Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama 40 tahun terakhir, kecamatan mengalami perubahan seiring perubahan kebijakan mengenai pemerintahan daerah. Perubahan kebijakan makro ini memerlukan penyesuaian pada tingkat organisasi dan operasional. Namun belum direspon baik oleh Pemerintah Pusat, dan gamang dalam memosisikan kecamatan, dengan tidak jelasnya bentuk organisasi kecamatan, camat diberi tugas urusan pemerintahan umum yang merupakan kewenangan kepala wilayah, dan tidak ada pedoman pengukuran kinerja kecamatan. Timbul masalah konseptual, yaitu bagaimana memosisikan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, apakah bagian unit kewilayahan yang diperluas perannya melalui desentralisasi dalam kota (Norton, 1994); unit yang menjalankan fungsi tertentu dalam rangka dekonsentrasi (Leemans, 1970); ataukah dipandang tidak relevan lagi dalam pengelolaan kota terpadu (Smith, 1985)? Hal ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian, yaitu: bagaimana dinamika kelembagaan kecamatan, mengapa itu terjadi, dan bagaimana kelembagaan kecamatan diposisikan. Penelitian ini menggunakan teori desentralisasi, pemerintahan daerah, pemerintahan wilayah, dan kelembagaan sebagai panduan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktifis dengan teknik kualitatif melalui studi kasus di Kecamatan Cikulur, Tulakan, Jatiuwung dan Bubutan. Hasil penelitian memperlihatkan dinamika kelembagaan kecamatan lebih banyak disebabkan faktor eksogen daripada endogen. Selanjutnya, dilakukan reposisi kelembagaan kecamatan dalam tiga model, yaitu model kelembagaan kecamatan kawasan perkotaan, perdesaan dan hybrid.

---

Local government has changed sub-district status over 40 years. This macro policy alters operations and organization. The Central Government must improve, and placing the sub-district is giddy. The sub-district head manages regional government and does not assess performance. Then a conceptual problem arises: how to position the sub-district in local government administration—as part of a local government unit whose role is expanded through decentralization within cities (Norton, 1994), as a unit that performs specific functions in deconcentration (Leemans, 1970), or as a unit no longer relevant in integrated city management (Smith, 1985). This is formulated in research questions, namely: how are the dynamics of sub-district institutions in the administration of local government, why does it happen, and how are sub-district institutions positioned? Rebuilding sub-district institutions needs knowing their dynamics and causes. Decentralization, local self-governance, local state government, institutional theory, and institutional dynamics drive this research. Four sub-districts—Cikulur, Tulakan, Jatiuwung, and Bubutan—are studied using constructivist case studies. The research found that exogenous factors caused the sub-district institutional dynamics more than endogenous ones. Three models—urban, rural, and hybrid—reposition sub-district institutions."

"Decentralization is ana universal demand, in the sense that all countries implement the decentralization policy, even country which is so small in terms of area and population also requires a set number of tasks and authority of goverment affairs so that they can ..."

"Upaya untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan sesungguhnya telah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun demikian hasilnya dalam aspek pendaftaran kejadian vital sampai dengan penerbitan akte-akte termasuk penyediaan data dan informasi penduduk yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan masih belum sesuai dengan harapan. Berdasarkan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1998 administrasi kependudukan di Indonesia masih digolongkan dalam kategori III dengan tingkat cakupan sekitar 50%-60%. Kondisi ini sama dengan negara-negara yang terbelakang di benua Afrika. Sementara itu negara tetangga seperti Singapura, Malaysia tingkat pelaksanaan administrasi kependudukan telah berada pada kategori I, karena cakupannya telah lebih dari 90%. Cakupan pendaftaran dan pencatatan kejadian vital yang sangat rendah menyebabkan data dan informasi kependudukan di Indonesia belum bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya."