Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kredit bermasalah tidak hanya merupakan masalah perbankan saja akan tetapi sudah merupakan masalah nasional sehingga perlu penanganan secara seksama dan penyelesaian secara konsepsional dan komprehensif berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Ketidakpastian hukum tampaknya semakin menjadi kendala bagi penyelesaian kredit bermasalah. Salah satu contohnya adalah kasus restrukturisasi kredit bermasalah bank-bank badan usaha milik negara. Saat ini kredit bermasalah bank BUMN sudah semakin mengkhawatirkan.Untuk segera menyelesaikan masalah ini diperlukan langkah pemecahan yaitu penyelesaian hutang yang menguntungkan semua pihak yang terkait. Mengingat pentingnya masalah penyelesaian hutang ini sebagai salah satu faktor utama bagi bangsa Indonesia untuk dapat keluar dari krisis, dan banyaknya masalah-masalah yuridis yang timbul dalam praktik pengurusan piutang negara maka penulis melakukan analisis terhadap alternatif penyelesaian hutang melalui perdamaian dan restrukturisasi hutang oleh PUPN/DJLPN, untuk mengetahui apakah kredit macet yang merupakan piutang negara dapat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian-PKPU sekaligus melalui alternatif restrukturisasi piutang negara oleh PUPN dan apakah diperlukan instrument hukum berupa peraturan pexundang-undangan yang lebih memadai yang dapat memberikan opsi yang lebih cepat, komprehensif serta memberi kepastian dan jaminan hukum dalam restrukturisasi kredit macet/piutang negara. Upaya perdamaian (Accord}yang dilakukan debitur dengan para kreditur konkuren dapat digunakan sebagai sarana dan upaya untuk menyelesaikan kredit macet karena tujuan utama dari perdamaian dengan restrukturisasi utang adalah memberi kesempatan kepada debitur untuk dapat terus berusaha dengan tenang, sehingga debitur dapat melunasi utang-utangnya dan terhindar dari pailit.Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Justru perdamaian inilah yang sebenarnya merupakan tujuan dan motif dilakukannya penundaan kewajiban pembayaran utang. Termasuk dalam perdamaian di sini adalah proses restrukturisasi utang antara debitur dan pihak kreditur. Pada prinsipnya perdamaian merupakan "kata sepakat" antara para pihak yang bertikai untuk mencari keadilan, jalan terbaik bagi para pihak (win-win solution) dan melindungi hak para pihak yang bertikai, yaitu kreditur dan debitur."

