Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Indonesia fenomena anak yang dilacurkan yang berusia antara 14 tahun sampai dengan 18 tahun yang terlibat dalam kegiatan eksploitasi seksual komersil anak mencapai 30% dari total pekerja seks komersil. Artinya dari jumlah total anak di dunia yang berjumlah 1,7 juta jiwa, 70.000 jiwa adalah anak Indonesia yang terlibat dalam kegitan eksploitasi seksual komersil anak.Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada masalah anak yang dilacurkan dari perspektif hukum perlindungan anak, hal ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang dilacurkan yang terlibat sebagai pekerja seks komersil anak, untuk mengetahui implementasi ketentuan hukum dalam melindungi anak yang dilacurkan, dan untuk mengetahui kendala dalam mengimplementasikan ketentuan hukum dalam melindungi anak yang dilacurkan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah hukum normatif dimana analisa dilakukan dengan cara kualitatif, analisa kualitatif dilakukan dengan tehnik pengumpulan data yang mengharuskan si peneliti melibatkan diri dalmn kehidupan dari masyarakat yang diteliti untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dan observasi terhadap 10 orang anak yang dilacurkan dan lembaga pemerintah dan non pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan anak, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional serta tulisan lainnya di bidang anak yang dilacurkan dalam perspektif hukum pelindungan anak yang diperoleh dari studi pustaka di berbagai perpustakaan.Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang dilacurkan-ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Deklarasi Stockholm Tahun 1996, Deklarasi Yokohama Tahun 2001, Komitmen Regional dan Rencana Aksi Kawasan Wilayah Asia Timur dan Pasifik Menentang Eksploitasi Seksual Komersil Anak Tahun 2001, Konvesi Hak Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kovensi ILO 182. Adapun implementasi dari ketentuan hukum dalam melindungi anak yang dilacurkan ialah dengan menggunakan istrumen perlindungan hukum dengan rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersil anak (RAN PESKA), pembentukan gugus tugas rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersil anak (RAN PESKA), dan pembentukan ruang pemeriksaan khusus bagi korban kekerasan terhadap anak oleh POLDA Metropolitan Jakarta Raya.Kesimpulan dari penelitian ini ialah (a) aturan hukum dalam melindungi anak yang dilacurkan tidak diimplementasikan dengan baik, sehingga fenomena anak yang dilacurkan terus meningkat jumlahnya terus meningkat. (b) Implementasi peraturan dilapangan tidak maksimal, karena implementasi perlindungan terhadap anak yang dilacurkan tidak berjalan dengan baik. (C) kendala dalam mengimplomentasikan ketentuan hukum bagi anak yang dilacurkan ialah kurangnnya kerjasama dan masalah keterbatasan dana membuat penanggulangan raasalah anak yang dilacurkan belum menjadi prioritas utama bagi pemerintah, akibatnya pemahaman konsep-konsep mengenai penaggulangan anak yang dilacurkan hanya dipahami oleh pemerintah pusat saja tidak sampai ke daerah-daerah."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang gambaran perlindungan anak pada anak yang dilacurkan dalam Teori Ekologi oleh Bronfenbrenner yang dibagi dalam lima level sistem yaitu mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem. Berdasarkn tujuan penelitian ini didapatkan gambaran terkait mengetahui sistem yang terganggu dalam sistem sosial, dinamika sistem sosial dalam memberikan perlindungan anak perempuan yang dilacurkan, peran sistem yang menarik anak keluar dari pelacuran anak berdasarkan teori ekologi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunanakan metode fenomenologi yang mengambil data dari berbagai informan untuk mendapatkan gambaran secara utuh terkait pengaruh dari setiap sistem. AYLA dalam penelitian ini merupakan individu yang pernah dilacurkan pada usia anak. Dalam penelitian ini membahas bagaimana sistem sosial AYLA berperan dalam menjerumuskan anak dalam pelacuran dan mengentaskan AYLA dari pelacuran sehingga AYLA dapat kembali berfungsi sosial.

