Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengenai di masih banyaknya pertanyaan yang timbul pada kalangan sebagian masyarakat mengenai kepastian hukum akan kepemilikan hak atas tanah yang mereka kuasai dan kekuatan pembuktian sertipikat hak milik sebagai alat bukti yang kuat, karena banyaknya permasalahan yang timbul mengenai sertipikat atas tanah yang mereka miliki setelah sekian tahun nmmeka kuasai ternyata telah menjadi perkara dalam pengadilan dan dibatalkan sertipikat tersebut yang tidak diketahui oleh pemilik sertipikat atas tanah tersebut. Sedangkan Pemerintah dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai hukum atas tanah dan haknya kepada masyarakat mengadakan Pendaftaran Tanah.Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan sumber-sumber seperti buku yang berkaitan dengan kedudukan sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat dengan dihubungkan dengan kasus sengketa tanah Absentee, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, Putusan pengadilan dan undang-undang yang berhubungan dengan kedudukan sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat dengan dihubungkan dengan kasus sengketa tanah Absentee.Setelah meneliti berbagai sumber, diperoleh basil bahwa secara teori hukum seharusnya sertipikat merupakan suatu alat bukti yang kuat, akan tetapi dalam kasus ini dapat dibuktikan sebaliknya yaitu dengan alat. bukti yang lain sehingga hakim memutuskan membuktikan sebaliknya dengan membatalkan 111 sertipikat hak milik atas tanah. Dan Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pemilik sertipikat yaitu dapat dilakukan dengan Cara musyawarah untuk mengajukan ganti rugi atas tanah beserta bangunan yang ada diatasnya kepada ahli waris dari H.M.T BAKRIE dengan harga yang dianggap sesuai oleh kedua belah pihak. Apabila tidak tercapainya mufakat, maka para pemilik sertipikat tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan."

"Skripsi ini mendeskripsikan tentang sisi lain PAUD di balik perannya sebagai pranata pendidikan yang saat ini telah mengalami sejumlah pergeseran. Lokasi penelitian dilakukan di kelurahan Rangkapan Jaya kota Depok, yakni melibatkan tujuh PAUD di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang menggambarkan suasana di lokasi penelitian untuk membangun konteks bagi masalah yang diangkat. Skripsi ini pun menjelaskan secara rinci bentuk-bentuk pergeseran dari penyelenggaraan PAUD yang pada akhirnya menciptakan sejumlah masalah berbau penyimpangan. Adanya pergeseran atas penyelenggaraan PAUD tersebut tidak lain dipicu oleh kepentingan ekonomi, kepentingan kelompok, maupun kepentingan negara yang akhirnya merubah arah tujuan PAUD itu sendiri. PAUD yang semula ditujukan sebagai wadah pendidikan anak, kini tidak ubahnya seperti pasar yang segala sesuatunya berlandas pada nilai tukar dan keuntungan. Kemudian adanya unsur kepentingan dalam pelaksanaan PAUD juga menimbulkan sejumlah dampak, yakni dampak sosial dan kultural. Kondisi tersebut terus dibiarkan seiring posisi PAUD yang semakin hari semakin digaungkan sebagai jenjang pendidikan pra-sekolah yang wajib dienyam setiap anak.

---

This thesis describes and analyzes the other side of Early Childhood behind it role as an education institutions that now sifted. The research take place in Rangkapan Jaya Villages, Depok City, involving seven Early Childhood in the region. The research used descriptive as the method to describes the situation at the location to establish the context for the issues raised. This thesis also describes in detail the forms of organization of Early Childhood shifted, that ultimately creates a number of deviation problems. The deviation problems about the execution of Early Childhood education is triggered by groups interest, economic interests, and also state interest, that changed the goal of Early Childhood itself. Early Childhood which was originally intended as a company for the children’s education, is no different than the market as everything is based on exchange rate and profit. Then, there is an element of interest in the Early Childhood program also raises a number of effects, such as social and cultural impact. The condition was allowed together with the position of Early Childhood which is reffered to, as pre-school education that is needed."

