Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dampak kerusuhan dan konflik di Kota Ambon mengakibatkan penguasaan tanah yang di tinggalkan pemiliknya untuk mengungsi ke daerah yang dianggap aman. Tanah dan bangunan di tinggalkan akhirnya dikuasai oleh pihak lain. Pokok permasalahan yang terjadi, bagaimana kedudukan penyelesaian status kepemilikan tanah yang ditinggalkan oleh pengungsi. Bagaimana penyelesaian di Bengadilan Negeri terhadap sengketa tanah pasca konflik. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Metode penelitian, yuridis, sosiologis, penelitian lokasi, dan meresponden yang terdapat di kota Ambon, dan Studi kepustakaan yang bersifat yuridis, dan membaca buku-buku yang berhubungan dengan status penguasaan tanah. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Kedudukan dan penyelesaian status kepemilikan tanah yang di tinggalkan mengungsi di kota Ambon, banyaknya tanah yang dikuasai bukan miliknya harus mendapat ijin dari yang punya tanah. Penyelesaian di Pengadilan Negeri terhadap sengketa tanah pasca konflik dengan cara penegakan hukum atas penguasaan canah yang bukan miliknya. Pengadilan Negeri menyelesaikan perkara sengketa penguasaan tanah secara jujur dan profesional cidak memihak kepada Salah satu pihak yang berkonflik. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan, pemerintah Maluku telah nmngeluarkan peranuran lembaran daerah untuk melarang pendirian bangunan di atas tanah hak orang lain tanpa ijin. Pemerintah menjamin keamanan masyarakat untuk merelokasi dan mentrasmigrasikan ke tempat lain yang dianggap aman. Pemerintah agar menegakkan peraturan-peraturan dibidang pertanahan mengenai status penguasaan hak atas tanah yang di tinggalkan pemiliknya untuk mengungsi. Penguasaan tanah agar mendapatkan ijin dari yang punya tanah di dukung oleh pemerintah. Pemerintah dan Pengadilan Negeri agar menegakkan hukum dan proaktif terhadap sengketa tanah pasca konflik. Dalam penyelesaian penguasaan tanah di Pengadilan Negeri agar hakim jujur dan profesional tidak memihak pada Salah satu pihak yang berkonflik. Pemerintah agar memberikan perlindungan dan keamanan masyarakat untuk relokasi, transmigrasi yang dianggap aman."

"ABSTRAKDalam rangka perencanaan di bidang kependudukan sebagai penunjang pembangunan nasianal, regional dan pedesaan, pengetahuan tentang pola dan perilaku migrasi di berbagai daerah di Indonesia perlu diketahui. Khususnya di daerah Kabupaten Wonogiri studi tentang migrasi belum banyak dilakukan. Padahal gejala migrasi ini terus semakin meningkat pada akhir-akhir ini, khususnya migrasi yang sirkuler. Meningkatnya gejala migrasi sirkuler ini sejalan dengan semakin pesatnya pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Wonogiri. Hal ini menarik justru di Kabupaten Wonogori yang merupakan daerah asal migran sirkuler, dimana pembangunan sedang giat-giatnya dilakukan, namun-gejala migrasi sirkuler tersebut tidak semakin berkurang akan tetapi malah terus meningkat. Gejala ini menimbulkan persoalan apakah pembangunan di Kabupaten Wonogiri itu tidak mampu membendung arus migrasi penduduk ke kota-kota besar, atau malah pembangunan yang sedang berlangsung itu sebagai dampak dari semakin meningkatnya arus migrasi penduduk ke kota-kota besar. Dengan didasarkan atas pengamatan empirik, studi ini lebih condong untuk menyoroti persoalan yang kedua, yakni melihat dampak migrasi sirkuler terhadap pembangunan masyarakat desa. Studi tentang migrasi sirkuler ini akan sangat memiliki kegunaan, manakala dikaitkan dengan perubahan sosial ekonomi masyarakat. Tujuan utama yang ingin diketahui dari penelitian ini adalah ingin melihat dampak positif dari migrasi sirkuler terhadap peningkatan status ekonomi keluarga. Selain itu juga ingin mengetahui karakteristik dan pola﷓pola perilaku migran sirkuler. Penjelasan tentang gambaran daerah penelitian dimaksudkan untuk memberikan latar belakang, baik yang menyangkut lingkungan fisik maupun sosial yang memberikan sumbangan terhadap timbulnya gejala migrasi sirkuler tersebut. Studi ini dilakukan di tiga daerah asal migran sirkuler yang terletak di daerah Kabupaten Wonogiri. Ketiga desa tersebut meliputi desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo, Pule Kecamatan Selogiri, dan Rambangan Kecamatan Selogiri. Ketiga desa sampel ini dipilih dengan pertimbangan bahwa dari segi keadaan topografi, demografi dan sosio kultural cukup mewakili gambaran mengenai keadaan kabupaten Wonogiri. Pemilihan ketiga desa sampel tersebut dilakukan secara tak acak, karena dengan pertimbangan bahwa desa-desa yang dipilih harus mewakili desa yang terdapat