Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The community health care isurance program (JPKM) at Bengkulu Utara district has been implemented at 6 subdistricts by pre insurance carier(pra Bapel ), 5 of which have been legally registered. ...."

"Pada tahun 2008, atas pertimbangan pengendalian biaya kesehatan, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas dilakukan perubahan mekanisme pada program Asuransi Kesehatan Orang Miskin (Askeskin) dan diubah namanya menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon telah melaksanakan mekanisme monitoring dan evaluasi pada program Jamkesmas di Puskesmas, walaupun terbatas pada pembuatan laporan bulanan program. Kadang kala Dinas Kesehatan Kabupaten terlambat memberikan laporan karena harus menginput dan merekap seluruh laporan Puskesmas yang sering kali terlambat diberikan. Untuk mengukur kinerja program Jamkesmas di Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tidak menggunakan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan karena indikator tersebut lebih menekankan pada pelaksanaan program Jamkesmas di Rumah Sakit. Sebagai solusi permasalahan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja program Jamkesmas berbasis web di Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Sistem ini dapat menghasilkan informasi kinerja program Jamkesmas di Puskesmas berdasarkan indikator kunjungan dan pemeriksaan KIA yang ada pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Untuk mengoptimalisasikan penggunaan sistem monitoring dan evaluasi kinerja program Jamkesmas berbasis web di Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon diharapkan dapat melakukan sosialisasi manfaat dan tata cara penggunaan sistem kepada seluruh Puskesmas, serta melaksanakan pelatihan bagi petugas pencatatan dan pelaporan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan mengenai teknik pengolahan data. Selain itu, diperlukan pula dukungan dana untuk pemeliharaan sistem tersebut.

---

In 2008, upon consideration of health care cost control, quality improvement, transparency and accountability changes made in mechanism of Asuransi Kesehatan Orang Miskin (Askeskin), and changed its name to Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Cirebon District Health Department has carried out monitoring and evaluation mechanism in Jamkesmas program at Central Public Health, although it is limited in making monthly reports of the program. Sometimes, the Health Department late on providing the report because they have to input and merge all health centers reports that is often given too late.

To measure the performance of Jamkesmas program at Central Public Health, Cirebon District Health Department is not using the indicators that have been established by the Ministry of Health because the indicators are more emphasis on Jamkesmas program implementation at Hospital. As the solution to existing problems in Cirebon District Health Department, we developed a web-based monitoring and evaluation performance system of Jamkesmas program in Central Public Health at Cirebon District Health Department. This system can yield information of Jamkesmas program performance based on indicators of visits and examination of child and mothers on Standar Pelayanan Minimum (SPM).

To optimize the use of Web Based Monitoring and Evaluation Performance System of Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) in Central Public Health, Cirebon District Health Department is expected to disseminate the benefits and using procedures of the system to all Central Public Health, as well as implementing training programs for recording and reporting officers in the Central Public Health and the Health Department about data processing techniques. Additionally, funding support is also necessary for the maintenance of the system."

"Sejak tiga tahun terakhir, telah terjadi peningkatan jumlah pasien miskin yang menggunakan IPK Gakin di RSIA Budi Kemuliaan. RS ini tercatat sebagai RS swasta kedua terbesar yang menerima pendapatan dari pelayanan IPK Gakin di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2008. JPK Gakin menyumbang sekitar 20% dari keseluruhan pendapatan RS pada tahun 2008, yang meningkat dari 6% pada tahun 2006. Sedangkan masa pelunasan utang JPK Gakin adalah antara 3-7 bulan setelah pelayanan diberikan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang aspek manajemen keuangan, terutama pengelolaan piutang JPK Gakin di RSIA Budi Kemuliaan. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian operasional dengan pengamatan langsung, telaah dokumen, dan wawancara mendalam. Penghargaan khusus pada misi RSIA Budi Kemuliaan -berbeda dengan rumah sakit swasta lain- adalah bahwa RS ini memiliki tata nilai tersendiri dengan komitmennya yang tinggi untuk melayani pasien miskin. Artinya bahwa pasien miskin akan segera mendapat pelayanan medis tanpa memerlukan uang muka. Penelitian menunjukan adanya beberapa masalah internal dalam manajemen piutang JPK Gakin RS, termasuk kurangnya SDM dengan kemampuan teknis tinggi, kurangnya sarana untuk memasukkan biaya klaim dengan segera, serta terbatasnya kemampuan dalam melengkapi berkas klaim. Juga terdapat masalah eksternal yang dapat memperpanjang masa penagihan JPK Gakin, yaitu terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah DKI dan tingginya ketergantungan pada sumber dana APBD. Hasil penelitian menyarankan: Pertama, RSIA Budi Kemuliaan perlu membangun jaringan yang baik dengan pemerintah maupun organisasi non pemerintah sehingga terbangun kesamaan visi RS dan 'political will' bersama terkait dengan kebijakan pembiayaan pasien miskin di DKI Jakarta. Kedua, upaya perbaikan pengelolaan piutang JPK Gakin perlu fokus pada upaya meningkatkan persentase pembayaran tahap pertama, memperkecil persentase yang tidak tertagih dengan meningkatkan kelengkapan berkas sedini mungkin sejak pasien masuk RS dan memperkecil risiko kehilangan pendapatan pada tahap pembebanan biaya.