"Krisis ekonomi tahun 1997-1998 telah memberikan banyak pelajaran khususnya kepada industri perbankan, bahwa ternyata kredit-kredit yang disalurkan kepada segmen usaha kecil relatif lebih mampu bertahan dari pada kredit korporasi. Pengalaman tersebut mendorong perbankan nasional lebih memilih untuk memasarkan kredit produktif ke segmen usaha kecil dari pada ke segmen korporasi.Menyadari hal itu, sejak tahun 1996 BNI mulai memperbaiki portfolio kreditnya dari dominasi kredit segmen korporasi, menjadi berimbang antara kredit kepada segmen korporasi dengan non-korporasi (segmen usaha kecil, syariah dan konsumen). Rencana BNI merubah strateginya dengan memperbaiki portfolio kredit ke segmen usaha kecil, ternyata diikuti pula oleh seluruh perbankan nasional. Bentuk persaingan pada industri perbankan di Indonesia terbelah menjadi 2 besaran utama, yaitu: Persaingan Suku Bunga Kredit dan Persaingan Non-Suku Bunga Kredit.Tesis ini mencoba meneliti sejauh mana pengaruh faktor suku bunga kredit usaha kecil BNI dan faktor-faktor lain seperti: faktor suku bunga kredit usaha kecil bank-bank pesaing, PDB (harga berlaku) Indonesia dan beberapa variabel kebijakan (dummy), terhadap perkembangan outstanding kredit dan rasio outstanding kredit non-lancar kredit usaha kecil BNI.Penelitian tesis menggunakan data triwulanan untuk periode 1999 - 2004. Ruang lingkup penelitian mencakup pembagian data nasional, meliputi data Total Outstanding Kredit dan Rasio Outstanding Kredit Non-Lancar Kredit Usaha Kecil BNI terhadap Total Outstanding Kredit Usaha Kecil BNI.Metodologi penelitian tesis ini berdasarkan studi literatur, serta penelitian data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan model ekonometrika. Selanjutnya data diolah berdasarkan model ekonometrika yang dibantu pengolahan datanya dengan menggunakan perangkat lunak "Eviews"versi 3.1.Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa suku bunga kredit usaha kecil BNI berpengaruh negatif dan PDB (harga berlaku) Indonesia berpengaruh positif terhadap outstanding kredit usaha kecil BNI, dengan besaran parameter keduanya bersifat elastis. Kebijakan pembentukan Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI berdampak terhadap penurunan outstanding kredit usaha kecil BNI. Outstanding kredit non-lancar kredit usaha kecil BNI dipengaruhi secara signifikan, baik oleh faktor Suku Bunga Kredit Usaha Kecil BNI dan Produk Domestik Bruto (PDB harga berlaku) Indonesia dengan arah pengaruh positif, serta besaran pengaruh kedua faktor tersebut bersifat inelastis. Kebijakan Bank Indonesia mencabut peraturan yang mewajibkan perbankan nasional menyalurkan sebagian portfolio kreditnya kepada kredit usaha kecil (PBI No.3/2/PBI/2001, Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil, tgl. 1 ]anuari 2001), berdampak terhadap penurunan rasio outstanding kredit non-lancar kredit usaha kecil BNI."

"Salah satu indikator bagi bank untuk mengetahui kondisi penerima pinjaman gagal membayar pinjaman adalah Rasio NPL (Non Performing Loan). Bank ditempatkan dalam pengawasan intensif apabila rasio NPL netto lebih dari 5% dari total kredit yang disalurkan. Sehingga perlu adanya analisis sebagai evaluasi oleh bank untuk lebih waspada sejak dini terhadap kredit yang diberikan. Sebagai langkah antisipasi meningkatnya jumlah debitur NPL, dapat dimulai dengan menganalisis kejadian debitur dengan kondisi kredit yang lancar masuk dalam kategori Pra-NPL. Penelitian ini berfokus pada jenis kredit modal usaha dengan segmentasi kredit Kecil (SME) dan Menengah (Komersial) PT Bank XYZ Tbk. Dengan menggunakan metode Analisis Survival Non Parametrik, yaitu Kaplan Meier untuk menganalisis distribusi waktu menuju Pra-NPL, serta Model Semi Parametrik, Cox Proportional Hazard (Cox PH) untuk mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi kredit kategori Lancar menjadi kategori Pra-NPL. Membandingkan model hazard yang dihasilkan oleh Model Cox PH dapat digunakan sebagai latar belakang keputusan terhadap karakteristik kredit pada segmentasi kredit ini, sehingga bank dapat memperbaiki pemilihan karakter debitur.

---

One of the indicators for banks to determine the condition of the loan recipient to pay to the bank is NPL (Non Performing Loan) Ratio. Banks are placed under intensive supervision if the net NPL ratio is more than 5% of total loans disbursed. So that there is a need for early warning analysis by banks to be more vigilant early on about the credit provided. As a step to anticipate the increasing number of NPL debtors, it can be started by analyzing the incidence of debtors with good / current credit conditions to enter the first Pra-NPL category. This analysis uses a case study at PT Bank XYZ Tbk, on the type of business capital loan with Small (SME) and Middle (Commercial) segmentation. By using the Non-Parametric Survival Analysis method, namely Kaplan Meier to analyze the distribution of time to Pra-NPL, as well as the Semi Parametric Model, Cox Proportional Hazard (Cox PH), found the factors that affect Current category loans into the Pra- NPL category. Comparing the hazard model that is generated by the Cox PH Model, which can be used as a decision background for the characteristics of loans in this credit segmentation, thus banks can improve the selection of debtor characters."

