Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The economic crisis that stroked Indonesia in 1997 paralyzed the nation's economics. The crisis is marked with decrease of public trust to rupiah currency resulting in the drop of rupiah exchange rate, weakened public purchase power, halt of production, and many others. Many companies operating in Indonesia, whether private or government-owned (perusahaan milik Negara/BUMN) had difficult times. These companies were forced to reduce their employees, and sometimes termination of employment became the only option to solve the problem. PT. Dirgantara Indonesia is one sample among many others that experienced these in Indonesia. The PHK process started in 11 July 2003. President Director of PT. Dirgantara Indonesia issued Decree of Board of Directors of PT. Dirgantara Indonesia No. SKEP/0598/030.20/PTD/UT0000/07/03 regarding Lay Off Program of PT. DI?s Employees, under which 9,600 employees were laid off. This Decree was issued without any prior notice to or socialization among the employees. Even, when the Decree was issued, there was actually ongoing discussions over a Collective Labor Agreement (Kesepakatan Kerja Bersama / KKB) by both parties teams. Point 5 of the Decree of the Board of Directors of PT. Dirgantara Indonesia No:SKEP/0598/030.02/PTD/UT0000/07/03 explicitly stated that: "During the lay off period, the employees may not enter into the Company's premises". Based on this, the Decree was basically more than a mere lay off but rather a lock out which might have led to termination of employment. As such, there are 2 (two) matters that will be discussed in this thesis, namely: 1. Legal analysis regarding Decree of Board of Directors of PT. Dirgantara Indonesia No. SKEP/0598/030.20/PTD/UT0000/07/03 regarding Lay Off Program of PT. Dirgantara Indonesia?s Employees, which caused termination of 6,561 employees of PT. Dirgantara Indonesia; 2. Legal analysis on the legal protection of employees? rights following decision of the Central Committee of Employment Disputes Settlement (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat/P4P) Number 142/03/02-8/X/PHK/1-2004 dated 29 January 2004 regarding termination of 6,561 employees of ..."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang dilakukan PT Telkom Indonesia dalam membentuk Good Corporate Culture dan hambatan apa yang dihadapi dalam membentuk Good Corporate Culture. Penelitian ini menggunakan pendekatan pos positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar PT Telkom Indonesia telah melaksanakan setiap langkah dalam membetuk Good Corporate Culture dengan cukup baik. Hampir semua indikator dalam tujuh variabel telah terpenuhi. Indikator yang belum terpenuhi adalah tanggap terhadap masalah eksternal dan internal. Hal tersebut disebabkan karena karyawan belum dapat mengatasi masalah eksternal secara maksimal. Sedangkan, hambatan yang dihadapi adalah penolakan. Namun, PT Telkom Indonesia memiliki cara untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu melalui komunikasi yang intens. Komunikasiyang dilakukan adalah dengan meyakinkan karyawan bahwa nilai-nilai budaya The Telkom Way dapat memberi manfaat dan dampak positif terhadap karyawan itu sendiri maupun perusahaan.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the steps taken by PT Telkom Indonesia in forming Good Corporate Culture and what obstacles are faced in forming Good Corporate Culture. This study uses a positivist postal approach with descriptive research types. The results of this study indicate that broadly speaking PT Telkom Indonesia has carried out every step in setting up Good Corporate Culture quite well. Almost all indicators in seven variables have been fulfilled. Indicators that have not been met are responsive to external and internal problems. This is because employees have not been able to overcome external problems to the fullest. Meanwhile, the obstacles faced are rejection. However, PT Telkom Indonesia has a way to overcome these obstacles, namely through intense communication. Communication is done by convincing employees that The Telkom Ways cultural values can provide benefits and positive impacts on the employees themselves and the company."

"Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117IM-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN mendefinisikan Corporate Governance sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilainilai etika.Dilingkungan BUMN, Kementerian BUMN menerbitkan Keputusan yang mewajibkan kepada Perusahaan BUMN untuk menerapkan praktek-praktek GCG secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya. PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), sebuah Perusahaan Asuransi kerugian milik BUMN yang didirikan oleh Pemerintah berdasarkan PP No.1/1971 tanggal 11 Januari 1971 dimana modal dasar berasal dari Pemerintah Indonesia cq. Menteri Keuangan RI dan Bank Indonesia, sejak akhir tahun 2002 telah menerapkan GCG.Tesis ini membahas langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam persiapan hingga penerapannya serta evaluasi terhadap hal-hal apa saja dampak positif yang sudah dicapai termasuk hal apa saja yang masih harus diperbaiki dikemudian hari. Dari hasil penerapan tersebut terlihat bahwa pengelolaan kegiatan usaha PT Asknindo pada umumnya telah dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip GCG serta juga telah ada perbaikan dalam berbagai aspek khususnya dalam analisa Seleksi Risiko dari Kredit dimana dengan telah dibentuknya Unit Khusus Managemen Risiko."

"Penelitian ini dilakukan pada proses kerja pekerja maintenance di Hanggar Pusat Produksi PT. Dirgantara Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan risiko low back pain pada aktivitas manual handling. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan menggunakan metode MAC Manual Handling Assessment Chart dan RAPP Risk Assessment of Pushing and Pulling untuk menilai risiko terkait postur janggal, beban kerja, frekuensi, dan durasi pekerjaan. Terdapat proses kerja terkait aktivitas manual handling yaitu peroses perbaikan mesin pembuatan tools pesawat dan penggantian coolant.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan antara aktivitas manual handling terhadap risiko low back pain yaitu lifting, carrying, team handling dan pushing / pulling p-value 0.000 . Berdasarkan skor MAC dan RAPP hasil skor lifting 8-14, skor carrying 7-13, skor team handling 10-16 dan skor pushing / pulling dengan menggunakan medium equipment 7-13. Sedangkan untuk hasil faktor individu menunjukan tidak terdapat hubungan dengan risiko low back pain.

---

The research wa done in the work prosess of maintenance workers in Hanggar Production Center PT. Dirgantara Indonesia Aerospace Industries . The purpose is explaining low back pain risk in manual handling activity. The research uses cross sectional design along with MAC Manual Handling Assessment Chart and RAPP Risk Assessment Of Pushing and Pulling toassess the risk associated with odd posture, workload, frequenct, and duration of work. There are two process associated with manual handling activity are process of repairing machine, making airplane tools, and changing the coolant.

The result is having relationa manual handling activity with low back pain p value 0.000 . Such as lifting, carrying, team handling and pushing pulling based on score MAC and RAPP with lifting score 8 14, carrying score 7 13, team handling score 10 16 and pushing pulling with used medium equipment score 7 13. However, the result of individu factor doesn 39 t relation with low back pain risk."