---

ABSTRACT

This thesis discusses Bronfenbrenner's description of child prostituted child protection in the Ecological Theory which is divided into five levels of systems, namely microsystems, mesosystems, ecosystems, macrosystems, and chronosystems. Based on the objectives of this study, it is related to the system that was displaced in the social system, the system of social dynamics in providing protection for prostituted girls, the role of the system that draws children out of child prostitution based on ecological theory. This research is a qualitative research using a phenomenology method that takes data from various informants to get a complete picture related to the use of each system. The main informants in this study were individuals who had been prostituted at the age of the child. In this study, discussed how the social system of AYLA was collected proceed children into protitution and alleviating the condition of prostitution so that the AYLA could return to social functioning.

"

"Semua untuk kaum laki-laki dan tidak ada sesuatu pun untuk kaum perempuan, itulah hukum dan ajaran kami” merupakan cuplikan kalimat dalam surat Kartini kepada Stella M. Zeehandelaar tanggal 6 November 1899 ketika beliau mencoba untuk menggambarkan kondisi hukum dan kebudayaan yang berlaku di Indonesia saat itu. Ternyata setelah lewat lebih dari seabad kondisi hukum di Negara ini tidak kunjung mengalami perubahan. Hukum masih tetap untuk kaum laki-laki dan kondisi hukum yang demikianlah yang melegitimasi penindasan terhadap kaum perempuan, termasuk dalam bentuk prostitusi. Prostitusi merupakan salah satu manifestasi ketidakadilan gender dan ketidakadilan itu sudah melembaga bahkan sampai ke hukum. Kondisi tersebut mengakibatkan pengalaman perempuan pekerja seks komersial tidak dipertimbangkan dalam rangka pembentukan hukum. akibatnya, hukum gagal memberikan perlindungan yang perempuan pekerja seks perlukan untuk melawan penindasan. Penelitian ini menerapkan inti gagasan dari pendekatan hukum berperspektif perempuan untuk menganalisa Pasal 505 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai salah satu dasar dilakukannya razia terhadap pekerja seks komersial, dan Peraturan Daerah (Perda) Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, khususnya Pasal 4 Perda tersebut. Dengan demikian akan terlihat bahwa kedua Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak mampu memberikan keadilan bagi perempuan pekerja seks komersial, yang mengakibatkan mereka tidak dapat menikmati hak-hak dasarnya dan tidak memperoleh perlindungan hukum. Selanjutnya kasus pengalaman perempuan pekerja seks komersial, yang diperoleh dari wawancara, digunakan sebagai unit analisis untuk melihat hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Kerangka analisis yang dipergunakan untuk memfokuskan analisa pengalaman perempuan pekerja seks komersial adalah kerangka yang dibentuk dari teori-teori yang disampaikan oleh Louise Brown dalam bukunya yang berjudul Sex Slaves, yang merupakan hasil penelitiannya terhadap sindikat perdagangan perempuan di Asia. Dengan menarik pengalaman perempuan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum, maka diketahui bahwa upaya memutus mata rantai suatu jaringan prostitusi tidak tepat sasaran jika menyerang pekerja seks komersial yang tidak lain hanya sekedar komoditas industri seks, yang perannya mudah tergantikan, dan mengabaikan aktivitas para pengelola dan konsumen industri seks. Hukum yang tepat sasaran adalah hukum yang berpihak kepada perempuan pekerja seks komersial bukan hanya sekedar hukum yang netral dan tidak berpihak, yang sesungguhnya malah melakukan legitimasi penindasan terhadap perempuan."