"HIV/AIDS dan Hepatitis C adalah dua jenis penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yang memiliki kesamaan dalam proses penularan dan penyebarannya yang semakin meluas. Meskipun demikian persepsi masyarakat terhadap kcdua penyakit ini mungkin saja berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan persepsi ibu rumah tangga tentang HIV/AIDS dan Hepatitis C. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif perbandingan dengan sampel sebanyak 70 orang ibu rumah tangga di wilayah RW 07 Kelurahan Rangkapan Jaya Kota Depok. Instrumen penelitian adalah kuisioner berisi 50 pertanyaan. Metode pengumpulan data dengan pembagian dan pengisian kuisioner setelah dilakukan penjelasan tujuan dan manfaat penelitian pada responden.Analisa data yang digunakan adalah analisa univariat dengan menghitung distribusi fiekuensi, mean, dan median, dan bivariat dengan uji beda dua proporsi. Hasil penelitian 64,3% (45 orang) menganggap HIV/AIDS lebih berbahaya daripada Hepatitis C. Untuk persepsi responden tentang HIV/AIDS adalah seimbang, yaitu 50% (35 orang) memiliki persepsi positif dan 50% (35 orang) merniliki persepsi negatifi Sedangkan persepsi responden tentang Hepatitis C adalah 34 orang (5l,4%) memiliki persepsi positifl dan sebanyak 36 orang (48,6%) memiliki persepsi negatifi Setelah dilakukan uji beda dua proporsi terhadap persentase persepsi negatif responden tentang HIVIAIDS dan Hepatitis C diketahui bahwa p vaIue=0,2?. Berarti pada tingkat kepercayaan 5% tidak ada perbedaan antara persepsi ibu rumah tangga tentang HIV/AIDS dan Hepatitis C. Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya instrumen penelitian lebih spesifik dan jumlah sampel diperbesar, penyuluhan kesehatan tentang kedua penyakit tersebut juga harus semakin gencar dilakukan dengan strategi-stlategi yang tepat sehingga persepsi masyarakat dapat semakin positif."

"Kebijakan pemerintah untuk menyediakan perangkat hukum secara lengkap dan jelas yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum yang seimbang kepada semua pihak yang memerlukan penyediaan dan penguasaan tanah sangat dirasakan urgensinya. Jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum tersebut diberikan oleh pemerintah melalui kegiatan pendaftaran tanah yang menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanahnya. Sistem publikasi negatif yang bertendensi positip dalam pendaftaan tanah yang di anut oleh UUPA pada kenyataannya belum memberikan jaminan kepastian hukum sehubungan dengan munculnya kasus-kasus mengenai gugatan terhadap pemegang sertipikat oleh pemegang hak atas tanah semula. Efektifitas dari ketentuan-ketentuan yang di atur dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya mengenai pendaftaran tanah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang seimbang kepada pihak yang memperoleh dan menguasai tanah dengan itikad baik dan dikuatkan dengan pendaftaran tanah serta kepada pihak yang mempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan sebagaimana mestinya masih perlu di kaji untuk penyempurnaan."