banyak orang yang melakukan migrasi sirkuler. Unit analisis dari penelitian ini adalah seluruh keluarga yang salah satu anggota keluarganya ada yang melakukan migrasi sirkuler. Sedangkan unit pengamatannya adalah salah satu anggota keluarga dari migran sirkuler. Pemilihan unit analisis dilakukan secara tak acak, karena dengan pertimbangan bahwa pengertian migrasi sirkuler yang dimaksudkan disini hanya terbatas pada gerak penduduk yang bertujuan untuk bekerja mencari tambahan penghasilan di kota dan bukan untuk tujuan yang lain. Jadi unit pengamatannya adalah salah satu anggota keluarga yang anggota keluarganya ada yang pergi untuk sementara waktu bekerja mencari tambahan penghasilan di kota. Sedangkan pemilihan unit pengamatan dilakukan secara acak. Pengumpulan data dilakukan dengan survei lapangan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terstruktur dan dengan wawancara betas. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian yang diangkat dari ketiga desa sampel secara agregat menunjukkan bahwa tingkat migrasi sirkuler yang terjadi di ketiga desa sampel cukup tinggi. Tingginya tingkat migrasi sirkuler tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat tersebut dikarenakan lingkungan fisik di daerah Kabupaten Wonogiri umumnya kurang dapat dipakai sebagai gantungan hidup. Daerahnya yang tandus bergunung-gunung serta tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, mengakibatkan masyarakatnya berada dalam kondisi ekonomi yang kurang baik. Salah satu cara untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup, orang harus pergi meninggalkan desa untuk sementara waktu bekerja mencari tambahan penghasilan di kota-kota besar. Selain karena lingkungan fisik dan kepadatan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan orang harus meninggalkan desanya, juga karena adanya harapan untuk dapat memperoleh penghasilan yang lebih besar di kota, mendorong orang untuk pergi mencari tambahan penghasilan di kota dengan melakukan migrasi sirkuler. Pilihan untuk melakukan migrasi sirkuler ini sangat dimungkinkan karena tersedianya sarana angkutan yang murah dan memadai. Sehingga para migran sirkuler dapat melakukan perjalanan pergi dan pulang dari desa ke kota setiap waktu. Rata-rata setiap bulan migran sirkuler yang berasal dari ketiga desa sampel pulang mengunjungi keluarga di desa. Pada saat semacam itu biasanya para migran sirkuler membawa sebagian dari penghasilannya di kota untuk dikirim ke keluarganya di desa. Kebiasaan mengirim sebagian dari penghasilannya ke keluarga di desa dapat dipandang sebagai bentuk dari tanggung jawab dan ikatan kekeluargaan yang kuat dengan daerah asal. Mengingat penghasilan para migran sirkuler dari ketiga desa sampel tersebut relatif kecil. Untuk mengirim uang ke desa secara teratur, di kota para migran sirkuler yang berasal dari ketiga desa sampel harus mengimbangi dengan cara hidup yang amat berat yakni tinggal di `pondok boro' dengan hidup seadanya, berperilaku hemat, ulet dan kerja keras pantang menyerah. Nampaknya ini merupakan salah satu kunci dari keberhasilan para migran sirkuler yang berasal dari ketiga desa sampel. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari kebiasaan mengirimkan uang ke desa adalah meningkatnya status sosial ekonomi keluarga di ketiga desa sampel. Dampak tersebut nampak dari, adanya kecenderungan bahwa semakin besar uang yang dikirimkan para migran sirkuler ke keluarganya di desa, mengakibatkan semakin meningkat status sosial ekonomi keluarganya. Peningkatan status sosial ekonomi keluarga tersebut terlihat dari semakin luasnya pemilikan tanah pertanian, besarnya pengeluaran rumah tangga, baiknya kualitas rumah yang dimiliki di desa, dan lengkapnya sarana rumah tangga yang dimiliki. Meningkatnya status sosial ekonomi keluarga tersebut dalam jangka panjang tidak hanya sekedar mampu meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga, namun lebih dari itu akan mampu mengurangi kesenjangan antara kemakmuran hidup di kota dan di desa, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pembangunan di pedesaan. Walaupun penelitian ini bersifat studi kasus, beberapa temuan yang diperoleh diharapkan,dapat berlaku untuk daerah-daerah lain, dengan catatan bahwa kondisi desa dan sifat komunitasnya relatip sama. Sehingga temuan ini dapat menghasilkan generalisasi yang kegunaannya tidak hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan semata-mata, namun lebih dari itu mampu memberikan kontribusi dalam mengaktualisasikan kembali kebijaksanaan yang berkaitan dengan kependudukan dan pembangunan pedesaan maupun perkotaan."

