Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""Flexblue merupakan reaktor modular berdaya kecil dan berpendingin air ringan. Tapak reaktor ini berada di dasar permukaan laut (off shore) dan ruang kendali utama berada di darat. Hull yang berisi komponen utama reaktor ditempatkan pada kedalaman 60-100 m di dasar permukaan laut sehingga sistem keselamatan dan keamanannya cukup tinggi. PLTN ini dikembangkan oleh DCNS-Perancis untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dunia. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mempelajari pra-kelayakan implementasi Flexblue di Indonesia ditinjau dari faktor teknologi, kondisi laut dan regulasi. Metodologi yang digunakan adalah mempelajari berbagai pustaka tentang teknologi PLTN Flexblue, kondisi laut, dan sistem regulasi di Indonesia. Pada kajian awal ini, lokasi tapak potensial terletak di pesisir pantai timur pulau Sumatra, pantai utara Jawa, pantai pulau Kalimantan, dan sekitar pesisir pulau-pulau yang berada di antara timur pulau Sumatera, utara Jawa dan Kalimantan, tetapi dari segi regulasi, teknologi ini tidak dapat diimplentasikan.""

"Desentralisasi di Indonesia merupakan reformasi yang tidak selesai dan hingga saat ini pelaksanaannya belum maksimal atau belum sukses. Inti dari desentralisasi adalah ?internalising cost and benefit? untuk people serta bagaimana mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya. Itulah esensi yang terpenting dari sebuah jargon ?desentralisasi.? Akan tetapi, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia sampai sekarang masih jauh dari harapan tersebut. Hal ini ditunjukkan dari desentralisasi yang hanya menguntungkan elit dan penguasa lokal, desentralisasi merupakan sebuah gurita neoliberal, desentralisasi pelayanan publik yang kurang berkarakter, desentralisasi tanpa efisiensi kelembagaan, desentralisasi menyuburkan korupsi di daerah. dan desentralisasi fiskal yang semu. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran perjalanan penerapan kebijakan desentralisasi di Indonesia, mulai tahun 1999 sampai dengan 2015. Metode yang digunakan kajian literature dan regulasi dengan pembahasan bersifat deskriptif kualitatif."

"Tesis ini membahas kaitan antar kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pekerja anak. Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah daerah terjadi sinergi yang saling menguatkan dan saling melengkapi dalam upaya untuk menghapus dan melindungi pekerja anak. Ditemukan beberapa kebijakan yang disebabkan kondisi perekonomian Indonesia masih memunculkan pasal-pasal yang terkesan tidak konsisten. Kebijakan-kebijakan yang dibuat sudah merefleksikan kebijakan dengan perspektif berpusat pada anak, dimana pasal-pasal yang terdapat di dalam kebijakan mencerminkan upaya yang serius dalam upaya melindungi dan meningkatkan harkat dan martabat anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penyelesaian karya akhir ini adalah analisis isi, dimana pertama-tama penulis mengumpulkan kebijakankebijakan yang berupa undang-undang, peraturan, dan keputusan menteri yang terkait dengan anak dan pekerja anak. Kemudian meneliti butir-butir pasal yang ada pada setiap kebijakan sesuai dengan fokus yang akan dikaji. Selanjutnya adalah memberikan kesimpulan apakah pasal-pasal dalam kebijakan itu saling bertentangan atau saling mendukung, serta apakah kebijakan-kebijakan tersebut sudah sesuai dengan perspektif berpusat pada anak. Hasil penelitian menyarankan untuk menghindari bahwa kebijakan hanya menjadi catatan di atas kertas, maka perlu dukungan dari banyak semua pihak, mulai dari orang tua, masyarakat serta pemerintah dalam implementasi kebijakan dan dalam tataran kebijakan, terutama kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten harus dilakukan revisi dan disempurnakan agar terjadi konsistensi antar kebijakan.

---

This thesis discusses a connection between the concerning with child labor at vaious level. Policy has been made by government or regional governments occurring synergy mutually strengthened and complementary in an effort to remove and protect child labor. Found some policy caused the condition of indonesian economy still eliciting clauses impressed inconsistent. The policies that made already reflect policy with perspective child centered, where the provisions contained in policy reflect serious efforts in an attempt to protect and increase harkat blame worthiness child.

A method of research used in settlement work of the end of this is analysis of the contents, where first author collect the policies of the act of, regulation, and the ministerial decree associated with child and child labor. then examines items article that exist at any policy according to focus to be assessed. next thing is giving conclusion whether the provisions in the policy is mutually incompatible or mutual support, and whether the policies's already in accordance with perspective child centered.

An research result of suggesting to avoid that the policy of only became the note on paper, hence need to support of numerous all parties, ranging from parents, the public as well as of the government in the implementation of the policy of and in landscape policy, especially the policies that not consistent to be done a revision and perfected so as to occurring the consistency of inter policy."

"Di Indonesia, pencapaian target Air Susu Ibu (ASI) eksklusif 80% terlihat terlalu tinggi karena tren ASI eksklusif justru menurun. Tujuan dari artikel ini adalah mengkaji implementasi dan kebijakan ASI eksklusif dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di Indonesia secara deskriptif berdasarkan studi-studi yang ada. Kebijakan, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No. 237/1997, PP No. 69/1999, Kepmenkes No. 450/2004, dianalisis menggunakan pendekatan konten, konteks, proses dan aktor serta kerangka kerja koalisi advokasi. Hasil kajian implementasi menunjukkan masih rendahnya pemberian ASI eksklusif di Indonesia dan masih kurang optimalnya fasilitasi IMD. Kebijakan ASI eksklusif belum lengkap dan komprehensif, IMD belum masuk secara eksplisit dalam kebijakan. Analisis kerangka kerja koalisi advokasi mengonfirmasi lemahnya aspek sistem eksternal dan subsistem kebijakan dalam penyusunan kebijakan ASI eksklusif. Disarankan agar kebijakan ASI eksklusif yang ada segera diperbarui supaya relevan dari segi konten, konteks, proses dan aktor, harus memasukkan unsur IMD secara eksplisit, dan harus disusun mencakup unsur sanksi dan reward serta monitoring dan evaluasi sebagai upaya penguatan implementasi kebijakan di masyarakat.

---

In Indonesia, the Ministry of Health has set an Exclusive Breast Feeding [EBF] target of 80%, which is considered as unrealistic, especially where the current trend of EBF is showing a decline. The aim of this paper is to review the implementation and the policy of EBF and Early Initiation of breastfeeding (EI) in Indonesia based on existing studies. The policy, as stated in Kepmenkes No. 237/1997, PP No. 69/1999, and Kepmenkes No. 450/2004, was analysed using content, context, process and actor models, and triangulated by an advocacy coalition framework. Review on implementation shows that EBF practice in Indonesia is still very low and midwives have not been facilitating EI optimally. Policies on EBF are not complete and not comprehensive. EI has not been included explicitly and several aspects of policy content should have been updated. The advocacy coalition framework analysis confirms the findings of earlier analysis by emphasizing weaknesses in the external system as well as policy sub-system in the development of EBF policy. It is suggested to update and renew the existing EBF policy as to be more relevant in terms of content, context, process, and actor. An EBF policy should always include an Early Initiation component. The new policy should also include sanction, reward, and monitoring and evaluation to strengthen the implementation of the policy in community."

"Skripsi ini secara khusus membahas mengenai model implementasi yang terjadi dalam kebijakan pembangunan rumah susun BidaraCina yang terjadi pada tahun 1994. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk memperbaiki lingkungan di sekitar DAS Ciliwung yang pada waktu itu tidak tertata baik.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan seperti apakah model implementasi kebijakan yang terjadi pada pembangunan rumah susun BidaraCina. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, berdimensi lintas waktu, dan merupakan penelitian murni. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu wawancara mendalam dan observasi. Adapun teoriteori yang digunakan adalah teori kebijakan publik, teori model implementasi kebijakan, dan teori hubungan negara dan masyarakat.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti melihat bahwa adanya indikasi pemerintah melakukan pendekatan secara represif pada masyarakat yang tinggal di DAS Ciliwung tersebut, sehingga model implementasi kebijakan yang dipakai dalam pembangunan rumah susun BidaraCina ini adalah State Oriented-Elitis.Saran yang diberikan oleh peneliti adalah harus adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam sebuah kebijakan agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara maksimal.

---

This Thesis studies about implementation model, which happened on policy of BidaraCina?s construction in 1994, particularly. The background of the policy is government?s willingness (aspiration/intention) to recover environment in the region of DAS Ciliwung, which is cluttered at that time.The aim of this research is to see and describe implementation model policy that government used on construction BidaraCina?s flat. In this thesis, researcher was using a qualitative approach with descriptive studies, cross sectional and genuine research. Researcher was using library research and field research, which includes in depth interview and observation, as a data collecting technique.Theories that are used in this research are public policy theory, implementation model policy theory, and society-state relation theory. Based on the research, it can be concluded there is indication that government had made repressive approach to citizen who lived in DAS Ciliwung, therefore implementation model policy, which had been used by government on BidaraCina flat construction, is State Oriented-Elitis.Researcher suggests better coordination between government and citizen should be associated in a policy process, in order to make the policy run efficiently."