Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Globalisasi yang terjadi saat ini telah membawa perubahan pada semua tatanan kehidupan, khususnya dalam hal ekonomi dan perdagangan, baik nasional maupun internasional yang melibatkan banyak negara anggota, salah satunya Indonesia. Dari sudut ekonomi masalah jual beli internasional merupakan masalah yang sangat penting. Oleh karena itu, masyarakat internasional telah mencoba mengadakan unifikasi hukum tentang jual beli internasional.Uniformitas hukum tentang jual beli internasional merupakan suatu langkah penting menuju unifikasi hukum (Legal Unification). Langkah untuk mengadakan unifikasi hukum ini sebenarnya telah dimulai oleh negara-negara eropa pada abad ke-18/19, yaitu ketika mereka merintis unifikasi hukum. Perkembangan yang ditempuh oleh masyarakat internasional untuk membentuk Konvensi kontrak Jual Beli Internasional merupakan perkembangan yang telah dimulai saat negara-negara eropa mengadakan kodifikasi.Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah perbandingan antara prinsip-prinsip Kontrak Dagang Internasional dengan Hukum Perjanjian di Indonesia, serta perbedaan antara prinsip-prinsip Kontrak Dagang Internasional (UNIDROIT), Sales of Goods (CISG) dengan Hukum Perdata Indonesia.Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif, adapun kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah yaitu dapat mengantisipasi hal ini. Tahun 1929 UNIDROIT mulai merancang unifikasi hukum tentang Perdagangan Barang Intersional (The Unification of Sales Law for the Internasional Trade of Goods). Hal ini juga yang harus diperhatikan oleh Indonesia untuk dapat mengantisipasi hal-hal tersebut."

"Selama ini banyak orang yang berbisnis kurang menyadari pentingnya memahami sebuah kontrak sebelum kontrak itu ditandatangani sehingga muncul sengketa karena perbedaan persepsi para pihak. Padahal sengketa tersebut dapat dihindari jika pada permulaan proses penyusunan kontrak masing-masing pihak telah mengerti tentang transaksi yang akan di laksanakan, prinsip-prinsip dasar kontrak dan prosedur penyusunan kontrak. Untuk meneliti permasalahan tersebut di gunakan metode pendekatan kualitatif karena data awal yang dipergunakan adalah ketentuan hukum yang telah ada sehingga akan menghasilkan analisa yang deskriptifanalitis. Dalam penyusunan kontrak waralaba pada pihak dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan waralaba, seperti seluk beluk bisnis waralaba , prinsip-prinsip dasar kontrak atau hukum perjanjian (seperti syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KHUPerdata), maupun prisip-prinsip dasar bisnis waralaba berdasarkan peraturan yang berlaku (PP No.16/1997 dan Kepmen Perindag No .259/MPP/Kep/7/1997), dan pemahaman mengenai teknik penyusunan kontrak. Dalam penulisan substansi kontrak waralaba, meskipun berlaku prinsip kebebasan berkontrak namun terdapat rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh para pihak, yaitu bahwa isi kontrak tidak boleh boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal tersebut perlu diperhatikan oleh para pihak agar kontrak yang telah disepakati dapat berlaku sebagai undang-undang karena hanya kontrak yang dibuat secara sah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang dapat mengikat para pihak yang menyusunnya. (TF)"

"ABSTRAKKegiatan leasing merupakan hal yang umum dilakukan di Indonesia dan merupakanjenis pengadaan utama yang biasanya dilakukan dalam kegiatan komersil terkaitpesawat udara. Perjanjian leasing pesawat udara yang dilakukan di Indonesiacenderung bersifat melintasi batas negara (internasional) sehingga masuk ke dalamruang lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI). Aspek-aspek HPI yang terdapatdalam skripsi ini diantaranya mengenai status personal badan hukum, pengakuan danpelaksanaan putusan (Recognition and Enforcement), pilihan hukum dan pilihanforum dalam kontrak. Skripsi ini termasuk penelitian hukum normatif. Skripsi inijuga membahas perbandingan ketentuan hukum Indonesia dengan ketentuanUNIDROIT Model Law on Leasing dan bagaimana leasing internasional diterapkandi Indonesia.

---

AbstractLeasing transactions are common commercial practice and is one of the mainmethods of aircraft financing in Indonesia and around the world. Aircraft leasingagreements in Indonesia commonly have an international or cross-bordercharacteristic, making it a scope of study in Private International Law (PIL). PILaspects analysed in the thesis includes personal status of legal entities, recognitionand enforcement of court judgments, choices of law and forum in a cross-bordercommercial agreement. This thesis adopts a normative method for research. Thisthesis also includes a comparison of Indonesian Law and the UNIDROIT Model Lawon Leasing and its? implementation in international leasing contracts in Indonesia."