barat Province."

"Yogyakarta merupakan Propinsi di Indonesia yang memiliki kekhasan, keunikan dan daya tarik tersendiri. Dengan dibuatnya Undang-undang nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka terjadi penggabungan Kabupaten Kota Kesultanan Yogyakarta dan Kabupaten Kota Paku Alaman menjadi Kota Yogyakarta. Keistimewaan Yogyakarta lainnya adalah pengelolaan Tanah Magersari. Tanah dengan hak Magersari merupakan tanah yang dimiliki oleh Kasultanan Yogyakarta yang untuk kemudian tanah tersebut digunakan dengan menggunakan hak pakai oleh masyarakat untuk mendirikan bangunan ataupun untuk kegiatan lain. Pengelolaan Tanah Magersari ini dikelola oleh Kantor Panitikismo sebagai Kantor Pertanahant Keraton Yogyakarta. Pembuatan sertifikatpun dilakukan langsung oleh Kantor Panitikismo. Ada keunikan dalam pembuatannya yaitu setiap sertifikat apabila yang memiliki tanahnya adalah pribadi maka akan ditempelkan sebuah foto sebagai identitas pemilik sedangkan apabila yang memilikinya sebuah badan hukum maka tidak perlu menempelkan foto tersebut."

"Tesis ini meneliti mengenai hak jaminan kebendaan yang dapat dibebankan atas pesawat terbang setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode analisis kualitatif. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan tidak menyebutkan secara tegas lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas pesawat udara. Penjaminan pesawat terbang dan helikopter dengan menggunakan hipotik yang berlangsung saat ini tidaklah menimbulkan hak preferen bagi kreditor karena yang dapat dilaksanakan hanya Akta Kuasa Membebankan Hipotik. Pencatatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan hanya menghasilkan Surat Keterangan. Gadai juga tidak bisa dibebankan pada pesawat udara karena debitor harus melepaskan pesawat udara dari kekuasaannya dan menyerahkannya pada kreditor. Pesawat udara juga tidak mungkin dibebankan dengan hak tanggungan karena objek dari hak tanggungan adalah hak atas tanah dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan fidusia tidak dapat dibebankan pada pesawat udara. Namun dalam undang-undang tersebut tidak ada larangan untuk menjadikan bagian pesawat udara seperti mesin pesawat udara dan/atau suku cadang pesawat udara untuk dijadikan objek jaminan fidusia. Dengan demikian Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan belum memberikan jalan keluar mengenai lembaga jaminan kebendaan yang dapat dibebankan atas pesawat udara di Indonesia. Kaitan antara hak jaminan kebendaan atas pesawat terbang dan Konvensi Cape Town adalah perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan perlindungan sebagai kepentingan internasional berdasarkan Konvensi Cape Town. Ratifikasi Konvensi Cape Town dan pengaturannya dalam Undang-undang Penerbangan hanya memberikan jalan keluar bagi kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dibebankan atas pesawat udara yang dipasang berdasarkan hukum asing, tetapi pesawatnya didaftarkan dan dioperasikan di Indonesia. Perlindungan kreditor berdasarkan Kovensi Cape Town salah satunya adalah penghapusan pendaftaran pesawat udara dan melakukan eksport pesawat udara dengan seketika dan tanpa putusan pengadilan melalui Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor (Irrevocable deregistration and export request authorization/ IDERA) atas pesawat udara yang memiliki tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran Indonesia. IDERA hanya dapat dilaksanakan di Indonesia apabila telah didaftarkan/dicatat oleh Menteri Perhubungan. Peran Notaris dalam pembebanan jaminan fidusia atas mesin pesawat udara dan/atau suku cadang pesawat udara adalah dengan membuat akta Jaminan Fidusia dan melakukan pendaftaran fidusia pada Kantor Pencatatan Fidusia, selain itu Notaris juga dapat bertindak selaku kuasa dari debitor untuk mendaftarkan IDERA.

