Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkumpulan marga adalah salah satu jenis perkumpulan yang dibentuk atas dasar Pasal 1653 KUH Perdata. Berkaitan dengan Perkumpulan Marga ada dua hal yang perlu dikaji sebagai pokok permasalahan dalam tesis ini. Pertama, dapatkah Perkumpulan Marga Huang yang didirikan oleh masyarakat Jakarta keturunan Tionghoa diklasifikasi sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 1653 KUHPerdata? Kedua, sistem apa yang dipergunakan dalam penentuan status badan hukum suatu Organisasi Perkumpulan Marga Huang?Dua hal pokok pembahasan ditesis ini : Pertama, berkaitan dengan hakikat Perkumpulan Marga sebagai suatu perkumpulan. Kedua, berkaitan dengan sistem yang dipergunakan dalam menentukan status badan hukum suatu Perkumpulan Marga.Metode penelitian yang dipergunakan dalanl penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Data penelitian meliputi bahan hukum primer dan sekunder.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perkumpulan Marga Huang pada hakikatnya adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan kegiatan. Sebagai organisasi kemasyarakatan Perkumpulan Marga Huang merniliki status baclan hukum berdasarkan sistem konsesi badan hukum, sehingga Perkumpulan Marga Huang secara yuridis dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum."

"Kejahatan seksual akhir-akhir ini semakin meningkat. Pelaku kejahatan seks terdiri dari kalangan pelajar pendidik bahkan ada yang dilakukan oleh oknum polisi. Korban dari Kejahatan seks sangat dirugikan secara moril maupun materil. Di dalam KUHP terdapat 15 buah pasal yang mengatur tentang kejahatan seksual jika diperinci lebih lanjut sebagian besar mengatur tentang hubungan seks antara laki-laki dengan wanita Dalam masyarakat Indonesia bahwa hubungan seks baru diperbolehkan apabila telah ada hubungan perkawinan yang sah. Perbuatan hubungan seks diluar perkawinan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kesusilaan. Korban dari perbuatan hubungan seks diluar perkawinan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi, walaupun si pelaku telah dituntut secara pidana. Dasar hukum pengajuan tuntutan ganti rugi adalah pasal 1365 KUH Perdata Untuk dapat mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata harus dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur yang disyaratkan. Unsur yang disyaratkan tersebut adalah adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugan yang timbul. Apabila seluruh unsur yang disyaratkan terpenuhi, maka perbuatan terseout dapat dilakukan penuntutan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata Perbuatan hubungan seks yang dilakukan oleh orang yang telah sama-sama dewasa atas dasar suka sama suka tentunya tidak akan ada tuntutan ganti rugi, karena kedua pelaku hubungan seks tersebut melakukannya untuk memenuhi kebutuhan biologis belaka dan tentunya dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan. Perbuatan hubungan seks yang dilakukan laki-laki dewasa terhadap wanita dewasa yang sebelum terjadinya hubungan seks si laki-laki ada mencetuskan janji akan menikahi dipandang sebagai perbuatan hubungan seks yang dilakukan bukan atas dasar suka sama suka, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat dilakukan penuntutan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata oleh si wanita"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang akibat hukum dan kedudukan suami istri yang telahbercerai, kemudian satu sama lain melakukan perkawinan ulang berdasarkan Pasal232a KUHPerdata. Pasal 232a KUHPerdata mengatur bahwa, apabila suami danistri yang telah dicerai, satu sama lain melakukan perkawinan ulang, maka demihukum hiduplah kembali segala akibat perkawinan seolah-olah tak pernah adaperceraian, namun hal itu tidak boleh mengurangi akan terus berlakunyaperbuatan-perbuatan perdata terhadap pihak ketiga yang telah dilakukan kiranyadalam tenggang antara perceraian dan perkawinan ulang. Kemudian caramenghitung pembagian harta peninggalan suami/istri (pewaris) dalam perkawinanulang. Serta akibat hukum terhadap harta benda perkawinan dalam perkawinanulang.