"Kebijakan penguasaan tanah skala besar untuk pembangunan perumahandan permukiman merupakan kebijakan Pemerintah ORDE BARU yang berbasisparadigma pertumbuhan ekonomi telah mendorong investor menanam modalnya disektor perumahan dan permukiman. Konsekuensi Iogis dari kebijakan tersebutmenciptakan kemudahan pengembang memperoleh tanah dalam ukuran yang Iuas,tumbuhnya perumahan baru serta hunian skala kota baru.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perumusan kebijakanpenguasaan tanah skala besar untuk pembangunan perumahan dan permukimantelah sesuai dengan amanat UUPA 1960. Kemudian, apakah implementasi kebijakantingkat operasional teiah memberikan manfaat bagi pelaku pembangunan,mendorong produktivitas tanah dan pengembangan wilayah di Kabupaten Bekasi.Selanjutnya, rekomendasi apa saja yang diperlukan bagi penyempurnaan kebijakantersebut agar Iebih baik.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bersifat explanatif - evaluasi danmemakai landasan teori hirarki kebijakan (Bromley, 1989) dengan studi kasus diKabupaten Bekasi.Kebijakan penguasaan tanah skala besar untuk pembangunan perumahandan permukiman telah gagal mencapai sasaran yang telah diamanatkan oleh UUPA.Namun menghasilkan dampak positif terhadap program pembangunan danpermukiman di satu pihak dan dilain pihak menguntungkan bagi pengembang skalabesar serta merugikan secara sosial - ekonomi bagi pemilik tanah dan masyarakatsekitar, serta menambah beban dan tanggung jawab baru bagi PemerintahKabupaten Bekasi. Kegagalan kebijakan terletak pada Pemerintah itu sendiri, dantidak efektifnya pelaksanaan di Iapangan.Ketidakberhasilan kebijakan dimaksud disebabkan (a) sistim pemerintahanyang sentralisasi, (b) perumusan peraturan pelaksanaan UUPA yang kurangmemadai, (c) Implementasi kebijakan yang kurang mempertimbangkan efisiensi,pemerataan, perlindungan hukum, transparan dan (d) kegagalan Pemerintah.Rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan yang lebih baik melalui peningkatankapasitas Pemerintah Pusat dan Daerah: pertama, menyempurnakan danmelengkapi peraturan perundang-undangan terkait; gay, memberikankewenangan yang besar urusan pertanahan kepada Pemerintah Daerah; dan ketiga,menyempurnakan sistim administrasi kebijakan di bidang perizinan, pengawasan danpenertiban, komunikasi dengan pengembang, sosialisasi peraturan danpengembangan kelembagaan di tingkat operasional."

"ABSTRAKTanah adalah sumberdaya alam, yang sangat penting bagikehidupan manusia.Pola penggunaan, pemilikan dan penguasaan tanah, secaraspatial, akan memberikan kenampakan yang berbeda antara satudaerah dengan daerah lainnya.Akibat perbedaan tersebut, ada yang digolongkan sebagaikota, peralihan dan desa.Menentukan batas wilayah kota, peralihan dan desa,belum terdapat kesamaan dari beberapa pendapat, tergantungsudut pandang dan tujuannya.Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penelitian inibermaksud untuk mengetahui; dimana batas wilayah perkotaan,peralihan dan desa ditinjau dari aspek pemilikan danpenguasaan tanah di Kotaraadya Bitung, serta bagaimana polapemilikan dan penguasaan tanahnya.Metode yang digunakan untuk menentukan batas wilayahtersebut, digunakan teknik scoring, sedangkan pola pemilikandan penguasaan tanahnya dilakukan secara deskriptip analitikdan dibantu dengan uji persamaan regresi linear.Hasil yang diperoleh, wilayah yang memenuhi kriteriaperkotaan sebanyak 16 kelurahan, peralihan 3 kelurahan danpedesaan 15 kelurahan. Sedangkan letak pusat kotanya beradadi Kelurahan Bitung Barat, Bitung Tengah, Bitung Timur danPateten.Atas dasar letak tiap-tiap kelurahan terhadap pusatkota, keadaan pola pemilikan penguasaan tanahnya cenderungberubah sehingga dapat memberikan gambaran bahwa, makin jauhdengan pusat kota, persentase jumlah pemilik tanah makiriberkurang, sejalan dengan berkurangnya persentase jumlahrumah tangga yang tidak memiliki tanah, dan persentase jumlahpemilikan sertifikatnya juga berkurang. Sebaliknya, rata-rataluas bidang tanah makin bertambah luas, dan penggunaan tanahumumnya bersifat pertanian."