"Anak-anak merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan di dalam masyarakat, sehingga merupakan kelompok masyarakat yang pertama sekali harus mendapatkan sumber daya dan usaha. Masalah anak yang membutuhkan perlindungan khusus sangat erat dikaitkan dengan isu makro, terbatasnya akses pada sumber masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. Krisis di Indonesia telah terjadi begitu luas dan daiam dampaknya, namun sejauh ini tak seorangpun tahu dengan persis bagaimana dampaknya bagi anak. Bagaimanapun, mengingat sebab serius dari keberadaan anak yang membutuhkan perlindungan khusus ini adalah masalah makro, krisis ini dipastikan akan menyeret sejumlah anak ke dalam situasi sulit atau semakin sulit dimana periindungan khusus mereka butuhkan.Upaya LSM daiam mengimplementasikan hak-hak anak-anak dari eksploitasi seksual anak, telah banyak dilakukan. Namun sedikit sekali LSM yang mengkhususkan diri pada masalah kekerasan seksual dan ESKA dalam memberikan layanan secara spesifik daiam bidang ini. Yayasan Kepeduilan untuk Konsumen Anak (KAKAK) sebagai salah satu LSM di Surakarta yang peduli terhadap permasalahan anak melaksanakan upaya mengurangi adanya eksploitasi seks komersial anak melalui berbagai program yang bersifat prefentif maupun rehabilitatif. Adapun kepedulian Yayasan KAKAK terhadap kasus ESKA, diwujudkan melalui program memecahkan permasalahan prostitusi anak, yaitu penanganan anak yang dilacurkan (AYLA).Menyikapi uraian tersebut diatas, maka penulis berusaha untuk melihat upaya yang dilakukan Yayasan KAKAK dalam menangani anak yang dilacurkan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. adapun tujuan penelitian ingin menggambarkan proses penanganan terhadap anak yang dilacurkan oleh Lembaga KAKAK di Solo tersebut.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menghasilkan informasi-informasi tentang proses pelaksanaan program, yang diperoleh melalui informan. Pemilihan informasi didahului dengan membuat theoretical sampling dan dilanjutkan dengan penarikan sampel secara snow ball sampling yang meliputi petugas dan penerima program. Untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut, peneliti menggunakan teknik in depth interview, observasi dan studi dokumentasi.Hasil temuan penelitian menunjukkan proses penanganan anak yang dilacurkan oleh Yayasan KAKAK sangat bermanfaat bagi anak yang dilacurkan untuk dapat kembali hidup secara normal di dalam masyarakat serta AYLA meninggalkan perilaku dan sikap yang beresiko. Namun, ada beberapa anak yang tidak mampu mengikuti proses penanganan, baik tidak meneruskan penanganan maupun yang mengikuti penanganan tapi masih memiliki sikap dan perilaku yang beresiko. Kondisi ini disebabkan keterbatasan petugas, petugas yang berganti-ganti, ketidaksiapan data base, dan faktor anak yang dilacurkan, seperti tingginya mobilitas AYLA, mudah bosan, mudah terpengaruh dan tingginya konflik di antara anak.Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan untuk dipersiapkan petugas khusus yang bertanggung jawab menangani data base, merekrut pendamping lagi yang memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial, pendamping bertanggung jawab berdasarkan jumlah anak yang didampingi hingga proses penanganan selesai dan perlunya membuat kontrak yang jelas antara anak dan Yayasan KAKAK."