---

There has been a substantial increase in the number of poor patients using JPK Gakin at the Budi Kemuliaan Hospital in the last 3 years. It is noted that the hospital has become the second largest private hospital receiving revenues by serving JPK Gakin in the Jakarta Province for 2008. Of the total hospital revenues, JPK Gakin revenue contribute around 20% in 2008, an increase from 6% from 2006. Payable period from JPK Gakin takes from 3 to 7 months, counted from the services are provided. The specific aim of this study is to obtain a clear description on financial management aspect, particularly on account receivables management of JPK Gakin in the RSIA Budi Kemuliaan. The research approach is using operational research approach, direct observation, investigation on documents and deep interview. A special acknowledgement on the mission of RSIA Budi Kemuliaan -unlike other private hospitals- that this hospital has a distinct values with its high commitment to serve poor patients, meaning that poor patients will immediately treated without required any advanced cash to get medical services. The study identified several internal problems in the management of account receivable of JPK Gakin, including shortage of high technical personnel and equipments to do immediate entry of claim cost, and limited capability in completing claim documents. In addition, there are other extemal problems that may lengthen day collection of JPK Gakin that Provincial Health Office of DKI Jakarta has limited budget and highly rely on the resources from Regional Government Budget. Several recommendations out from this research. Firstly, it is important for the hospital to built network with the regional government as well as non government institutions, to built the same vision of a hospital as well as built ‘political will’ together, related with financing poor patients in the Jakarta province. Secondly, to have a better management of account receivable ofthe JPK Gakin, the hospital needs to focus on the effort to increase the percentage of payment in the first stage, to decrease the percentage of un-successful payment by completing the required documents as early as possible since patients enter the hospital, and to lower the risk of loosing income in the stage of cost posting."

"The implementation of tariff for health service at community heath center at Seluma District has not been based on cost analysis as well as community's abality and willingness to pay ....."

"Pekik Nyaring primary health care is one of the primary health care that becomes the target of family health and nutrition project (KKG) and considered as pilot project fromthe 10 primary health cares of project target in district of North Bengkulu ....."

"ABSTRAKTesis ini membahas pendaftaran perubahan sertifikat fidusia atas perubahan nilaiobyek fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI PropinsiJawa Barat. Dimana dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentangJaminan Fidusia dinyatakan apabila terdapat perubahan sertifikat fidusia tidakdiperlukan perubahan akta jaminan fidusia. Penulisan tesis ini difokuskan padaprosedur pelaksanaan pendaftaran fidusia di Propinsi Jawa Barat yang tidak sesuaidengan Undang-undang Jaminan Fidusia.Penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menitikberatkan pada peraturanperundang-undangan yang berlaku, referensi dan literatur yang berkaitan denganhal tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian kepustakaandalam upaya mencari data yang bersifat primer yaitu melalui wawancara dansekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, skunder dan tersier. Hasilpenelitian menyarankan bahwa Kementerian Hukum dan HAM menerbitkanperaturan supaya terdapat keseragaman pendaftaran perubahan fidusia padaKantor Wilayah seluruh Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the registration of the fiducia certificates amendmentto change its object value through Fiducia Registration Office at West JavaProvincial Office of the Ministry of Law and Human Rights. Pursuant to Law No.42 of 1999 concerning Fiduciary Facility, if the fiducia certificate is amended thenit?s not necesary to make a prior amendment on its deed. The thesis is focused onthe implementation of the registration procedure in West Java Provincial FiduciaRegistration Office which is not in accordance with the law of Fiduciary Facility.This research uses normative yuridical approach. The data sources are taken fromthe primary data such as interview and the secondary data such as primary,secondary and tertiary law material. The result of this research gives suggestion tothe Ministry of law and Human Rights to issue a regulation in order to createuniformity at all Provincial Fiducia Registration Office throughout Indonesia."

"Pekerja seks perempuan (PSP) merupakan kelompok yang termarjinalkan secara sosial dan memiliki kerentanan yang tinggi terhadap masalah kesehatan. Upaya perluasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada PSP masih terbatas sehingga penting dilakukan untuk mendukung pencapaian universal health coverage. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai akses JKN pada PSP di Denpasar. Penelitian ini merupakan studi kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 15 orang PSP dan empat orang mucikari di Denpasar pada Agustus hingga Oktober 2014. Hasil wawancara diolah dengan analisis tematik. Kerangka analisis yang digunakan adalah The Health Access Livelihood Framework. Kepemilikan JKN pada PSP di Denpasar masih rendah, meskipun sebagian PSP memiliki kemauan untuk menjadi peserta JKN dan memiliki kemampuan membayar iuran JKN. Faktor penghambat akses JKN pada PSP adalah rendahnya pengetahuan mengenai prosedur pendaftaran dan portabilitas JKN, kekhawatiran keberlanjutan pembayaran iuran, persepsi buruk mengenai kualitas layanan yang akan diterima jika menggunakan JKN, ketidaklengkapan administrasi kependudukan serta kebijakan yang mengharuskan peserta bukan penerima bantuan iuran (Non-PBI) Mandiri untuk mendaftarkan seluruh anggota keluarga. Akses JKN pada PSP terhambat oleh faktor-faktor individual, layanan dan kebijakan yang perlu diatasi untuk meningkatkan cakupan JKN pada PSP.

