Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis moneter yang terjadi di Indonesia mengakibatkan banyak perusahaan melakukan restrukturisasi. Salah satu dampaknya adalah turunnya harga pasar saham-saham di bursa efek bahkan hingga dibawah nilai nominalnya. Karena perseroan terbuka tidak boleh menerbitkan saham baru dengan harga di bawah nilai nominalnya, maka PT Bank Lippo Tbk memprakarsai penerbitan saham kelas baru yang memiliki nilai nominal di bawah nilai nominal saham lama. Dengan damikian PT Bank Lippo Tbk dapat melakukan right issue dengan harga penawaran di bawah nilai nominal saham lama. Saham baru ini memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan saham lama sehingga dengan demikian memiliki hak yang sama dengan saham lama. Hal ini menimbulkan kontroversi karena Undang-undang Perseroan Terbatas/UUPT dan Undang-undang Pasar Modal/UUPM belum mengatur mengenai hal ini.Pokok permasalahan yang diteliti adalah sejauh mana peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan pasar modal mengatur menganai hal ini dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dan sumber data sekunder.Kesimpulan penelitian ini adalah UUPM maupun peraturan Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) tidak mengatur mengenai hal tersebut, dengan demikian harus mengacu pada UUPT. UUPT mengenal adanya klasifikasi saham lain (klasifikasi saham selain saham biasa) ke dalam kelas-kelas yang lebih kecil. Dengan demikian klasifikasi saham biasa dapat pula diklasifikasikan ke dalam kelas-kelas yang lebih kecil. UUPT tidak mengatur hubungan nilai nominal saham dengan hak pemegang saham. Dengan demikian saham dengan nilai nominal berbeda dapat memiliki hak yang sama maupun berbeda. Pemegang saham lama terlindungi dengan diwajibkannya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk efektifnya Right Issue. Ketentuan hukum belum memberikan perlidungan bagi pemegang saharn baru, namun Bapepam mengatakan bahwa pernegang saham lama tidak dapat mengkonversikan sahamnya menjadi saham baru berdasarkan nilai nominal."

"Perseroan Terbatas terbuka wajib melaporkan laporan keuangan perseroan tersebut secara berkala dan akurat. PT Bank Lippo Tbk sebagai suatu perseroan publik juga wajib melakukan kewajiban tersebut. Yang menjadi permasalahan di sini adalah adanya perbedaan informasi laporan keuangan per 30 September 2002 yang diumumkan melalui media cetak pada tanggal 28 November 2002 dan laporan kepada Bursa Efek Jakarta pada tanggal 26 Desember 2002. Kedua laporan tersebut walaupun dibuat untuk periode yang sama dan telah diaudit, namun menyajikan informasi yang berbeda pada nilai aktiva dan laba bersih. Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di media cetak pada tanggal 28 November 2002 tercantum total aktiva sebesar Rp 24 trilyun dan laba bersih Rp 98 milyar, sedangkan dalam laporan keuangan yang diserahkan kepada Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 27 Desember 2002, total aktiva tercatat sebesar Rp 22,8 trilyun dan rugi bersih sebesar Rp 1,3 trilyun.Pihak manajemen PT Bank Lippo Tbk telah menjelaskan bahwa itu terjadi karena adanya kemerosotan nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yaitu 2,393 trilyun pada laporan yang dipublikasikan dan Rp 1,42 trilyun pada laporan ke BEJ, sehingga pada neraca terjadi penurunan ratio kecukupan modal dari 24,77 % menjadi 4,23 %. Terhadap hal tersebut Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) selaku badan yang mempunyai kewenangan di dalam Pasar Modal telah melakukan pemeriksaan, yang mana pada tanggal 17 Maret 2003 Bapepam menqeluarkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa Direksi PT Bank Lippo Tbk tidak hati-hati dalam mencantumkan kata "diaudit" dan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada iklan laporan keuangan per 30 September 2002 pada tanggal 28 November 2002 dan memberikan sanksi kepada Direksi yang menjabat pada waktu itu berupa kewajiban untuk menyetor uang kepada kas negara Rp 2,5 milyar. Padahal di dalam Undang-undang Pasar Modal perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana kejahatan, yaitu penyesatan informasi atau "misleading information" dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah)."