---

This thesis discusses about the security right may be charged for the aircraft after the enactment of Law Number 1 Year 2009, using a normative juridical research methods and qualitative analysis methods. Law Number 1 Year 2009 does not expressly mention the security right that can be charged for the aircraft. Security for both aircraft and helicopters using mortgage today does not give any secured right for creditors since only the Deed of Power of Attorney to Mortgage Charges is able to be exercised. The recordation conducted by the Directorate General of Air Transportation of the Ministry of Transportation only issues a statement letter. A pledge cannot also be charged to the aircraft because in this scheme the debtor must deliver it to the creditor. Moreover, aircraft is also not possible to be charged through Hak Tanggungan due to its object which is only land or others belonging to the land. On the other hand, Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Guaranty clearly states fiduciary guaranty cannot be charged to the aircraft; although, there is no provision in the law which prohibits charging parts of an aircraft, such as its engines and/or spare parts, as the object of the fiduciary guaranty. In other words, it indicates that Law Number 1 Year 2009 has not provided any solution for problems about what security right may be charged to the aircraft. The correlation between this issue and the Cape Town Convention is that security agreement is a way to gain protection as an international interest under this convention. Ratification of the Cape Town Convention and the adoption of it into the Indonesian Aviation Law only gives solution for creditors who hold security right?conducted with the foreign laws?of aircraft, but it is registered and operated in this country. One of the protections for creditors under the convention is the deregulation of aircraft registration and export immediately and without the court decision, through a power of attorney that cannot be revoked to request of nullification of the registration and export (irrevocable deregistration and export request authorization/IDERA) of the aircraft with Indonesian nationality and registration marks. The IDERA can be enforced in Indonesia only after it has been registered or recorded by the Ministry of Transportation. The roles of Notary in this fiduciary assignment of aircraft engines and/or its spare parts are to prepare the related deed and register it to the Fiduciary Registration Office. In addition, Notary also acts as an attorney of the debtor to register the IDERA."

"ABSTRAKEfektivHas pelayanan suatu prasarana dan sarana pubuk sebagaimana pengadaan air bersih diukur dengan berkurangnya keterlambatan suplai air, meningkatnya kualitas air dan bertambahnya efisiensi pengelolaan pengusahaan air tersebut. Permasalahan pokok adalah permasalahan aspek manajemen dalam arti luas, yang harus dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelayanan sepanjang masa rencana proyek air bersih dimaksud Perencanaan dan pelaksanaan, serta pemilihan alternatif pengembangan biasanya dilakukan dengan metode yang umum dilakukan yaitu studi kelayakan, disain detail dan pengawasan teknis. Namun dengan meningkatnya kompleksitas teknologi dan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka selaku konsumen, dampak-dampak negatif bersifat teknis maupun non teknis, termasuk masalah kesehatan, kelestarian lingkungan dan baiknya tingkat pelayanan, perlu dipelajari dengan metode manajemen risiko. Pengertian risiko selalu mencakup dua elemen yaitu fiekuensi / probabilitas terjadinya dampak negatif, dan konsekwensi daripada dampak negatif tersebut. Tingkat risiko (level of risk) yang mungkin terjadi akan memberikan prioritas penanganan bagi semua pihak yang berkepentingan.Karena itu manajemen risiko adalah aplikasi secara sistematis kebijaksanaan manajemen, prosedur dan praktek terhadap tugas menganalisa, mengevaluasi dan mengontrol risiko-risiko.Dalam penelitian ini, untuk memberikan pengadaan air baku bagi PAM DKI Jakarta, di samping Saluran Terbuka Tarum Barat yang telah ada, dibahas suatu altematif pengaliran air dari Waduk Juanda ke DKI Jakarta, dan dilihat alternatif mana yang paling kecil dipengaruhi oleh konsekwensi-konsekwensi akibat risiko teknis, aiam, lingkungan dan kesehatan dan keselamatan. Metode penelitian dilakukan secara semi kuantitatif dan termasuk kategori quasi experimental, dan data kualitatif dijadikan kuantitatif dengan skala Likert.Untuk meUhat pengaruh besarnya konsekwensi terhadap kedua alternatif tersebut dilakukan analisa statistik menggunakan SPSS (Statistical Pnoduct and Service Solutions). Kemudian dari aspek biaya dilakukan analisa Equivalent Monetary IVPERPUSTAKAAN PUSAi Value Cost dengan model Decision Tree, yang memberikan hasil mendukunganafea pengaruh konsekwensi di atas.Dari kedua ahernatif penyaluran air baku dari Waduk Juanda untuk menghadapikebutuhan tahun 2025, setelah dilakukan analisa disarankan alternatif pemasangansifon-sifon di sungai Bekasi, Cikarang dan Cibeet. Kemudian dibuat rencanapenanganan risiko untuk alternatif yang menggunakan sifon.Langkah pengambilan keputusan manajemen dengan melakukan manajemenrisiko terlebih dahulu, diyakini akan memberikan pelayanan air bersih secaraefektif terhadap PAM OKI."