Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laborers? rights issues and the rights to work for workers in Batam and Tangerang"

"Batam strategically located ot the international shipping route;therefore it attracts investor and labor market.About 52% of citizens of Batam is female....."

"ABSTRAKSejak reformasi di Indonesia pada tahun 1998, bermunculan serikat pekerja. Di perusahaan milik negara, misalnya PTPN VIII pun dibentuk Serikat Pekerja, yang sebelumnya tidak pernah ada. Penelitian ini akan mencoba melihat bagaimana peranan Serikat Pekerja tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, sebagaimana salah satu tujuan pendiriannya.Penelitian yang diadakan bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pembagian kerja antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan di Perkebunan teh Gunung Mas, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya sistem pekerja tetap dan pekerja lepas di perkebunan teh Gunung Mas, mengidentifikasi pelaksanaan hak-hak pekerja perempuan di perkebunan teh Gunung Mas, mengetahui pengaruh perdagangan teh internasional dan produksi perkebunan Gunung Mas terhadap tingkat upah dan jaminan sosial para pekerjanya, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak adanya tuntutan buruh perempuan untuk perbaikan nasib mereka.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dan metode penelitian empiris yang bersifat kualitatif. Pertama, penelitian akan mengacu kepada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif ini bersifat kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati."

"ABSTRAKSejak reformasi di Indonesia pada tahun 1998, bermunculan serikat pekerja. Di perusahaan milik negara, misalnya PTPN VIII pun dibentuk Serikat Pekerja, yang sebelumnya tidak pernah ada. Penelitian ini akan mencoba melihat bagaimana peranan Serikat Pekerja tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, sebagaimana salah satu tujuan pendiriannya.Penelitian yang diadakan bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pembagian kerja antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan di Perkebunan teh Gunung Mas, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya sistem pekerja tetap dan pekerja lepas di perkebunan teh Gunung Mas, mengidentifikasi pelaksanaan hak-hak pekerja perempuan di perkebunan teh Gunung Mas, mengetahui pengaruh perdagangan teh internasional dan produksi perkebunan Gunung Mas terhadap tingkat upah dan jaminan sosial para pekerjanya, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak adanya tuntutan buruh perempuan untuk perbaikan nasib mereka.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dan metode penelitian empiris yang bersifat kualitatif. Pertama, penelitian akan mengacu kepada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif ini bersifat kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati."

"Pemahaman Konsep Pemasyarakatan sampai saat ini masih tetap dianggaphanya sebagai hukuman. Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai ujung tombakpelaksanaan asas pengayoman tidak dapat melindungi derajat kemanusiaan serta tidakdapat mengedepankan perlindungan hak - hak Narapidana Anak. Hal ini terlihat daribanyaknya penyimpangan - penyimpangan yang terjadi di sebahagian besar LembagaPemasyarakatan Anak dalam pelaksanaan hak - hak Narapidana Anak.Penelitian ini mempunyai 3 (tiga) permasalahan, yaitu : bagaimana pelaksanaan hak -hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, kendala - kendalaapa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan hak - hak Narapidana Anak, danbagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam mewujudkan tujuan SistemPeradilan Pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (penelitiankepustakaan) dan Empiris (penelitian lapangan).Kesimpulan dari penelitian ini bahwa tujuan utama Lembaga Pemasyarakatan Anakyaitu untuk merehabilitasi dan meresosialisasi Narapidana Anak berdasarkan nilai -nilai yang terkandung dalam Pancasila, masih jauh dari cita - cita yang diharapkan. Halini dikarenakan minimnya kemampuan infrastruktur pendukung sarana dan prasaranapembinaan, serta minimnya dukungan dari keluarga dan masyarakat serta instansipemerintah yang lain. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyarankan bahwa jikaingin menerapkan pemasyarakatan sebagai tujuan pemidanaan, yang memandangNarapidana Anak sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat makainfrastruktur Lembaga Pemasyarakatan Anak harus ditingkatkan secara maksimal.