"Kemiskinan dari dulu hingga kini masih menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan. Akibat yang ditimbulkan oleh kemiskinan mencakup pada berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali pada kehidupan anak-anak. Oleh karena kemiskinan ini banyak anak-anak yang putus sekolah dan terpaksa harus bekerja. Pekerjaan yang nmereka lakukan tak jarang sangat membahayakan kesehatan mereka baik fisik, mental dan sosialnya. Padahal organisasi buruh internasional sudah mengeluarkan konvensi yang melarang anak-anak untuk bekerja terutama jenis-jenis pekerjaan terburuk yang disebutkan dalam Konvensi ILO NO.182. Salah satu pekerjaan terburuk itu adalah anak sebagai pelacur, obyek pornografi dan memperdagangkan anak-anak untuk tujuan pelacuran. Dalam dunia pelacuran ada berbagai pihak yang terlibat, yang menjadikan usaha pelacuran ini menjadi langgeng. Untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pelacuran ini belum mendapatkan sanksi, kecuali mucikari ( Pasal 297 KUHP). Pemberian sanksi ini sebagai salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah bagi anak yang dilacurkan. Oleh. karena anak yang dilacurkan dianggap sebagai korban maka mereka membutuhkan perlindungan. Perlindungan yang diberikan kepada anak yang dilacurkan ini sifatnya khusus. Menyadari hal tersebut maka PBB memberikan pedoman bagi Negara-negara dalam melaksanakan perlindungan secara khusus terhadap anak-anak yang dilacurkan. Pedoman tersebut yaitu Optional Protocol to the Convention on the Rights of Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography yang ditandatangani Indonesia pada tanggal 24 september 2001. Dengan ditanda tanganinya protocol tersebut maka Indonesia harus mempunyai peraturan yang mengatur mengenai perlindungan anak yang dilacurkan, ketentuan ini tercakup dalam undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Untuk itu, tesis ini akan meneliti dan menganalisa tentang bagaimana bentuk perlindungan yang dilaksanakan Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi anak yang dilacurkan, apakah sesuai dengan peraturan yangada ataukah belum. selain itu, adanya perlindungan bisa berjalan dengan balk apabila dilakukan pencegahan terlebih dahulu. Pencegahan ini bisa dilakukan oleh orang tua, masyarakat, Negara dan LSM-LSM. Untuk itu dalam penelitian ini diteliti dan dianalisa tentang pencegahan seperti apa yang bisa menjadikan jumlah anak yang dilacurkan bisa berkurang kalau bisa dapat dihilangkan. Di akhir pembahasan tesis ini, diteliti dan dianalisa tentang hambatan atau kendala dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang dilacurkan dan dalam rangka menjalankan pencegahan. Hambatan itu bisa pada faktor penegak hukumnya, sarana dan prasarana, serta pihak-pihak yang terlibat dalam menjadikan anak korban dari pelacuran."

"Penulisan tentang topik ini dipandang oleh penulis sangat panting melihat keadaan sehari-hari di mana terjadi eksploitasi terhadap anak bekerja (buruh anak). Hal mana merupakan suatu masalah sosial yang berlaku universal, terutama karena negara kita masih merupakan negara berkembang di mana saat ini sejak sepuluh tahun yang lalu belum lagi keluar dari krisis ekonomi yang masih marak melanda. Faktor-faktor utama yang muncul dalam keadaan ini adalah kemiskinan dan tidak dilaksanakan hukum secara tegas yang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Hal-hal ini pula memicu anak yang masih muda terpaksa bekerja karena keadaan sosial ekonomi orang tua yang tidak menguntungkan sehingga tidak mampu lagi menikmati pendidikan yang sangat panting bagi masa depan anak dan dalam j angka panjang bagi bangsa, yang hams diperoleh anak secara dini. Penelitian telah dilakukan sejak tahun 1988 dengan undang-undang lama hingga undang-undang bare yaitu UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang baru ini menaikkan batas usia anak untuk bekerja bilamana sudah berumur 18 tahun atau berdasarkan syarat tertentu dapat berumur di bawah itu. Ketentuan ini menambah ketidak tegasan dalam pelaksanaan hukum karena tidak realistis diterapkan mengingat kondisi negara kita sebagai yang telah disebut di atas. Sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan yang diterapkan dalam Konvensi ILO yang menetapkan usia 15 tahun, yang sejalan dengan pendidikan nasional mensyaratkan wajib belajar 9 tahun. Tentu saja diharapkan bahwa kaiak secara perlahan anak terpaksa bekerja (buruh anak) tidak akan terdapat lagi di negara kita. Walaupun penelitian adalah normatif, namun dengan terdapatnya data yang menunjukkan eksploitasi dalam berbagai bentuk terhadap anak maka data tersebut hanya merupakan data pendukung semata untuk penelitian ini."

"System is any identifiable assemble of element (object person activities information records etc) which are interrelated by process or structure and which are presumed to function as on organizational entity generating on observable (or something merely inferable) product (ryans 1968)."