---

Female sex workers (FSW) is marginalized social group having a high vulnerability of health problems. Effort to expand national health insurance on FSW is still limited, so it is necessarily performed in order to support the achievement of universal health coverage. This study aimed to obtain the depiction of the insurance access among FSW in Denpasar. This study was qualitative. Data was collected through in-depth interview of 15 FSW and four pimps in Denpasar on August - October 2014. The interview result was analyzed using thematic analysis. The analysis framework used was The Health Access Livelihood Framework. The insurance ownership among FSW in Denpasar was low, even though some FSW were willing to be participants and afford to pay the premium. Factors inhibiting the insurance access were the lack of knowledge regarding registration procedures and portability, fear of premium payment sustainability, negative perceptions regarding quality of services that would be received if using the insurance, incomplete population administration and policy requiring participants of independent non-premium support receiver to register all of their family members. The insurance access among FSW was hindered by individual, service and policy factors that need to be conquered to increase the insurance coverage among FSW."

"Schizophernia disorder is a servere mental disorder that is expected having a great relapsing risk. ...."

"Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yang mengkaji masalah pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagai hak karyawan. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat kepuasan karyawan yang bermukim di desa Mulyorejo, sebuah desa industri, dalam pelayanan Jamsostek khususnya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian. Sampel penelitian terdiri dari 70 keluarga karyawan peserta Jamsostek. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Tingkat kepuasan karyawan diukur dengan skala likert.Hasil penelitian menyimpulkan, secara umum pelayanan Jamsostek belum memuaskan. Sosialisasi belum memuaskan karyawan. Dari tiga pelayanan yang diteliti, hanya satu yang memuaskan, yaitu Jaminan Kematian, sedangkan pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja kurang memuaskan. Pelayanan administrasi ternyata lebih buruk daripada pelayanan teknis.

---

This research is descriptive study which reviewing problem of social securities program implementation as employee?s right. The objective of this study is to examine the employee satisfaction level who live in Mulyorejo, an industral village, in social security services particulary health insurance, accident insurance, and death benefit. Research sample involved 70 employee?s families as social security member. Research data was collected by questionaires and analysed by descriptive statistic. Satisfaction level of employee measured by likert scale.

This research have led to some discoveries: generally, social security services has not satisfying the members. The program socialization has not been made employee satisfied. Only death benefit among other services that given satisfying service. Health insurance and accident insurance did not quite satisfying. Finally, administration service was really worse than technical service."

"Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyakit degeneratif yang bersifat kronis tidak hanya meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke namun juga dapat menjadi kondisi yang mendahului munculnya gagal jantung kongestif. penyakit pembuluh darah tepi kronis, aneurisma aorta dan gagal ginjal. Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang umum diderita para lanjut usia (lansia). Pendekatan promosi kesehatan yang populer untuk menurunkan prevalensi hipertensi salah satunya dengan meningkatkan kepatuhan diit terutama kosumsi rendah garam, Kepatuhan diit lansia sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga, karena 50% lansia di Indonesia tinggal di rumah tangga bersama suami/istri dan anggota keluarga lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan karakteristik, dukungan keluarga dan hasil pendidikan kesehatan dengan kepatuhan dilt hipertensi lansia di kelurahan Paseban kecamatan Senen Jakarta Pusat setiap faktor dominan yang paling mempengaruhinya Penelitian ini menggunakan metodologi riset keperawatan dengan rancangan studi pOlong Hntang (cross sectional). Sampel penelitian sebanyak 109 responden dengan menggunakan teknik random sampling. Basil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga (p=0,002) dan hasil pendidikan kesehatan (p=0,000) dengan kepatuhan diit hipertensi lansia, serta hasil pendidikan kesehatan merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan diit hipertensi lansia (OR=6,031), Kesimpulan penelitian ini adalah dukungan keluarga dan pendidikan kesehatan merupakan dua hal penting yang sangat berpengaruh terhadap kepatuhan diit hipertensi lansia. Dan hasil penelitian ini disarankan lansia lebih membuka diri menerima informasi kesehatan yang diberikan terutama mengenal diit hipertensi dan keluarga memberikan dukungan yang lebih optimal kepada lansia untuk mematuhi diit hipertensi."