"Status gizi pada usia lanjut perlu mendapat perhatian, karena dengan meningkatkan derajat kesehatan kelompok usia lanjut semakin bertambah. Usia lanjut adalah insan yang rentan dengan masalah kesehatan termasuk gizinya. Banyak faktor yang berhubungan dengan status gizi meliputi umur, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan konsumsi makanan. Untuk mengetahui gambaran status gizi menurut IMT dan faktor‐faktor yang berhubungan dengan IMT pada usia lanjut binaan Rw Siaga Kelurahan Rangkapan Jaya Lama, dilakukan Studi Cross Sectional. Populasi penelitian adalah seluruh usia lanjut yang mengikuti pembinaan kesehatan di wilayah Rw Siaga Kelurahan Rankapan Jaya Lama yang berumur 55 - 82 tahun. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 119 responden. Penelitian ini menganalisa data primer, data yang diperoleh dari hasil pengisian melalui wawancara, recall 24 jam, pengukuran dan penimbangan. Pengolahan data dan analisa menggunakan komputer. Analisa data dilakukan secara univariat untuk mengetahui gambaran distribusi frekuensi dan dilakukan secara bivariat dengan menggunakan uji Chi Square untuk mengetahui hubungan antara variabel independent yang meliputi karakteristik responden gaya hidup dan konsumsi makanan dengan status gizi menurut IMT. Dari hasil analisa univariat diketahui ada 14,3% usia yang mengalami status IMT kurus, 56,3% dengan status IMT normal dan 29,4% mengalami status IMT gemuk. Dari hasil analisa bivariat diketahui adanya hubungan yang bermakna antara kebiasaan merokok dengan status gizi menurut IMT usia lanjut (p ≤ 0,05). Sementara variabel umur dan lain‐lain tidak menunjukkan adanya hubungan yang bermakna dengan status gizi (p > 0,05). Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar meningkatkan kegiatan pembinaan kesehatan usia lanjut, dengan melakukan pemantauan status gizi secara berkala sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap masalah gizi kurang maupun lebih. Selain itu untuk mempertahankan status gizi normal perlu melakukan upaya peningkatan pengetahuan mengenai gizi bagi para usia lanjut, sehingga mereka dapat mempertahankan kesehatan melalui keseimbangan makanan yang dikonsumsi."

"Sertipikat merupakan surat tanda bukti penguasaan hak atas tanah. Sertipikat tanah terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur. Salinan buku tanah mengurai mengenai data yuridis, sedangkan surat ukur menguraikan mengenai data fisik. Untuk jenis hak pada tiap-tiap bidang tanah di dalam satu kelurahan akan diberikan satu nomor hak dan satu nomor identifikasi bidang tanah. Sehingga tidak dimungkinkan terbitnya sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang berbeda di dalam satu kelurahan. Pada fakta yang Penulis temukan yaitu adanya penerbitan sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang berbeda dalam satu kelurahan di kawasan perumahan di Kota Bekasi. Terbitnya sertipikat dengan nomor hak yang santa di atas bidang tanah yang berbeda dapat terjadi karena sistem booking parsial nomor hak dalam kegiatan pemisahan sertipikat yang diajukan oleh Pengembang Perumahan. Sistem booking parsial ini pada lrenyataannya terdapat kelemahan yaitu sistem penomoran hak pada buku tanah dan sertipikat berdasarkan pengelompokkan sertipikat induk sehingga apabila petugas buku tanah sertipikat tidak cermat maka akan menyebabkan terbitnya sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang berbeda, selain itu terbitnya sertipikat basil pemisahan secara bertahap berdasarkan sertipikat induk yang mengakibatkan terbitnya sertipikat tidak pada saat yang bersamaan sesuai jumlah permohonan pemisahan menjadikan sulitnya pemeriksaan buku tanah dan sertipikat baru hasil pemisahan oleh pejabat yang berwenang juga menjadi alasan terbitnya sertipikat dengan nomor yang sama di atas bidang tanah yang berbeda. Penyelesaian atas permasalahan tersebut sampai dengan sekarang belum diatur secara konkret di dalam peraturan perundang-undangan, hanya saja permasalahan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Penyelesaian tersebut dapat ditempuh dengan mengajukan permohonan perbaikan nomor hak pada salah satu sertipiktat atau juga dapat mengajukan permohonan penggabungan sertipikat apabila pada salah satu sertipikat yang mempunyai nomor hak yang sama tersebut terdiri dari beberapa bidang tanah yang saling bersebeiahan dan dipunyai oleh pemegang hak yang sama. Baik penyelesaian dengan permohonan perbaikan maupun dengan permohonan penggabungan sertipikat akan mematikan nomor hak yang diperbaiki dan digabung dan akan mendapatkan nomor hak yang baru pula. Sehingga dengan mematikan nomor hak lama dan memberikan nomor hak baru atas sertipikat yang dimohon, maka tidak ada lagi sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang herbeda dalam satu kelurahan.

