Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sirkulasi koran mulai turun sementara pembaca media online terus berkembang. Tren tersebut terjadi di perusahaan media di Indonesia sehingga mendorong surat kabar untuk menerbitkan versi online dan menimbulkan konvergensi. Konvergensi mempengaruhi pola alur kerja jurnalistik dalam ruang redaksi. Penelitian ini bertujuan menggambarkan pola dan alur kerja dalam ruang redaksi berkonvergensi di Bisnis Indonesia, sebuah surat kabar harian ekonomi nasional. Metode penelitian kualitatif dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan observasi untuk mengambil data. Informan adalah pekerja jurnalistik dalam struktur redaksi Bisnis Indonesia, terdiri dari pemimpin redaksi, dua redaktur pelaksana, satu redaktur berita, dan dua reporter. Hasil penelitian menemukan adanya konsep multi-skilled journalist, pembagian konten bersama (content sharing), rolling deadlines, dan alur kerja yang menyatu. Selain itu, ditemukan juga istilah newsroom 2.0 yang merupakan proses ruang redaksi yang menuju ke arah konvergensi.

---

Newspaper circulation globally was seen declining while the number of online readers was rising. The trend happened in Indonesian media companies and encouraging newspapers to publish their online version, leading to convergence. Convergence influenced the pattern and workflow of journalism in a newsroom. The study aimed at describing the pattern and workflow of journalism in a converged newsroom at Bisnis Indonesia, a national daily business paper. A qualitative research method was done by doing in-depth interviews and observations to get the data. Informants were journalists working in Bisnis Indonesia?s newsroom, including the editor in chief, two managing editors, one news editor, and two reporters. The research found that the concept of multiskilled journalist, content sharing, rolling deadlines,and converging workflow existed. Moreover, there was the idea of newsroom 2.0, which showed a newsroom leading to a convergence."

"Jurnalis/wartawan pada era keterbukaan informasi ini memiliki peran penting dalam hal menyebarkan informasi. Dalam memperoleh pemberitaan, wartawan harus bertemu dengan praktisi humas yang juga melakukan aktivitas media relations untuk memperoleh publikasi. Artikel ini berfokus pada peran humas dalam menyikapi praktik wartawan amplop. Kegiatan khusus media relations digunakan untuk membina hubungan yang baik dengan media massa agar mendapatkan reputasi dan citra positif perusahaan.Hubungan dengan media massa ini dibutuhkan praktisi humas yang kredibel dan memiliki kemampuan untuk berhubungan baik dengan media massa. Selain itu, praktisi humas juga dituntut mampu bertindak profesional dengan membuat siaran berita yang bernilai berita, sehingga dapat bersaing dengan berbagai berita dari perusahaan lain yang dikirimkan ke media tersebut. Dengan hubungan media yang baik dan sikap professional ini diharapkan praktik wartawan amplop dikalangan wartawan dan praktisi humas dapat berkurang, bahkan dihapuskan. Dalam artikel ini juga turut mewawancarai beberapa praktisi jurnalis dan humas. Kode Etik Jurnalistik dan Kode Etik Perhumas dijadikan acuan yang kuat dalam makalah ini.

---

As a journalist at the era of information has an important role to spread the information correctly. To get the better news, journalist has to meeta PR practioners wiht also do the media relatons in return to get the publications. In this article will focused on PR rsquo s role in addressing the envelope of journalism, special case for media relations will used to have a better relationship with masss media to have a good company reputation. In relation with mass media, we need a credible PR practitioners which has a good relationship with journalist. In addition , practitioner public relations must capable of acting professional by making a newa with news worth, so that can compete with news from other company. In that way we hope it will reduce an envelope of journalism practice. In this article also interviewed some of PR practitioners and journalist. Code of Journalistic Ethics and Code of PR Ethics."

"Sejak era reformasi, dunia media massa Indonesia mengalami perubahan mandasar. Perubahan tersebut dengan sendirinya mengubah mediascape Indonesia menjadi masyarakat yang sesak media. Yang menentukan berbobot atau tidaknya suatu berita adalah wartawan. Sebaliknya permasalahan yang menyangku dunia kewartawanan masih banyak, diantaranya naris tidak beretika dan keluar dari koridor moral. Lantas timbul pertanyaan bagaimana pandangan wartawan terhadap profesionalisme? Untuk menjawabnya, penulis membedah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam dan pengamatan terhadap 30 wartawan yang bertugas di Kota Bandung yang sekaligus dijadikan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme dikategorikan dalam empat varian yaitu otonomi, komitmen, keahlian dan tanggung jawab dimana saat menjalankan aspek tersebut terganjal oleh aspek yang turut serta mewarnai saat wartawan bertugas."