"ABSTRAKHasil International Conference on Population and Development (ICPD) di Kairotahun 1994, diantaranya merekomendasikan untuk disediakannya pelayanankesehatan reproduksi terpadu, salah satunya pemeriksaan infeksi saluranreproduksi/infeksi menular seksual. Tujuan penelitian ini untuk mengetahuigambaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan utilisasi pelayanan klinikinfeksi menular seksual oleh Wanita Penjaja Seks Langsung (WPSL). Desainpenelitian adalah cross sectional dengan jumlah sampel 100 WPSL yangsedang/pernah menderita IMS yang diambil secara stratified random sampling.Hasil analisis univariat diperoleh WPSL yang memanfaatkan pelayanan klinikIMS Sedap Malam sebesar 33%. Analisis bivariat dari faktor sosial budaya yangberhubungan dengan utilisasi pelayanan klinik IMS Sedap Malam adalahdorongan/dukungan dari pihak ketiga dengan (OR=3,3; 95% CI: 1,0-10,6); darifaktor organisasi yang berhubungan dengan utilisasi pelayanan klinik IMS SedapMalam adalah kualitas pelayanan klinik IMS dengan (OR=13,2; 95% CI: 4,7-37,5); hambatan pergi ke klinik IMS dengan (OR=4,6; 95% CI: 1,5-14,6) dan darifaktor konsumen yang berhubungan dengan utilisasi pelayanan klinik IMS SedapMalam adalah sikap responden terhadap program P2-IMS dengan (OR=3,8; 95%CI:1,2-12,1). Pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dan dukungan darisemua pihak agar utilisasi pelayanan klinik IMS oleh WPSL lebih ditingkatkanlagi.

---

ABSTRACTThe international Conference on population and development in Cairo in 1994,partly has recommended the provision of the integrated reproductive healthservices which one of them was the examination of reproductive tractinfections/sexually transmitted infections. The purpose of this study is know theoverview and the factors associated to service utilization by sexually transmittedinfections clinic for female prostitutes (WPSL=Wanita Penjaja Seks Langsung).The study design was cross sectional sample of 100 suffering/suffered from STIWPSL taken by stratified random sampling. The univariate analysis resultsshowed that the WPSL that utilized Sedap Malam clinic services were at 33%.The bivariate analysis of socio-cultural factors associated to the utilization of STIclinic services Sedap Malam showed that the encouragement/support from thethird party (OR=3.3; 95% CI:1.0-10.6); from the organizational factors associatedto the utilization of Sedap Malam STI clinic services obtained that the quality ofservice with the STI clinic (OR=13.2; 95% CI:4.7-37.5); the resistance of visitingthe STI clinic (OR=4.6; 95% CI:1.5-14.6) and from consumer-related factors, theservice utilization of Sedap Malam STI clinic was the perception of therespondents to the P2-IMS program (OR=3.8; 95% CI:1.2-12.1). It isrecommended that the quality of service and support from all parties to STIclinical services utilization by the WPSL can be enhanced in the future."

"Skripsi ini membahas kedudukan anak yang berprofesi sebagai artis berdasarkan Hukum Perburuhan Indonesia dan bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap yang bersangkutan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya peraturan perundang-undangan yang khusus mengakomodasi perlindungan terhadap artis anak yang komprehensif dan fleksibel untuk dilaksanakan karena kondisi sektor entertainment yang dilematis, di satu sisi anak-anak membutuhkan media untuk menyalurkan bakat dan minatnya, sedangkan di sisi lain anak-anak, sebagai pekerja anak, harus menerima dampak negatif dari pekerjaannya; perlu kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua atau wali dalam melakukan pengawasan pelaksanaan perlindungan hukum tersebut.

---

The focuses of this study are the children who work on entertainment sector and their legal protection. The purposes of this study are to explain the status of child entertainer based on Labor Law and to describe how the implementation of the legal protection of child celebrities. This research is juridical normative. The researcher suggests that the government need to establish regulation that specifically accommodate the legal protection of child celebrities because entertainment sector is dilemmatic, on the one hand, children need media to develop their talents and interests, on the other hand, children as child labor must deal with the negative impacts of their works; government, society, and parents or guardian must cooperate in the supervision of the implementation of the legal protection of child celebrities."