---

A certificate constitutes an evidence of holding on right over land. Land certificate consists of the official copy ofthe land book and measurement letter. The certified copy of land book describes the juridical data, whereas the measurement letter describes the physical data. For the type of right over each parcel of land within one village will be provided one number of right and one identification number of parcel of land. Therefore, it will not possible to be issue certificates with the same number of right over different parcels of land within one village. On the fact which the Writer discovered, there is an issuance of certificates with the same number of right over different parcels of land within one village in the housing compound at Bekasi City. The issuance of certificates with the same number of right over different parcels of bland could take place because of the partial booking system of number of right in the certificate splitting activities submitted by the Developer of Housing Compound. This partial booking system actually has flaw which is the right numbering system in the land book and the certificate is based on classification of main certificate, therefore, if the sertificate land book ogicial is not accurate, then, it will cause the issuance of certificates with the same number of right over different parcels of land, in Bddition the issuance of certificates as the result of gradual splitting based on main certificate which causes the issuance of certificates not on the same period of time in accordance with the total number of applications for splitting makes it dificult for the examination by the authorized official over the new land books and certificates resulting from splitting, it also becomes the reason for the issuance of certificates with the same number of right over different parcels of land. Settlement over such problem up to the present time has not yet been concretely stipulated in the statutory regulations; it can merely be settled internally by the Land Office of Bekasi Municipality's. Settlement can be taken by submitting application for correction over the number of right over one of the certificates or the concerned parties may also submit application for the merger of certificates if the certiticates possessing the same number of right consist of several parcels of land located next to one another and owned by the same holder of right. Settlement, both by means of application for correction and application for amalgamation (combining) of certificates will terminate the number of right being corrected and merged and will also receive new number of right. Therefore, by terminating the previous number of right and providing new number of right over the certificates being applied, then, there will no longer be any certificates with the same ntunbcr of right over different parcels of land within one sub-district."

"Skripsi ini membahas peran petugas Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukan Petugas UPK LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru menonjol pada facilitative role and skill serta representational role and skill. Di lain sisi, Petugas UPK LKM Kelurahan Depok Jaya hanya menonjol pada facilitative role and skill. Secara umum, petugas UPK pada Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan Kelurahan Depok Jaya lemah saat menjalankan monitoring dan pembinaan, sehingga berpengaruh pada kemacetan pinjaman.

---

This thesis discusses the role of Financial Management Unit (FMU) employer as a right-hand man of term loan activity in the Independent Urban Area of IUASE. This research is qualitative in accordance with descriptive reserch. The research indicates that the employer of FMU Depok Jaya Village has only got a quality of fascinative role and skill. In general, employer of FMU in both Rangkapan Jaya Baru and Depok Jaya villages has the least quality of monitoring and as well as supporting. Therefore, that imprudence has an influence over stagnation of loan proceeds."

"Ditetapkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960 merupakan landasan bagi Pemerintah dalam memberikan kepastian hukum mengenai suatu bidang tanah, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 19 menjelaskan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum pertanahan, maka Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, dan atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti kepemilikan tanah yang berguna sebagai alat bukti yang kuat mengenai hak atas tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan dasar hukum yang menjadi pendukung atas berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, terutama Pasal 32 mengenai kepastian dan perlindungan hukum sertipikat tanah. Dari penerapan kedua peraturan ini diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi seseorang yang memiliki sertipikat tanah. Namun, dalam kenyataannya perolehan tanah yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum tetap dapat digugat oleh pihak lain, seperti kasus sengketa tanah antara Subadi Sastro Sudjono sebagai pemilik sertipikat hak milik dengan Suito Wijaya sebagai pemilik girik atas bidang tanah di wilayah Tangerang. Girik bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah, tetapi girik hanya digunakan sebagai bukti pembayaran pajak-pajak atas tanah. Walaupun demikian, Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Kekitir dan Verponding Indonesia adalah salah satu alat bukti tertulis yang dapat didaftarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Jika selalu ada permasalahan antara sertipikat dengan girik, maka kekuatan pembuktian dari sertipikat tentu lebih kuat dibandingkan dengan girik, karena pembuktian dengan bukti girik tanpa didukung data yuridis dan data fisik dan/atau penguasaan tanah terus menerus selama 20 (dua puluh) tahun akan sangat lemah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan cara mengkaji suatu kasus dalam suatu putusan, kemudian diterapkan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta dituangkan dalam bentuk tulisan deskriptif analitis mengenai pembahasan dari suatu permasalahan yang terjadi.