"Indonesia is dangerous country to journalist. Vertical and horizontal conflict which still happened in this state bring to comer journalist. Defeated Daily journalist of Bernas daily from Yogyakarta, Udin, before reform era in year 1996, civil war ini Timor East October 1999 or defeated RCTI Ersa Siregar journalist in Aceh, becoming black sheet in Indonesia journalistic world.Attendance of Undang-Undang Nomor.40/1999 Tentang Pers, which for example meant to arrange mechanism of solving of dispute between mass media with source of news, do not have spur. Source of more opting news go through band punish as according to Criminal Code (KUHP) or Civil Code (KUHPerdata) with accusation denigrated, affronting, or harming materially. Source of news may even exist which play judge alone, than using rights answer or have recourse Council Mass media to finish case Though, rights answer and mediasi by Council Mass media more suggested by Law Mass media. But the source of news which feel getting disadvantage by news usually assume usage of insufficient answer rights to indemnify or cure good name.Biggest threat is society which not yet ready to or not yet comprehended liberty of the press. Because, to come the envisioned democratic atmosphere is not easy. Various aspiration and importance each other impinging bearing hardness network in the middle of society, both for conducted by police, military, functioner, or mass premanisme actions, what it is true have been started since before reform spandrel opened. At reform era, threat of a kind come from individual, including state officer, and society group in is multifarious of pressure form or hardness to media and journalist.Alliance Journalist Indonesia (AJI) indicate that at period 1 January till 15 May 2000 happened 43 hardness case to journalist, both for conducted by society, police, military, or governmental functionaly. Koalisi Antikekerasan note even also do not far differ from AJI note. At least in range of time 365 day commencing from 3 May 2000 up to 3 May 2001 have happened 118 wounded case of liberty of the press.Asian Note South East of Press Alliance ( SEAPA) mention that in the year 2000 hardness case to tired journalist of number 147 case, year 2001 going down to become 97 case, and go down again become 72 case in the year 2002, and in the early July 2003 only 54 case along the happening of military conflict in Nanggroe Acheh Darussalam ( NAD). Whereas, AJI note happened 27 violences to journalist in the year 2004. For the year of 2005 there is no data which can be made guidance. But, hardness to mass media remain to happen in a number of place.On the contrary, Indonesia mass media even also like to fish guest speaker dander. Moment resource person answer " comment no", for example, this words interpreted as confession and approval. Method journalistic demand to be mass media report on by fair, cover both sides, well-balancedly, and fair and continue to side wide of importance, is frequently disregarded. Scorpion happened various riot action, violence, and badness, mass media is even also alleged as hardness agent. Thereby, mass media not merely as hardness victim, good hardness physical and also non physical, but also act as hardness perpetrator."