---

Rehabilitation Concept understanding up until now is still considered as a penalty

only. Children Correction Services as the spearhead on the implementation of care basis has

not been able to protect the humanity level as well as not able to prioritize the Child

Convict’s rights. This is seen from the many deviations occurring in the majority of

Children Correction Services on the performance of Child Convict’s rights. This research

has 3 (three) problems, they are : how the Child Convict’s rights implementations in

Tangerang Children Correction Services, what are the obstacles found in the Child

Convict’s rights implementation, and what is the role of Children Correction Services in

manifesting the objectives of Criminal Justice System. This research uses normative

research method (library research) and empirical research method (field research).

The conclusion from this research is that the main objective of Children Correction

Services to rehabilitate and re-socialize Child Convicts based on the values contained in

Pancasila is still far from the expected aims. This is resulted from the lack of infrastructures

supporting the facilities and infrastructures for the care as well as the lack of supports from

the family and society also from other governmental institutions. Based on the above

mentioned descriptions, therefore the writer recommends that if we do want to apply the

rehabilitation as the objective of this criminal punishment, considering the Child Convicts

as God’s creature, individual and member of society, then the infrastructures of this

Children Correction services must be improved to its maximum measure."

"Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) merupakan cerminan lemahnya tingkat ekonomi di Indonesia sehingga menciptakan keadaan dimana anak terpaksa untuk bekerja. Kehadiran mereka memberikan bantuan dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga namun keberadaan mereka selama ini jarang diungkap, padahal pekerjaan yang mereka lakukan rawan kekerasan fisik, pelecehan seksual dan eksploitasi ekonomi. Pokok permasalahan dalam laporan penelitian ini yaitu apa saja permasalahan yang dihadapi oleh PRTA, apa instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap PRTA, dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada PRTA.Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui permasalahan yang dihadapi PRTA, mengetahui instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap PRTA, dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada PRTA.Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis-normatif, tipologi penelitiannya adalah penelitian deskriptif, dan tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian menarik asas hukum.Simpulan dari penelitian ini yaitu permasalahan yang dihadapi oleh PRTA adalah alasan yang mendorong anak ketika akan bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga baik fisik, psikologis, seksual, dan finansial. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak yaitu: dalam hukum nasional: UUD 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Perdagangan Orang, dalam hukum internasional yaitu: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, The Convention on the Rights of the Child), dan Convention for Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others). Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada PRTA yaitu perlunya kontekstualisasi dan peningkatan sosialisasi hukum dan perlunya formalisasi (legislasi) pekerjaan sebagai PRT termasuk di dalamnya PRTA.

---

Child Domestic Workers are a reflection of weak economic level in Indonesia so as to create circumstances where children are forced to work. Their presence provides assistance in household chores but their presence has been rarely revealed, but the work they do prone to physical violence, sexual abuse and economic exploitation. The principal problem in this research report, namely what the problems faced by Child Domestic Workers, what legal instrument governing the protection of Child Domestic Workers, and what efforts that can be done by government to provide protection to them.The purpose of this research is to know the problems faced by child domestic workers, knowing the legal instruments governing the protection of domestic workers, and know the effort that can be done by government to provide protection to domestic workers.The research method-normative juridical approach, typology research is descriptive research, and the type used in legal research is interesting research, legal principle.Conclusions from this study are the problems faced by domestic workers is the reason that encourages children when going to work as domestic workers and violence experienced by domestic workers, either physical, psychological, sexual, and financial. Legal instruments governing the protection of Child Domestic Workers are: the national law: the Constitution of 1945, Law Number 4 Year 1979 on Child Welfare, Law Number 13 Year 2003 regarding Labor, Law Number 23 Year 2002 on Child Protection, Law No. 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence, Law Number 21 Year 2007 on the Elimination of Trafficking in Persons Act, in international law, namely: the Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, The Convention on the Rights of the Child), and the Convention for suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others). Effort can be done by government to provide protection to domestic workers is the need for contextualization and the need for improvement and formalization of legal socialization (legislation), work as domestic workers including child domestic workers."