"Penerbitan bank garansi merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan perbankan untuk membantu kelancaran dunia usaha. Jasa layanan perbankan tersebut selaras dengan amanat pasal 1 butir 2 UU Perbankan yang menyatakan bahwa bank umum dapat memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Meskipun bank garansi dipandang sebagai instrumen perbankan yang aman berdasarkan pemikiran bahwa instrumen ini memiliki pertahanan hukum yang kuat, namun dalam beberapa kasus bank garansi dapat juga menimbulkan persoalan. Kasus bank garansi yang melibatkan antar negara seharusnya tidak menyebabkan bank nasional menghadapi kesulitan pembayaran. Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Metode pengolahan dan analisis data dilakukan dengan kuantitatif dengan bentuk deskriptif-analisis. Dalam kasus pembahasan skripsi ini, salah satu bank nasional justru mengalami kesulitan besar ketika klaim terhadap bank garansi yang sudah dibayarkan tidak mendapatkan pembayaran dari penerbit kontra garansi yang diterbitkan oleh salah satu bank di Korea, karena bank di Korea diperintahkan oleh pengadilan nasional setempat untuk tidak membayarkan kontra garansi tersebut. Akibatnya, bank nasional mengalami kerugian besar. Dilihat dari perspektif hukum, keadaan ini sama sekali tidak sejalan dengan ketentuan bank garansi yang seharusnya berlaku secara universal. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana prosedur penerbitan bank garansi yang diterbitkan atas dasar kontra garansi dalam kasus dan bagaimana perlindungan hukum bagi bank penerbit bank garansi yang diterbitkan berdasarkan kontra garansi dari bank di luar negeri. Untuk mencegah masalah yang sama terjadi kepada bank nasional perlu suatu setoran jaminan sebesar nominal bank garansi walaupun telah ada kontra garansi dari bank diluar negeri yang bonafide.

---

Bank guarantee is one of the services offered by the bank to ensure smooth activities in business. This bank’s service is in line with the provision of Article 1 item 2 of Banking Law which stipulates that commercial banks may provide services for payment transactions. While bank guarantee is regarded as a banking instrument that is safe based on the conviction that it is an instrument strongly backed by the law, it may in some cases give a problem. A case of a bank guarantee that involves bilateral relationship between countries should not have caused a national bank to incur difficulty in claiming payment. The method of this writing uses bibliographic study, being descriptive and the data collection tool was study on document. However, the case dealt with in this thesis is that in which one of the national banks actually encountered a big difficulty claiming payment for the bank guarantee it had honoured when the payment claim was refused by the issuer of the counter bank guarantee – a bank in Korea. It was because, the court of jurisdiction in Korea ordered the bank in Korea to reject payment for the particular bank guarantee. This caused the national bank to incur a big loss. From the legal perspective, this situation was completely inconsistent with the provision of a bank guarantee which actually applies universally. ts. The case being dealt with is how the procedure of issuing a bank guarantee is based on a counter-guarantee in a case and how is the legal protection for the bank issuing a bank guarantee based on a counter-guarantee by a bank overseas. In order that the national banking avoid encountering the same case, it is necessary that a security deposit of the same amount as the nominal value of the bank guarantee be required despite a counter-guarantee of by a reputable bank overseas."

"Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Sejauh ini belum ada penelitian mengenai penerbitan saham tanpa nilai nominal. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena belum ada aturan bidang pasar modal yang mengatur tentang penerbitan saham tanpa nilai nominal. Penerbitan saham dapat dilakukan dengan menggunakan atau mencantumkan nilai nominal dan tidak mencantumkan nilai nominal. UUPT 1995 hanya membuka peluang diterbitkannya penerbitan saham dengan nilai nominal. Hal tersebut membawa akibat tertentu terhadap perusahaan, salah satunya adalah kurangnya fleksibilitas perusahaan ketika akan menambah modalnya atau ketika akan melakukan restrukturisasi. Sementara itu berdasarkan UU No. 8/1995, tidak dimungkinkan diterbitkannya saham tanpa nilai nominal karena hal tersebut belum diatur. UUPT 2007 memberikan peluang kepada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal untuk mengatur kemungkinan penerbitan saham tanpa nilai nominal. Hal tersebut tercermin dari adanya ketentuan yang mengecualikan bahwa meskipun dalam UUPT 2007 saham harus dengan nilai nominal, tetapi dibuka peluang bahwa ketentuan di bidang pasar modal dapat mengatur lain. Dalam pengertian lain berarti bahwa ketentuan di pasar modal dapat mengatur mengenai penerbitan saham tanpa nilai nominal, sepanjang hal tersebut dikehendaki. Kesimpulan sementara penelitian ini adalah Jika penerbitan saham tanpa nilai nominal diijinkan di pasar modal, hal tersebut dapat membawa akibat hukum pada berbagai aspek yang berkaitan dengan perusahaan. Akibat hukum tersebut antara lain berkaitan dengan anggaran dasar perusahaan yang berkaitan dengan aspek modal saham, antara lain terhadap ketentuan tentang modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan, ketentuan tentang penentuan nilai cadangan wajib perusahaan, ketentuan tentang golongan atau seri saham, ketentuan tentang saham bonus dan terhadap emiten yang akan right issue yang sebelumnya menerbitkan saham dengan nilai nominal. Selain itu akibat hukum lainnya adalah berkaitan dengan aspek pembukuan perusahaan yang berkaitan dengan laporan tahunan yang harus disiapkan oleh Direksi. Akibat hukum penerbitan saham tanpa nilai nominal terhadap pembukuan perusahaan antara lain terkait dengan aspek pencatatan penerbitan saham, aspek pencataran pembelian kembali saham, aspek pencataran pengurangan modal, aspek pencatatan dividen saham dan aspek pencataran quasi reorganisasi. Untuk mengadopsi rejim saham tanpa nilai nominal di pasar modal maka dapat ditempuh dengan cara mengubah UUPM dan/atau membuat peraturan Bapepam-LK yang memungkinkan penerbitan saham tanpa nilai nominal dapat dilakukan di pasar modal Indonesia.

---

This Thesis is written using library research method with secondary data as its source. As long as, no research about this topic. The issue is attractive because until now, no regulation in the capital market that regulate the issuance of no par stock. The issuance of shares can be done with par value and no par value. The 1995 Company Law only sets opportunities for the issuance of shares with par value. It causes certain effects for the company, one of which is the lack of flexibility of the company when it will increase their capital or when it will undertake a restructuring. Meanwhile, under the Capital Market Law (UU No. 8/1995), it is not possible to issue shares without par value since it is not yet regulated. The 2007 Company Law sets opportunities to the capital market regulations to manage the possibility of the issuance of no par value shares. This is reflected in the provisions stating that even though shares within the 2007 Company Law must have a par value, but it also sets opportunities for the capital market to regulate otherwise. It also means that the regulations in the capital market can manage the issuance of no par value share, as long as it is required. The tentative conclusion are, if the issuance of no par value shares authorized in the capital market, it may causes legal consequences on various aspects related to the company. The legal consequences are as follow: in connection with the articles of association of the company related to the share capital, including the provisions concerning the authorized capital, paid up and issued capital, the provisions concerning the determination of the value of mandatory reserves of the company, provisions concerning the class or series of shares, the provision of bonus shares and to issuer that will undergo right issues, which previously issued with par value. In addition, other consequence is related to the accounting aspects in connection with the company?s annual report that should be prepared by the Directors, such as those associated with the accounting aspects of share issuance, share repurchase, capital reduction, shares dividends recording and quasi reorganization recording. To adopt a No Par Value regime in the capital market, the Capital Market Law must revise and / or draft a new law (Bapepam-LK regulation) that allows shares no par value can be issued in the Indonesian capital market."