"Latar Belakang: Media penylaran termasuk ke dalam kelas pengatur. Sesuai premis teori Marx tentang posisi media dalam sistem kapitalisme modern, media massa - khususnya penyiaran - diyakini bukan sekadar bisa berfungsi sebagai medium lalu Iintas pesan antar unsur-unsur sosial dalam masyarakat, melainkan juga beifungsi sebagai alat penundukan dan pemaksaan. ltu sebabnya beragam kelompok kepentingan berusaha memasukkan media penyiaran ke dalam hegemoni kekuasaannya. Jika diidentifikasi, tiga kubu yang bermain bisa dikategorikan ke dalam kubu negara (direpresentasikan pemerintah), pasar (pemodal, pemilik, dan praktisi penyiaran berorientasi kapital), dan masyarakat Madani (aktivis LSM, akademisi, dan publik aktif). Seiring dengan berhembusnya angin demokrasi, esensi ruang media penyiaran yang bermain di ranah publik menimbulkan kesadaran bahwa perlu ada pembaharuan dalam sistem penyiaran, khususnya berkenaan dengan badan regulator yang berwenang menetapkan aturan main dan batasan terhadap penyiaran guna mengembalikan ranah pubiik kepada publik. Setelah sebelumnya didominasi oleh negara, timbul pemikiran untuk membentuk badan regulator nonstruktural yang pada gilirannya melahirkan KPI.Tujuan: Menyadari terdapatnya benturan-benturan kepentingan berhubungan dengan eksistensi KPI sebagai pengejawaniahan upaya demokratisasi ranah publik, pokok pennasaiahan yang diangkat adalah Iatar beiakang hadlrnya persoalan-persoalan yang dihadapi KPI sebagai badan regulator penyiaran dalam mengukuhkan eisistensinya di sistem formal legal Indonesia, dilihat dari perjalanan historis pembentukan sampai lmplementasinya, Sehingga diperoleh gambaran mengenai apa yang melatari kondisi KPI saat ini dan prediksi kondisinya ke depan.Metodologi: Tipe penelitian yang dilakukan merupakan tipe penelitian kualitatif dengan unit analisis kelompok berdasarkan paradigma kritis yang mengasumsikan bahwa realitas sosiai bergantung pada kejadian-kejadian dalam sejarah yang diproduksi dan direproduksi oleh kelompok-kelompok kepentingan. Untuk memahami konteks sejarah eksistensi KPI, maka dimanfaatkan desain penelitian multiple case analysis yang secara prinsipil menampilkan replikasi tindakan dan kejadian dalam ruang lingkup pembentukan badan-badan regulator penyiaran sebelum dan selama kehadiran KPI.Hasil: Gagasan untuk membuat badan regulator penyiaran nonstruktural pada mulanya bersumber pada pemikiran bahwa pemerintah memerlukan bantuan dari sebuah badan komplementer untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Pada perkembangannya, pemikiran ini bergeser pada isu urgensi demokratisasi ranah publik yang terlepas dari dominasi negara maupun pasar yang sama-sama kurang mengindahkan ranah publik sebagai milik publik. Atas dasar itu, KPI ditetapkan independen dan didukung masyarakat madani, tapi mendapat banyak tantangan dari negara dan pasar, khususnya media penyiaran laelevisi nasional.Pembahasan: Keterkaitan negara, pasar, dan masyarakat madani dalam tatanan dunia penyiaran berdiri pada landasan yang Iabil. Hal ini disebabkan masing-masing kubu memiliki kepentingannya sendiri. Pertentangan yang mengemuka sehubungan dengan eksistensi KPI dari sudut negara adalah penyempitan kekuasaan formal; dan sudut pasar adalah minimalisasi akumulasi profit; masyarakat madani mendukung, tapi perlu diakselerasi partisipasi dan dukungannya terhadap KPI.Kesimpulan: Sistem ketatanegaraan Indonesia belum dapat mengadopsi dengan baik pembaharuan kelembagaan dalam dunia penyiaran yang direpresentasikan KPI. Persoalannya terletak pada karakteristlk lahiriah dan masing-masing kelompok kepentingan yang belum menemukan jalan tengah untuk menyeimbangkan posisi. Akibatnya, pertentangan menjadi sesuatu yang tak terhindarkan dan terus bersinggungan satu sama Iain dengan mengedepankan tujuan-tujuan kelompok yang ingin diraih. Pada gilirannya, untuk mempertahankan eksistensi KPI, badan terkait perlu meningkatkan kesadaran dan gerakan masyarakat madani tanpa mengabaikan urgensi untuk tetap menjalankan kegialan lobi dan negosiasi damai dengan unsur negara dan pasar.

---

Background: Broadcasting belongs to the regulating class. In accordance with Marx?s theory on the position of media in the modern system of capitalism, mass media - particularly broadcasting - has been acknowledged not only as a medium of message transfer between social components in the society, but also considered as a tool of domination. This is why various vested interest are attached to it and are trying tio put broadcasting under their hegemonic reign. In concrete, there are three different major groups that can be identilied: The state (mainly represented by the government), market (capital oriented investors, owners, and broadcasting practitioners) and the civil society (NGO activists, scholars, and active public members). Along with the wind of democracy, the essence of the public sphere as the place where broadcasting runs becomes realized that it needs to be reformed, particularly on the subject of regulatory body who is in charge of formulating regulations toward broadcasting. After been dominated by the State, accured ideas on building an auxiliary state agency outside the govermmental structure which in tum gave birth to KPI.

Objective: Aware of the interest disputes in connection with ti'|e existence of KPI as a form of democratization of the public sphere, the main problem that wants to be discussed is the problems faced by KPI as a regulating body in proclaiming and legitimating its existence in the Indonesian formal legal system, seen from its historical background, in order to understand the conditions of KPI today and predict its condition in the feature.

Metodology : The type of study used in this thesis is qualitative, subjected at group units based on the critical paradigm which assumes that social reality depends on historical events produced and reproduced by interest groups. To understand the historical context of KPI's existence, the writer implements a multiple case analysis that shows replications of attitudes and events in the frame of building broadcasting regulatory body before and while the existence of KPI.

Historical Results: Thoughts on creating a nonstructural broadcasting regulatory body at lirst was based on the idea to ease the heavy work- of the govemment. Along the way, the idea was more driven by the isue of democratizing the public sphere in order to release it from state and market domination which has proved themselves for less caring in the public interest. This is why KPI is than formed as an independent institution which is supported by the civil society. At practice, KPI faces various challenges from the State and Market, especially from the national television institutions.

Discussion: The relation between the state, market, and civil society stands on a labil ground. This is used by different interests that each group holds. The main dispute related with the existence of KPI from the eyes of the State is about its limitation on reigning broadcasting; from the Markets perspective it is all about profit acummulation; and while the Civil Society support KPI, they have to deal with the other groups.