---

The enactment of The Principal Agrarian Laws in 1960 was the foundation for the government in giving a legal certainty on a land, we can review this on article 19, its explained that to create a lands legal certainty, the government will accomodate a registrations land for the registered one. Then it will be given a proof ownership of the land, which can be use as a powerful proof of the right to the land itself. The government regulation no 24 in 1977, about A land's registration can be use as the basic law, which became the support factor of The Principal Agrarian Laws, especially on article 32, review the certainty and legal protection of a land certificate. From the implementation of both regulation, hopefully could give more security for anyone who already have their land's certificate. But in fact, ownership of a land, which claimed as the law procedure, still can be issued by other parties, such as land disputes between Mr. Subadi Sastro Sudjono, as the owner of the land certificate, against Mr. Suito Wijaya, as the owner of the girik of a land in the area of Tangerang.

Girik is not a proof that someone own the land, but girik is only use as proof that someone has doing the payment for the land taxes. Nevertheless, there are other land certificate of Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Kekitir and Verponding Indonesia that can serve as written evidence for land registration as provided for in Government Regulation Number 24 of 1997. If there's always problems between the certificate and girik, then the proving strength of a certificate, is absolutely more powerful than girik, because the proving with girik without supported by Judicial data and physical data and/or continually Land tenure for 20 (twenty) years or more, will be very infirm. This research was using the Normative Juridical approach method, which examine a case on one decision, then implemented it with the regulation applied, then laid out in the form of a descriptive analytical writing, of a discussion on which the problems happen."

"Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) merupakan salah satu masalah kesehatan yang ada di negara berkembang dan di negara maju. Di Indonesia, ISPA masih merupakan salah satu maslah kesehatan masyarakat yang utama terutama pada bayi (0-11 bulan) dan balita (1-4 tahun). Berdasarkan data Profil Puskesmas Rangkapan Jaya Baru Tahun 2008, Menunjukkan bahwa ISPA merupakan penyakit infeksi yang paling sering diderita oleh masyarakat Pancoran Mas Depok khususnya baduta. ISPA menempati urutan pertama dalam daftar sepuluh penyakit tertinggi di Wilayah Kerja Puskesmas Pancoran Mas Depok dengan persentase sebesar 40,68%.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor risiko kejadian gejala ISPA ringan pada baduta di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Tahun 2008. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan desain studi cross sectional dengan jumlah sampel 230 baduta. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari hasil laporan Prakesmas tahun 2008 yang dilakukan selama 3 bulan, dari bulan Februari sampai April 2008 di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru. Pengumpulan data untuk variabel independen terdiri atas karakteristik baduta (umur, jenis kelamin, berat lahir, status gizi, asupan gizi, pola asuh), karakteristik keluarga (pengetahuan gizi ibu dan anggota keluarga yang merokok) dan lingkungan fisik rumah (cara pembuangan sampah, ventilasi udara, kebersihan lantai, jamban, kamar mandi dan pekarangan).Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa baduta yang tidak mengalami gejala ISPA ringan sebesar 55,7%, sedangkan yang mengalami gejala ISPA ringan sebesar 44,3. Hasil uji Chi square menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna (p<0,005) antara jenis kelamin dengan gejala ISPA ringan."