"Perubahan suku bunga pinjaman akan mempengaruhi perusahaan pembiayaan dalam menentukan suku bunga kredit kepada konsumen. Perusahaan pembiayaan sebagai salah satu lembaga keuangan dalam kegiatan operasionalnya selalu memperhatikan tingkat suku bunga. Baik tingkat suku bunga jual maupun tingkat suku bunga pinjaman dari perbankan. Kenaikan atau penurunan suku bunga pinjaman akan mempengaruhi perusahaan pembiayaan dalam menentukan suku bunga kredit kepada konsumen. Tidak terkecuali PT. XYZ Cabang ABC sebagai salah salah satu perusahaan yang berpengalaman di bidang pembiayaan mobil bekas dan pinjaman dana tunai, yang sangat terpengaruh terhadap suku bunga pinjaman yang diperoleh sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang diberikan kepada konsumen. Suku bunga kredit yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah untuk masa tenor 36 bulan.Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh tingkat suku bunga kredit terhadap kredit macet. Penelitian kuantitatif dengan desain eksplanatif ini menggunakan data primer yang diperoleh dari sistem E-loan perusahaan. Metode analisis data dengan regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukan tingkat suku bunga kredit tahun 2005 mempunyai hubungan dan pengaruh yang kuat terhadap kredit macet di tahun 2008. Berdasarkan hasil penelitian bahwa suku bunga kredit meningkat dipengaruhi oleh faktor suku bunga pinjaman, cadangan resiko kredit macet, dan komisi untuk pihak ketiga.

---

Interest that they will charge their customers. Financing companies as a financial institution in their operations keep a close eye on the interest rate level, whether it be the selling interest rate or the bank lending rate. The rise and fall of the lending rate will effect financing companies through the interest rate that they charge their customers. No exception to the rule, the ABC branch of PT XYZ as a company experienced in automobile financing and cash lending is very much effected by the lending rate which is used as a basis for calculating interest rates charged to customers. The interest rate studied in this research is for a 36 month period.The objective of this research is to determine the effcts of the lending interest rate on non-perfforming loans. This quantitative research with explanative design uses primary data collected through the companys E-loan system. Simple regression is used to analyze the data. The research shows that the interest rate in 2005 is related to and strongly effects non-performing loans in 2008. Based on this research, rising interest rates are effected by the lending rate, non-performing loan risk reserves and third party commisions."

"ABSTRAKPasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbaharui merupakan suatu pasal yang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk memberi kemudahan kepada kreditur dalam hal debitur melakukan wanprestasi.Dengan adanya pasal tersebut maka kreditur dapat langsung mengeksekusi barang jaminan debitur tanpa harus ada keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Adapun grosse akta yang dapat dieksekusi secara langusung ditentukan secara limitatif oleh pembentuk undang-undang yaitu hanya grosse akta pengakuan hutang dan grosse akta hipotik saja.Pada tahun 1985 Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat Nomor :213/229/85/II/Um.Tu/Pdt. tertanggal 16 April 1985 telah memberi suatu fatwa grosse akta, yang menyebutkan bahwa dalam suatu grosse akta hanya berisi kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu saja. Dalam suatu grosse akta tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian.Inti persoalan yang timbul mengenai grosse akta ialah :1. apakah untuk suatu grosse akta dapat ditambah dengan syarat lain selain kewajiban untuk membayar sejumlah uang tetentu;2. Apakah untuk jumlah hutang yang pasti dapat dikaitkan dengan jumlah hutang yang tertera dalam rekening koran bank.Mahkamah Agung Republik Indonesia sampai saat ini tetap pada pendiriannya yaitu pengertian grosse akta tidak perlu diperluas demi untuk melindungi kepentingan debitur, jika ada debitur yang nakal penyelesaian hutangnya dapat melalui Badan Urusan Piutang Negara.Sedangkan mengenai eksekusi grosse akta hipotik tidak terdapat masalah yang besar karena telah mempunyai peraturan yang lengkap, asal saja dokumen-dokumennya telah dibuat secara lengkap."