"Dalam perdagangan saham, informasi material yangterbuka untuk umum memegang peranan penting dalampembentukan harga saham sehingga berpengaruh padapermintaan dan penawaran saham. Namun, apabila perdagangansaham tersebut menggunakan informasi yang belum terbukauntuk umum untuk digunakan beberapa pihak yang terkaitdengan perdagangan saham tersebut guna mengambil keuntunganpribadi, yang terjadi adalah pelanggaran di Pasar Modalyaitu Insider Trading. Insider Trading merupakan praktik dipasar modal dimana Orang Dalam (insider) melakukantransaksi sekuritas dengan menggunakan informasi eksklusifyang mereka miliki yang belum tersedia bagi masyarakat atauinvestor. Pelanggaran Insider Trading tersebut timbulkarena tidak terjaganya keseimbangan antara kepentinganperusahaan untuk menjaga rahasia perusahaan di satu pihakdan hak-hak pemegang saham untuk melindungi investasimereka di pihak lain dimana hal ini mengindikasikanmanajemen perusahaan tersebut tidak menerapkan prinsipprinsipGood Corporate Governance (GCG) pada manajemennya.Dalam penelitian kepustakaan ini, melihat bagaimana suatuperdagangan saham diindikasikan terjadi Insider Trading,penerapan GCG dalam manajemen perusahaan terbuka danmelihat bagaimana manajemen perusahaan memberikanperlindungan bagi pemegang sahamnya. Hal ini dikaitkandengan ada tidaknya pihak orang dalam yang berdasarkaninformasi orang dalam digunakan untuk bertransaksi sahamtersebut. Agar tidak terjadi kebocoran rahasia perusahaan,maka manajemen perusahaan harus menjaga informasi orangdalam dan melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Danperlindungan bagi pemegang saham yang diberikan olehmanajemen perusahaan melalui pelaksanaan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS)."

"Merger merupakan alternatif strategi yang lazim digunakan untuk melakukan peningkatan pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan. Dengan adanya konsolidasi perbankan yang dilakukan Bank Indonesia melalui Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan adanya wacana Single Presence Policy yang dikeluarkan Bank Indonesia memungkinkan terjadi merger antara Bank Niaga dan Bank Lippo yang pada dasarnya dimiliki oleh perusahaan yang lama.Sebelum melakukan merger, perusahaan harus melakukan penilaian untuk mengetahui penilaian perusahaan dan kelayakan harga saham dari Bank Lippo sebegai perusahaan target. Ada beberapa metode penilaian perusahaan yang umumnya digunakan oleh perusahaan penilaian perusahaan, yaitu metode capitalization of maintainable future earnings dan discounted casf flow yang didasarkan alas proyeksi keuangan serta metode net asset, market value dan metode liquidation yang didasarkan atas data historis.Pencatatan akuntansi yang dapat digunakan dalam merger adalah metode pooling of interest dan purchase method. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pooling of interest, sehingga penggabungan laporan konsolidasi Bank Niaga dan Bank Lippo paska merger merupakan penggabungan harta, kewajiban dan ekuitas dari masing-masing perusahaan yang melakukan penggabungan usaha.Setelah dilakukan merger, dilakukan penilaian terhadap kinerja Bank Niaga pasca merger. Penilaian dilakukan dengan melakukan analisis terhadap strategis bisnis dan analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang umumnya digunakan di perbankan.Kinerja pasta merger juga dapat dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap sinergi perusahaan pasta merger. Sinergi diperoleh dengan melakukan perhitungan value of the firm Bank Niaga pasca merger dengan value of the firm Bank Niaga dan value of the firm Bank Lippo sebelum melakukan merger. Hasil yang positif menunjukkan bahwa penggabungan usaha tersebut dapat memberikan sinergi yang positif untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan di masa yang akan datang.

---

Merge is one the alternatives strategy for improving and expanding growth of the company. Banking consolidation policy issued by Government Banking with Arsitektur Perbankan Indonesia (API) and Single Presence Policy issue have make possibility for PT. Bank Niaga Tbk and PT. Bank Lippo Tbk to make consolidation between them, because both of the company have the same ultimate shareholders.

Before merge, the company must make valuation for the fair value of the stock price and value of the firm of the target company. There are some methods which usually used by Appraisal Company, capitalization of maintainable future earnings and discounted cash flow which is based on projection of financial performance. Net asset, market value and liquidation method which is based on historical data.

There are two accounting method which can be used for consolidation, pooling of interest method and purchase method. This research is using pooling of interest method. So the consolidation report between PT. bank Niaga Tbk and PT. Bank Lippo Tbk is a combination of asset, liabilities and equities from the company who made combination.

After merge, we must make performance valuation for the company after merge. Valuation is involved analysis of business strategy and analysis of financial report using financial ratios usually using in banking industry.

Performance after merger also can value with the synergy of the company. Synergy is the difference between value of the combined firm and the sum of the value of the firm as separate entities before merge. The positive values means that there are synergies for the company after merge and the company have possibility to growth in the future."