---

ABSTRACTThis thesis study about the legal consequences and status of divorced spouses,who remarried to each other based on Indonesian Civil Code Verse 232a.Indonesian Civil Code Verse 232a states that, if the divorced spouses, whoremaried to each other, then by virtue of the law all results of the marriage will berevived as if there had been no divorce, but such cannot withstand the validity ofthe civil actions on the third party that has been performed between the period ofthe divorce and the remarry. Furthermore, it also encompasses the method ofcalculating the division of material possessions as well as calculating theinheritance from the remarried husband/wife (heir). Moreover, the legalconsequences towards marital material possessions in remarriage"

"Judul skripsi adalah " Kedudukan hukum anak yang lahir diluar kawin menurut K.U.H.Perdata dan menurut Hukum Adat ". Dalam kedua sistem hukum tersebut, pengaturan masalah anak yang lahir diluar perkawinan itu dalam beberapa hal memperlihatkan perbedaan yang khas. Seperti misalnya dalam K.U.H.Perdata, dianut prinsip bahwa dengan lahirnya anak diluar kawin saja, belum terjalin hubungan kekeluargaan dengan ibu yang melahirkannya. Untuk meletakkan hubungan hukum tersebut harus dilakukan perbuatan hukum yang khusus, yaitu "pengakuan anak". Sedang dalam hukum adat, anak yang lahir diluar kawin itu dengan sendirinya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya sejak ia dilahirkan tanpa harus dilakukan perbuatan hukum khusus; dan hubungan kekeluargaan dengan keluarga pihak ibupun terjadi dengan sendirinya sama seperti halnya seorang anak yang sah, hal mana tidak demikian dalam K.U.H.Perdata; belum ada hubungan kekeluargaan antara sianak dengan keluarga pihak ibu yang mengakuinya. Ini disebabkan pandangan hidup yang berbeda diantara orang Barat yang pada umumnya bersifat individualistis, dengan bangsa Indonesia yang lebih mengutamakan sifat kekeluargaan. Tapi disamping perbedaan tersebut tadi, terdapat pula persamaan yang hakiki, yaitu berdasarkan rasa peri kemanusiaan dan rasa keadilan, untuk menolong keadaan anak yang lahir diluar kawin beserta ibunya, dalam kedua sistem hukum tersebut dicarikan jalan keluar yang sebaik-baiknya agar anak tersebut mempunyai kedudukan hukum yang pasti, baik dalam keluarga maupun dalam hukum waris."

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan perkumpulan sebagai badan hukum dengan menganalisa Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merupakan sistem online. Perkumpulan untuk menjadi badan hukum harus membuat akta pendirian yang dilanjutkan dengan permohonan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui SABH. Prosedur pengesahan perkumpulan sebagai badan hukum melalui SABH tentunya diharapkan sinkron dengan pengaturan Akta pendirian dan pengesahan perkumpulan sebagai badan hukum. Prosedur pengesahan perkumpulan merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Permenkumham No. 3/2016). Sedangkan Format isian SABH tidak ditemukan pengaturannya dalam UU Ormas maupun Permenkumham no. 3 Tahun 2016, namun diambil dari draft Rancangan Undang-Undang Perkumpulan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengaturan perkumpulan tidak sinkron dalam hal pendirian, pengesahan badan hukum dan perubahan anggaran dasar. Sampai saat ini RUU Perkumpulan belum disahkan, tetapi dalam aplikasi SABH menggunakan aturan yang terdapat dalam RUU Perkumpulan, sementara RUU belum menjadi hukum positif.

---

This thesis discusses about the settings of associations as a legal entity by analyzing the Legal Entity Administration System (SABH) which is an online

system. The association to become a legal entity shall establish a deed of incorporation followed by the application for ratification of the Legal Entity to the

Minister of Law and Human Rights through SABH. The procedure of legitimating the association as a legal entity through SABH is certainly expected to be in sync

with the establishment of the Deed of establishment and ratification of the association as a legal entity. The procedure for ratification of the association refers

to Law Number 17 Year 2013 on Community Organizations (Community Law) and Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 3 of 2016 on Procedures for Applying of Legal Entitlement and Approval of Amendment of Articles Association (Permenkumham No. 3/2016). While the SABH fielding format is not found in the Community Law and Permenkumham no. 3 of 2016, but taken from the draft bill of association, thus causing legal uncertainty. The arrangement of associations is out of sync in the establishment, legalization and amendment of the articles of association. Up until now the Associations Law has not yet been ratified, but in SABH applications use the rules contained in the Draft

Bill, while the bill has not become a positive law yet."