Conclusion: The Indonesian public administration has not yet been able to adopt the institutional reformation held in the broadcasting world which is represented by KPI. The problem lies In the natural characteristic of each interest group that haven't found a middle way to balance their positions. As a result, disputes became unavoidable and keeps conflicting while holding upon targets of the group. In turn, to maintain the existence of KPI, the body itself must actively accelerate the awareness and movement of the civil society without neglecting the importance to continue lobying and peacefully negotiating with the state and the market."

"ABSTRAKPada era ekonomi digital terjadi transformasi di bidang industri dengan tingkat persaingan yang semakin ketat. Setiap karyawan dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dan memberikan hasil kerja yang terbaik kepada perusahaan. Oleh karena itu, dunia kerja tidak lepas dari tekanan kerja. Wartawan merupakan salah satu profesi berpotensi menimbulkan stres karena tekanan kerja yang berat serta tingginya tuntutan atasan yang menimbulkan perasaan tidak nyaman. Salah satu bentuk perilaku karyawan jika mereka merasa tidak nyaman dengan pekerjaan atau lingkungan kerja mereka adalah munculnya keinginan untuk keluar (turnover intention) yang dapat berujung keputusan karyawan meninggalkan pekerjaan mereka. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Workload (WL), News Autonomy (NA), Stress (ST), Social Support (SS), Burnout (JB), dan Job Satisfaction (SA) terhadap intensi turnover Wartawan di Wilayah DKI Jakarta. Terdapat 300 wartawan di Jakarta dari berbagai jenis media (TV, radio, cetak, online) yang menjadi responden dalam penelitian ini. Data yang diperoleh oleh peneliti diolah menggunakan metode analisis Structural Equity Modelling (SEM). Hasil dari penelitian ini adalah (1) Workload memiliki pengaruh terhadap job burnout dan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap intensi turnover wartawan (2) News Autonomy tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap job burnout dan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap turnover intention (3) Job stress memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap job burnout wartawan namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap job satisfaction dan turnover intention wartawan (4) Job burnout memiliki pengaruh positif terhadap turnover intention dan job satisfaction wartawan dan job burnout memediasi hubungan diantara job stress dan turnover intention (5) Social support memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja namun tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap intensi turnover; (6) dan Job satisfaction tidak memiliki pengaruh terhadap turnover intention wartawan di Jakarta. Temuan ini dapat menjadi panduan bagi perusahaan media khususnya di Jakarta yang ingin memperbaiki strateginya dalam mengurangi burnout yang dialami wartawan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan menjaga tingkat turnover wartawan tetap rendah.Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya hasil-hasil penelitian dari burnout, kepuasan kerja dan turnover intention. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk menggunakan observasi dan wawancara mendalam kepada para wartawan guna mengetahui pandangan dan opini mereka terkait profesi wartawan, risiko dari pekerjaan, dan solusi yang mereka berikan khususnya dalam hal yang berhubungan dan memengaruhiturnover intention.

---

ABSTRACTIn the era of the digital economy there was a transformation in the industrial sector with increasingly fierce competition. Every employee is required to adjust to the changes that occur and provide the best work results to the company. Therefore, the world of work cannot be separated from work pressure. Journalists are one of the professions with the potential to cause stress because of the heavy work pressure and high demands of superiors that create feelings of discomfort. One form of employee behavior if they feel uncomfortable with their work or work environment is the emergence of a desire to quit (turnover intention) that can lead to the decision of employees to leave their jobs. For this reason, this study aims to look at the effect of Workload (WL), News Autonomy (NA), Stress (ST), Social Support (SS), Burnout (JB), and Job Satisfaction (SA) on journalist turnover intentions in the DKI Jakarta Region . There were 300 journalists in Jakarta from various types of media (TV, radio, print, online) who were respondents in this study. The data obtained by the researcher was processed using the Structural Equity Modeling (SEM) analysis method.The results of this study are (1) Workload has an influence on job burnout and does not have a direct influence on journalist turnover intentions (2) News Autonomy does not have a significant effect on burnout jobs and does not have a direct influence on turnover intention (3) Job stress has significant positive effect on journalist burnout jobs but does not have a significant effect on job satisfaction and turnover intention of journalists (4) Job burnout has a positive influence on turnover intention and job satisfaction for journalists and burnout jobs mediating the relationship between job stress and turnover intention (5) Social support has a positive influence on job satisfaction but does not have a significant effect on turnover intentions; (6) and Job satisfaction has no influence on the turnover of journalists' intention in Jakarta. This finding can be a guide for media companies, especially in Jakarta, who want to improve their strategies in reducing burnout experienced by journalists to increase job satisfaction and keep journalist turnover rates low.This research is also expected to enrich research results from burnout, job satisfaction and turnover intention. For further research, researchers suggest using in-depth observations and interviews with journalists to find out their views and opinions regarding the profession of journalists, the risks of work, and the solutions they provide specifically in matters relating to and influencing turnover intention"